WorldWideScience

Sample records for daerah pertambangan emas

  1. Pendugaan Model Sumber Anomali Magnetik Bawah Permukaan Di Area Pertambangan Emas Rakyat Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas (Halaman 38 S.d. 42)

    OpenAIRE

    -, Sehah; Anom Raharjo, Sukmaji; Wibowo, Okky

    2014-01-01

    Telah dilakukan survei magnetik dan pendugaan model sebaran sumber anomali magnetik bawah permukaan di kawasan pertambangan emas rakyat Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Data awal yang diperoleh dalam survei magnetik adalah kuat medan magnetik total. Setelah dilakukan beberapa koreksi dan reduksi diperoleh data anomali magnetik residual. Berdasarkan hasil pemodelan terhadap data anomali magnetik residual menggunakan perangkat lunak Mag2DC for Window pada lintasan AB, di...

  2. Pendugaan Model Sumber Anomali Magnetik Bawah Permukaan di Area Pertambangan Emas Rakyat Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas (Halaman 38 s.d. 42)

    OpenAIRE

    -, Sehah; Anom Raharjo, Sukmaji; Wibowo, Okky

    2015-01-01

    Telah dilakukan survei magnetik dan pendugaan model sebaran sumber anomali magnetik bawah permukaan di kawasan pertambangan emas rakyat Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Data awal yang diperoleh dalam survei magnetik adalah kuat medan magnetik total. Setelah dilakukan beberapa koreksi dan reduksi diperoleh data anomali magnetik residual. Berdasarkan hasil pemodelan terhadap data anomali magnetik residual menggunakan perangkat lunak Mag2DC for Window pada lintasan AB, di...

  3. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR AKIBAT PENAMBANGAN EMAS DI SUNGAI KAHAYAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Mrs. Heriamariaty

    2012-02-01

    Full Text Available The absence of Public Mining Area and continued use of mercury is responsible for the illegal gold mining and water pollution in Kahayan river. Efforts must be made to avoid and overcome environmental impact by strengthening coordination in central and regional level; empowering local community; and imposing sanction as law enforcement method. Belum adanya Wilayah Pertambangan Rakyat serta penggunaan merkuri mendorong terjadinya penambangan emas tanpa izin dan pencemaran air di Sungai Kahayan. Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran ini diperlukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah; penyuluhan dan pendekatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan teknologi; serta penegakan hukum secara tegas melalui penerapan sanksi.

  4. INTERAKSI AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Fahrul Rijal

    2013-10-01

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dalam bentuk tabel frekuensi. Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 20 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan dengan indikator: 1. Pola kerja sama (bar- gaining, Hubungan yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah terjalin baik dan berhasil dilakukan, 2. Model persuasif (persuasion, a. ketepatan negosiasi tepat, b. persetujuan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi banyak yang setuju. Faktor- faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung interaksi aktor dam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara ialah: a. komunikasi. b. sumber daya pelaksana. Faktor penghambat interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara. a. Komitmen. b. Struktur birokrasi.

  5. Ema Fatima

    Indian Academy of Sciences (India)

    Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education. Ema Fatima. Articles written in Resonance – Journal of Science Education. Volume 18 Issue 3 March 2013 pp 287-288 Research News. Venom Evolution - Genetic and External Factors · Ema Fatima · More Details Fulltext PDF ...

  6. Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Abdul Rokhim

    2017-06-01

    Full Text Available Hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP dengan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas bukanlah berdasarkan pengalihan Hak Penguasaan Negara, tetapi merupakan hubungan kontraktual yang memungkinkan pihak swasta dapat turut serta di dalam usaha pertambangan Migas. Dalam kontrak pertambangan Migas, posisi hukum pemerintah bersifat “monodualis”, di satu sisi pemerintah berkedudukan sebagai regulator dan sekaligus pemegang KP, namun di sisi lain pemerintah (dalam hal ini melalui SKK Migas juga berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam kontrak pertambangan Migas yang kedudukannya “setara” dengan kontraktor. Akibatnya, pemerintah baik sebagai regulator maupun pemegang KP tidak bisa mengendalikan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas.Kata kunci: hubungan kontraktual; pemerintah; kontraktor swasta; pertambangan Migas      

  7. EMAS at Doel NPP

    International Nuclear Information System (INIS)

    Nolan, Peter; Thoelen, Els

    1998-01-01

    In October 1995, Doel NPP of Electrabel, Belgium opted to seek registration under the EC Eco-management and Audit Scheme (EMAS). A comprehensive environmental management system (EMS) has been introduced and implemented, encompassing all four PWRs and the supporting departments. A critical step was to seek certification from an accredited environmental auditing body against the International Standard ISO 14001. This provided the foundation for the publicly available environmental statement required by EMAS. The complications of achieving EMAS at a time when national and international standards were being re-formulated were successfully overcome and Doel NPP passed its EMAS audit in June 1997. (author)

  8. STUDI MINERAL GEOKIMIA DAN MIKROTERMOMETRI MINERALISASI EMAS PADA BATUAN METAMORFIK DI PULAU BURU, PROVINSI MALUKU

    OpenAIRE

    Irzal nur

    2014-01-01

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe mineralisasi dan merekonstruksi model genetik primer dari endapan emas pada batuan metamorfik di daerah Gogorea dan Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku, berdasarkan studi mineralogi, geokimia, dan mikrotermometri inklusi fluida. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama dua tahun, di mana pada tahun pertama dilakukan studi mineralogi dan geokimia untuk mendeterminasi karakteristik host rock metamorfik dan fasies metamorfismenya, alte...

  9. POTENSI SEBARAN LIMBAH MERKURI PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI DESA CISUNGSANG, KABUPATEN LEBAK, BANTEN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Helmi Setia Ritma Pamungkas

    2016-03-01

    Full Text Available The amalgamation in artisanal gold mining process in order to separate gold from the ore (gold-amalgam will produce mercury waste. Poor waste management of mercury can pollute the environment. This research aims to identify  a potential distribution pattern of mercury waste or tailing in Cisungsang village, Cibeber sub-district. Methods used are survei and spatial analysis. Samples taken from the research site are the gold miners (as subjects of research, sample of mercury waste, environmental samples (water, soil, fish, vegetables, and rice. The research results show that the use of mercury (100gr every tromol, every shift has strong correlation (r = 0,791 with mercury concentrations in the waste ponds. Mercury concentrations in the liquid of waste ponds are 0,083-0,265 ppm and mercury concentration in the tailing (sludge are 0,304-0,407 ppm. Researcher also develop a potential distribution pattern of mercury that consider slopes of 35% in the area, high precipitation, which can reach 4000 mm per year, and the condition of open waste ponds, which can speed up the   mercury disposal process in the environment. Mercury concentration in the environment has exceeded the quality standard. Test result on environmental samples show that mercury concentration in fish is 1,66 ppm, in spinach is 4,61 ppm, and soil 0,0127 ppm.

  10. DAMPAK PERTAMBANGAN NIKEL TERHADAP DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Deni Sarianto

    2016-08-01

    Full Text Available East Halmahera District is one of the mining central areas Nickel in North Moluccas. This mining had a great impact on water quality changes. The aims of this study were to determine the content of Suspended Particulate Matter in East Halmahera waters, determine the water quality level, and determine fishing ground degradation level. The results showed the suspended solids in East Halmahera waters were above NAB, which had been set by Ministry of Environment those were less than 25 mg/l. While the average of SPM content in East Halmahera waters were above 25 mg/l except Wasile. The content of nickel in waters were known under NAB, but it had approached the NAB value which it means nickel had impacted the waters. Water quality changes had given impact to the fish degradation in waters, which the fish were captured by lift netwere classified in ilegal size (IS, that Stolephorus spp 62%, Loligo spp 67%. The number of IS for anchovy and squid were caused by lift net operation which were located near the coastal area where this area has been pressed by mining activities. This condition did not happen on purse seine and gillnet which legal size (LS of Decaptrus spp 96% and Rastrilliger spp 90%. It was caused by fishing gear which operated far from coastal area. Based on the analysis, can be concluded that the mines Ni has a considerable effect on the degradation of water quality and reduction in size of a decent fish caught mainly lift nets.

  11. Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga terhadap Izin Pertambangan Bauksit Tahun 2011

    OpenAIRE

    ", Isri; PUTRA, ARDI

    2014-01-01

    Indonesia is one of the largest archipelagic country in the world that is so large and has spread almost all over the country. One of these resources is the result of mining. Lingga regency is one area that is located in the province of Riau Islands which have the potential mining of natural resources is considerable potential as a source of local revenue and state. one of these is mining bauxite mining.This study aims to determine the District level Government oversight phallus against Bauxi...

  12. Strategi Pengembangan Daerah Growth Pole melalui Pemanfaatan Potensi Lokal

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rusdarti Rusdarti

    2016-12-01

    Full Text Available This research aims to determine the leading sectors that could be developed in each district in Cilacap Regency as a growth pole area. We use location quotient, shift share, and klassen typology as analysis methods. The research results show that not all of the district at Cilacap regency have a leading sector. Further, districts that have leading sectors are as follows. Wanareja only has a leading sector, i.e. agriculture. Secondly, Kawunganten has two leading sectors, agriculture and finance, rent, and company services. Thirdly, Agriculture becomes the only leading sector of Kampung Laut District. Fourthly, Mining and extraction are the leading sectors of Kesugihan District. Fifthly, Sampang District has buildings and finance sectors as the leading sectors. Sixthly, Kroya District leads in trade, hotel, and restaurant sectors. Seventhly, South Cilacap District leads in mining and extraction sectors. Eighthly, Central Cilacap District has manufacturing, electricity, gas and clean water, building and services as leading sectors. Lastly, North Cilacap District has electricity, gas and clean water, manufacturing, building and services as leading sectors. Abstrak   Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan sektor unggulan yang dapat dikembangkan di tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap sebagai salah satu daerah growth pole. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu location quotient, shift share dan klassen typologi. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua kecamatan di kabupaten Cilacap memiliki sektor unggulan. Beberapa daerah yang memiliki sektor unggulan diantaranya adalah  Kecamatan Wanareja hanya memiliki satu sektor unggulan yaitu pertanian. Kedua adalah Kecamatan Kawunganten memiliki dua sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kecamatan Kampung Laut, dimana sektor pertanian pada kecamatan ini sangatlah unggul. Kecamatan kesugihan juga memiliki satu sektor unggulan yaitu

  13. Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yusdiyanto Yusdiyanto

    2014-03-01

    Full Text Available Pasal 18 ayat (6 UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 32 No. Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perudang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah. Kata Kunci : Kewenangan, Perda dan Peraturan lainnya

  14. Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA Bidang Pertambangan Umum di Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ukar Wijaya Soelistijo

    2011-06-01

    Full Text Available During 1967 – 1988, seven generations of Contract of Work (COW were in lieu with foreign  capital  investment in the area of non-coal general mining,  followed by three generations of Coal Contract (CCOW in Indonesia.  An analysis toward details of COW showed that the contract requirements were transformed from time to time. At the first phase, tax holiday was offered. Meanwhile, the later generations reduced such facilities as complained by mining companies.  This research suggests the importance of regulation to manage  Indonesia’s income resulted from windfall profit of oil prices increase. Sepanjang periode 1967 – 1988, Indonesia telah menghasilkan  tujuh generasi Kontrak Kerja dalam investasi modal asing untuk bidang pertambangan umum non batubara, diikuti oleh tiga generasi Kontrak Batubara. Analisis terhadap rincian Kontrak Kerja tersebut memperlihatkan perubahan  persyaratan kontrak  dari waktu ke waktu. Pada fase pertama, Kontrak Kerja menawarkan fasilitas bebas pajak (tax holiday. Hal ini tidak berlaku lagi pada Kontrak Kerja selanjutnya, sebagaimana dikeluhkan perusahaan-perusahaan tambang. Riset ini merekomendasikan pentingnya regulasi untuk mengelola pendapatan Indonesia yang bisa diperoleh dari keuntungan tambahan (windfall profit akibat kenaikan harga minyak.

  15. Hubungan Kadar Merkuri (Hg dengan Profil Darah Pekerja Pertambangan Emas Tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Lenci Aryani

    2015-12-01

    Full Text Available Background: mercury is neurotoxic substance which can produce some health effect, depends on impact ofduration of exposure and quantity mercury used. Gold miner had a high risk of continously impact which maycause many health disorder, one of them is blood profile interference.The purpose of this reasearch was to know the relationship between mercury concentration in blood with bloodprofile of traditional mining gold worker in Jendi village, Selogiri Sub District, Wonogiri District.Methods: The study design was an analytic observational research. Research subject were whole of workers whowere working in mining gold. Variables in this research were mercury (Hg in blood and blood profile. Datacollection using interview, observation, and measurement technique. Data would be analyzed using Kendal’s Taucorrelation.Result: The results showed that the average of Hg in blood was 7,819 ppb. It was over toxic level (eˆ 5,8 ppb andaverage blood profile consist of haemoglobin, erythrocyte, leukocyte, platelet, hematocrit, MCV, MCH, andMCHC were 14,771 gr/dl; 4,9536 jt/mmk; 7,5679 rb/mmk; 334,26 rb/mmk; 43,833%, 88,6333 fl; 29,8833 pg;33,6976. Bivariate analysis showed the significant relationship between mercury (Hg in blood with bloodprofile (amount of leukocyte p-value 0,017 and rho 0,257.Conclusion: The conclusion of the research was Hg rates in blood had a toxic limit standard so it can change theblood profile (decreased amount of leukocyte. It was recommended for gold miner to used a personal protectiveequipment like mask, lowering smoking habbit, checked-up, and make lots of green area at mining gold. Keywords : mercury in blood, blood profile, mining gold worker

  16. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC)

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    1991-05-31

    This report summarizes EMaCC activities for fiscal year 1990 and describes the materials research programs of various offices and divisions within the department. The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further the effective use of materials expertise within the department. (JL)

  17. Kajian Tentang SNI Barang-Barang Emas

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Evi Yuliati Rufaida

    2016-04-01

    Full Text Available Standar adalah merupakan spesifikasi teknis atau dokumen setara yang berlaku di masyarakat. Tujuan diterbitkannya Standar Nasional Indonesia (SNI memberikan persyaratan minimum yang akan menjamin kesesuaian produk dengan persyaratan dan kebutuhan konsumen. Dalam penggunaannya SNI dapat bersifat wajib dan sukarela. Bersifat wajib apabila berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan terhadap lingkungan. SNI barang-barang emas saat ini masih bersifat sukarela.SNI barang - barang emas yang telah tersusun saat ini adalah SNI tahun 1995, SNI tahun 2005 dan SNI barang barang ernas rnuda tahun 1995 perlu disesuaikan dengan situasi, kondisi masyarakat saat ini dan perkembangan yang ada baik dalam hal kompetensi teknis maupun kesesuain dengan Pedoman 08-2007 mengenai Penulisan Standar Nasional Indonesia. Tiga SNI tersebut perlu dikaji dengan membandingkan Standar dari negara lain dan perkembangan metode uji mutakhir dari lembaga pemerintah maupun dari asosiasi emas. Analisis dilakukan terhadap persyaratan mutu, metode uji dan syarat penandaan.Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa SNI barang-barang emas perlu direvisi yang mencakup persyaratan mutu, metode uji yang dapat dipertanggung jawabkan keakuralannya dan pencantuman tanda kadar dan logo atau merk dari perusahaan atau perusahaan penjamin pada barang emas atau pada nota jual terhadap barang - barang emas yang beredar. Kata kunci : barang-barang emas, Standard Nasional Indonesia (SNI.

  18. Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Zulkarnain Ridlwan

    2014-03-01

    Full Text Available Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik di daerah sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance oleh karena itu bagi daerah perlu mengadopsi pengaturannya di tingkat daerah.Kata Kunci : Mekanisme Konsultasi Publik, Good Governance

  19. Economically motivated adulteration (EMA) of food: common characteristics of EMA incidents.

    Science.gov (United States)

    Everstine, Karen; Spink, John; Kennedy, Shaun

    2013-04-01

    Economically motivated adulteration (EMA) of food, also known as food fraud, is the intentional adulteration of food for financial advantage. A common form of EMA, undeclared substitution with alternative ingredients, is usually a health concern because of allergen labeling requirements. As demonstrated by the nearly 300,000 illnesses in China from melamine adulteration of infant formula, EMA also has the potential to result in serious public health consequences. Furthermore, EMA incidents reveal gaps in quality assurance testing methodologies that could be exploited for intentional harm. In contrast to foodborne disease outbreaks, EMA incidents present a particular challenge to the food industry and regulators because they are deliberate acts that are intended to evade detection. Large-scale EMA incidents have been described in the scientific literature, but smaller incidents have been documented only in media sources. We reviewed journal articles and media reports of EMA since 1980. We identified 137 unique incidents in 11 food categories: fish and seafood (24 incidents), dairy products (15), fruit juices (12), oils and fats (12), grain products (11), honey and other natural sweeteners (10), spices and extracts (8), wine and other alcoholic beverages (7), infant formula (5), plant-based proteins (5), and other food products (28). We identified common characteristics among the incidents that may help us better evaluate and reduce the risk of EMA. These characteristics reflect the ways in which existing regulatory systems or testing methodologies were inadequate for detecting EMA and how novel detection methods and other deterrence strategies can be deployed. Prevention and detection of EMA cannot depend on traditional food safety strategies. Comprehensive food protection, as outlined by the Food Safety Modernization Act, will require innovative methods for detecting EMA and for targeting crucial resources toward the riskiest food products.

  20. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yusdiyanto Yusdiyanto

    2014-03-01

    Full Text Available Penulisan ini dilakukan untuk menjawab Pasal 35 Ayat (4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pembentukan Program Legislasi Daerah (Prolegda berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Sesuai ketentuan perundang-undangan, daerah diberikan kewenangan yang begitu besar, namun persoalan berikutnya adalah bagaimana mendorong tata pemerintahan lokal yang demokratis (democratic governance. Salah satunya dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan Prolegda. Problematika dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah meliputi tiga hal yaitu : permasalahan yuridis, birokrasi dan masyrakat. Partisipasi merupakan pemberian ruang terhadap hak masyarakat untuk memberi masukan dalam Prolegda, dengan secara bersamaan mewajibkan Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD mempermudah masukan mengenai Pembentukan Prolegda. Prolegda merupakan dokumen perencanaan yang dipersiapkan secara dan bersama-sama oleh lembaga pemerintahan daerah dengan mengikuti ketentuan hukum yang sudah ditentukan. Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Prolegda dilaksanakan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan prinsip akses informasi serta partisipasi. Dikarenakan hak masyarakat dalam berpartisipasi telah dijamin dan diberikan dalam Undang-Undang atau Perda yang merupakan amanat UUD, yang pada akhirnya akan dihasilkan Perda yang transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

  1. Petrogenesis batuan vulkanik daerah tambang emas Lebong Tandai, Provinsi Bengkulu, berdasarkan karakter geokimianya

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Iskandar ZulkarnaIn

    2014-06-01

    Full Text Available http://dx.doi.org/10.17014/ijog.vol3no2.20081Lebong Tandai is a village in the Napal Putih Sub-regency, North Bengkulu Regency, that can be accessed only through the local people train called “molek”. The area is well known as a gold mine since the Dutch time. Volcanic rocks in the area belong to the Hulusimpang Formation that are dominated by andesitic rocks with small amount of dacite and basalt. They show an affinity as a transition between calc-alkaline and tholeiite. Its trace elements and REE patterns show that they are derived from “magma one”, one of the two magma sources producing volcanic rocks in Bengkulu. “Magma one” is derived from a magma source with adakitic composition due to the most primitive sample among the “magma one” samples. The Lebong Tandai magma activity has occurred since more than 30 million years ago in a back-arc side tectonical environment, and they were enriched on incompatible elements during an upper crust penetration. The occurrence of gold mineralization in this area indicates that the “magma one” is a gold bearing mineralized magma in this region. It seems to be reasonable when it is corresponded with an investigation result reported from the Phillippine that adakitic rocks contain higher gold concentration than calc-alkaline rocks. This paper is written using a geochemical approach based on major elements, trace elements and rare earth elements (REE that are plotted into general and specific classifications in a petrological discussion.  

  2. KAJIAN PENGUATAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Armaidy Armawi

    2013-04-01

    Full Text Available This study aims to disect Presidential Instruction No. 2 of 2002 and the Minister of Home Affairs Regulation No. 11 of 2006 by employing hermeneutic-juridical approach where we performed textual analysis of ‘legal aspirations’ and put it in the context of contemporary condition. We think fortification of the Local Intelligence Community must be attempted. Optimal coordination among Kominda members and coordination between security personnel and common society in responding to threats might affect the stability of local security. Synergic steps among several Kominda members are needed to improve their performance and strengthen the institution. Improvement of performance as well as reinforcement of Kominda members is needed to instill the sense of intelligence. Kajian ini bertujuan menelaah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 dalam rangka penguatan Komunitas Intelijen Daerah. Dalam kajian ini digunakan metode hermeneutik yuridis. Menafsirkan ”kehendak hukum” terhadap makna teks dalam konteks suasana kekinian. Optimalisasi koordinasi di antara anggota Kominda dan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan dalam mengantisipasi ancaman, akan membawa dampak pada stabilitas keamanan daerah. Diperlukan langkah yang sinergis dari beberapa anggota Kominda untuk dapat memperbaiki kinerja dan penguatan institusi. Perbaikan kinerja dan penguatan anggota Kominda perlu dilakukan agar memiliki sense of intelligence.

  3. POTENSI HAYATI SERAT PURUN TIKUS (ELEOCHARIS DULCIS DALAM PROSES ADSORPSI KANDUNGAN LOGAM BERAT MERKURI (HG, TSS DAN COD PADA LIMBAH CAIR PERTAMBANGAN EMAS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Chairul Irawan

    2014-04-01

    Full Text Available Activity of gold mining in Kalimantan potentially can give waste that include into “Bahan Beracun Berbahaya (B3” such as mercury. An effort to make out this contamination is adsorption method. Eleocharis dulcis contain high amount of cellulose, about 40,92% so it can be used as an adsorbent. The purpose of this research are studying the capability of eleocharis dulcis as a natural adsorbent, studying the process of biocomposite making from eleocharis dulcis with iron oxide nanoparticle, and studying the influent of result iron oxide nanoparticle added to biocomposite in order to make a lower amount of heavy metal mercury (Hg, Total Suspended Solid (TSS dan Chemical Oxygen Demand (COD in waste water of gold mining. Eleocharis dulcis (PT through delignification process use 1% NaOH solution and then the PT-D is made to become biocomposite with iron oxide nanoparticle apply “one-pot solvothermal reaction” method. The biocomposite have two variation: without amina cluster added (PT-M and with amina cluster added (PT-MA. It’s characterization are consist of Scanning Electron Microscope (SEM and X-Ray Diffraction (XRD. Adsorption process is applied for 8 hours with mixing rate is 150 rpm. Analysis after adsorption process including three methods: AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer method for Hg analysis, titrimetric method for COD, and gravimetric method for TSS. The result of adsorption process for mercury (Hg, COD, and TSS are optimally at pH 7 which the value of their effectiveness are 65,04%, 80%, and 81,25%. The maximum amount of Hg adsorption capacity for PT-D, PT-M, and PT-MA respectively are 6,504 mg/g, 6,984 mg/g, and 6,911 mg/g. The addition of iron oxide nanoparticle can increase adsorben capability of eleocharis dulcis.

  4. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Malaria Di Wilayah Pertambangan Emas tanpa Izin (PETI Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Maulidiyah Salim

    2013-05-01

    5.211, the usage of mesh on the house ventilations (p = 0.034; OR = 5.714; CI 95 95% = 1.201 – 7.192, the habit of using mosquito net (p = 0.004; OR = 5.378; CI 95 95% = 1.700 – 7.014, the habit of using mosquito repellent (p = 0.000; OR = 6.5; CI 95 95% = 2.935 – 4.394, and the habit of going out of the house at night (p = 0.006; OR = 7.849; CI 95 95% = 1.695 – 6.341.From the multivariate analysis by binary logisticregression, the risk factors influencing on the malaria cases were found: the use of mosquito net, the use of mesh on the house ventilations, the use of mosquito repellent, and the habit of going out of the house at night. The most dominant factor was the use of mosquito repellent with p = and CI 95% = 3.048 – 18.033. Based on the analysis results, it can be found that the use of mosquito net, the use of mesh on the house ventilations, the use of mosquito repellent, and the habit of going out of the house at night have the probability of the risk of having malaria is as much as 95.5%. Keywords : endemic area, malaria, risk factors, area of gold mining

  5. IMPLEMENTASI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 DI TENGAH KEBERAGAMAN DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ridwan Mukti

    2016-01-01

    Full Text Available The amandement of Article 18 UUD 1945, has brought significant changes in the regional administration. One of the changes associated with  the position of head region, which previously  for this position and for the vice of head region  elected by the Legislative Council, Now it is elected trough election.  Article 18 paragraph (4 UUD 1945 states as follows : " Governor, Regent, and Mayor respectively as head of the provincial government, district, and city elected democratically. " Term " democratically elected " under Article 18 paragraph (4 UUD 1945 is implemented through the provisions of Article 56 paragraph (1 of Law No. 32 of 2004 on Regional Government, which stipulates that all regional heads both governors, regents and mayors elected as a pair of candidates directly by the people. In fact, the provisions of the law apply to all areas without considering the fact different areas , so it has attracted a wide range of issues. Though the constitution does not definitively establish that such electoral procedures. Similarly uniformity to diversity in terms of uniformity of areas including recruitment system or filling the post of regional head felt at odds with the fact of diversity in Indonesia. Keywords : Regional Head; Regional Diversity ABSTRAK Adanya perubahan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, telah membawa perubahan yang cukup besar pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah, yang sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saat ini telah diubah dengan cara pemilihan secara demokratis. Pasal 18 ayat (4 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.“ Istilah  “dipilih secara demokratis “ berdasarkan Pasal 18 ayat (4 UUD 1945 tersebut  diimplementasikan melalui ketentuan Pasal 56 ayat

  6. Penentuan Mineral dan Logam sebagai Material Dasar dalam Pengembangan Potensi Kalimantan Selatan sebagai Daerah Penghasil Nanomaterial

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Totok Wianto

    2017-03-01

    Full Text Available Telah dilakukan penelitian penentuan mineral dan logam sebagai material dasar dalam pengembangan potensi Kalimantan Selatan sebagai daerah penghasil Nanomaterial. Hasil dari pengamatan tersebut didapatkan berbagai macam mineral yang potensial dikembangkan sebagai material nano. Material tersebut adalah zirkonium, emas, kaolin, nikel, barit, asbes (Mg yang besar, talk, chrom, pasir besi, bentonit, fireclay, magnesit, kuarsa/silika, mangan, perak dan zeolit. Dari hasil pengukuran didapatkan mineral/logam yang potensial dikembangkan sebagai material nano adalah pasir besi, kuarsa/silika, kaolin yang mengandung clay dan zirkonium. Kandungan material tersebut adalah zirkonium (puya sebagai hasil tambahan dari tambang intan dengan cadangan ± 21.350 ton, kaolin degan kadar kaolinit yang besar, chrom (sedang dalam eksplorasi, pasir besi dengan potensi ± 300 juta ton dengan kadar Fe sampai dengan 62,57%, kuarsa/silika dengan kadar SiO2 antara 94,4 % - 99%.

  7. PENERAPAN METODE CONSPECTUS UNTUK MENGUKUR INTENSITAS KOLEKSI MONOGRAF DI BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE PENGADAAN TAHUN 2003

    OpenAIRE

    Badriyah, Nilam

    2015-01-01

    "The Application of Conspectus Method to Measure The Intensity of Acquisition for Monograph Collection at Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta period 2003" is the main purpose of this study. The writer formulates three main problems, that is how to apply conspectus method, how to know the intensity of monograph collection, and how to understand strength and weakness of the monograph collection at Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. The type ...

  8. PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Aryanti Puspasari Abady

    2013-04-01

    Full Text Available Planning is done by the current government is a plan that has been implemented by using the mechanisms of the Regional Planning Council (Musrenbang both at the village, district, county /city and provincial level. Implementation plan based on community participation is based on Law No. 25 Year 2004 on National Development Planning System. Implementation Musrenbang conducted so far by the government still needs to search and study further. This relates to whether the processes are carried out only to be a legitimacy for the government to formulate a policy so that it becomes a justification that the policies established through a participatory process or mechanism of development policy formulation planning had been aspirational. Policies established through a participatory process has a high acceptability if implemented. This is because all stakeholders are involved in every stage of policy development planning. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan perencanaan yang telah dijalankan dengan menggunakan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Implementasi perencanaan yang berbasis pada partisipasi masyarakat didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan selama ini oleh pemerintah masih perlu penelusuran dan kajian lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan apakah proses yang dilakukan hanya menjadi sebuah legitimasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan sehingga menjadi sebuah pembenaran bahwa kebijakan yang ditetapkan tersebut melalui proses yang partisipatif atau mekanisme perencanaan penyusunan kebijakan pembangunan memang sudah aspiratif. Kebijakan yang ditetapkan melalui proses yang partisipatif memiliki akseptabilitas tinggi jika diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena semua stake holder merasa ikut dilibatkan dalam setiap

  9. Sistem Pakar Otomatisasi Baku Mutu Limbah Pertambangan Nikel Menggunakan Algoritma Supervised Mechine

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Komang Aryasa

    2016-09-01

    Full Text Available Metode buka tutup pintu pembuangan limbah secara manual  berdasarkan hasil uji laboratorium  membutuhkan waktu relatif lama. Ketika hasil uji laboratorium menyatakan proses pembuangan harus dihentikan, limbah yang tidak memenuhi standar kelayakan sudah ikut terbuang. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk merancang sistem pakar menggunakan algoritma Supervised Learning untuk otomatisasi standar baku limbah pertambangan nikel, algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasikan besaran nilai kandungan unsur dalam limbah, dan digunakan untuk mengoptimalkan proses penentuan kelayakan buang limbah. Algoritma ini bekerja setelah menerima data dalam bentuk nilai-nilai kandungan unsur yang dibangkitkan oleh sebuah aplikasi simulator yang mendeteksi kadar kandungan unsur dalam air limbah. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan pembuangan limbah. Dari 11 unsur yang dianalisis tujuh unsur memiliki bobot nilai tertinggi dalam setiap pengukuran yaitu pH, TSS, Cu, Zn, Cr(6+, Cr Total, dan Fe., sementara Support Vector Machine hanya empat unsur yang memiliki nilai bobot tertinggi dari setiap pengukuran, yaitu unsur Cd, Pb, Ni dan Co.

  10. Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Handoko A Hasthoro

    2016-08-01

      Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan tata kelola publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan umum diukur dengan menggunakan transparansi pemerintah daerah, akuntabilitas pemerintah daerah, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat. Sejumlah lima puluh pemerintah daerah yang disurvei oleh Tansparency International Indonesia pada tahun 2010 digunakan sebagai sampel. Hasil dari analisis regresi berganda menunjukkan bahwa budaya hukum yang ditunjukkan oleh indeks persepsi korupsi, dan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh jumlah pemilih pemilu memiliki pengaruh signifikan positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemilu yang adil mendorong kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak yang meningkatkan pendapatan asli.

  11. GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Putri Dona Balgis

    2017-06-01

    Full Text Available Produk-produk dalam perbankan syariah terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah gadai emas syariah. Praktik gadai emas pada bank syariah menggunakan kombinasi dari tiga akad yakni qard, rahn dan ijarah. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia, meninjau prinsip syariah yang terkandung di dalamnya, dan menawarkan kombinasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah, pertama kombinasi akad rahn dan ijarah, kedua menggunakan akad musyarakah mutanaqisa. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat praktik gadai emas di bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

  12. GAMBARAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK DI DAERAH PERBATASAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Felly Philipus Senewe

    2016-09-01

    regions. The prevalence of underweight in adults is quite high compared to otherregions. While the prevalence of overweight and obesity is still low compared with other regions.Environmental health status is poor 1 low (household access to clean water: 48.6%, household accesslatrine: 29.9%, density of occupancy: 75.9%, and the ground floor: 83.1% when compared with otherregions . In the border areas, the ratio of doctors (17.4/100 000 population below average, and the ratio ofdentists (4.8/100 000 population, manteri ratio of health personnel (55.6/100 000 population aboveaverage, even midwife ratio (76.4/100 000 population is more than twice the national average, but stilldoes not reach the target INA 2010, 100/100, 000. May be required as follows: more specific policies areneeded to improve the health of people living in border areas (DTPK, need special attention to reduce theincidence of infectious diseases. Nevertheless, the construction of health institutions in each region/city orhospital or border health center. Policies should be specialized in health workers and even a doctor to theborder area.Keywords: Morbidity status, nutrition, access to clean water, health facilities and personnel in the borderareas AbstrakDaerah Perbatasan merupakan kabupaten/wilayah geografis yang berhadapan dengan negaratetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosioekonomi,dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antarNegara yang berbatasan. Status kesehatan masyarakat dapat diketahui dari status morbiditas atau penyakit,status mortalitas atau tingkat kematian penduduk atau status gizi pada penduduk dalam masyarakat. Statuskesehatan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan diperkirakan masih sangat rendah biladibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan data Riskesdas 2007, data Susenas 2007, dan dataPodes 2008, dilakukan kajian untuk mengetahui gambaran status kesehatan penduduk di

  13. Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Armen Yasir

    2014-03-01

    Full Text Available Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarakat sekaligus membentuk keterbukaan lembaga publik. Kondisi yang demikian selaras dengan prinsip negara hukum. Guna menjamin efektifitas mekanisme tersebut, maka daerah perlu mengundangkan peraturan daerah yang mengatur akan hal itu.

  14. Obstacles to transparency over pharmacovigilance data within the EMA.

    Science.gov (United States)

    2015-11-01

    In July and August 2014, the European Medicines Agency (EMA) organised two public consultations concerning European pharmacovigilance. These two consultations reveal a number of EMA proposals that are counterproductive to the objective of improving transparency over pharmacovigilance data. The EMA's proposals offer pharmaceutical companies an opportunity to participate in public hearings held by the European Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), in order to defend their drug. They also provide for the possibility of holding non-public hearings to discuss public data. There is a great risk that the drug industry might use these provisions to influence the debate. The strings attached to the access that the EMA proposes to grant researchers to data contained in the centralised European pharmacovigilance database would allow the EMA to censor the publication of their findings. The EMA seems to regard pharmacovigilance data as commercially confidential information. Responding to these consultations provided an opportunity to remind the EMA that data about adverse effects are a public good, in the common interest, and that it is unacceptable to keep this information confidential.

  15. Development of environmental management accounting and EMAS over time

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Petra Ptáčková Mísařová

    2012-01-01

    Full Text Available Environmental management accounting (EMA is a system that collects, records, evaluates and transmits information about environmentally induced financial impacts and environmental impacts of the given system. In 2006 and 2010 there were two questionnaire surveys. The first survey was carried out under the resolution of grant, which was funded by the Internal Grant Agency of the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, No. 68/2006, entitled “Development of the EMAS and environmental management accounting in the Czech Republic”. The second evaluated questionnaire survey was conducted in the study, which was made in connection with solution of the thesis of author‘s article. Group of 25 companies that had validated EMAS during the first questionnaire survey was subjected to a survey. The second questionnaire survey was carried out in the same companies in order to make evaluation of development over time. The aim of this paper is to create coherent conclusion about firms that had or have validated EMAS system and use a voluntary instrument EMA in its corporate practice. Partial aim is to evaluate the development of validated organizations and ‘sites’ with EMAS in time in EU countries. EMAS is a system of management of company and audits in terms of environmental protection. This system is applied within the European Union.

  16. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC), Fiscal year 1990

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    None, None

    1991-05-31

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further the effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. Four topical subcommittees are established and are continuing their own programs: Structural Ceramics, Electrochemical Technologies, Radioactive Waste Containment, and Superconductivity. In addition, the EMaCC aids in obtaining materialsrelated inputs for both intra- and inter-agency compilations. Membership in the EMaCC is open to any Department organizational unit; participants are appointed by Division or Office Directors. The current active membership is listed on the following four pages. The EMaCC reports to the Director of the Office of Energy Research in his capacity as overseer of the technical programs of the Department. This annual technical report is mandated by the EMaCC terms of reference. This report summarizes EMaCC activities for FY 1990 and describes the materials research programs of various offices and divisions within the Department. The Chairman of EMaCC for FY 1990 was Scott L. Richlen; the Executive Secretary was Dr. Jerry Smith.

  17. Kajian Produksi Bersih Proses Elektroplating Emas pada Perhiasan Imitasi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Surti Indriastuti

    2016-04-01

    Full Text Available Proses electroplating emas pada barang perhiasan imitasi adalah proses melpisi permukaan perhiasan imitasi yang berupa gelang tembaga dengan bahan pelapis emas, dengan bantuan arus litrik. Proses ini menggunakan media pelapisan larutan elaktrolit emas Kau(CN2. Tahapan proses electroplating meliputi: pencucian gelang tembaga, pembilasan awal, proses electroplating, pembilasan akhir, pengeringan.Kajian Produksi Bersih (PB yang dilakukan pada proses tersebut yaitu dengan mengganti  bahan masukan, memperpanjang umur larutan elektrolit emas dilakukan minimasi drag out, pengaturan proses dan peralatan. Mengganti bahan masukan meliputi: air alam diganti aquades, emas berkadar di bawah 24 karat diganti dengan emas berkadar 24 karat (murni, bahan pencuci HCl/H2SO4 diganti dengan asam jawa/lerak. Memperpanjang larutan elektrolit emas dengan jalan: penyaringan, penambahan unsur kimia, pengurangan drag in. Minimasi drag out dengan jalan: menampung drag out. Pengaturan proses dan peralatan meliputi penataan layout peralatan, pemisahan proses basah dan kering, pembuangan limbah langsung ke saluran pembuangan.Hasil kajian memberikan simpulan bahwa penerapan prouksi bersih pada proses electroplating barang perhiasan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, mengurangi kuantitas dan meningkatkan kualitas limbah, menurunkan produk rejek dari 10% menjdai 5%. Kata kunci: electroplating, produksi bersih

  18. SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN PENDUDUK LOKAL: Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rahmad Budi Suharto

    2015-11-01

    Full Text Available This study aims to provethe famous, so called: resource curse hypothesis is really exist in Indonesia. In contrast to empirical studies typically use an econometric methods, we choose alternative, to use a field survey approach to interview and photograph the factual conditions that occur. We chose coal mining in Kalimantan corridor with four sample sub-district (kabupaten and cities in the province of East Kalimantan (Kutai regency and the city of Samarinda as an object of research. More specifically, the purpose of this study is to answer the question: whether the coal mining activities affect (positive or negative for the population in the surrounding area. Primarily concerned with the social and economic dimensions such as environmental quality, livelihoods and the shift pattern, cost of living, income, employment opportunities and openness sought. The results show facts from field, the implications and provide insight to the truth of the resource curse hypothesis debate. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis kutukan sumber daya alam (natural resource curse hypothesis berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian empiris yang biasanya menggunakan pendekatan ekonometrik, kami memilih menggunakan pendekatan survei lapangan dengan wawancara dan memotret langsung kondisi faktual yang terjadi. Kami memilih pertambangan batu bara di koridor Kalimantan dengan empat sampel  wilayah kecamatan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda sebagai obyek penelitian. Lebih spesifik, tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: apakah kegiatan pertambangan batu bara memberi dampak perubahan (positif atau negatif bagi penduduk lokal di sekitar area terdampak. Terutama berkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi di antaranya seperti kualitas lingkungan, mata pencaharian dan pola pergeserannya, biaya hidup, penghasilan, kesempatan kerja dan keterbukaan berusaha. Hasil penelitian

  19. Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hasan Basri

    2013-10-01

    Full Text Available Abstrak. Penelitian ini bertjuan untuk menganalisis: (1 Struktur PAD dan APBD berdasarkan komposisinya, (2 Pertumbuhan PAD serta kontribusinya terhadap APBD dan (3 Kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah. Hasil penelitian antara lain menyimpulkan bahwa komposisi PAD terbesar berasal dari penerimaan lain-lain yang sah yaitu 42,32%;, komposisi tebesar dari APBD bersumber dari dana perimbangan sebesar 83,49%. Rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 18,48%; rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 6,33%. Kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang memiliki status kemampuan keuangan tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.

  20. PENERAPAN BALANCED SCORECARD PADA PEMERINTAH DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Wahyudin Nor

    2012-07-01

    Full Text Available ABSTRAK   Balanced scorecard (BSC merupakan sebuah sitem manajemen (bukan sistem pengukuran semata yang memungkinkan organisasi menggambarkan dengan jelas visi dan strateginya dan mengaplikasikan visi dan strategi tersebut dalam  tindakan. Balanced scorecard memberikan umpan balik seputar proses bisnis internal dan outcome eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja dan pencapaian strategis secara berkelanjutan. Konsep balanced scorecard mengukur kinerja organisasi melalui empat perspektif yakni perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Pada awalnya, balanced scorecard hanya digunakan oleh organisasi bisnis untuk mengukur kinerjanya, saat ini balanced scorecard juga digunakan oleh organisasi publik termasuk pemerintah daerah. Organisasi publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan layanan pada publik, tanpa mengejar keuntungan. Agar dapat digunakan oleh organisasi publik, balanced scorecard perlu dimodifikasi.   Kata-kata kunci: balance scorecard, organisasi publik, pemerintah daerah

  1. ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

    OpenAIRE

    -, MULIATI

    2014-01-01

    2014 Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan Analysis of The Contributions Tax on Hotel Againts Regional Renenue Nunukan District Muliati Haerial M. Christian Mangiwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, mengetahui sistem pengawasan, dan potensi yang ada untuk meningkatkan pajak hotel, mengetahui sistem dan prosedur...

  2. Kajian Paduserasi Tata Ruang Daerah (Trd) dengan Tata Guna Hutan (Tgh)

    OpenAIRE

    Syahadat, Epi; Dwiprabowo, Hariyatno

    2013-01-01

    Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam pelaksanaan paduserasi rencana tata ruang daerah dengan tata guna hutan, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan struktur ruang daerah sesuai dengan rencana pembangunan/pengembangan daerah. Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan berorientasi terhadap aspek-aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dari...

  3. UPAYA PENINGKATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD DI INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yulia Neta

    2014-04-01

    Full Text Available Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil dalampembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdayakan potensi daerah,  maka diperlukan suatu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat mewakili kepentingan daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Namun DPD masih banyak mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat, diantaranya dalam struktur Bikameral (dua kamar pada lembaga MPR yang terdiri dari DPR dan DPRD seharusnya kedua lembaga ini mempunyai kewenangan yang seimbang sehingga akan terwujud adanya checks and balances, namun dalam kenyataannya DPD hanya mempunyai kewenanyan untuk mengusulkan tidak sampai memutuskan

  4. ANALISIS PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    jolianis koto

    2012-10-01

    Full Text Available This study aims to identify and analyze: 1 the effect of household consumption, private investment, and development spending revenue to the regional economy, 2 the effect of private investment, construction spending, employment and regional economy on local income. This study is an exploration studies conducted throughout the Kabupaten/Kota is as much as 19 districts / cities in West Sumatra province. Years of the study period was 2005 to 2009 (5 years. The study found that: 1 household consumption, private investment, and development spending revenue simultaneously or partially significant effect on the regional economy regencies / cities in West Sumatra province. The higher the level of household consumption of a region, the allocation of development spending is high, the amount of private investment that invested in the area and the higher revenues will be able to improve the condition of the local economy. 2 Private investment, construction spending, employment and regional economy simultaneously and partially significant effect on revenue Kabupaten/Kota in West Sumatra province. A growing number of private parties to invest in the area, the size of the allocation of development funds for various public sector facilities, the more labor is absorbed by the sector of the economy will be able to increase local income. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1 Pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah terhadap perekonomian daerah, 2 Pengaruh investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah terhadap pendapatan asli daerah.

  5. Peta Potensi Keagamaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Moh Hasim

    2009-06-01

    Full Text Available Religious potential map of Daerah Istimewa Yogyakarta community has itsbackground on the need for having data which could describe diversity in thecommunity. These data, in general, are needed as material analyzes in understandingreligious sociology, as references in giving religious management, and as preliminearydata in arranging research plan. Data shown in Religipus Potential Map of Yogyakartainclude religious community composition, religious places, educational institutions,religious leaders and religious organizations. We notice from this religious potentialmap of Yogyakarta that Islam community in this area has quantitatively biggerpotential in almost of aspects namely education, religious organizations, followers,and human resources.Key words: Map, Religious Potential

  6. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yusdianto Yusdianto

    2015-12-01

    Full Text Available Abstrak Hubungan antara kewenangan pusat dengan daerah di Indonesia mengalami pasang surut sesuai rezim penyelenggaraan negara. Sejak reformasi, telah terdapat beberapa kali perubahan format otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusi dan dasar instrumen pemerintahan daerah dalam pelaksanaannya selalu tidak konsisten mengenai dekonsentrasi, desentralisasi, dan medebewind. Setelah dilakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diketahui beberapa pokok dalam undang-undang tersebut. Pertama, perumus dan pelaksana undang-undang berusaha menyeimbangkan kontekstualitas dan eksistensi pemerintah daerah lebih prudent atau sebaliknya kembali dalam skema shadow sentralisasi. Hal ini didukung dalam Pasal 9 menyebutkan urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Bentuk negara kesatuan (unitary state diartikan sebagai penyeragaman daripada perbedaan. Kedua, lebih digunakannya konsep otonomi daerah melalui sistem rumah tangga materiil daripada sistem rumah tanggal formal dan nyata (riil. Sehingga, dengan dekonsentrasi maka suatu sistem pemerintah memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan isu strategis di daerah. Ketiga, pemerintah pusat dengan provinsi diberikan kewenangan besar untuk mengawasi kotamadya atau kabupaten. Provinsi yang sebelumnya memiliki daya tawar lemah dan terbatas, diperkuat dengan penambahan fungsi dan kewenangan kepada gubernur. Keempat, efisiensi dan efektifitas lebih diutamakan dengan menggerus otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah terabaikan. Abstract The relationship of central and local authorities in Indonesia have ups and downs in accordance regime implementation of the State. Since the reform, has many

  7. Management Stategik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tavip Agus Rayanto

    2015-12-01

    Full Text Available As one of the potential source of local government revenue, it seems that the Local Government Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Daerah BUMD have contributed very little to the whole Local Government Revenue (Pendapatan Asli Daerah. It is also ironic that insofar the existence of BUMD has been much rely on the government regulation and given monopoly in its business. The ambiguous mission of BUMD — between an agent of development and a profit center — proved to be the main obstacle for its management system. From the strategic management perspective and SWOT analysis, it is found out that BUMD should adopt a turn-around approach, to minimize its weaknesses and try to get maximum benefit of the wide-opened opportunities. The strategic issues to be tackled by the BUMD management are quite complex. But among the most important issues are: the lack of professional human resources, the inflexible organisational structure and the low product or service quality. To address these issues, it is recommended that BUMD would come up with strategic human resource development programs, to apply more adaptive and flat organisational structure, and to adopt Total Quality Management (TQM system in order to be more responsive to its customers.

  8. Testing EMA Indicator for the Currency Pair EUR / USD

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Kolková Andrea

    2017-06-01

    Full Text Available The aim of this paper is to verify the effectiveness of EMA indicator according to selected time intervals. The underlying assumption is that, on longer timescales EMA is profitable and provides more relevant signals. The second objective of this paper is to test the signals of indicators in different months. It is believed that in September and January the number of trading signals on this indicator will increase. Testing will be done on the five-minute time frame. The test will be subjected to 65,000 rate values of the EUR / USD currency pair. Effectiveness of the analysis will be evaluated on the basis of digital (binary option. Business strategy is based on EMA crossover indicator of current exchange rate. By the contribution there were confirmed hypotheses about more profitable signals when selecting a greater timeframe breadth of moving average. There was also confirmed an increased amount of signals in September, but not in January.

  9. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ria Aini Rahmawati

    2017-05-01

    Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti adalah  pengaruh  ukuran pemerintah daerah, tingkat kemakmuran, tingkat pendidikan dan jumlah anggota DPRD. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang terdiri dari 118 Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 dan website resmi Pemerintah Daerah.  Pemilihan sampel ini menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 73 Kabupaten/Kota. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah, dan tingkat kemakmuran berpengaruh secara positif terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. The purpose of this study was to determine the factors that affect the transparency of local government financial reporting. The factors studied were the effect of the size of the regional governments, the level of prosperity, education level and number of members of Parliament. Population in this research is the Regional Government of Regency / City on the island of Java, which consists of 118 District / City of the Year 2013. This study used secondary data such as Local Government Finance Report 2013 and the official website of the Local Government. The sample selection using purposive sampling method, obtained a sample of 73 District / City. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results showed that the size of the local government, education level, number of legislators does not affect the transparency of financial reporting area, and the level of prosperity in a positive impact on the transparency of financial reporting area.

  10. Penyisihan Hidrokarbon pada Tanah Tercemar Crude Oil di Pertambangan Minyak Bumi Rakyat Wonocolo, Bojonegoro dengan Metode Co-composting Aerobik

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rizkiy Amaliyah Barakwan

    2017-03-01

    Full Text Available Metode co-composting dapat diaplikasikan sebagai teknik bioremediasi tanah tercemar crude oil dari pertambangan rakyat Wonocolo, Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menentukan kemampuan metode co-composting dalam menyisihkan hidrokarbon pada tanah tercemar crude oil dengan penambahan sampah organik secara aerobik. Proses co-composting aerobik berlangsung selama 60 hari dalam skala laboratorium. Pada penelitian ini ada dua variasi yaitu komposisi tanah tercemar dan sampah organik yang ditambahkan (100/0, 50/50; 75/25; 87,5/12,5; dan 0/100 dan jenis sampah (sampah kebun, rumen sapi, dan campuran keduanya. Hasil analisis menggunakan soxhlet dan gravimetri menunjukkan kadar hidrokarbon dalam tanah tercemar crude oil mencapai 6,05%. Co-composting berjalan dengan baik ditandai dengan optimalnya faktor-faktor pendukungnya yaitu suhu, pH, kadar air, dan rasio C/N. Hal ini dapat menunjang aktivitas bakteri terlihat dari terjadinya peningkatan populasi bakteri selama proses co-composting berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan penyisihan kadar hidrokarbon terbaik ditemukan pada reaktor S/R50 (T/S: 50/50 dengan jenis sampah campuran sampah kebun dan rumen sapi. Persentase penurunan hidrokarbonnya adalah sebesar 33,32%.

  11. KAJIAN GEOEKOLOGI DAERAH KEPESISIRAN LOMBOK BARAT UNTUK PENGEMBANGAN WISATA PANTAI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Djati Mardiatno

    2016-10-01

    Full Text Available ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: (1 mengidentifikasi dan mengklasifikasi satuan geoekologi daerah kepesisiran dan memetakan satuan-satuan geoekologi daerah kepesisiran di daerah Lombok Barat; (2 mengetahui karakteristik satuan geoekologi daerah kepesisiran Lombok Barat; dan (3 mengetahui tipe geoekologi dan fungsi masing-masing tipe geoekologi daerah kepesisiran di daerah Lombok Barat untuk menentukan altenatif pengembangan dan pengelolaan kawasan kepesisiran. Metode penelitian menggunakan metode survey dengan penentuan sampel secara purposif. Satuan analisis yang digunakan adalah satuan geoekologi yang dinilai potensi dan kendala masing-masing untuk dikembangkan kegiatan wisata tertentu. Penilaian potensi menggunanakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunity, dan Threat untuk menentukan klasifikasi tipe geoekologi tiap lokasi. Klasifikasi tipe geoekologi untuk satuan geoekologi A memiliki peluang jenis kegiatan wisata 6 macam, tipe B jenis kegiatan 4 s.d 5 macam, dan tipe C jenis kegiatan wisata 3 macam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kawasan kepesisiran Lombok Barat terdiri atas 7 satuan geoekologi yaitu satuan geoekologi lepas pantai, gisik, dataran alluvial pantai, dataran alluvial, lembah antar bukit, lereng kaki perbukitan, dan perbukitan denudasional. Berdasarkan identifikasi terhadap 18 titik pengamatan, tipe geoekologi A merupakan tipe geoekologi yang dominan (10 lokasi, diikuti oleh tipe C (6 lokasi, dan tipe B (2 lokasi. Kondisi fisik di kawasan kepesisiran di Lombok Barat sangat menunjang untuk pengembangan wisata. Upaya pemantauan dan pengendalian perlu dilakukan pada lokasi dengan tipe geoekologi A. Lokasi yang potensial tetapi belum berkembang perlu dikembangkan dengan meningkatkan sarana pendukung yang memadai.

  12. PENENTU JUMLAH INTERNAL CONTROL COMPLIANCE COMMENT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yoshia Christian

    2015-11-01

    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia. Penelitian mengembangkan suatu model statistik untuk melaporkan komentar dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan (ICCC yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI berdasarkan audit pemerintah daerah di Indonesia dan menggunakan 454 sampel pemerintah daerah tahun 2011. Penelitian ini menggunakan data softcopy laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK dan media publikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan binary logistic regression untuk menguji pengaruh antara jumlah ICCC dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian, peringkat kinerja pemerintah daerah, dan latarbelakang pendidikan auditor berpengaruh terhadap jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah sementara ukuran pemerintah daerah, kapabilitas APIP dan sertifikasi profesi auditor tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan rekomendasi auditor dengan baik.

  13. PENENTUAN DAERAH RAWAN GIZI BERDASARKAN ANALISIS SPATIAL

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Noviati Fuada

    2012-11-01

    Full Text Available Latar Belakang : Riset Kesehatan Dasar telah dilakukan di Indonesia (RISKESDAS 2007. Riset telah mengumpulkan data-data yang terdiri dari data kesehatan yang menggambarkan status gizi anak di bawah lima (antrophometri data di seluruh wilayah Indonesia. Kenyataanya masih sedikit analisis dengan menggunakan metode GIS, oleh karena itu artikel ini akan dikaji dengan metode spasial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual, yang dapat mendukung kebijakan daerah. Tujuan: Mengidentifikasi daerah kabupaten/provinsi rawan status gizi anak balita, Metode: Analisa GIS denganmenggunakan metode spasial (pengelompokan data dan overlay dengan cara union. Data RISKESDAS 2007. Hasil: Wilayah tingkat tinggi potensi rawan gizi bermasalah (bersumber overlay antara peta sebaran status gizi balita dengan peta sebaran KK miskin  adalah; Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Ciamis, Bandung, Subang dan Majalengka. Wilayah tingkat tinggi berpotensi terkena infeksi penyakit (berdasarkan peta sebaran resiko Infeksi Penyakit dan pemanfaatan posyandu adalah: Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Bekasi dan Bogor. Wilayah berpotensi rawan gizi kategori tinggi (bersumber pada 4 faktor/peta sebaran meliputi, Kabupaten Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Kasus Gizi bermasalah berdasarkan 3 indeks gabungan menyebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah kasus gizi bermasalah kategori tinggi, dan kategori sedang, sebagian besar  terjadi di wilayah Kabupaten. Baik kategori sedang maupun tinggi merupakan wilayah yang berdampingan. Gambaran ini mengarah pada fakta bahwa  masalah gizi cenderung merupakan masalah epidemiologi. Kesimpulan: Terdapat empat wilayah kabupaten status gizi yang paling serius dalam kategori tinggi meliputi, Kabupaten Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.  Kata kunci: analisis spasial, status gizi, posyandu, rawan gizi 

  14. Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Wahyu Hidayat

    2015-05-01

    Full Text Available Abstrak. Penelitian tentang perubahan tutupan/penggunaan lahan dan kesesuaian peruntukan ruang sangat penting, karena perubahan tutupan/penggunaan lahan memiliki dampak terhadap lingkungan fisik dan kesesuaian peruntukan ruang memiliki dampak terhadap peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tata ruang. Adapun tujuan artikel ini adalah mengetahui perubahan tutupan/penggunaan lahan dengan menggunakan data citra satelit, memprediksi tutupan/penggunaan lahan 10 tahun ke depan, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tutupan/penggunaan lahan. Lokasi studi penelitian adalah Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu Land Change Modeler, Ca-Markov, Enter dan  Overlay. Hasil Analisis terhadap perubahan tutupan/penggunaan lahan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan tipe penggunaan lahan tahun 2002 dan 2013. Penggunaan lahan terbuka yang disebabkan oleh perusahaan tambang mengalami perubahan  seluas 15. 375.93 ha. Kontribusi terbesar dari kelas lahan terbuka berasal dari kelas lahan hutan. Hasil prediksi tutupan/penggunaan lahan tahun 2024 menunjukkan bahwa lahan pemukiman akan bertambah sebesar  23 172.63 ha diikuti oleh lahan terbuka sebesar 19 947.56 ha. Faktor yang berpengaruh terhadap perubahan lahan dari semua kelas tutupan/penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan hutan ke lahan terbuka dan perubahan lahan hutan ke lahan terbangun/permukiman adalah alokasi RTRW untuk kawasan, lokasi pertambangan dan lereng.Kata kunci. Perubahan tutupan/penggunaan lahan, kesesuaian peruntukan ruang, pertambanganAbstract. The studies of land use/cover changes (LUCC and suitability of land utilization are very important because the LUCC affects the physical environment and suitability of space utilization affects regulations and laws on spatial planning. This article aims to measure  LUCC by using satellite imaginery, to predict the results of LUCC 10 years on, to explain out factors affecting  LUCC and

  15. PENINGKATAN KUALITAS JARINGAN KOMUNIKASI SEKTOR INDUSTRI DENGAN INTELLIGENT NETWORK SEBAGAI UPAYA PERLUASAN DAERAH PEMASARAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Haryanto Haryanto

    2005-08-01

    Full Text Available Satu hal yang paling penting dalam upaya peningkatan profit adalah dengan penambahan dan perluasan daerah pemasaran, serta adanya sistem informasi yang terpadu dari pusat ke tiap unit yang dimiliki. Perluasan daerah pemasaran dapat diwujudkan dengan adanya sistem telekomunikasi yang lancar dan dapat menjangkau di tiap daerah yang akan dijadikan sebagai daerah pemasaran. Sehingga hal ini diharapkan tidak akan menghambat proses pendistribusian produk maupun informasi dari tiap daerah tujuan. Intelligent Network (Jaringan Cerdas adalah suatu arsitektur jaringan telekomunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan framework sehingga kerja dari jaringan untuk implementasi, kontrol, dan management menjadi lebih efektif serta lebih ekonomis, dan lebih cepat proses kerjanya dibandingkan arsitektur jaringan yang digunakan saat ini. Untuk meningkatkan kualitas jaringan komunikasi memerlukan infrastruktur yang memadai. Tidak luput dari standar mengenai spesifikasi yang menyangkut mobile system yang akan digunakan. Sehingga perkembangan suatu teknologi akan dapat berefek terjangkaunya komunikasi di daerah-daerah yang terisolasi, sehingga meningkatkan perkembangan daerah tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan dengan adanya peningkatan jaringan komunikasi di daerah maka akan memunculkan daerah-daerah sentra produksi di bidang industri. Peningkatan mobilitas komponen usaha yang tidak diperkirakan sebelumnya, semakin menuntut kemampuan sistem jaringan komunikasi dan data, serta pengembangan jenis-jenis pelanggan baru. Dengan adanya peranan Intelligent Network sebagai konsep arsitektur jaringan, maka akan mendapatkan solusi yang lebih baik untuk memenuhi segala kebutuhan.

  16. The European Regulation no. 761/2001 EMAS

    International Nuclear Information System (INIS)

    Andriola, L.; Battellini, S.

    2005-08-01

    The Regulation 761/2001 EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), introduced by the 1836/93 Community regulation, is one of the tools activated by the European Union in order to apply the 5. and 6. Community Environmental Programme, in the field of firm-environment interactions at first (overcoming the old Command and Control logic), then by extending its applicability to ali Organisations. EMAS is a voluntary tool that enables Organisations to evaluate their own interaction with the Environment, to plan and check the yearly improvement of their environmental performance, providing the public documented relevant information. The report illustrates the procedure far applying this regulation, its implementation and new application trends in Italy and the advantages far firms [it

  17. Design of power electronics for TVC EMA systems

    Science.gov (United States)

    Nelms, R. Mark

    1993-08-01

    The Composite Development Division of the Propulsion Laboratory at Marshall Space Flight Center (MSFC) is currently developing a class of electromechanical actuators (EMA's) for use in space transportation applications such as thrust vector control (TVC) and propellant control valves (PCV). These high power servomechanisms will require rugged, reliable, and compact power electronic modules capable of modulating several hundred amperes of current at up to 270 volts. MSFC has selected the brushless dc motor for implementation in EMA's. This report presents the results of an investigation into the applicability of two new technologies, MOS-controlled thyristors (MCT's) and pulse density modulation (PDM), to the control of brushless dc motors in EMA systems. MCT's are new power semiconductor devices, which combine the high voltage and current capabilities of conventional thyristors and the low gate drive requirements of metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFET's). The commanded signals in a PDM system are synthesized using a series of sinusoidal pulses instead of a series of square pulses as in a pulse width modulation (PWM) system. A resonant dc link inverter is employed to generate the sinusoidal pulses in the PDM system. This inverter permits zero-voltage switching of all semiconductors which reduces switching losses and switching stresses. The objectives of this project are to develop and validate an analytical model of the MCT device when used in high power motor control applications and to design, fabricate, and test a prototype electronic circuit employing both MCT and PDM technology for controlling a brushless dc motor.

  18. Prominent EMA 'dots' in tumour-induced Bergmann gliosis.

    Science.gov (United States)

    Gelpi, Ellen; Bombi, Josep A; Martinez-Saez, Elena; Caral, Luis; Ribalta, Teresa

    2014-02-01

    To describe an unusual pattern of epithelial membrane antigen (EMA) immunoreactivity in highly proliferative human Bergmann glia. An immunohistochemical study was performed of postmortem cerebellar tissue from 18 adult patients with cerebellar damage of various aetiologies and 15 biopsies of diverse adult and paediatric cerebellar tumours. We observed marked proliferation of Bergmann glia with unusual prominent dot-like cytoplasmic EMA immunoreactivity in a case with extensive leptomeningeal sarcomatosis. Similar staining was not observed in association with other types of cerebellar pathology, except for other neoplastic conditions, such as leptomeningeal carcinomatosis, adult medulloblastoma, and pilocytic astrocytoma in children. At an ultrastructural level, the index case showed prominent endoplasmic reticulum with some intermediate filaments and lipofuscin granules, but no structures related to cilia or microvilli were observed. We consider that prominent EMA dots in Bergmann glia might represent excessive activation induced by an overlying leptomeningeal tumour that stimulates the expression of early developmental antigens. This observation suggests modulation of the glial phenotype when exposed to a neoplastic microenvironment that, in turn, might influence the regenerative potential of Bergmann glia. © 2013 John Wiley & Sons Ltd.

  19. KAJIAN GEOMORFOLOGI UNTUK PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI OYO, GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Karmono Mangunsukardjo

    2016-10-01

    Full Text Available ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan geomorfologi dalam perencanaan penggunaan lahan di Daerah Aliran Sungai Oyo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Arahan perencanaan penggunaan lahan didasarkan pada kelas kemampuan lahan dengan satuan medan sebagai satuan evaluasi dan acuan petanya. Satuan medan yang disusun atas satuan bentuklahan, lereng, dan tanah, sedangkan untuk penentuan kelas kemampuan lahannya ditambang dengan factor batu di permukaan, airtanah, dan genangan. Evaluasi kemampuan lahan dilakukan dengan cara matching antara karakteristik lahan dalam setiap satuan medan terhadap persyaratan kelas kemampuan lahan dengan menggunakan system informasi geografis (SIG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satuan medan yang disusun berdasarkan kerangka dasar geomorfologi mampu memberikan penilaian kemampuan lahan dan arahan penggunaan lahan. Satuan medan pegunungan structural-denudasional (SP, perbukitan structural-denudasional (SB, mempunyai kelas kemampuan lahan VI, sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan seharusnya dijadikan lahan konservasi. Satuan medan lain yang mempunyai kelas kemampuan lahan IV seperti SBk, KD, KDt dapat dimanfaatkan untuk pertanian sangat terbatas. Satuan medan yang berkelas kemampuan lahan III adalah FT, SI, KDa, dan KLb yang memungkinkan untuk lahan pertanian terbatas. Erosi dan sifat tanah merupakan faktor kendala lahan pertanian pada satuan medan dengan kelas kemampuan lahan III.

  20. Identifikasi Sebaran Daerah Rawan Bahaya Kekeringan Meteorologi di Kabupaten Lamongan

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Fery Irfan Nurrahman

    2013-09-01

    Full Text Available Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang termasuk kedalam kategori daerah yang rawan bahaya kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat bahwa telah terjadi kerusahakan lahan, gagal panen, dan kekurangan air akibat dari kekeringan di Kabupaten Lamongan. Manajemen resiko suatu bencana merupakan salah satu upaya pendekatan yang bersifat non struktural yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dampak bencana. Setidaknya terdapat dua komponen utama didalam melakukan penilaian terhadap resiko bencana, yaitu melakukan penilaian bahaya dan melakukan penilaian terhadap kerentanan. Didalam tahap awal perlu dilakukan pembatasan daerah terdampak bahaya kekeringan. Oleh karenanya diperlukan penelitian yang berusaha untuk memberikan informasi awal mengenai sebaran daerah yang teridentifikasi memiliki bahaya kekeringan. Terdapat tiga tahapan analisa pada penelitian ini. Pertama mengidentifikasi pos curah hujan pada wilayah studi. Kedua dilakukan analisa curah hujan untuk mendapatkan indeks kekeringan meteorologi dari masing-masing pos curah hujan dengan alat ukur Standardize Precipitation Index(SPI. Ketiga dilakukan analisa interpolasi nilai indeks kekeringan dari masing-masing pos hujan untuk mendapatkan sebaran  kekeringan. Tingkat kerawanan kekeringan meteorologi pada Kabupaten Lamongan tersebar dari tingkat kekeringan ringan sampai dengan tingkat kekeringan ekstrim. Sebaran  kekeringanmeteorologi mencakup lima belas kecamatan yang tersebar di wilayah tengah, selatan dan timur dari Kabupaten Lamongan. Kecamatan tersebut antara lain kecamatan Lamongan, Deket, karangbinangun, Turi, Sukodadi, Kembangbahu, Glagah, Sukorame, Ngimbang, Blubuk, Modo, Kedungpring, babat, Sekaran , dan Laren

  1. STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTAENG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Nasyiruddin Nasyiruddin

    2015-10-01

    Full Text Available This study reviewsthe strategyDisaster ManagementAgency(BPBD inresponse to floodsinBantaeng. The method usedin this research isqualitative descriptive approach. Data collection techniques inthis research is observation, interview, anddocumentationarecarried out directlyby the researchers. The results showed that:the construction of reservoirscarried out bythe Local GovernmentBantaengbeen implemented; greeningperformedas absorptionof waterfrom upstream areas(mountains toreducethe amount ofdischarge flowof watertodownstream areas; the construction ofthe walls ofthe coastasa breakwaterin coastal areashas not done well; the provision offacilities and infrastructureto support the establishmentof programs such asdam construction, reforestationandcoastalbuilding walls; raising community awarenessof flood preventionis still not good. Penelitian ini mengkaji tentang strategi Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bantaeng.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembangunan waduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana; penghijauan yang dilakukan sebagai resapan air dari daerah hulu (pegunungan untuk mengurangi banyaknya aliran debit air kedaerah hilir;  pembangunan dinding pesisir pantai sebagai pemecah ombak di daerah pesisir belum terlaksana dengan baik; penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya program-program seperti pembangunan waduk, penghijauan dan membangun dinding pesisir pantai; peningkatan kesadaran  masyarakat dalam penanggulangan banjir masih kurang baik.

  2. KRITIK PENETAPAN HARGA IJARAH PADA GADAI EMAS (TINJAUAN FIKIH DAN ETIKA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rinda Asytuti

    2013-04-01

    Full Text Available Pembiayaan gadai emas di bank syariah mencuat ketika harga emas dunia mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Hal ini mendorong masyarakat beralih kepada investasi emas. Diawali oleh BRI syariah membuka layanan gadai emas yang diidasarkan pada akad rahn dan ijaroh, namun pada praktiknya membuka prosedur layanan beli gadai yang disinyalir rentan dengan spekulasi yang dilarang oleh agama islam. Produk beli gadai selanjutnya dikenal dengan berkebun emas ini dibatasi oleh Bank Indonesia guna membatasi gerak spekulasi nasabah atas emas. Akan tetapi beberapa bank syariah seperti BNI dan BSM yang juga membuka layanan gadai emas tidak melakukan transaksi beli gadai sebagaimana BRI syariah melainkan hanya melayani gadai emas sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. Namun transaksi gadai emas yang berjalan bukan berarti tanpa masalah ditilik dari fikih dan etika salah satunya adalah penetapan harga ijaroh yang didasarkan pada metode tiring dan taksasi pembiayaan yang diterima. Penetapan harga ijaroh dan transaksi gadai emas  dirasakan telah menyalahi konsepsi Rahn yang seharusnya didudukkan pada akad keterdesakan yang beresensi ta’awun tolong menolong. Untuk itu tulisan ini  membahas tentang praktik gadai emas di bank syariah dan metode penetapan ujroh pada produk gadai emas. Penulis menyimpulkan bahwa penetapan tarif ijaroh yang saat ini ditetapkan oleh bank syariah rentan pada penggelinciran fungsi sesunguhnya yang kemudian jatuh pada konsepsi “hillah / Helah (al-hilah; al-tahayulyang termasuk upaya rasional yang manipulatif.  Di antara hillah tersebut adalah penggantian nama dan perubahan bentuk padahal substansinya sama. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa sebuah perubahan nama tidak diakui secara hukum apabila substansinya tetap, dan perubahan bentuk juga tidak diakui secara hukum apabila hakikatnya sama (la ‘ibrata bi taghayyur al-ism idza baqiya al- musamma, wa la bi taghayyur al-shurah idza baqiyat al-haqiqah

  3. Deteksi Gelatin Babi Menggunakan Emas Termodifikasi Ni(oh)2 Nanopartikel dengan Quartz Crystal Microbalance (Qcm)

    OpenAIRE

    Kurniawan, Fredy; Candle, Lourentia

    2015-01-01

    Sensor Quartz emas dari QCM (Quartz Crystal Microbalance) yang terlapis senyawa Nanopartikel Ni(OH)2 telah berhasil dibuat. Senyawa Nanopartikel Ni(OH)2 disintesis dengan menggunakan metode pengendapan. Pada pelapisan senyawa Nanopartikel Ni(OH)2 pada Quartz emas dari QCM dilakukan bantuan Polimer Konduktif Polianilin dengan metode voltametri siklik. Pelapisan senyawa Nanopartikel Ni(OH)2 pada Quartz emas dari QCM dengan metode layer by layer. Pengujian dilakukan dengan variasi konsentrasi (...

  4. RESOLUSI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN (STUDI KASUS: KECAMATAN NAGA JUANG, KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dian Taufik Ramadhan

    2016-03-01

    Full Text Available Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang, dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi di antara ketiga stakeholder tersebut. Melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konfik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konfik. Resolusi konflik yang dirumuskan yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kecamatan Naga Juang. Conflict between PT. SMM, Naga Juang district community, and the government of Mandailing Natal Regency, rooted in economic relations that concern to the management and utilization of gold’s commodity.  This research attempt to see the relationship between the three stakeholders, see the causes of conflict, analyze the structure and dynamics of conflict, and also formulate strategies of conflict resolution. The results showed, the economic dimension of the conflict caused by the management and utilization of gold commodity, structural and dynamics dimensions are strongly influenced by the role of actors which encouraged tension escalation and conflicts. The formulation of conflict resolution is an accommodative strategic which is a strategy that accommodates the interests and expectations of two key stakeholders, namely Mandailing Natal regencial government, and Naga Juang district community.

  5. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC), Fiscal year 1989

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    None

    1991-03-01

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further the effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. Four topical subcommittees are established and are continuing their own programs: Structural Ceramics, Electrochemical Technologies, Radioactive Waste Containment, and Superconductivity. In addition, the EMaCC aids in obtaining materials-related inputs for both intra- and inter-agency compilations. The first part of the Program Descriptions consists of a funding summary for each Assistant Secretary office and the Office of Energy Research. This is followed by a summary of project titles and objectives, including the program/project manager(s) and principal investigator. The second part of the Program Descriptions consists of more detailed project summaries with project goals and accomplishments.

  6. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC): Fiscal year 1996. Annual technical report

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    NONE

    1997-08-01

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department`s materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. In addition, EMaCC assists in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations. The EMaCC reports to the Director of the Office of Energy Research in his or her capacity as overseer of the technical programs of the Department. This annual technical report is mandated by the EMaCC terms of reference. This report summarizes EMaCC activities for FY 1996 and describes the materials research programs of various offices and divisions within the Department.

  7. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC): Fiscal year 1996. Annual technical report

    International Nuclear Information System (INIS)

    1997-08-01

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. In addition, EMaCC assists in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations. The EMaCC reports to the Director of the Office of Energy Research in his or her capacity as overseer of the technical programs of the Department. This annual technical report is mandated by the EMaCC terms of reference. This report summarizes EMaCC activities for FY 1996 and describes the materials research programs of various offices and divisions within the Department

  8. Profesionalitas Aparatur Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumbawa Besar

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Khairy Juanda

    2010-08-01

    Full Text Available The aim of this research is knowing the profesionality of aparature at local secretary of Sumbawa region in doing their work depend on function and job description. Beside that, this research try to know some obstacles and find the solution to increase aparature profesionality at Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. This reseach’s title is a Profesionality of aparature at local secretary of Sumbawa region. Research methods is used descriptive survey, documentation, Questioner, interview. The respondents of this research are civil servant at Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. From this research knew that civil servant competency is good, Acuntability is good, Recruitment is fair, Education level is poor. The conclution is aparature’s profesionality at local secretary of Sumbawa region in fair level.

  9. On the Engineering Mathematics Test (EMaT)

    Science.gov (United States)

    Watanabe, Toshimasa

    The aim of Engineering Mathematics Test (EMaT) is to assess university students' core academic competence and acheivement of Engineering Mathematics. It is useful for professors to evaluate teaching effect of the classes. This evaluation would help them improve curricula, and scores can be available for graduate school entrance examination. The scope includes fundamentals in Calculus, Linear Algebra, Differetial Equations, and Probability and Statistics. It is open to all students free of charge, and is annually given once at least 40 (increasing every year) universities in December. Currently, it is administered by the Engineering Mathematics Test Steering Committee, supported by the Good Practice Promotion Program for University Education of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

  10. Ichthyofauna from the Emas National Park region: composition and structure

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    E. Benedito-Cecilio

    Full Text Available The relationship between habitats and the ichthyofauna composition in the Parque Nacional das Emas (PNE and adjacent areas (the Araguaia and Sucuriú rivers are provided and could be applied in determining the Park's future zoning. Samples of the ichthyofauna and limnological parameters were obtained during both dry (September 1999 and wet (December 1999 seasons. Ichthyofauna collections resulted in the capture of 4,740 specimens of 22 species. The most abundant species in the Araguaia River during the two sampling seasons were Astyanax sp. 2 and Hasemania sp. In the Sucuriú River and PNE, Astyanax scabripinnis cf. paranae and Hoplias aff. malabaricus were the most frequent species. The largest number of species and diversity index were recorded for the Araguaia River. However, sound management policies require more detailed studies on the fish communities of the Cerrado biome.

  11. ANALISIS KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PINRANG

    OpenAIRE

    -, M.RIJAL.R

    2015-01-01

    2015 M.Rijal.R, Nomor Pokok E121 11 256, Program Studi Ilmu Pemerintahan,Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: ???ANALISIS KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PINRANG??? di bawah bimbingan Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si dan A.Murfi S.Ip, M.Si. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang digunakan bupati dalam penyelengga...

  12. Design of power electronics for TVC and EMA systems

    Science.gov (United States)

    Nelms, R. Mark; Bell, J. Brett; Shepherd, Michael T.

    1994-11-01

    The Component Development Division of the Propulsion Laboratory at Marshall Space Flight Center (MSFC) is currently developing a class of electromechanical actuators (EMA's) for use in space transportation applications such as thrust vector control (TVC) and propellant control valves (PCV). These high power servomechanisms will require rugged, reliable, and compact power electronic modules capable of modulating several hundred amperes of current at up to 270 volts. MSFC has selected the brushless dc motor for implementation in EMA's. A previous project performed by Auburn University examined the use of the resonant dc link (RDCL) inverter, pulse density modulation (PDM), and mos-controlled thyristors (MCT's) for speed control of a brushless dc motor. The speed of the brushless dc motor is proportional to the applied stator voltage. In a PDM system, the control system determines the number of resonant voltage pulses which must be applied to the stator to achieve a desired speed. The addition of a waveshaping circuit to the front end of a standard three-phase inverter yields a RDCL inverter; the resonant voltage pulses are produced through the action of this wave shaping circuit and the inverter. This project has focused on the implementation of a system which permits zero-voltage switching with the bus voltage clamped at the input voltage level. In the same manner as the RDCL inverter, the inverter selected for this implementation is a combination of waveshaping circuit and a standard three-phase inverter. In addition, this inverter allows a pulse-width modulated (PWM)-like control scheme instead of a PDM scheme. The operation of waveshaping circuit will be described through analysis and waveforms. Design relationships will also be presented.

  13. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAWASI KELESTARIAN TERUMBU KARANG KABUPATEN WAKATOBI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    La Hasi

    2012-10-01

    Full Text Available The purpose of this study was to determine the government's role in overseeing the conservation of coral reefs. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the government's role in overseeing the conservation of coral reefs in the Wakatobi has been accomplished. Factors that support is a strong commitment from local governments, communities, the central government and the institutions of society concerned with the preservation of coral reef resources. Factors that inhibit the lack of labor inspectors, inadequate infrastructure and inadequate budgets to carry out surveillance operations reef conservation.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi telah terlaksana. Faktor yang mendukung yaitu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah pusat serta lembaga-lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelestarian sumberdaya terumbu karang. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana yang kurang memadai dan anggaran yang belum mencukupi untuk menjalankan operasi pengawasan pelestarian terumbu karang.

  14. Musgos urbanos do recanto das Emas, Distrito Federal, Brasil Urban mosses from Recanto das Emas, Distrito Federal, Brazil

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Paulo Eduardo Câmara

    2003-12-01

    Full Text Available Fruto da ocupação desordenada de Brasília, o Recanto das Emas é uma das mais recentes cidades criadas no entorno da capital. Localizada a 25,8km do Plano Piloto, conta com área de 101.476km². O Recanto das Emas foi criado em 1993 e hoje conta com população de aproximadamente 100.000 habitantes. Foram selecionados vários pontos de coleta procurando abranger toda a cidade e diferentes áreas. Foram encontrados relativamente poucos representantes da brioflórula, com predomínio de espécies ruderais. A divisão Bryophyta conta com 10 espécies e sete famílias, destacandose a família Bryaceae com três espécies. Barbula indica (Hook. Spreng. é citada pela primeira vez para a região Centro-Oeste. Os resultados explicam-se pelo pouco tempo de existência da cidade, que conta com poucos substratos para fixação das populações de briófitas e não permitiram ainda o estabelecimento de nova cobertura vegetal.As a result of a disordered occupation of Distrito Federal, Recanto das Emas is one of the most recent cities that has been created around Brasilia, located at 25.8km from the Plano Piloto and founded in 1993, the city has an area of 101,476km² with a today's population around 100.000 habitants. Several points of collect were chosen trying to cover all city and different areas. Very few specimens of Brioflora were found. Bryophyta has 10 species, distributed within seven families. The most representative is the family Bryaceae, with three species. Barbula indica (Hook. Spreng. is the first occurrence to the Centro-Oeste region. The results is explained by the few years of existence of the city and the lack of substrata which has not allowed the establishment of a new vegetable covering.

  15. PEMBUATAN GAME EDUKASI PETUALANGAN SI GEMUL SEBAGAI PEMBELAJARAN PENGENALAN DAERAH SOLO RAYA PADA ANAK

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Fendi Aji Purnomo

    2016-11-01

    Full Text Available Perkembangan administrasi setelah Orde Baru pemerintah telah menghapus tingkat Karesidenan di Indonesia termasuk Karesidenan Surakarta. Akibatnya nama Karesidenan Surakarta berubah menjadi Eks-Karesidenan Surakarta atau Wilayah Solo Raya. Wilayah Solo Raya terdiri dari tujuh Kabupaten tiga di antaranya berbatasan langsung dengan kota Solo yaitu Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar. Tiga yang lain tidak berbatasan langsung yaitu Wonogiri, Sragen dan Klaten. Masing-masing daerah memiliki slogan, tempat wisata dan makanan khas yang berbeda, namun masih banyak masyarakat yang kurang mengenalnya. Hasil observasi menunjukkan bahwa kebanyakan anak-anak usia sekolah dasar belum mengetahui daerah-daerah mana saja yang masuk dalam daerah Solo Raya. Saat ini teknologi semakin berkembang secara pesat dan penggunaan gadget dapat difungsikan sebagai media edukasi. Dalam penelitian ini telah dikembangkan Game Edukasi berjudul Petualangan Gembul untuk mengenal daerah di Solo Raya Berbasis Android. Metode yang digunakan dalam pengembagan game ini adalah Software Development Life Cycle (SDLC Water Fall dimulai dari analisis, perancangan, pembuatan, pengujian dan pemeliharaan. Model permainan yang disajikan level pertama berupa adventure yang dilengkapi latar belakang daerah khas masing-masing, level kedua berupa kuis tanya jawab dan level ketiga berupa game puzzel yang berisi foto khas daerah untuk ditata ulang. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian perangkat terhadap 3 perangkat android yang berbeda spesifikasinya dan pengujian hasil pembuatan game melalui kuisioner dalam aspek penyampaian informasi dan desain visual game. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 75% game tersebut memudahkan dalam mengenal daerah Solo Raya dan 79% menyebutkan bahwa tampilan game tersebut menarik. Kata kunci: game, android, anak, solo raya.

  16. HABITAT ISTIRAHAT VEKTOR MALARIA DI DAERAH ENDEMIS KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Farida Dwi Handayani

    2012-11-01

    Full Text Available The Resting Places of Malaria Vectors in Endemic Area Kokap Sub District Kulon Progo Regency Daerah lstimewa Yogyakarta Province.Resting place of malaria vectors study in Kokap Sub District, Kulon Progo Regency, YogyakartaProvince had been conducted in Hargotirto, Kalirejo, Hargowilis and Hargorejo villages in 2005. The aimsof the study were to find out the resting places malaria vectors including the ecological factors. Mosquitoes resting on different surfaces (indoor and outdoor are collected by using an aspirator to study the resting habits. Morning collection done by 6 people in outdoor, and 2 people indoor. The result showed that 102 mosquitoes was find, there were 56.86% An. maculaws, 1.96% An. balabacensis, 7.84% An. aconitus, 15.69% An. vagus, 5.88% An. flavirostris, 0.98% An. barbirostris, 10.78% An. minimus. Almost the mosquitoes (include An. maculatus were found in the hole of the ground (40.20%, 28.43% at the bush, 19.61% in the corral, 0.98% at the bodary of salak plantation and 10.78% was trapped in the light trap. Physical factors at the study areas showed that temperature between 24°C-27°C, humidity 90%-92%, the sunlight about 2000-8000 Lx, and velocity between 0-2 m/sec. Needed more study for method to find out the resting places malaria vectors especially for An. balabacensis.Keywords: Resting places, malaria, vectors

  17. Pendekatan Grounded Theory untuk Memahami Strategi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menghadapi Era Otonomi Daerah dan Globalisasi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Fathul Himam

    2009-08-01

    Full Text Available This grounded theory research approach was directed to understand how Pemerintah Daerah developed its strategic process in dealing with local autonomy and globalization, both on the organizational level and individual level. In-depth interview was applied to 14 high level Pemerintah Daerah Officials. It was directed to understand their experiences in managing changing situations. The results showed that there were six major themes: (1 empowering the society; (2 restructuring the organization; (3 improving management system; (4 economic development; (5 developing the human resources; and (6 shifting the mindset. Reanalyzing these themes by using selective and axial coding, it was found that there were two emerging major functions of the strategy, i.e.(1 Maintaining the system; (2 adapting to environmental demands.Keywords: grounded theory, open coding, selective coding, axial coding, themes, strategy.

  18. ANALISIS POTENSI LONGSORAN PADA DAERAH RANU PANI MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Siswo Purnomo, Sunaryo, Luchman Hakim

    2012-03-01

    Full Text Available Tanah longsor merupakan salah satu bentuk bencana alam yang terjadi di permukaan bumi ini. Ranu Pani merupakan salah satu daerah  yang berpotensi longsor, karena terdapat di tepian pegunungan yang tanahnya bersifat lempung, sedikit berpasir dan tingkat kesuburannya sangat tinggi.Selain itu vegetasi penutup lahan yang ada di daerah Ranu Pani semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar yang semakin meningkat. Salahsatu metode yang digunakan dalam menganalisis potensi longsoran adalah menggunakan metode Resistivitydengan konfigurasi Dipole-Dipole yang digunakan untuk mengetahui struktur tanah dan juga bidang gelincir yang ada di perbukitan di daerah RanuPani.Menurut klasifikasi tingkat bahaya erosi, daerah Ranu Pani merupakan daerah dengan tingkat bahaya erosi yang sangat berbahaya, karena nilai aliran debris lebih dari 180 ton/tahun. Dengan tingginya aliran debris erosi, menyebabkan sedimentasi terhadap Danau Ranu Pani juga semakin tinggi, karena Danau Ranu Pani menampung sebagian besar aliran debris erosi perbukitan yang ada di sekitarnya.

  19. Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Jaelan Usman

    2011-04-01

    Full Text Available Perjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”. Beberapa pertanyaan kritis dimaksud, timbul dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: Sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang kokoh dan beradab? Bagaimana nasib perkembangan demokrasi lokal pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009? Desentralisasi, secara teoretis, merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal serta mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Dengan kata lain, tanpa diikuti dengan demokrasi lokal, desentralisasi dan otonomi daerah tidak lebih hanya memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Tata pemerintahan lokal yang demokratis, mengedepankan prinsip pemerintahan “dari” masyarakat, dikelola secara akuntabel dan transparan “oleh” masyarakat dan dimanfaatkan secara responsive “untuk” kepentingan masyarakat luas.

  20. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Andri Devita

    2014-12-01

    Full Text Available Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Alokasi Umum (DAU dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Ketika diamati dari pengaruhnya dengan menggunakan model fixed effect, dapat dilihat bahwa PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di Jambi dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Anggaran.     Abstract This study aimed to analyze the influence of Locally-Generated Revenue (PAD, General Allocation Fund (DAU, and the population of the regional budget district/city in Jambi Province. Data in this research is regional budget, PAD, DAU and population. When it is observed from its effect by using fixed effect model, it can be seen that PAD dan DAU in total or partial can improve direct spending and indirect spending meanwhile population can reduce the improvement of direct spending. It is different with indirect spending which has positive effect because the growing of population in regency/city in Jambi can improve the allocation of employee spending meanwhile for direct spending especially for capital spending is not efficient. Keywords: Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, Budget

  1. Evaluation studies of EMA implementation’s barriers in business practice

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Petra Mísařová

    2010-01-01

    Full Text Available Environmental Management Accounting (EMA is a system, which collects, records, evaluates and disseminates information about environmentally induced financial impacts and environmental impacts of the system itself. EMA is an important source of information for decision-making processes such as management of an organization, for EMS or environmental reporting. Identified barriers were included in the study which was conducted in three phases – in organizations espousing to Responsible Care, in selected companies with ISO 14000 and in companies with environmental management systems, validated by European EMAS. In early 2010 research was completed in the field of environmental management accounting and barriers defending the implemention of EMA to organization’s information system and the subsequent use of EMA. Primary data obtained from this study were subjected to cluster analysis and the results are presented in this scientific thesis. In practise there are many obstacles to full-fledged EMA implementation process into practice organization and its functioning. Findings of the study give answers to the question: „What barriers act as obstacles to the implementation of EMA into the practise of the organization and its functioning?“

  2. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) Fiscal Year 1999 annual technical report

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    None

    2000-10-31

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department`s materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. In addition, EMaCC assists in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations. This report summarizes EMaCC activities for FY 1999 and describes the materials research programs of various offices and divisions within the Department.

  3. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC): Annual technical report, Fiscal year 1987

    International Nuclear Information System (INIS)

    1988-09-01

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further the effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. This annual technical report is mandated by the EMaCC terms of reference. This report summarizes EMaCC activities for FY 1987 and describes the materials research programs of various offices and divisions within the Department

  4. Kebiasaan Membaca dan Kebutuhan Bacaan Pemustaka Anak-anak di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung (Survei di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yunus Winoto

    2017-06-01

    Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan membaca dan kebutuhan bahan bacaan pada pemustaka anak-anak di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung.  Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah survei deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah para pemustaka anak-anak yang pada perpustakaan daerah Kabupaten Bandung dengan teknik sampling menggunakan sampel secara kebetulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui angket, wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis statistika deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1. Kebiasaan membaca pemustaka anak-anak di perpustakaan umum daerah Kabupaten Bandung sudah cukup baik, hal ini terlihat dengan rata-rata waktu untuk membaca antara 30- 60 menit dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membaca setiap halaman buku membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. 2. Pemanfaatan bahan bacaan oleh pemustaka anak-anak di perpustakaan daerah Kabupaten Bandung mengalami peningkatan hal ini terlihat dari frekuensi kunjungan para siswa serta banyaknya buku yang dibaca di tempat maupun yang dipinjam untuk dibaca di rumah. 3. Kebutuhan bahan bacaan pada pemustaka anak-anak meliputi diantaranya buku-buku tentang dongeng/petualangan, buku fiksi ilmiah serta bahan bacaan komik. ABSTRACT This study aims to determine the habit of reading and reading materials on the needs of children in pemustaka Regional Library Bandung. The research location is in the Library of Bandung District. The method used in this research is descriptive survey. The population in this study were pemustaka children at local libraries Bandung regency sampling technique using a sample by chance. Data collection techniques in research conducted through questionnaires, interviews, observation and literature study. As for the technique of data analysis used

  5. The European Male Ageing Study (EMAS): design, methods and recruitment.

    Science.gov (United States)

    Lee, David M; O'Neill, Terence W; Pye, Stephen R; Silman, Alan J; Finn, Joseph D; Pendleton, Neil; Tajar, Abdelouahid; Bartfai, Gyorgy; Casanueva, Felipe; Forti, Gianni; Giwercman, Aleksander; Huhtaniemi, Ilpo T; Kula, Krzysztof; Punab, Margus; Boonen, Steven; Vanderschueren, Dirk; Wu, Frederick C W

    2009-02-01

    Life expectancy is increasing in most developed countries, in part due to improved socioeconomic conditions and in part to advances in healthcare. It is widely acknowledged that the promotion of healthy ageing by delaying, minimizing or preventing disabilities or diseases is one of the most important public health objectives in this century. In contrast to the menopausal transition in females, we know relatively little about the contribution of androgens and anabolic hormones to the quality of ageing in men. The European Male Ageing Study (EMAS) is a multicentre prospective cohort designed to examine the prevalence, incidence and geographical distribution of gender-specific and general symptoms of ageing in men, including their endocrine, genetic and psychosocial predictors. Men aged 40-79 years were recruited from eight European centres: Florence (Italy), Leuven (Belgium), Lodz (Poland), Malmö (Sweden), Manchester (UK), Santiago de Compostela (Spain), Szeged (Hungary) and Tartu (Estonia). Subjects were recruited from population registers and those who agreed to take part completed a detailed questionnaire including aspects of personal and medical history, lifestyle factors and sexual function. Objective measures of body size, cognition, vision, skeletal health and neuromuscular function were obtained. Blood and DNA specimens were collected for a range of biochemical and genetic analyses. After an average of 4 years, it is planned to resurvey the participants with similar assessments. A total of 3369 men with a mean age of 60 +/- 11 years were recruited. The mean centre response rate was 43%, and highest in those aged 50-59 years. Those who participated were marginally younger than those who were invited but declined to participate (60.0 vs. 61.1 years). Participants left education slightly later than a sample of non-participants, though there were no consistent differences in levels of general health, physical activity, or smoking. EMAS will provide new

  6. KAJIAN PEMETAAN DAN OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD DI KABUPATEN JEMBER

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Adhitya Wardhono

    2013-02-01

    Full Text Available Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam UU No 32 dan 33 tahun 2004. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD. Peningkatan sumber penerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Di Kabupaten Jember, potensi penerimaan pajak masih belum tergali secara optimal atau masih lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata tahun 2003-2006 sebesar 28,30% lebih rendah dibandingkan penerimaan retribusi yaitu 44,33% (APBD, 2003-2006. Dengan demikian perlu dilakukan identifikasi optimalisasi potensi pajak daerah dengan evaluasi permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga pada gilirannya dapat dirumuskan kebijakan pemerintah yang lebih sesuai dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pajak yang sangat tidak berpotensi di Kabupaten Jember dengan tolak ukur hasil (yield adalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sedangkan pajak yang sangat berpotensi adalah pajak galian golongan C. Penilaian persepsi masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah faktor kelembagaan sebesar 55% dengan kriteria faktor adalah masih rendahnya law of enforcement terhadap tindakan penyalahgunaan penerimaan pajak dan masih lemahnya sistem administrasi dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah. Rekomendasi kebijakan adalah pentingnya pengelolaan pajak daerah yaitu 62% melalui peningkatan inovasi dalam sistem pemungutan pajak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

  7. Energy materials coordinating committee (EMaCC). Annual technical report, fiscal year 2003

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    none,

    2004-10-18

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. In addition, EMaCC assists in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations. Topical subcommittees of the EMaCC are responsible for conducting seminars and otherwise facilitating information flow between DOE organizational units in materials areas of particular importance to the Department. The EMaCC Terms of Reference were recently modified and developed into a Charter that was approved on June 5, 2003. As a result of this reorganization, the existing subcommittees were disbanded and new subcommittees are being formed.

  8. Uudised : Duo Veski ئ Kalluste Londonis. Rahvusvaheline seminar EMAs. Heliloojate suaree / Igor Garshnek

    Index Scriptorium Estoniae

    Garšnek, Igor, 1958-

    2000-01-01

    Duo Veski ئ Kalluste annab 5. nov. kontserdi Londoni kuninglikus muusikakolledzhis VI Briti saksofonikongressi raames. 23. ja 24. okt. toimus EMAs "Tempuse" programmi raames seminar "Public relations and Fundraising". 30. okt. toimunud Heliloojate Liidu töökoosolekust

  9. Pengaruh pemupukan dan vegetasi terhadap keberadaan jamur tanah di lahan bekas penambangan emas yang direklamasi pada daerah Cimanggu dan Bojong Pari Jampang Sukabumi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Titin Yulinaeri

    2001-06-01

    Full Text Available In order to know the effect of vegetation and fertilizer on the occurrence of soil fungi, a study was conducted in reclamated gold mining land both in Cimanggu and Bojong Pari, Jampang, Sukabumi. Soil fungi were isolated by dilution plate method, using a “tauge sucrose agar� medium with 50 ppm antibiotic and incubated at room temperature for 2-3 days. Fungi identification follows Domsch et al (1980, Samson et al (1981, and Barnet (1969.The effect of vegetation and fertilizer on the composition of soil fungi in reclamated land both Cimanggu and Bojong Pari were not quite different. Aspergillys, Eupenicillium, and Pennicillium maybe dominant fungi in these areas. These fungi were probably involved in reclamation of land. To obtain faster reclamation process, the fungi are better involved as one of introduced microorganism besides Rhizobium and Mychorizal fungi or mixed inoculants. Besides election of suitable flora and fauna, soil fungi are expected to be able recover degraded land into original ecosystem.

  10. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC). Annual technical report, Fiscal Year 2001

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    None, None

    2002-08-01

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. In addition, EMaCC assists in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations.

  11. EUROPEAN DEVELOPMENT OF ECO‐MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS IN THE EUROPEAN UNION

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Justyna SŁONIMIEC

    2013-10-01

    Full Text Available The paper presents the implementation of the Environmental Management and Audit Scheme System (EMAS in Poland and the European Union. It analyzes the existing rules on the implementation and the process of its implementation. It also defines the benefits and costs arising from the registration of organizations in the system. The paper presents the current status of implementation of EMAS in the European Union.

  12. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC): Annual technical report, fiscal year 1988

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    None

    1989-06-30

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further the effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. Four topical subcommittees are established and are continuing their own programs: Structural Ceramics, Batteries and Fuel Cells, Radioactive Waste Containment, and Superconductivity (established in FY 1987). In addition, the EMaCC aids in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations. Membership in the EMaCC is open to any Department organizational unit; participants are appointed by Division or Office Directors. The current active membership is listed on the following four pages. The EMaCC reports to the Director of the Office of Energy Research in his capacity as overseer of the technical programs of the Department. This annual technical report is mandated by the EMaCC terms of reference. This report summarizes EMaCC activities for FY 1988 and describes the materials research programs of various offices and divisions within the Department.

  13. Why Companies Do Not Renew Their EMAS Registration? An Exploratory Research

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Michele Preziosi

    2016-02-01

    Full Text Available The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS is the official Environmental Management System (EMS issued by the European Union (EU. Italy is the country where EMAS is most widespread, accounting for over 1000 registered organizations. Since entry into the force of the Regulation in 1997, the number of registrations has constantly grown until 2008, when the figures started to drop. The phenomena are due to both the decrease of the annual registration rate and the lack of renewals. According to the Italian Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA, in recent years, an increasing number of organizations decided to withdraw from EMAS registration. The purpose of this paper is to analyze the reasons of this negative trend. The first step consisted of a literature review concerning the main barriers, difficulties, and costs incurred by EMAS-registered organizations. Subsequently, this information was integrated with data about the evolution of EMAS registrations and the results of a previous survey, which involved the entire population of registered firms. The present exploratory research highlighted economic and operational domains concerning the cancellation trends that deserve a deeper investigation, which will be conducted through a questionnaire addressed to Italian firms that did not renew the registration in the last lustrum. The intended output will allow us to identify stakeholders’ priority intervention areas in order to suggest an operative strategy to reduce EMAS cancellation rates, addressed to Member States (MS Competent Bodies.

  14. STUDI HIDROLOGI BERDASARKAN CLIMATE CHANGES MENGGUNAKAN MODEL SWAT DI DAERAH TANGKAPAN AIR WADUK JATILUHUR

    OpenAIRE

    Supatmanto, Budi Darmawan; Yusuf, Sri Malahayati

    2015-01-01

    Daerah Tangkapan waduk Jatiluhur berada diantara 107011'36” - 107032'36" BT and 6029'50" - 6040'45" LS di Jawa Barat, Indonesia. Area dengan luas 380 km2 merupakan 8% dari seluruh total area Hulu Sungai Citarum seluas 4500 km2. Fungsi dari daerah ini untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian di Karawang dan Bekasi dan memenuhi kebutuhan air di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti dampak dari perubahan ik (Climate Changes) terhadap hasil hidrologi di daerah tangkapan. Perubaha...

  15. KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Nurhidayah Nurhidayah

    2013-10-01

    Full Text Available This study aimed at knowing the impact of the knowledge and skills problem in Secretariat of Bantaeng regency asaform of Bureaucracy Pathology. The findings of this study were expected to provide more information about the condition of bureaucracy in the secretariat of Bantaeng regency and its bureaucratic pathologies that have disturbed the function of the bureaucracy as a tool of society in achieving an ideal goal. Academically, the findings of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific studies, especially under the problem of bureaucratic pathology. The method used in this study was descriptive qualitative supported by  quantitative data in the form of tables of frequency with library research (library research and field studies (field research as the techniques of data collection. Meanwhile, the sampling technique used in this research was the total sampling in which the samples were taken subjectively who considered representative for this study. The results showed how the problem of knowledge and skill under the indicators: 1. Level of education, 2. Training, 3. Experience gave a negative influence on the performance of civil servants. Finally, this influences the incompetence of bureaucratic to run the roles and functions or in term of Bureaucracy Inconsistency.     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk Patologi Birokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih tentang kondisi birokrasi di sekretariat daerah kabupaten Bantaeng serta patologi birokrasinya yang selama ini cukup mengganggu fungsi birokrasi sebagai alat masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan member nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah

  16. Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhammad Ashsubli

    2016-04-01

    Full Text Available The purpose of this study was to identify and analyze the dynamics of the movement forming a new autonomous region in the district of Mandau. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. Sources of data in this study are primary data the authors obtained from interviews with informants and secondary data obtained from the nature of the documents, archives, and other results are available. The results found that the dynamics of the social movements of tangible movement collectivity of people in it to carry or resist change. All that could happen due to the nature of the people themselves who want change it is marked on the organizing societies Mandau and Pinggir were struggling collectively to realize combustion Mandau regency or Duri City. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dinamika gerakan pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Mandau. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan serta data sekunder yang didapat dari dokumen-dokemen, arsip-arsip, dan hasil lain yang tersedia. Hasil penelitian menemukan adanya dinamika gerakan sosial yang berwujud gerakan kolektifitas orang-orang di dalamnya untuk membawa atau menentang perubahan. Semua itu bisa terjadi disebabkan sifat masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan hal ini ditandai dari pengorganisasian masyarakat-masyarakat Mandau dan Pinggir yang berjuang secara kolektif untuk mewujudkan pemekaran daerah Kabupaten Mandau atau Kota Duri.

  17. Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tiara Pandansari

    2016-12-01

      Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah, serta menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat pengungkapan diukur dengan menggunakan Modified LGA Index, sedangkan sebagai variabel bebas yang digunakan adalah tingkat ketergantungan daerah, dan kompleksitas pemerintahan. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling method, sehingga diperoleh ukuran sampel yaitu 32 laporan keuangan pemerintah daerah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan pada masing-masing sampel. Rata-rata nilai pengungkapan sebesar 58,46  persen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum dan tingkat ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan,  tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Khusus, dan kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

  18. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BATU RAMMANG – RAMMANG DI KABUPATEN MAROS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Harnida Harnida

    2012-10-01

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata Hutan Batu Rammang-rammang Kabupaten Maros dan mengetahui upaya pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang Kabupaten Maros dengan menggunakan indicator pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan mediator. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; Observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peran pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang di Kabupaten Maros belum maksimal. Sebagai fasilitator, pemerintah belum banyak memfasilitasi aktifitas masyarakat setempat. Sebagai mediator, pemerintah daerah kurang keinginan dan keluhan dari masyarakat di daerah tersebut terkait peningkatan sarana dan prasarana. Sebagai regulator, pemerintah daerah juga kurang berkomunikasi mengenai aturan pelestarian obyek wisata tersebut.

  19. MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH (SUATU PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yulia Neta

    2014-04-01

    Full Text Available Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perilu diperhatikan jika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah, segera mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan keluarnya refisi Undang-Undang 32 tahun 2004 yaitu Undang-Undang 12 tahun 2008, maka peluang untuk mengisi posisi Wakil Kepala Daerah itu tebuka luas, tinggal bagaimana pihak dewan menyeleksi para calon melalui siding paripurna. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Lampung. Kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan merupakan persoalan cukup serius karena dapat berimplikasi pada berbagai hal, khususnya pada kelancaran jalannya pemerintahan daerahh setempat. Selain itu kekosongan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan pergesekan, khususnya dilalanngan parpol terkait siapa yang paling berhak menempati posisi tersebut.

  20. PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI KEPEMILIKAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS (Suatu Kajian Hukum Ekonomi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rilda Murniati

    2014-06-01

    Full Text Available Keikutsertaan Pemerintah Daerah dengan pembelian atau pengambilalihan saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS yang telah berdiri merupakan alternatif tercepat daripada mendirikan bank baru. Pendirian BPRS baru membutuhkan berbagai kajian mendalam, pemenuhan syarat yang cukup banyak, harus didukung berbagai dokumen dan prosedur pendirian sebagaimana diatur Undang-undang Perseroan Terbatas dan Perbankan Syariah. Berdasarkan kajian hukum ekonomi, pembelian atau pengambilalihan saham dilakukan dengan syarat dan prosedur relatif sederhana dan singkat. Pemerintah daerah dapat melakukan pembelian atau pengambilalihan modal atau saham BPRS tersebut berdasarkan kajian mendalam dan dengan alasan yang menguntungkan dalam peningkatan peran pemerintah daerah bagi kehidupan ekonomi masyarakat daerahnya dan peningkatan pengelolaan aset agar berhasil guna dan meningkatkan keuntungan bagi keuangan daerah. Kata kunci : Modal, dan BPR Syariah

  1. The European Regulation no. 761/2001 EMAS; Il Regolamento Europeo no.761/2001 EMAS: principi, obiettivi e principali esperenze in atto

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    Andriola, L.; Battellini, S. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Unita tecnico scientifica Protezione e Sviluppo dell' Ambiente e del Territorio, Tecnologie Ambientali

    2005-08-15

    The Regulation 761/2001 EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), introduced by the 1836/93 Community regulation, is one of the tools activated by the European Union in order to apply the 5. and 6. Community Environmental Programme, in the field of firm-environment interactions at first (overcoming the old Command and Control logic), then by extending its applicability to ali Organisations. EMAS is a voluntary tool that enables Organisations to evaluate their own interaction with the Environment, to plan and check the yearly improvement of their environmental performance, providing the public documented relevant information. The report illustrates the procedure far applying this regulation, its implementation and new application trends in Italy and the advantages far firms. [Italian] II Regolamento n.761/2001 EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), introdotto con il Regolamento Comunitario 1836/93, e uno degli strumenti che l'Unione europea ha attivato per l'applicazione del quinto e sesto Programma di Politica e Azione per l'Ambiente, inizialmente con particolare riferimento alle interazioni impresa-ambiente (superando la vecchia logica del Command and Control), e successivamente estendendone la possibilita di impiego a tutte le Organizzazioni. Lo strumento EMAS e uno strumento volontario che consente alle organizzazioni di analizzare la propria posizione rispetto all' Ambiente, pianificando e monitorando di anno in anno il miglioramento della propria prestazione ambientale, comunicandone alcune pertinenti informazioni di sintesi al pubblico in forma documentata. II rapporto illustra il percorso per l'applicazione del Regolamento, il suo stato di attuazione e le ultime tendenze applicative in Italia, i vantaggi di EMAS per le Organizzazioni.

  2. Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Padang

    OpenAIRE

    Putri, Yosi Eka; NATASSIA, RIZKY; Oposma, Meri

    2013-01-01

    Human resources is a factor that determines the success or not of an organization in achieving a goal. Efforts should be made to improve the performance of employees, among others, with good leadership and motivation in the workplace is high. Attainable goal of this study was to determine, influence or leadership and motivation on employee performance in Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang. Object of study the research is employee to Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang w...

  3. Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Padang

    OpenAIRE

    Yosi Eka Putri, Meri Oposma Rizky Natassia

    2013-01-01

    Human resources is a factor that determines the success of an organization in achieving a goal. Efforts should be made to improve the performance of employees, among others, with good leadership and motivation in the workplace is high. Attainable goal of this study was to determine, influence or leadership and motivation on employee performance in Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang. Object of study the research is employee to Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang with pop...

  4. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    NURMAYANI NURMAYANI

    2014-03-01

    Full Text Available Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dalam pelaksanaannya masih ada hambatan. Oleh karena itu diteliti mengenai aturan dan pelaksanaannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Dogmati Research. Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan (Statue Approach. Hasil Penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002  dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

  5. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja pada pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan

    OpenAIRE

    Nasution, Muhammad Rizal

    2016-01-01

    This research aims to identify and analyze the influence of leadership style and communication on job satisfaction on employee in Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. The population in this research are 68 people and all of them used as sample. Analitycal techniques used is multiple linier regression method with significance level of 5%. The result showed that simultaneously leadership style and communication has significant on job satisfaction on employee in Badan Kepegawaian Daerah Kota Med...

  6. ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

    OpenAIRE

    -, MUHAMMAD TRY DHARSANA AMBO ALA DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017

    2017-01-01

    Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Analysis of Hotels Tax Collection Potency in Makkasar???s Own-Source Revenue Increase Muhammad Try Dharsana Ambo Ala Andi Kusumawati Yulianus Sampe Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi pajak hotel dan seberapa jauh bentuk usaha yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak hotel di kota Makassar. Untuk menghitung potensi, efektivi...

  7. Development of electrochemical super capacitors for EMA applications

    Science.gov (United States)

    Kosek, J. A.; Dunning, T.; Laconti, A. B.

    1995-01-01

    In a NASA SBIR Phase I program (Contract No. NAS8-40119), Giner, Inc. evaluated the feasibility of fabricating an all-solid-ionomer multicell electrochemical capacitor having a unit cell capacitance greater than 2 F/sq cm and a repeating element thickness of 6 mils. This capacitor can possibly be used by NASA as a high-rate energy source for electromechanical actuator (EMA) activation for advanced space missions. The high unit cell capacitance and low repeating element thickness will allow for the fabrication of a low-volume, low-weight device, favorable characteristics for space applications. These same characteristics also make the capacitor attractive for terrestrial applications, such as load-leveling batteries or fuel cells in electric vehicle applications. Although the projected energy densities for electrochemical capacitors are about two orders of magnitude lower than that of batteries, the high-power-density characteristics of these devices render them as potentially viable candidates for meeting pulse or peak electrical power requirements for some anticipated aerospace mission scenarios, especially those with discharge times on the millisecond to second time scale. On a volumetric or gravimetric basis, the advantages of utilizing electrochemical capacitors rather than batteries for meeting the peak power demands associated with a specific mission scenario will largely depend upon the total and pulse durations of the power peaks. The effect of preparation conditions on RuO(x), the active component in an all-solid-ionomer electrochemical capacitor, was evaluated during this program. Methods were identified to prepare RuO(x) having a surface areagreater than 180 sq m/g, and a capacitance of greater than 2 F/sq cm. Further efforts to reproducibly obtain these high-surface-area materials in scaled-up batches will be evaluated in Phase 2. During this Phase 1 program we identified a superior Nafion 105 membrane, having a film thickness of 5 mils, that showed

  8. SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PENGHITUNGAN KADAR PERHIASAN EMAS (STUDY KASUS DI TOKO PERHIASAN REJEKI DENPASAR - BALI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    ali mahmudi

    2014-09-01

    Full Text Available Perhiasan emas dan perak, dari dulu sampai sekarang, sudah menjadi gaya hidup di masyarakat. Perhiasan dipakai sebagai penunjang penampilan maupun sebagai alat investasi. Dalam perkembanganya perhiasan dapat terbuat dari campuran bahan logam mulia seperti tembaga, perak dan emas. Sistem informasi ini dirancang untuk membantu proses penjualan di Toko Perhiasan Rejeki Denpasar-Bali. Applikasi ini dibuat dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2008, database MySql dan MySql konector 6.1.3 sebagai konektor. Sistem informasi ini dilengkapi dengan aplikasi untuk menghitung kadar perhiasan. Di samping itu, aplikasi ini juga dilengkapi denganalat hitung untuk menentukan campuran emas, perak dan tembaga untuk membuat emas dengan kadar tertentu. Metode gosok batu adalah metode tradisional untuk mengetahui kadar perhiasan. Metode ini dilakukan dengan cara menggosokan perhiasan ke batu dan kemudian ditambahkan cairan kimia. Metode ini kurang akurat untuk menentukan kadar perhiasan. Oleh sabab itu, dibangunlah sistem informasi penjualan dan penghitungan kadar perhiasan. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam pendataan penjualan dan pesanan perhiasan di Toko perhiasan Rejeki Denpasar-Bali. Kata Kunci: Sistem Informasi Penjualan, Emas, aplikasi hitung kadar, perhiasan.

  9. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC): Annual technical report, fiscal year 1993

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    1994-07-01

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department`s materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. In addition, EMaCC assists in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations. This report summarizes EMaCC activities for FY 1993 and describes the materials research programs of various offices and divisions within the Department. The program descriptions consist of a funding summary for each Assistant Secretary office and the Office of Energy Research, and detailed project summaries with project goals and accomplishments. The FY 1993 budget summary table for DOE Materials Activities in each of the programs is presented.

  10. Paradigma Baru Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Syafaruddin Alwi

    2009-08-01

    Full Text Available The Regional Autonomy policy of the government in Indonesia will give a crucial impact for a regional enterprise owned by the regional government (in short BUMD. In the context of regional autonomy era, the BUMD will be playing a very important role in increasing of financial contribution to the real regional income of the region. The problems are, how will this mission be achieved, and what is the business strategy for improving the regional enterprise performance? By aligning human resource strategy, to business strategy, these problems will be analyzed. Strategic business goals should never be considered without linking them with human resource strategy. Based on human resource perspective, the BUMD will therefore be successful to achieve the mission, when it is managed by professional managers and skilled employees. The BUMD must consider to change organization structure, redesigning job, replace unskilled employee, in order to develop organizational performance. Key words: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, regional enterprise performance

  11. Determination of mandibular border and functional movement protocols using an electromagnetic articulograph (EMA)

    Science.gov (United States)

    Fuentes, Ramon; Navarro, Pablo; Curiqueo, Aldo; Ottone, Nicolas E

    2015-01-01

    The electromagnetic articulograph (EMA) is a device that can collect movement data by positioning sensors at multiple points, measuring displacements of the structure in real time, as well as the acoustics and mechanics of speech using a microphone connected to the measurement system. The aim of this study is to describe protocols for the generation, measurement and visualization of mandibular border and functional movements in the three spatial planes (frontal, sagittal and horizontal) using the EMA. The EMA has transmitter coils that determine magnetic fields to collect information about movements from sensors located on different structures (tongue, palate, mouth, incisors, skin, etc.) and in every direction in an area of 300 mm. After measurement with the EMA, the information is transferred to a computer and read with the Visartico software to visualize the recording of the mandibular movements registered by the EMA. The sensors placed in the space between the three axes XYZ are observed, and then the plots created from the mandibular movements included in the corresponding protocol can be visualized, enabling interpretation of these data. Four protocols for the obtaining of images of the opening and closing mandibular movements were defined and developed, as well as border movements in the frontal, sagittal and horizontal planes, managing to accurately reproduce Posselt’s diagram and Gothic arch on the latter two axes. Measurements with the EMA will allow more exact data to be collected in relation to the mandibular clinical physiology and morphology, which will permit more accurate diagnoses and application of more precise and adjusted treatments in the future. PMID:26884903

  12. Determination of mandibular border and functional movement protocols using an electromagnetic articulograph (EMA).

    Science.gov (United States)

    Fuentes, Ramon; Navarro, Pablo; Curiqueo, Aldo; Ottone, Nicolas E

    2015-01-01

    The electromagnetic articulograph (EMA) is a device that can collect movement data by positioning sensors at multiple points, measuring displacements of the structure in real time, as well as the acoustics and mechanics of speech using a microphone connected to the measurement system. The aim of this study is to describe protocols for the generation, measurement and visualization of mandibular border and functional movements in the three spatial planes (frontal, sagittal and horizontal) using the EMA. The EMA has transmitter coils that determine magnetic fields to collect information about movements from sensors located on different structures (tongue, palate, mouth, incisors, skin, etc.) and in every direction in an area of 300 mm. After measurement with the EMA, the information is transferred to a computer and read with the Visartico software to visualize the recording of the mandibular movements registered by the EMA. The sensors placed in the space between the three axes XYZ are observed, and then the plots created from the mandibular movements included in the corresponding protocol can be visualized, enabling interpretation of these data. Four protocols for the obtaining of images of the opening and closing mandibular movements were defined and developed, as well as border movements in the frontal, sagittal and horizontal planes, managing to accurately reproduce Posselt's diagram and Gothic arch on the latter two axes. Measurements with the EMA will allow more exact data to be collected in relation to the mandibular clinical physiology and morphology, which will permit more accurate diagnoses and application of more precise and adjusted treatments in the future.

  13. ELEMEN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Nur Laili Marufah

    2015-02-01

    Full Text Available This research was conducted to study the elements and value chain of milk-processing cluster industry in Daerah Istimewa Yogyakarta. The respondent in this study consisted of cow and goats milk processing industry, dairy cooperative and related institution. The data consisted of primary data and secondary data. Primary data were collected through observation and interviews, while secondary data obtained from statistical data from Department of Industry, Trade and Cooperatives, Agricultural Service of Agriculture Department and LPPOM MUI DIY. Descriptive analysis were used in this study to analyzed the data. Respondent and locations were determined using purposive sampling methods lead to be analyse descriptively. The results showed that stakeholders involved as important elements of milkprocessing cluster industry were milk suppliers (farmer, dairy groups, and cooperative, core industry (small-medium scale processor of cow’s and goat milk, supporting industry (sugar, packaging and tools, supporting institution (bank, university, and government agencies, related industry (food chain, bakery, and coffee shop, and also buyers (retailer, distributor, end user or consumer. Their main products are pasteurized cow’s and goat milk, yoghurt of cow’s milk, and goat milk powder. The long chains to produce milk product since the raw milk have indicated some added values on economy and involvement of man powers leading to local economic development as well as of technology innovation or industry. It has been concluded that milk-processing cluster industry could be used as a locomotive for regional economics development. (Key words: Daerah Istimewa Yogyakarta, Elements, Milk-processing cluster industry, Regional economic development, Value chain

  14. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC). Annual Technical Report, Fiscal Year 2000

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    none,

    2001-07-31

    The Energy Materials Coordinating Committee Annual Report (attached, DOE/SC-0040) provides an annual summary of non-classified materials-related research programs supported by various elements within the Department of Energy. The EMaCC Annual Report is a useful working tool for project managers who want to know what is happening in other divisions, and it provides a guide for persons in industry and academia to the materials program within the Department. The major task of EMaCC this year was to make the Annual Report a more user-friendly document by removing redundant program information and shortening the project summaries.

  15. Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    William Sanjaya

    2015-12-01

    Full Text Available Abstrak Dekonsentrasi adalah salah satu mekanisme yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah. Pengaturan mengenai dekonsentrasi ini terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014 yang belum lama ini menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004. Salah satu hal menarik dari UU Pemda 2014 adalah mengenai pengaturan dekonsentrasi yang diberlakukan hingga ke daerah kabupaten dan kota, yang pada dasarnya dalam pengaturan UU Pemda 2004, dekonsentrasi sebelumnya hanya diberlakukan kepada daerah provinsi. Sekarang ini kedudukan daerah kabupaten dan kota bukan hanya sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan daerahnya, tapi juga sebagai wilayah administratif yang dapat melaksanakan pelimpahan wewenang dari pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut. Sementara itu, jika dilihat landasan konstitusionalnya, pada Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 justru dekonsentrasi tidaklah diatur. Selain itu, dengan menguatnya kembali pengaturan mengenai dekonsentrasi, UU Pemda 2014 dianggap bercorak sentralistik. Abstract Deconcentration is an important mechanism for the implementation of central government on the regional level. The regulation concerning deconcentration contained in Law Number 23 of 2014 Concerning Local Government (Local Government Law 2014 that has recently amended by Law Number 32 of 2004 on Local Government (Local Government Law 2004. An interesting aspect of the Local Government Law 2014 is the implementation of deconcentration even at the level of regency and town. In the Local Government Law 2004, deconcentration was only implemented at regional level. Today, the position of regency and town is not only as autonomous region with a capacity of managing their own local affairs, but also as administrative unit capable of bestowal of authority from the central government to perform absolute governmental

  16. ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Fitri Amalia

    2015-05-01

    Full Text Available This study aims to identify the flypaper effect on the country and city in Banten Province in 2010-2013. The main objective of this research is to provide empirical evidence for the occurrence of flypaper effect on General Allocation Fund (DAU and Local Revenue (PAD to Regional Expenditure (BD of country/city in Banten Province. In this case, the dependent variable used is the shopping area while the independent variable is PAD and DAU. Object of research include 8 counties and cities in Banten Province with data source Realisasi Budget Report 2010-2013. Design research using model hypothesis testing using secondary data in the form of panel data. The method of analysis of data used is multiple regression.This research result indicates that (1 PAD and DAU simultaneously influence significantly to regional expenditure, (2 PAD and DAU partially influential significantly against regional expenditure, (3 there is no flypaper effect on contry and city in Banten in the 2010-2013. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi terjadinya flypaper effect pada belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten tahun 2010-2013.Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris terjadinya flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dalam hal ini, variabel dependen yang digunakan adalah belanja daerah sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Objek penelitian meliputi 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten dengan sumber data yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD 2010-2013. Desain penelitian menggunakan model pengujian hipotesis dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1 PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, (2 PAD dan DAU secara parsial berpengaruh

  17. De besluitvorming over werkzaamheid en veiligheid van rosiglitazon bij de FDA en de EMA. Wat zijn de lessen?

    NARCIS (Netherlands)

    Pouwels, Koen; Van Grootheest, Kees

    2013-01-01

    The rosiglitazone decision process at FDA and EMA. What should we learn? In September 2010 the EMA decided to suspend the market authorisation of rosiglitazone while the FDA decided to restrict its use. These actions were taken because rosiglitazone had been associated with an increased risk of

  18. How many EMA-workshops are needed to collect a representative sample of events in a hospital ward?

    DEFF Research Database (Denmark)

    Edwards, Kasper

    2017-01-01

    and will exhibit a lower degree of variation in work tasks and processes than a medical ward. The general recommendation is that each EMA-workshop include participants from all relevant occupational groups for a specialization. A specialization should be understood broadly as they may not be formally defined......The effect modifier assessment (EMA) method (Edwards & Winkel, 2016) is a method for assessing the impact of an intervention and modifiers on a desired outcome e.g. improved work environment. The EMA-method captures events (a change in work) in a ward and for each event asses 1) impact on work...... environment and 2) if the event was part of the intervention or not. The EMA-method rely on the EMA-workshop – a structured group interview method inspired by the chronicle workshop (Limborg & Hvenegaard, 2011) to collect data. However, healthcare organizations are complex and staff carry out many different...

  19. Implementasi Sistem Informasi Geografis Daerah Pariwisata Kota Semarang Berbasis Android dengan Global Positioning System (GPS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Richard RF Siahaan

    2014-01-01

    Full Text Available Pariwisata merupakan aspek yang berharga bagi suatu daerah, dengan adanya daerah wisata maka dapat memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kota Semarang memiliki daerah pariwisata yang sangat banyak, apabila sarana dan prasarana yang ada dikembangkan lebih lanjut maka dipastikan peningkatan parwisata di Kota Semarang akan semakin bertambah. Penggunaan Teknologi Informasi dapat memajukan daerah pariwisata, sehingga daerah pariwisata dapat dikenal oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke Semarang. Sistem Informasi Geografis yang dibangun menggunakan platform android. Pada Tugas Akhir ini menggunakan Java sebagai bahasa pemorgraman dengan eclipse sebagai perangkat lunak pengembangan. Penggunaan Google Map API sebagai fungsi utama peta dalam menjalankan aplikasi serta PHP sebagai bahasa pemorgaraman sisi server dan MySQL dalam penggunaan basis data. Hasil dari perancangan Aplikasi Sistem Infomasi Geografis Kota Semarang berbasis Android ini nantinya akan memberikan informasi dalam bentuk peta yang dapat digunakan sebagai referensi bagi wisatawan yang berkunjung. Penggunaan Global Positioning System (GPS dalam aplikasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberadaan wisatawan. Selain itu terdapat rute untuk menuju objek wisata yang dipilih, dalam aplikasi ini juga tersedia fasilitas-fasilitas umum seperti ATM dan Bank, Bandara, Mesjid, Gereja, Rumah Sakit dan lainnya.

  20. The rosiglitazone decision process at FDA and EMA : What should we learn?

    NARCIS (Netherlands)

    Pouwels, Koen B.; van Grootheest, Kees

    2012-01-01

    In September 2010 the EMA decided to suspend the market authorisation of rosiglitazone, while the FDA decided to restrict the use of rosiglitazone. These actions were taken approximately 10 years after the introduction of rosiglitazone, because rosiglitazone might be associated with an increased

  1. A model of care for healthy menopause and ageing : EMAS position statement

    NARCIS (Netherlands)

    Stute, Petra; Ceausu, Iuliana; Depypere, Herman; Lambrinoudaki, Irene; Mueck, Alfred; Pérez-López, Faustino R.; van der Schouw, Yvonne T.; Senturk, Levent M.; Simoncini, Tommaso; Stevenson, John C.; Rees, Margaret

    2016-01-01

    Worldwide, the number of menopausal women is increasing. They present with complex medical issues that lie beyond the traditional scope of gynaecologists and general practitioners (GPs). The European Menopause and Andropause Society (EMAS) therefore provides a holistic model of care for healthy

  2. Vana mees ja kivi: seitse aastat Eesti ema samba saagat / Rein Sikk

    Index Scriptorium Estoniae

    Sikk, Rein, 1961-

    2010-01-01

    26. juunil avatakse Rõuges Eesti Ema monument, mis on 77-aastase Hans Sissase elutöö. 21. juunil olid Moostes kuju viimased lihvijad autorid Ilme ja Riho Kuld. Monumendi püstitamisest Rõuges. Monumendi aluse ja väljaku kavandas arhitekt Peep Jänes

  3. Sünnitades "Ema ja tütart" / Anna Hints

    Index Scriptorium Estoniae

    Hints, Anna, 1982-

    2010-01-01

    Tartu sünnitusmajale Toomemäel, naise eluringile ja põlvkondade järjepidevusele pühendatud "Ema ja tütar" kui koha, heli, foto ja rituaalse tegevuse koostoimel sündinud autori tajuvõrgustikku dekodeeriv pärimusliku ja isikliku taustaga kunstitöö

  4. Energy materials coordinating committee (EMaCC). Annual technical report, fiscal year 2002

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    none,

    2003-08-08

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. In addition, EMaCC assists in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations. Topical subcommittees of the EMaCC are responsible for conducting seminars and otherwise facilitating information flow between DOE organizational units in materials areas of particular importance to the Department. The EMaCC Terms of Reference were recently modified and developed into a Charter that was approved on June 5, 2003. As a result of this reorganization, the existing subcommittees were disbanded and new subcommittees are being formed. The EMaCC Charter and the memorandum approving it are presented in the Appendix of this report. The FY 2002 budget summary for DOE Materials Activities is presented on page 8. The distribution of these funds between DOE laboratories, private industry, academia and other organizations is presented in tabular form on page 10. Following the budget summary is a set of detailed program descriptions for the FY 2002 DOE Materials activities. These descriptions are presented according to the organizational structure of the Department. A mission statement, a budget summary listing the project titles and FY 2002 funding, and detailed project summaries are presented for each Assistant Secretary office, the Office of Science, and the National Nuclear Security Administration. The project summaries also provide DOE, laboratory, academic and industrial contacts for each project, as appropriate.

  5. Struktur Geologi Daerah Longsor di Gunung Pawinihan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Asmoro Widagdo

    2014-04-01

    Full Text Available Fenomena longsor dapat terjadi dengan berbagai faktor pengontrol. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini terutama adalah untuk mengetahui hubungan struktural antar lapisan batuan di daerah penelitian. Kondisi struktur dapat menjadi pemicu bagi fenomena longsor. Metode penelitian dilakukan dengan pengamatan dan pemetaan lapangan. Pengukuran struktur geologi berupa kedudukan lapisan batuan dan penentuan hubungan stratigrafis antar batuan dilakukan dilapangan. Pengukuran kelerengan topografi dilakukan di peta dan dilapangan. Daerah penelitian tersusun atas batu lempung dengan sisipan pasir karbonatan sebagai batuan yang tua dan juga tersusun atas breksi sebagai yang lebih muda. Batu lempung sebagai batuan yang mudah tererosi baik secara kimia maupun fisika. Erosi aktif pada batulempung memicu pergerakan masa breksi diatasnya. Hadirnya mata air pada kontak lempung-breksi juga memicu terjadinya longsor. Dengan demikian longsor di daerah penelitian dipicu oleh adanya kontak ketidakselarasan antara batuan breksi segar dan lapuk dengan batulempung di bawahnya.

  6. ANALISIS RESPON PEMANGKU KEPENTINGAN DI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tuti Herawati

    2014-08-01

    Full Text Available Tujuan penelitian adalah menganalisis respon para pemangku kepentingan di daerah terhadap kebijakan Hutan Tanaman Rakyat. Penelitian menggunakan metode pendekatan kuantifikasi data kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan tingginya potensi pengembangan kegiatan HTR, yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya mereka yang telah terlibat dalam pengembangan tanaman kehutanan memiliki minat yang tinggi untuk menjadi peserta program HTR. Sedangkan masyarakat di Riau kurang berminat terhadap program penanaman tanaman kehutanan, disebabkan adanya pengalaman buruk di masa sebelumnya. Para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten yang terdiri dari pihak pemerintah daerah dan swasta menyambut baik program tersebut, dan mendukung terselenggaranya program sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan hasil analisis stakeholder diketahui bahwa terdapat sejumlah pemangku kepentingan di daerah yang memiliki posisi dan pengaruh penting untuk keberhasilan program. Hal ini berimplikasi bahwa para pengambil kebijakan di tingkat pusat harus mempertimbangkan aspirasi mereka untuk mewujudkan keberhasilan program HTR.

  7. DAERAH OTONOM PADA MASA KERAJAAN MATARAM KUNA: TINJAUAN BERDASAR KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Siti Maziyah

    2011-10-01

    Full Text Available The aim of this research was to know about the autonomy of Old Mataram’s Kingdom in the VIII-XI century, and to know the status and function of region autonomy at that time by the inscriptions. Furthermore, information about region autonomy can be used as comparison wit the current region autonomy. This research used historical method to find data and fact in the field. The first step was heuristic; second was critical sources; third was interpretation, and the last was historiography. Output of the research concludes that autonomy of the region in the Old Mataram’s Kingdom was similar with current era, that is there is tax free area, the region with right to manage itself and finance it self. This was especially for areas that can it self product tax.   Key words: autonomy; the Old Mataram’s Kingdom; tax. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang otonomi dari Kerajaannya Mataram lama pada XI abad VIII, untuk mengetahui status dan fungsi dari otonomi dari daerah di saat itu oleh catatan-catatan kuno. Lebih lanjut lagi, informasi tentang daerah otonom dapat digunakan sebagai perbandingan dengan masa otonomi di saat ini. Penelitian menggunakan metode sejarah untuk menemukan data dan fakta di lapangan. Langkah pertama adalah heuristik; kedua adalah kritik sumber; ketiga adalah penafsiran, dan terakhir adalah historiografi. Keluaran dari penelitian menyimpulkan bahwa otonomi dari daerah di Kerajaannya Mataram kuna adalah serupa dengan saat ini, yakni terdapat daerah bebas pajak, derah yang mengatur daerah tersebut secara mandiri dengan keuangan yang mandiri. Daerah ini terutama area yang menghasilkan pajak.   Kata kunci: otonomi; Kerajaannya Mataram kuna; pajak.  

  8. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 3-24 Bulan di Daerah Konflik

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hastuti Usman

    2014-08-01

    Full Text Available Lima tahun pertama adalah masa penting dalam proses tumbuh kembang anak. Anak lahir dan tinggal di daerah rawan bencana (bencana alam, perang, atau konflik bersenjata berisiko mengalami kegagalan pertumbuhan dan keterlambatan perkembangan. Penelitian ini bertujuan mengukur perbedaan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 3 - 24 bulan antara yang tinggal di daerah konflik dan bukan konflik dan menganalisis korelasi tempat tinggal daerah konflik dengan pertumbuhan serta perkembangan anak usia 3 - 24 bulan. Metode penelitian secara potong lintang dilakukan di Kabupaten Poso periode Februari - Maret 2014 terhadap 40 anak usia 3 - 24 bulan di daerah konflik dan bukan konflik. Data dianalisis menggunakan kai kuadrat dan korelasi point biseral. Hasil pertumbuhan berdasarkan berat badan/panjang badan di daerah konflik dan bukan konflik, kurus berturut-turut 32% dan 2% (p0,05, tetapi jenis kelamin memengaruhi perkembangan (p=0,010. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 3-24 bulan yang tinggal di daerah konflik lebih terganggu dibandingkan dengan yang tinggal di daerah bukan konflik. Terdapat korelasi antara tempat tinggal daerah konflik dan jenis kelamin anak dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 3-24 bulan. The first five years are an important period in the development of the child. Children born and living in areas prone to disasters (natural disasters, war or armed conflict, risk of growth failure and developmental delay. This study aimed to measure the difference in the growth and development of children aged between 3 - 24 months who live in areas of conflict and not conflict and analyze correlations residential areas of conflict with the growth and development of children aged 3 - 24 months. Method of cross-sectional studies conducted in Poso regency February - March 2014 to children aged 3 - 24 months in areas of conflict and not conflict. Data were analyzed using chisquare and correlation point biseral.The results based on the growth of

  9. Proses Penanganan Tata Kearsipan Daerah pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Deli Serdang

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Lisnawati Lisnawati

    2014-06-01

    Full Text Available Kebutuhan manusia akan informasi begitu penting, beragamnya jenis media saluran informasi turut menambah kemudahan bagi siapa saja untuk mencari informasi tidak terkecuali bagi pemerintahan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki peran penting untuk menyediakan sistem pengarsipan dalam mendukung kinerja. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimanakah proses penanganan tata kearsipan daerah pada kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana pencarian data menggunakan data primer dan data skunder. Hasil penelitian memperlihatkan peralatan penyimpanan arsip masih mengunakan peralatan sederhana dan belum berbasis teknologi.

  10. PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANANKEPEGAWAIAN (SAPK BERBASIS ONLINE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEKANBARU

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Wasiah Sufi

    2017-03-01

    Full Text Available AbstractThis research was conducted at the office of  the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru. Based on their initial observations of problems in implementing Employment Service Application System (SAPK Online at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.in terms of human resources mampun Technology. This study focuses on the Implementation of E-Government through Employment Service Application System (SAPK Online: (1. To Knowing how the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. (2. For Knowing the factors inhibiting the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. This study is a qualitative study with the primary objective to describe and depict in detail and depth about how the implementation of E-Government in personnel administration through the Employment Service Application System (SAPK Online. Then the data analysis techniques used in this research was qualitative descriptive analysis, which is a technique that tries to describe things that are special to the data obtained through observation, interviews and documentation so that a qualitative data, to be analyzed further to become a conclusions according to the indicators that have been determined by the authors. Keywords: E-Government, SAPK Online, Personnel Administration. Abstrak Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru. Berdasarkan pengamatan awal mereka dari masalah dalam menerapkan Layanan Pekerjaan Application System (SAPK Online di Badan Kepegawaian Daerah dari Pekanbaru.in hal sumber daya manusia mampun Teknologi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi E-Government melalui Layanan Pekerjaan Application System (SAPK Online: (1. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan E-Government dengan menggunakan Layanan Ketenagakerjaan Aplikasi System (SAPK Online

  11. A balanced translocation disrupts SYNGAP1 in a patient with intellectual disability, speech impairment, and epilepsy with myoclonic absences (EMA)

    DEFF Research Database (Denmark)

    Klitten, Laura L; Møller, Rikke S; Nikanorova, Marina

    2011-01-01

    Epilepsy with myoclonic absences (EMA) is a rare form of generalized epilepsy occurring in childhood and is often difficult to treat. The underlying etiology of EMA is unknown in the majority of patients. Herein, we describe a patient with EMA and intellectual disability who carries a de novo...... region without known protein-coding genes. Mutations of SYNGAP1 are associated with nonsyndromal intellectual disability (NSID). Two-thirds of the patients described so far also have generalized epilepsy. This finding, together with our report, suggests that dysfunction of SYNGAP1 contributes...

  12. Analisis Vegetasi di Hutan Mbeji Daerah Wonosalam Jombang

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Anita Munawwaroh

    2016-03-01

    Full Text Available Analisis vegetasi terhadap hutan perlu dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan tersebut sehingga mempermudah didalam melakukan pemeliharaan dan pemberdayaan hutan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman hayati dan struktur vegetasi (frekuensi, kerapatan, dominansi, dan Indeks Nilai Penting di hutan mbeji, Wonossalam, Jombang. Pada penelitian ini digunakan metode point centered quarter. Pennelitian dilakukan pada bulan Mei 2015. Hasil penelitian menujukkan padaHutan Mbeji terdapat 11 jenis pohon yang teridentifikasi dan 15 spesies tumbuhan, dimana ada 10 spesies yang telah teridentifikasiNilai penting  tumbuh-tumbuhan di Hutan Mbeji di daerah Wonosalam Jombang  pada tingkat pohon paling tinggi adalah pohon randu (Ceiba petandra  sebesar 57,42 % sedangkan nilai INP paling rendah dari jenis pohon andong (Rhadamnia cinerea yaitu sebesar 6,06 %. Pada sapling nilai penting yang paling tinggi adalah talas (Colocasia esculenta yaitu sebesar 49,23 %. Sedangkan, nilai INP paling rendah dari jenis nanas (Ananas comosus, nangka (Artocarpus heterophyllus, tapak liman (Elephantopus scaber, semak A, semak B, semak C, semak E, dan semak F yaitu sebesar 6,35 %. Tingginya nilai INP menunjukkan bahwa jenis-jenis tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang lebih baik dibanding jenis lainnya.

  13. Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tingkat II Masa Orde Baru

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Warsito Utomo

    2015-12-01

    Full Text Available Act No. 5 of 1974 on the Principles of Administration in Indonesian Local Government stipulates fundamental effort for decentralization – or more commonly known as local autonomy. This analysis shows, however, that insofar the implementation of the government act encourages more centralization instead of decentralization. It means that the Central Government has been dominantly rules nearly all aspects of local government during the New Order period. It is obvious that the implementation of decentralization policy or local autonomy is mostly determined by the existing political system and structure. On the Second Stage of local (Daerah Tingkat II, there are various local or internal factors which appears to be very influential for the effectiveness of such policy implementation. A descriptive analysis of the two Second Stage of local governments (Cilacap and Kudus indicates there are significant policy implementation differences. The very fact that there are local condition differences, specific handicaps confronted by local government, and some variance in human resources capability implies that the idea of uniformity in most of administrative procedure might not favourable for the future of decentralization and local outonomy policy. This is particularly important if we analyze all aspects related to such policy implementation. The above things do get sufficient attention in nearly all of this paper.

  14. Perilaku Pengendalian Tikus di Daerah Berisiko Penularan Leptospirosis

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tri Isnani

    2016-10-01

    Full Text Available Abstrak Tikus merupakan binatang yang mempunyai daya adaptasi dan daya kembang biak yang tinggi sehingga bisa hidup di semua tempat.  Dampak tikus bagi manusia antara lain tikus sebagai hama pertanian dan menularkan penyakit seperti pes dan leptospirosis.  Berbagai pengendalian tikus telah dilakukan baik secara tradisional yang telah ada sejak nenek moyang maupun cara-cara modern.  Tulisan ini mengeksplorasi perilaku masyarakat dalam usaha pengendalian serta faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya cara-cara tersebut.  Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif desain deskriptif.  Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah pada 5 informan dan 2 kelompok Diskusi Kelompok Terarah (DKT.  Lokasi penelitian di sebuah desa di Nanggulan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa cara dalam pengendalian tikus yaitu gropyokan, burung hantu, lem, racun tikus, pengemposan, menggunakan pewangi pakaian, dengan makanan umpan, kucing, dan dengan slametan.  Ada pengendalian tikus dengan mengusirnya saja atau tidak membunuhnya, dan ada pengendalian dengan membunuhnya.  Terdapat mitos dan kepercayaan terhadap tikus.  Kesimpulan penelitian bahwa perilaku dalam pengendalian tikus dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan kepercayaan.   kata kunci :  perilaku; pengendalian tikus; mitos dan kepercayaan

  15. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Miki Pirmansyah

    2015-05-01

    Full Text Available Abstract: The DPD existence of Bicameral System in Indonesia. Bicameral system of representation is a term consisting of two chambers, in Indonesia known as the House of Representatives and the DPD aims to achieve good governance as well as the achievement of checks and balances between state institutions, especially in the legislature, which is one of the most important elements in the implementation of the State. This institution has the main function in the setting and monitoring budgets. Thus, there are two rooms in the legislature is expected to achieve two controls in each policy issued, so it will tend to have a positive impact for the progress of the State and will ultimately achieved good governance as the ultimate goal of a state. Abstrak: Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia. Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers,di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good gavernment serta tercapainya check and balances antara lembaga negara khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara. Lembaga ini mempunyai fungsi utama dalam pengaturan, anggaran, dan pengawasaan. Dengan demikian, adanya dua kamar dalam lembaga legislatif diharapkan tercapainya dua kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga akan cenderung berdampak positif bagi kemajuan negara dan pada akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir dari sebuah negara DOI: 10.15408/jch.v1i1.1461

  16. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Riris Ardhanariswari

    2008-01-01

    Full Text Available Solution of Raperda in regional parliament has entangled governmental element, parliament and society. Involvement of society assessed before existence of formal solution of Raperda is at hearing public process and empirical facts analysis by SKPD. When solution of Raperda, society can follow to involve actively at level I, II and of IV in plenary meeting. Besides that, after perda have done, society still enabled to involve in public test. In this case, legal status between woman and men is same.  The women's involvement in making of regional law, especially in Banyumas, still experience of various constraint. In this case, role of woman (generally still assumed lower or not yet maximal. Opportunity have been given by government but woman still not yet earned the rights maximally. There are role of woman in attendance  but role in input form is not yet maximal. In general, arising out constraint to women involvement in making regional law is come from society mindset concerning woman, cultural and quality of the Human Resources.   Kata Kunci : Keterlibatan Perempuan, Produk Hukum Daerah

  17. Toxoplasmosis Prevalence in Sheep in Daerah Istimewa Yogyakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    W Nurcahyo

    2011-05-01

    Full Text Available Abstract. A research on toxoplasmosis prevalence in sheep was conducted in Daerah Istimewa Yogyakarta. The objective of the research was to understand the prevalence level of toxoplasmosis in sheep using skin test method by taking the membrane protein of tachyzoit produced in vivo. The research was initiated by producing the tachyzoit membrane protein at the testing animals, later the obtained protein was prepared and used in the skin test method. At the end of the research agglutination test was conducted to confirm the diagnosis using card agglutination test. An optimal dosage of tachyzoit membrane protein used in sheep as the basic material of the skin test was 1.5 mg/ml/head. Result showed the reaction of skin was thickening and the duration after being injected intradermally varied from 12 to 30 minutes in various sizes from 8 to 19 millimetres. The skin test method showed that the prevalence level of toxoplasmosis in Yogyakarta was more than 70%. Key Words: toxoplasmosis, prevalence, skin test

  18. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dessy Agustina Harahap

    2017-08-01

    Full Text Available Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.Pengawas pilkada memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan, prosesnya dilakukan dengan mempertemukan para pihak, agar diperoleh kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini disebutkan pada Pasal 143 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

  19. Mu ema must roos : [luuletused] / S{u00E1ndor Cso̤ri

    Index Scriptorium Estoniae

    Cso̤ri, S{u00E1ndor

    2004-01-01

    Sisu: Mu ema must roos ; Viinamägi, enne sõda ; Su lauba hämarusest ; Cantata profana ; Kolmandal päeval hakkas sadama lund ; Ema jutt ; Lume mälestus ; Lampide ja rusikate ette ; Kümnes õhtu ; Jutustab koit ; Oleksid kehv taevaelanik ; Päikesevalgus ja must öine põldmari ; Kiri põhjast ; Öösel koputab moon ; Keegi su sõber ; Rajan endale teed ; Ülestunnistus Linnale ; Lesknaised tantsivad ; Värvimata jäänud silmalaugude eleegia ; 1956. aasta novembri mälestuseks ; Vihane tund ; Sel ajal jaanuaris. Eluloolisi andmeid autori kohta lk. 389-391

  20. Thermal modal analysis of novel non-pneumatic mechanical elastic wheel based on FEM and EMA

    Science.gov (United States)

    Zhao, Youqun; Zhu, Mingmin; Lin, Fen; Xiao, Zhen; Li, Haiqing; Deng, Yaoji

    2018-01-01

    A combination of Finite Element Method (FEM) and Experiment Modal Analysis (EMA) have been employed here to characterize the structural dynamic response of mechanical elastic wheel (ME-Wheel) operating under a specific thermal environment. The influence of high thermal condition on the structural dynamic response of ME-Wheel is investigated. The obtained results indicate that the EMA results are in accordance with those obtained using the proposed Finite Element (FE) model, indicting the high reliability of this FE model applied in analyzing the modal of ME-Wheel working under practical thermal environment. It demonstrates that the structural dynamic response of ME-Wheel operating under a specific thermal condition can be predicted and evaluated using the proposed analysis method, which is beneficial for the dynamic optimization design of the wheel structure to avoid tire temperature related vibration failure and improve safety of tire.

  1. Energy materials coordinating committee (EMaCC). Annual technical report, fiscal year 2005

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    None, None

    2006-09-29

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. In addition, EMaCC assists in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations. Topical subcommittees of the EMaCC are responsible for conducting seminars and otherwise facilitating information flow between DOE organizational units in materials areas of particular importance to the Department. The EMaCC Terms of Reference were recently modified and developed into a Charter that was approved on June 5, 2003. As a result of this reorganization, the existing subcommittees were disbanded and new subcommittees are being formed. The FY 2004 budget summary for DOE Materials Activities is presented on page 8. The distribution of these funds between DOE laboratories, private industry, academia and other organizations is presented in tabular form on page 10. Following the budget summary is a set of detailed program descriptions for the FY 2004 DOE Materials activities. These descriptions are presented according to the organizational structure of the Department. A mission statement, a budget summary listing the project titles and FY 2004 funding, and detailed project summaries are presented for each Assistant Secretary office, the Office of Science, and the National Nuclear Security Administration. The project summaries also provide DOE, laboratory, academic and industrial contacts for each project, as appropriate.

  2. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC), Fiscal year 1992. Annual technical report

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    1993-05-01

    The DOE EMaCC serves to coordinate the department`s materials programs and to further effective use of materials expertise within the department. This document presents summaries of budgets and of research projects, arranged according to the offices of energy efficiency and renewable energy, energy research, environmental restoration and waste management, nuclear energy, civilian radioactive waste management, defense, and fossil energy. A directory and a keyword index are included.

  3. Energy materials coordinating committee (EMaCC). Annual technical report, fiscal year 2004

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    none,

    2005-08-31

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. In addition, EMaCC assists in obtaining materials-related inputs for both intra- and interagency compilations. Topical subcommittees of the EMaCC are responsible for conducting seminars and otherwise facilitating information flow between DOE organizational units in materials areas of particular importance to the Department. The EMaCC Terms of Reference were recently modified and developed into a Charter that was approved on June 5, 2003. As a result of this reorganization, the existing subcommittees were disbanded and new subcommittees are being formed. The FY 2004 budget summary for DOE Materials Activities is presented on page 8. The distribution of these funds between DOE laboratories, private industry, academia and other organizations is presented in tabular form on page 10. Following the budget summary is a set of detailed program descriptions for the FY 2004 DOE Materials activities. These descriptions are presented according to the organizational structure of the Department. A mission statement, a budget summary listing the project titles and FY 2004 funding, and detailed project summaries are presented for each Assistant Secretary office, the Office of Science, and the National Nuclear Security Administration. The project summaries also provide DOE, laboratory, academic and industrial contacts for each project, as appropriate.

  4. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC). Annual technical report, fiscal year 1983

    International Nuclear Information System (INIS)

    1984-03-01

    The following text briefly describes the materials research programs of the Department of Energy. It is organized by office and organizational charts are provided to allow easy identification of the materials research programs of each office. These program descriptions have been prepared from inputs submitted by many different EMaCC members. This report is not a comprehensive summary of the Department's programs, but rather a compilation of the programs of those offices that submitted inputs

  5. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC). Annual technical report, fiscal year 1983

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    None

    1984-03-01

    The following text briefly describes the materials research programs of the Department of Energy. It is organized by office and organizational charts are provided to allow easy identification of the materials research programs of each office. These program descriptions have been prepared from inputs submitted by many different EMaCC members. This report is not a comprehensive summary of the Department's programs, but rather a compilation of the programs of those offices that submitted inputs.

  6. EMAS declaration 2010 of the Federal Office for Environment Protection in Bad Elser and the updated EMAS declaration 2010 for the sites Dessau-Rosslau, Berlin-Bismarckplatz, Berlin-Marienfelde, Langen and the house 23 in Berlin-Dahlem; EMAS-Umwelterklaerung 2010 des Umweltbundesamtes in Bad Elster und aktualisierte EMAS-Umwelterklaerung 2010 fuer die UBA-Standorte Dessau-Rosslau, Berlin-Bismarckplatz, Berlin-Marienfelde, Langen und das Haus 23 in Berlin-Dahlem

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    Huckestein, Burkhard (comp.)

    2010-07-01

    Since the Federal Office for Environment Protection (Dessau-Rosslau, Federal Republic of Germany) introduced the EMAS regulation in 2001, the environmental management system continuously developed further. Since 2008, five locations fulfil the requirements of EMAS. The contribution under consideration combines the various activities according to the introduction of the EMAS regulation to Bad Elster (Federal Republic of Germany). The most important developments are described on the basis of key environmental indicators. The environmentally relevant goals and the planned measures are stated for this site. Besides this, this contribution contains the updated environmental explanation for the remaining five EMAS locations of the Federal Office for Environment Protection including the new developments of our environmental management system altogether as well as of updated environmental indicators.

  7. Development of dental resin luting agents based on Bis-EMA4: bond strength evaluation

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    2008-02-01

    Full Text Available The aim of this study was to investigate the influence of incorporating Bis-EMA4 monomer into experimental Bis-GMA/TEGDMA-based resin luting agents on the bond strength to dentin. Seven mixtures were prepared with the following ratios (wt% of Bis-GMA/TEGDMA/Bis-EMA4: 50/50/0, 50/30/20, 50/10/40, 50/0/50, 30/10/60, 10/10/80 and 0/0/100. Camphorquinone (0.4 wt%, N,N-dimethyl-p-toluidine (0.8 wt% and hydroquinone (0.2 wt% were dissolved in each mixture, which was loaded with silanated strontium glass fillers to a constant content of 60 wt%. Bond strength was evaluated by microshear testing (n = 10 on bovine dentin. Data were submitted to Analysis of Variance (p<0.05. Modes of failure were classified under magnification (200×. Bond strength means (MPa, respective to each agent, were: 19.4, 19.8, 20.0, 19.1, 16.8, 18.7 and 17.8. No significant differences were detected among groups. Mixed failures were generally predominant for all materials. In conclusion, the addition of Bis-EMA4 presented no significant influence on the bond strength of the experimental resin luting agents to dentin.

  8. Identifikasi Urat (Vein) Sulfida Menggunakan Metode Induksi Polarisasi di Daerah Kemawi

    OpenAIRE

    Wibowo, Alamsyah

    2014-01-01

    Metode induksi polarisasi merupakan pengembangan dari metode tahanan jenis yang didasarkan pada pengukuran efek polarisasi yang terjadi akibat induksi arus. Pada penelitian ini dilakukan pengolahan, analisis dan interpretasi data pengukuran induksi polarisasi untuk mengidentifikasi sebaran mineralisasi sulfida pada daerah Kemawi, Jawa Tengah. Data yang digunakan berjumlah 11 lintasan dengan spasi 200 meter antar lintasan dan spasi elektroda 50 meter. Pengukuran dilakukan dalam domain...

  9. ANALISIS SOUND GOVERNANCE: SIKAP PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERLIBATAN NGO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

    OpenAIRE

    Safitri, Dian Prima; Edison, Edison; Kurniasih, Fitri

    2018-01-01

    Penelitian ini mengkaji persoalan respond pemerintah daerah khususnya terkait sikap pemerintah dalam dimensi Sound Governance terhadap Non Government Organization (NGO) yang sangat aktif melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kegiatan pemberdayan tersebut dilakukan di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Kepri). Setting penelitian ini di lokasi Kampung Wisata Panglong di Desa Berakit Kabupaten Bintan. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dip...

  10. Inventarisasi Data Ungkungan Fisik Daerah Rencana Kawasan Wisata Jimbaran-Kedonganan Bali

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Suprapto Dibyosaputro

    2016-07-01

    Full Text Available Daerah Jimbaran dan Kedonganan adalah merupakan salah satu daerah yang direncanakan untuk kawasan pariwisata pantai Pulau Bali. Tujuan penelitian ini adalah mengadakan inventarisasi data lingkungan fisik daerah tersebut yang meliputi iklim, geomorfologi, tanah, hidrologi, dan oceanografi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi yakni pengamatan, pengukuran dan pencatatan terhadap aspek-aspek tersebut baik langsung di lapangan maupun di laboratorium. Hasil penelitian menunjukan babwa wilayaj Jimbaran dan Kedonganan sebagian besar mempunyai potensi lingkungan fisik yang baik sebagai kawasan wisata pantai. Subu rata-rata adalah 27.05° C dengan subu tertinggi terjadi pada Bulan Oktober yakni 29° C dan suhu terendah pada bulan Agustus yakni 26° C. Hujan rata-rata setahun adalah 1240 mm dengan bulan-bulan basah antara Desember hingga April, sedang bulan-bulan lainnya adalah bulan kering. Secara geomorfologis daerah penelitian merupakan teluk dimana dari tempat ini dapat melihat panorama alam yang indah yakni terbenamnya matahari di waktu sore. Daerah ini juga merupakan bagian Ieher dari suatu tombolo. Sebelah selatan daerah penelitian berbatasan dengan cliff dari batu gamping yang menambah keindahan panorama alami. Kedalaman air tanah bervariasi antara 4-7.65 meter dengan tebal air tanah antara 0.65-1.00 meter. Potensi air tanah sebesar 5.913.600 mm3, dengan pH air di beberapa daerah 7 karena adanya intrusi air taut. Potensi tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan air untuk keperluan hotel-hotel di wilayah ini sebingga harus menambah air dari luar kawasan tersebut. Wilayah teluk Jimbaran-Kedonganan ini mempunyai tinggi gelombang antara 0.25-1.60 meter, frekuensi gelombang antara 10-15 buah gelombang per menit, lebar gisk antara 75-100 meter, dengan kemiringan gisk 5-7. Di dalam teluk Jimbaran Kedonganan ini terdapat adanya teluk dan tanjung yang kecil yang letaknya selalu berpindah-pindah. Hal ini berbahaya bagi perenang di

  11. Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Indra Perwira

    2015-12-01

    Full Text Available Abstrak Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru merupakan salah satu Undang-Undang prioritas dalam Program Legislasi Nasional bersama dengan Rancangan Undang-Undang Desa dan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedudukannya sebagai undang-undang pelaksana perintah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, tampak inkonsisten dengan paradigma desentralisasi. Tulisan ini menilai konstitusionalitas landasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan susdut pandang konstitusionalitas dan desentralisasi dalam arti sempit. Hasilnya, dapat ditunjukkan bahwa gagasan atau konsep yang mendasari kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang tidak konstitusional atau tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Letak inkonstitusionalitas ada pada pertentangannya dengan Pasal 18, yang berjiwa desentralisasi dengan asas otonomi seluas-luasnya. Alih-alih melaksanakan Pasal 18, paradigma yang digunakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru ini berbasis sentralistis dari Pasal 4. Jika hendak disepakati pilihan kebijakan yang demikian, maka Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah dengan susbtansi bahwa perintah untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah (atau diubah menjadi Pemerintahan di Daerah ada pada Pasal 4, bukan Pasal 18. Abstract The new Law on Local Government is among the prioritized legislations within the National Legislation Program along with the Village Bill and Regional Election Bill, designed to replace/amend Law Number 32 of 2014. As an implemental legislation of Article 18 of the 1945 Constitution, this law seems inconsistent with the paradigm of decentralization. This article aims to review the constitutionality of the foundation of Law Number 23 of 2014 on Local Government by utilizing the perspective of constitutionality and decentralization in their narrow scope. The result shows that the principal concept of regional

  12. Gambaran Kasus Dan Tersangka Vektor Malaria Di Daerah Pedalaman Malinau

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Liestiana Indriyati

    2017-02-01

    endemis malaria dengan jumlah kasus sebanyak 256.592 orang dari 1.322.451 kasus tersangka malaria yang diperiksa dengan tingkat kejadian 1,75 per 1000 penduduk/tahun. Hasil survei kesehatan pemberantasan penyakit bersumber binatang di daerah perbatasan di Kecamatan Malinau Selatan Tahun 2007 menunjukkan SPR malaria sebesar 13,33% dan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau pada tahun 2008 terdapat 9 kasus meninggal dunia akibat malaria di wilayah kerja Puskesmas Long Loreh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui situasi malaria (update kasus pada saat tahun berlangsungnya kegiatan penelitian. Penelitian deskriptif dilaksanakan dengan metode potong lintang di Desa Sungai Uli Kecamatan Malinau Selatan wilayah kerja Puskesmas Long Loreh pada bulan Agustus 2012, dengan jumlah sampel sebanyak 103 penduduk Desa Sungai Uli. Hasil pemeriksaan, sebanyak 24 orang dinyatakan positif malaria dari 103 orang yang diperiksa (SPR 23,3% terdiri atas 7 malaria falciparum, 15 malaria vivax dan 2 mix infection malaria falciparum dan vivax. Sebanyak 11 orang diantaranya anak-anak berumur 3 sampai dengan 11 tahun yang menunjukkan adanya transmisi lokal (indigenous. Ditemukannya kasus malaria menandakan terjadinya re-emerging malaria di wilayah kerja Puskesmas Long Loreh. Terbentuknya imunitas penduduk di daerah tersebut sehingga penderita malaria tidak menimbulkan gejala dan berobat ke pelayanan kesehatan sehingga tidak tercatat pada laporan puskesmas. Berdasarkan spesies nyamuk yang ditemukan, umur dan tingkat kepadatan, nyamuk yang berpotensi sebagai vektor yaitu Anopheles nigerrimus (hyrcanus group, Anopheles barbirostris dan Anopheles umbrosus group. Kata kunci : Malaria, vektor, Plasmodium, Anopheles

  13. Tempat Penampungan Air dan Kepadatan Jentik Aedes sp. di Daerah Endemis dan Bebas Demam Berdarah Dengue

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Wanti Wanti

    2014-12-01

    Full Text Available Tingkat kepadatan jentik merupakan indikasi diketahuinya kepadatan nyamuk Aedes sp yang akan menularkan virus dengue sebagai penyebab penyakit demam berdarah dengue (DBD dan juga sebagai salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengendalian vektor. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik tempat penampungan air (TPA dan perbedaan kepadatan jentik House Index, Container Index, Breatau Index (HI, CI, BI di Kelurahan Alak sebagai daerah endemis dan Kelurahan Belo sebagai daerah bebas DBD di Kota Kupang Tahun 2011. Penelitian observasional analitik ini menggunakan rancangan studi potong lintang. Variabel penelitian adalah jenis, kondisi, letak, bahan TPA dan kepadatan jentik Aedes sp. Data dikumpulkan dengan observasi langsung pada TPA dan rumah terpilih. Data disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis dengan uji-t. Penelitian ini menemukan TPA positif jentik paling banyak adalah TPA untuk kebutuhan sehari-hari, kondisi TPA tidak tertutup rapat, letak TPA di luar rumah, bahan TPA adalah bahan keramik, dan warna TPA adalah warna putih. Hasil penelitian menunjukkan nilai dari HI 0,887, CI 0,146 dan BI 0,080, yang artinya tidak ada perbedaan kepadatan jentik antara Kelurahan Alak (daerah endemis dengan Kelurahan Belo (daerah bebas. Disimpulkan tidak ada perbedaan kepadatan jentik (HI, CI, dan BI antara daerah endemis dan daerah bebas DBD. Kedua daerah sama-sama memiliki tingkat kepadatan jentik yang tinggi, sehingga disarankan pemberantasan sarang nyamuk tidak hanya diprioritaskan pada daerah endemis DBD tetapi juga daerah daerah bebas DBD. Water Container and the Aedes sp. Larvae Density in Endemic and Free Dengue Haemorrhagic Fever The larva density is an indication of the density of Aedes sp known to be capable of transmitting the dengue virus as the cause of dengue haemorrhagic fever (DHF and also as one of the indicators of the success of vector control activities. This study aimed to determine the difference of the water

  14. Koreografi Lingkungan’ Masyarakat Plempoh, Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hendro Martono

    2014-11-01

    Full Text Available Desa Plempoh, yang berada di wilayah Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta,diharapkan sebagai penyangga pariwisata situs purbakala candi Boko. Akan tetapi,kenyataannya desa yang terletak di lereng bukit Boko menjelang masuk area candi,tidak menampilkan wujud sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, penulisdan sekaligus koreografer menawarkan alternatif solusi yang dapat memenuhikepentingan masyarakat. Masyarakat diberdayakan dalam pelatihan seni tari,nyanyi, dan teater. Metode yang digunakan adalah ‘Koreografi Lingkungan’,yaitu sebuah proses kreatif bekerja bersama antara tim perancangan seni denganmasyarakat untuk mewujudkan sebuah tari rakyat yang mengangkat legendasetempat, yaitu Jonggrang. Koreografinya mengungkapkan kearifan lokal denganpendekatan masa kini dan menggunakan versi rakyat yang membedakannya dengansendratari Rara Jonggrang yang sudah seringkali ditampilkan selama ini. Environmental Choreography of Plempoh society, Prambanan, Yogyakarta.Plempoh village, located in the region of Prambanan Yogyakarta, is expected as a bufferof Boko temple archaeological tourism sites. However, the fact that the village is locatedon the hillside of the entrance of the temple area, does not display the form as it isexpected. Therefore, the writer, also a choreographer, offers an alternative solution to meetthe interests of the community. The people of this society were empowered by the trainingsof dancing, singing, and theater. The method used in the research was ‘EnvironmentalChoreography’ which was a creative process of group working between the design teamand the society to create a public art with a folk dance which raised the local legend,Jonggrang. The choreography revealed the local wisdom with the present approach, andused the version distinguishing people with Rara Jonggrang ballet that has often beenshown lately.

  15. Reformasi Pelayanan Publik Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhammad Idris

    2011-10-01

    Full Text Available In reformation era, as now, the implementation of the development of specific public services in the service of Building Permit (IMB, it is time to use the principles of quality management-oriented activities to improve and enhance public service delivery is increasingly competitive, and in anticipation of increased globalization and the need received international recognition for quality and process of public service. Public service management system is required with respect to the development of globalization so that the demand for minimum service standards can be actualized in order to improve public services. Thus, the behavior of the bureaucracy in the service delivery of licensing services, local authorities have time to do a public service reformminimum quality standards in public service. Reforms intended primarily; institutional model to a one-stop service, publish a minimum service standards, increase surveillance, patterns of human resource development personnel, and public participation. Di era reformasi seperti sekarang ini, pelaksanaan pengembangan layanan publik tertentu dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang saatnya untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen mutu yang berorientasi kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin kompetitif, dan untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi dan kebutuhan mendapatkan pengakuan internasional untuk kualitas dan proses pelayanan publik. Layanan sistem manajemen publik diperlukan sehubungan dengan perkembangan globalisasi sehingga permintaan untuk standar pelayanan minimum dapat diaktualisasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, perilaku birokrasi dalam pelayanan jasa perizinan, pemerintah daerah memiliki waktu untuk melakukan standar pelayanan publik minimal reformasi kualitas dalam pelayanan publik. Reformasi dimaksudkan terutama; model kelembagaan ke layanan satu atap, menerbitkan standar pelayanan minimum

  16. School, environment and sustainable development eco-management and audit scheme (EMAS) applied to schools; Scuola, ambiente e sviluppo sostenibile. L'adesione degli istituti di istruzione al regolamento (CE) N. 761/2001 EMAS

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    Andriola, L.; Ceccacci, R. [ENEA, Divisione Caratterizzazione dell' Ambiente e del Territorio, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy)

    2001-07-01

    The topic discussed in this report can be inserted within the context of the activities carried out by ENEA - Environment and Territory Division - in the field of the EC Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) promotion. EMAS, that is a voluntary environmental policy instrument, intend to replace the conflicting relationship between control authority and firm with a relationship focused on a conflicting relationship between control authority and firm with a relationship focused on a dialogue and action agreed upon by the parties, on the basis of impartial and reliable information. This report illustrates in a preliminary phase, contents and aims of the EDUCH-EMAS Pilot Project which could be used as a guideline for the application of Regulation n. 761/2000/EC to Schools in Italy. [Italian] L'argomento trattato nel presente lavoro e' stato sviluppato nell'ambito delle attivita' di promozione del Sistema comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS), condotte dalla Divisione Caratterizzazione dell'Ambiente e del Territorio dell'ENEA. Lo strumento EMAS, che ha caratterre di volontarieta', intende sostituire un rapporto di tipo conflittuale tra autorita' di controllo ed impresa, con un rapporto centrato su un dialogo ed un'azione concentrata tra le parti, sulle basi di un'informativa obiettiva ed affidabile. Il presente rapporto, illustra in fase preliminare i contenuti e gli obiettivi del progetto Pilota EUDUCH EMAS, che si propone come sviluppo successivo di descrivere il percorso per l'applicazione del Regolamento CE N. 761/2000 (EMAS) alle strutture scolastiche italiane.

  17. A new incentive for energy audit EMAS development according to regulation 1836; Un nuovo incentivo alla diagnosi energetica sviluppo dell`EMAS secondo il regolamento 1836

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    Degli Atti, F. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Energia

    1997-11-01

    Environment`s respect is nowadays a primary requirement for industries because it affects manufacture`s costs and efficiency for what is regarding production, confrontation with social classes, with workers and resident for what is regarding environmental impact, improving moreover corporate and product`s image. On this basis european common rules are necessary and European Commission issued Regulation 1836/93 known also as EMAS - Environmental Management and Audit Scheme-that is proposing to industries a voluntary adhesion to it. Rational Use of Energy can be integrated in this Management and Audit scheme because of his direct effect on emission and resources` consumption. Therefore energy efficiency is a primary need for an industry not only for its social aspect but also for its strategic impact on market success.

  18. Surveilans Aedes aegypti di Daerah Endemis Demam Berdarah Dengue

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Sunaryo Sunaryo

    2014-05-01

    Full Text Available Demam Berdarah Dengue (DBD perlu mendapat perhatian serius karena masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan di beberapa daerah masih sering terjadi kejadian luar biasa. Di Jawa Tengah, kasus DBD cenderung meningkat setiap tahunnya terutama pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan menganalisis parameter entomologi dan menggambarkan jenis tempat penampungan air. Penelitian dilakukan di Kabupaten Grobogan, Purbalingga, Kendal dan Kota Semarang pada bulan Juni - Oktober 2013 desain potong lintang. Survei jentik dilakukan untuk melihat keberadaan tempat penampungan air pada 100 rumah. Masing-masing kabupaten dipilih tiga lokasi desa endemis DBD. Hasil survei digunakan untuk menghitung nilai parameter entomologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kasus DBD di empat kabupaten/kota terkait dengan keberadaan vektor A. aegypti. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya persentase jumlah rumah yang ditemukan jentik A. aegypti (House Index > 10% serta tingginya jumlah kontainer ditemukan jentik A. aegypti pada rumah yang dilakukan survei (Breteau Index. Nilai ovitrap index paling tinggi di Desa Kalikabong Kabupaten Purbalingga sebesar 40%. Proporsi controllable site lebih banyak daripada disposable site, berarti rumah tersebut berisiko tinggi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Dengue Haemorrhagic Fever (DHF needs serious attention because it is still a health problem in Indonesia and in recent area DHF caused outbreak. In Central Java, incidence of DHF high every years, especially in 2012. This study aimed to analyze the parameters of entomology and describe types of containers. The study was conducted in Grobogan, Purbalingga, Kendal District and Semarang City in June _ October 2013 with cross-sectional design. Larvae survey had been done in 100 houses in three villages that endemic DHF at every district/city. The survey results are used to calculate parameter entomology. The results showed that existance of DHF cases in four

  19. Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Raina Damarsari

    2015-03-01

    Full Text Available Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1 menganalisis peringkat kinerja pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dan (2 mengkategorikan kabupaten/kota di Provinsi Jambi berdasarkan kinerja pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 2009-2012 dari Badan Pusat Statistik, terdiri dari delapan indikator untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi, lima indikator untuk menilai kinerja pembangunan sumber daya manusia, dan delapan indikator untuk menilai kinerja pembangunan infrastruktur. Metode analisis untuk mencapai tujuan pertama adalah analisis komponen utama (PCA dan analisis faktor serta untuk tujuan ketiga adalah analisis kluster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1 Kota Jambi menempati peringkat pertama dalam kinerja pembangunan secara keseluruhan, diikuti oleh dari Tanjab Barat dan Kabupaten Batang Hari, (2 Empat kelompok kabupaten/kota di Provinsi Jambi terbentuk berdasarkan kinerja pembangunan, yaitu: cluster I (Kerinci, Merangin, dan Tebo memiliki kinerja yang pembangunan daerah paling rendah, klaster II (Tanjab Timur memiliki kinerja pembangunan di atas rata-rata, klaster III (Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Bungo Kabupaten, dan Kota Sungai Penuh memiliki kinerja pembangunan rata-rata (menengah, dan kelompok IV ( Kota Jambi memiliki kinerja pembangunan paling tinggi. Kata kunci : Analisis Faktor, Analisis Klaster, Pembangunan Ekonomi, Sumberdaya Manusia, Infrastruktur.   Abstract This study aims (1 to analyze the performances among regencies/ cities in Jambi Province, and (2 to categorize the regencies/ cities in Jambi Province based on economic, human resources, and infrastructure development performances. Datas used in this study are secondary data of 2009-2012 from Statistics Indonesia, consists of eight component indicators to assess the performance of economic development, the five component indicators to assess the

  20. BCS Biowaivers: Similarities and Differences Among EMA, FDA, and WHO Requirements.

    Science.gov (United States)

    Davit, Barbara M; Kanfer, Isadore; Tsang, Yu Chung; Cardot, Jean-Michel

    2016-05-01

    The Biopharmaceutics Classification System (BCS), based on aqueous solubility and intestinal permeability, has enjoyed wide use since 1995 as a mechanism for waiving in vivo bioavailability and bioequivalence studies. In 2000, the US-FDA was the first regulatory agency to publish guidance for industry describing how to meet criteria for requesting a waiver of in vivo bioavailability and bioequivalence studies for highly soluble, highly permeable (BCS Class I) drugs. Subsequently, the World Health Organization (WHO) and European Medicines Agency (EMA) published guidelines recommending how to obtain BCS biowaivers for BCS Class III drugs (high solubility, low permeability), in addition to Class I drugs. In 2015, the US-FDA became better harmonized with the EMA and WHO following publication of two guidances for industry outlining criteria for obtaining BCS biowaivers for both Class I and Class III drugs. A detailed review and comparison of the BCS Class I and Class III criteria currently recommended by the US-FDA, EMA, and WHO revealed good convergence of the three agencies with respect to BCS biowaiver criteria. The comparison also suggested that, by applying the most conservative of the three jurisdictional approaches, it should be possible for a sponsor to design the same set of BCS biowaiver studies in preparing a submission for worldwide filing to satisfy US, European, and emerging market regulators. It is hoped that the availability of BCS Class I and Class III biowaivers in multiple jurisdictions will encourage more sponsors to request waivers of in vivo bioavailability/bioequivalence testing using the BCS approach.

  1. Promoting Sustainability through EMS Application: A Survey Examining the Critical Factors about EMAS Registration in Italian Organizations

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Roberto Merli

    2016-02-01

    Full Text Available One of the tools set by the European Community (EC to reduce the environmental impact of firms is EMAS Regulation (Regulation (EC No 1221/2009, setting up an Environmental Management System (EMS, which aims for a continuous improvement of environmental performances. Italy has the highest number of certified organization among all European Member States, accounting for over one thousand registrations. The paper presents the result of a survey conducted through a questionnaire about EMAS implementation and targeted to all Italian registered organizations. Of nearly 1000 organizations, over 500 answers were collected. The main goal is to understand how organizations experience the scheme, focusing on main drivers for its adoption, main difficulties encountered, and perceived benefits. In particular, survey results contribute to define a reflection on the difficulties regarding EMAS diffusion among European companies. Aspects identified as critical can lead to a contraction of registration requests, especially those formulated by SMEs, which constitute the majority of Italian companies. Moreover, perceived difficulties might affect the firms’ willingness to renew EMAS registration. Data provided by the Italian Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA recently highlighted the increasing rate of firms who decide to withdraw from registration. This study offers interesting inputs related to main critical issues in EMAS implementation, which can be the baseline for future research on companies that abandon the certification scheme, in order to provide suggestions for the improvement of its effectiveness both for national and communitarian institutions.

  2. Contribution to Energy Management of the Main Standards for Environmental Management Systems: The Case of ISO 14001 and EMAS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Iker Laskurain

    2017-11-01

    Full Text Available The adoption of Energy Management Systems (EnMSs based on international standards has gained momentum since the ISO 50001 standard was launched in 2011. Before that, the potential to improve the energy management with Environmental Management Systems (EMSs based on ISO 14001 and EMAS was identified in the literature. However, no in-depth analysis reported in the literature has explored this claim. The need for research is now even more evident with the development of new versions of the standards for environmental management―ISO 14001:2015 and EMAS III. Since many companies that already have a certified EMSs might be uncertain whether to adopt an ISO 50001 based EnMSs, the present work aims to shed light on the contribution of ISO 14001:2015 and EMAS III to energy management. Furthermore, the work summarizes the results of an empirical exploratory study carried out in eight Spanish organizations, four with an EMS implemented and certified based on ISO 14001:2015 and four more with an EMS registered to EMAS III. The findings show that both ISO14001 and EMAS certified organizations carry out energy management practices, even though they have no formal EnMSs implemented. Implications for managers and policy makers are discussed, together with avenues for further research.

  3. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) annual technical report, fiscal year 1984 with fiscal year 1985 data

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    None

    1985-07-01

    The Department of Energy funded about 374 million dollars of materials science and technology activities in both fiscal years 1984 and 1985. These funds and the commensurate program management responsibilities resided in 21 DOE program offices, each of which has its own mission and responsibilities. The Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) provides a formal mechanism to insure coordinated planning and maximum programmatic effectiveness for the Department's 374 million dollar per year materials effort. The EMaCC reports to the Director of the Office of Energy Research who in turn has oversight responsibilities for proper coordination of the technical programs of the Department. In carrying out this responsibility, EMaCC hosts meetings, organizes working groups, and publishes an annual technical report. This report is mandated by the EMaCC Terms of Reference. Its purpose is to disseminate information on the DOE materials programs for more effective coordination. It describes the materials research programs of various offices and divisions within the Department for FY 1984, contains funding information for FYs 1984 and 1985, and summarizes EMaCC activities for FY 1985.

  4. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) annual technical report, fiscal year 1984 with fiscal year 1985 data

    International Nuclear Information System (INIS)

    1985-07-01

    The Department of Energy funded about 374 million dollars of materials science and technology activities in both fiscal years 1984 and 1985. These funds and the commensurate program management responsibilities resided in 21 DOE program offices, each of which has its own mission and responsibilities. The Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) provides a formal mechanism to insure coordinated planning and maximum programmatic effectiveness for the Department's 374 million dollar per year materials effort. The EMaCC reports to the Director of the Office of Energy Research who in turn has oversight responsibilities for proper coordination of the technical programs of the Department. In carrying out this responsibility, EMaCC hosts meetings, organizes working groups, and publishes an annual technical report. This report is mandated by the EMaCC Terms of Reference. Its purpose is to disseminate information on the DOE materials programs for more effective coordination. It describes the materials research programs of various offices and divisions within the Department for FY 1984, contains funding information for FYs 1984 and 1985, and summarizes EMaCC activities for FY 1985

  5. Immunogenicity and antigenicity of the recombinant EMA-1 protein of Theileria equi expressed in the yeast Pichia pastoris Imunogenicidade e antigenicidade da proteína recombinante EMA-1 de Theileria equi expressa em Pichia pastoris

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Leandro Q. Nizoli

    2009-06-01

    Full Text Available The equine piroplasmosis caused by Theileria equi is one of the most important parasitic diseases of the equine, causing damage to animal health and economic losses. In T. equi, 2 merozoite surface proteins, equi merozoite antigen EMA-1 and EMA-2, have been identified as the most immunodominant antigens. This suggests that these antigens might be used as immunobiological tools. The EMA-1 of Theileria equi was cloned and expressed in the yeast Pichia pastoris. The transformed yeast was grown at high cell density, expressing up to 389 mg.L-1 of recombinant protein. The protein was concentrated and detected in Dot blot. The recombinant product was antigenically similar to the native protein as determined using monoclonal antibodies, and polyclonal antibodies obtained from equines naturally infected with T. equi. The immunogenicity of rEMA-1 protein was demonstrated by IFAT using sera from recombinant-protein-immunized mice using aluminum hydroxide as adjuvant. All animals vaccinated with rEMA-1 developed a high specific antibody response. This results suggest that rEMA-1expressed in P. pastoris might be a strong candidate to be used as an antigen for immune diagnostics as well as a vaccine antigen.A piroplasmose equina causada por Theileria equi é uma das mais importantes doenças parasitárias de equídeos, causando danos a saúde animal e perdas econômicas. Em T. equi, 2 proteínas de superfície de merozoítos, equi merozoite antigen EMA-1 e EMA-2, têm sido identificadas como antígenos imunodominantes. Sugerindo que estes antígenos possam ser usados como produtos imunobiológicos. O gene EMA-1 de T. equi foi clonado e expressado na levedura Pichia pastoris. As leveduras transformadas foram cultivadas a altas densidades celulares expressando 389 mg.L-1 de proteína recombinante. A proteína foi concentrada e detectada em Dot blot. O produto recombinante foi antigenicamente similar à proteína nativa quando determinado usando anticorpo

  6. ANALISIS KUALITAS JARINGAN GPON PADA LAYANAN IPTV PT. TELKOM DI DAERAH DENPASAR, BALI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ngakan Oka Pramundia

    2015-10-01

    Full Text Available GPON adalah sebuah teknologi berbasis fiber optik. PT.TELKOM menerapkan teknologi GPON sebagai jaringan access network untuk layanan IPTV Usee TV. Penelitian ini membahas kualitas jaringan GPON pada layanan IPTV di daerah Denpasar, Bali mengacu pada topologi dan standarisasi kualitas jaringan. Kualitas jaringan dikategorikan baik untuk 3 parameter yaitu Rx Power(Prx, Attenuatiion, dan Attainable Rate. Untuk Rx Power (Prx nilai berkisar antara -18 dBm sampai dengan -24 dBm. Pada Attenuation klasifikasi kualitas jaringannya termasuk pada kategori Excellent. Sedangkan untuk Attainable Rate-nya nilai downstream berkisar antara 2 Gbps sampai dengan 2.4 Gbps. Dengan nilai downstream tersebut dapat memenuhi kebutuhan layanan Usee TV. Hal ini menyatakan bahwa GPON PT.TELKOM sudah mampu melayani layanan IPTV UseeTV di daerah Denpasar, Bali dengan baik

  7. SELEKSI SPESIES ADAPTIF PADA DAERAH KERING UNTUK ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rina Laksmi Hendrati

    2017-01-01

    Full Text Available Kementerian Kehutanan, melalui Badan Litbang Kehutanan yang dituangkan dalam Roadmap 2010-2025 telah mencanangkan kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim global. Berbagai Rencana Penelitian Integratif (RPI telah ditetapkan termasuk RPI Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya terhadap Perubahan Iklim yang diinisiasi pada tahun 2010. Dalam RPI ini salah satu penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai spesies pohon dari berbagai provenans yang potensial untuk mengantisipasi perubahan iklim dengan penekanan untuk tujuan pengujian pada daerah kering. Pada makalah ini, hasil identifikasi dan seleksi yang dilakukan tahun 2010 didiskusikan. Identifikasi dari daerah bercurah hujan rendah (<1000-1500mm/tahun di Indonesia (Sulawesi, Madura, JawaTimurdanNusaTenggaraTimursertaseleksidenganmempertimbangkantampilansebagaipohon, manfaat, kemungkinannya untuk koleksi materi genetik, rekomendasi dan beberapa kriteria lain akhirnyamendapatkan29spesies potensialyangadaptifpadadaerahkeringuntukdiujilebihlanjut.

  8. Komposisi Spesies dan Dominasi Nyamuk Anopheles di Kaki Gunung Merapi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Adil Ustiawan

    2013-03-01

    Full Text Available Turi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sleman yang secara geografis terletak disebelah selatan lereng Gunung Merapi. Bagian timur dari Kecamatan Turi berbatasan dengan Kecamatan Pakem, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sleman, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Tempel. Karakteristik topografi Kecamatan Turi didominasi daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata 550 m dpl. Kecamatan Turi memiliki luas wilayah 4.309 Ha di bagi menjadi empat desa dengan total jumlahpenduduk 34.324 jiwa.Turi mempunyai keragaman spesies nyamuk yang melimpah dengan didukung faktor-faktor lingkungan yang sesuai perkembangbiakan baik vektor maupun non vektor. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan tentang " Komposisi Spesies dan Dominasi Nyamuk Anopheles di Kaki GunungMerapi, Sleman, Daerah lstimewa Yogyakarta".Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komposisi spesies dan dominasi nyamuk di Turi, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberantasan vektor dalam rangka sistem kewaspadaan dini untuk mengendalikan kejadian malaria.

  9. ANALISIS KONVERGENSI ANTAR PROVINSI DI INDONESIA SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2001-2012

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Andrian Syah Malik

    2014-03-01

    Full Text Available Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi seperti suku bangsa, budaya, sumber daya alam, pendidikan, sosial dan ekonomi di setiap daerah. Untuk mengatur tingkat keanekaragaman tersebut, pembangunan di tingkat daerah diatur oleh pemerintah pusat dengan menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian nasional. Hal tersebut membuat provinsi-provinsi yang kaya sumber daya alam menuntut pemberian transfer anggaran yang lebih dan pemberian hak dan wewenang kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di tingkat daerah. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu pertama, mengindentifikasi tingkat konvergensi di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah. Kedua, menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA, dana perimbangan dan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012. Data penelitian  adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghitungan konvergensi sigma menggunakan standar deviasi log PDRB per kapita antar provinsi, sementara penghitungan konvergensi beta menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa terjadi konvergensi sigma dan konvergensi beta setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012. Variabel PMA, dana perimbangan dan IPM berpengaruh posittif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia is a country which has many kinds of ethnic groups, cultures, natural resources, educations, socials, and economics in every region. To manage the diversity, development at the local level is set by the central government by becoming the Island of Java as the center of the national economy. That problem makes the provinces which are rich in natural resources demand for more budget transfers and ask for grant rights and

  10. Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Khamami Zada

    2016-04-01

    Full Text Available Abstract: The authority of the Regional Representatives Council Legislation In Institutional Reform Legislative Following the Ruling of the Constitutional Court. The Constitutional Court's decision reflects the theoretical conception DPDformation which is intended to reform the structure of the Indonesian parliament into two chambers (bicameral consisting of DPR and DPD. With the bicameral structure of the legislative process is expected to be held by a double-check system that allows the representation of the interests of all the people in relative terms can be dispensed with broader social base. Parliament is a reflection of political representation, while the Council reflects the principle of territorial or regional representation. DPD legislative authority is still limited. DPD does not have the authority to establish laws, although it can propose draft laws relating to regional autonomy.  Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan konsepsi teoritis pembentukan DPD yang dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral ini diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik (political representation, sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation. Kewenangan legislasi DPD masih dibatasi DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang dalam bentuk penetapan/pengesahan rancangan undang-undang, meskipun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.   DOI: 10

  11. Analisis Kinerja DPKAD Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Guna Meningkatkan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

    OpenAIRE

    Ardiansyah, Fandi; Kushandayani; Purwoko

    2015-01-01

    The hotel tax is one source of income region has considerable potential .The management of the potential of the hotel tax will certainly impact on a good contribution to local revenue itself .Business growth rapidly in the city hotel of semarang supposed to be opportunities for enhancing local income tax sector in the city of semarang .It is certainly demanding more from Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah can dig in and keep potential of semarang city hotel tax .This study using metho...

  12. Using Neural Networks in Decision Making for a Reconfigurable Electro Mechanical Actuator (EMA)

    Science.gov (United States)

    Latino, Carl D.

    2001-01-01

    The objectives of this project were to demonstrate applicability and advantages of a neural network approach for evaluating the performance of an electro-mechanical actuator (EMA). The EMA in question was intended for the X-37 Advanced Technology Vehicle. It will have redundant components for safety and reliability. The neural networks for this application are to monitor the operation of the redundant electronics that control the actuator in real time and decide on the operating configuration. The system we proposed consists of the actuator, sensors, control circuitry and dedicated (embedded) processors. The main purpose of the study was to develop suitable hardware and neural network capable of allowing real time reconfiguration decisions to be made. This approach was to be compared to other methods such as fuzzy logic and knowledge based systems considered for the same application. Over the course of the project a more general objective was the identification of the other neural network applications and the education of interested NASA personnel on the topic of Neural Networks.

  13. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC), fiscal year 1985. Annual technical report

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    None

    1986-05-01

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further the effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meeting/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. Four topical subcommittees on Structural Ceramics, Batteries and Fuel Cells, Radioactive Waste Containment, and Steel are established and are continuing their own program. The FY 1985 and FY 1986 meeting program is given. The EMaCC aids in obtaining materials-related inputs for both intra- and inter-agency compilations. Brief summaries of the materials research programs associated with each office and division are presented, including tables listing individual projects and the FY 1985 budgets for each. More details on the individual projects within the divisions and the specific tasks or subcontracts within the various projects are given in the paragraph descriptions.

  14. Plankton And Heavy Metal Correlation From Commercial Vessels In Port Of Tanjung Emas Semarang

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tjahjono Agus

    2018-01-01

    Full Text Available The commercial vessels activity have a big role to increase the flow of number of cargoes from a port to another port. However, the impact of these activities are the disposal of ballast water from port area to the destination port. The purpose of this research was to analyze the correlation of phytoplankton, zooplankton, and heavy metal which were contained inside the ballast water of commercial vessel towards in waters of the port of Tanjung Emas Semarang. The concentration of heavy metal either from commercial vessels or the waters in port area analyzed by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS. The result showed that the correlation of zooplankton and phytoplankton in the water ballast at commercial vessels have a medium correlation to zooplankton and phytoplankton in waters of Port of Tanjung Emas Semarang (PTES were 48.9% and 58.3%. Correlation of heavy metal Cd, Zn, Cu, Zn and Pb in ballast water of commercial vessel toward each metal in waters of PTES area has a strong correlation in contribution were 76.7%, 75.6%, 71.4% and 73.8%. It showed us that the loading activity of commercial vessels in port are contributed towards the pollution in waters.

  15. Plankton And Heavy Metal Correlation From Commercial Vessels In Port Of Tanjung Emas Semarang

    Science.gov (United States)

    Tjahjono, Agus; Bambang, Aziz Nur; Anggoro, Sutrisno

    2018-02-01

    The commercial vessels activity have a big role to increase the flow of number of cargoes from a port to another port. However, the impact of these activities are the disposal of ballast water from port area to the destination port. The purpose of this research was to analyze the correlation of phytoplankton, zooplankton, and heavy metal which were contained inside the ballast water of commercial vessel towards in waters of the port of Tanjung Emas Semarang. The concentration of heavy metal either from commercial vessels or the waters in port area analyzed by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). The result showed that the correlation of zooplankton and phytoplankton in the water ballast at commercial vessels have a medium correlation to zooplankton and phytoplankton in waters of Port of Tanjung Emas Semarang (PTES) were 48.9% and 58.3%. Correlation of heavy metal Cd, Zn, Cu, Zn and Pb in ballast water of commercial vessel toward each metal in waters of PTES area has a strong correlation in contribution were 76.7%, 75.6%, 71.4% and 73.8%. It showed us that the loading activity of commercial vessels in port are contributed towards the pollution in waters.

  16. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC), fiscal year 1985. Annual technical report

    International Nuclear Information System (INIS)

    1986-05-01

    The DOE Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC) serves primarily to enhance coordination among the Department's materials programs and to further the effective use of materials expertise within the Department. These functions are accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meeting/workshops on selected topics involving both DOE and major contractors. Four topical subcommittees on Structural Ceramics, Batteries and Fuel Cells, Radioactive Waste Containment, and Steel are established and are continuing their own program. The FY 1985 and FY 1986 meeting program is given. The EMaCC aids in obtaining materials-related inputs for both intra- and inter-agency compilations. Brief summaries of the materials research programs associated with each office and division are presented, including tables listing individual projects and the FY 1985 budgets for each. More details on the individual projects within the divisions and the specific tasks or subcontracts within the various projects are given in the paragraph descriptions

  17. Implementasi Sistem Informasi Geografis Daerah Pariwisata Kabupaten Temanggung Berbasis Android dengan Global Positioning System (GPS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Kartika Imam Santoso

    2016-02-01

    Full Text Available Pariwisata merupakan aspek yang berharga bagi suatu daerah, dan semakin banyak pengunjung maka dapat memajukan kesejahteraan masyarakat di sekitar obyek pariwisata. Kabupaten Temanggung memiliki banyak obyek pariwisata, penggunaan teknologi informasi seperti menggunakan aplikasi smartphone berbasis Android dapat digunakan untuk membantu wisatawan untuk mengenal daerah pariwisata dan mengetahui rute menuju ke obyek pariwisata yang diinginkan. Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG di daerah wisata Temanggung bertujuan untuk membangun aplikasi Wisata Temanggung berbasis Android dan menerapkan layanan Google Maps Application Programming Interface (API untuk memudahkan wisatawan dalam memperoleh informasi pemetaan lokasi objek wisata, rute dan fasilitas pendukung wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Metode yang digunakan adalah model proses air terjun (waterfall. Implementasi Aplikasi Wisata Temanggung menggunakan pemrograman Javascript dengan Eclipse Luna, basis data SQLite, serta peta yang bersumber dari Google Maps API. Hasilnya berupa aplikasi Wisata Temanggung berbasis Android yang membantu memudahkan wisatawan dalam memperoleh informasi tentang obyek wisata alam, buatan, budaya, kuliner, hotel dan rute dari lokasi sekarang ke lokasi obyek wisata yang diinginkan di Kabupaten Temanggung dengan bantuan Global Positioning System (GPS.  

  18. Distinguishing benign from malignant mesothelial cells in effusions by Glut-1, EMA, and Desmin expression: an evidence-based approach.

    Science.gov (United States)

    Kuperman, Michael; Florence, Roxanne R; Pantanowitz, Liron; Visintainer, Paul F; Cibas, Edmund S; Otis, Christopher N

    2013-02-01

    Distinguishing malignant mesothelioma (MM) from reactive mesothelial hyperplasia (RM) may be difficult in effusions. This study tested the hypothesis that immunocytochemistry (IC) in effusion cell blocks (CB) can distinguish MM from RM and that the results may be applied to individual specimens. External validation of a risk score (RS) model associating sensitivity and specificity was applied to an external set of MM and RM specimens from a separate institution. Forty three effusion cytology CBs of 25 confirmed malignant mesotheliomas were compared to CBs of 23 benign mesothelial effusions without inflammation and 13 reactive mesothelial proliferations associated with inflammation. Glut-1, EMA, and Desmin expression were evaluated by immunocytochemistry on CBs. Each antibody was compared using ROC values, where the area under the curve (AUC) was 0.90, 0.82, and 0.84 for Glut-1, EMA, and Desmin, respectively. Logistic regression (LR) analysis was applied to a combination of Glut-1 and EMA. A combined ROC curve was modeled for Glut-1 and EMA (AUC = 0.93). A RS = 2 × (Glut-1%) + 1 × (EMA%) was created from this ROC curve. When applied to an external set of MM and RM, the RS resulted in an ROC with AUC = 0.91. In conclusion, a RS derived from a LR of Glut-1 and EMA IC greatly improves the distinction between MM from RM cells in individual effusions. The study illustrates principles of evidence-based pathology concerning internal and external test performance in the differential diagnosis of MM versus RM. Copyright © 2011 Wiley Periodicals, Inc.

  19. Dynamic behaviour studies of a vertical axis wind turbine blade using Operational Modal Analysis (OMA) and Experimental Modal Analysis (EMA)

    DEFF Research Database (Denmark)

    Najafi, Nadia; Schmidt Paulsen, Uwe; Belloni, F.

    Dynamic behavior of a modified blade fitted onto a small 1 kW vertical-axis wind turbine is studied by two different approaches: Classical modal analysis (EMA) is carried out to validate the results of Operational Modal Analysis (OMA). In traditional modal analysis (EMA) one axis accelerometers...... different points. This process continues until the data set contains all the points with their degrees of freedom. Finally the frequency response function (FRF) is obtained for all points, and the natural frequencies and the mode shapes are estimated by peak picking method. Operational Modal Analysis (OMA...

  20. TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhtadi Muhtadi

    2014-06-01

    Full Text Available Menemukan dan menentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah (Perda tentang penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif (doctrinal research disimpukan bahwa, landasan filosofis adalah bertumpu pada kehendak pembentukan pemerintahan negara yang menghendaki keterjaminan air bersih bagi masyarakat, adapun landasan sosiogisnya adalah adanya kehendak masyarkat agar pemda Kota Bandar Lampung bertanggungjawab terhadap ketersediaan air bersih dengan salah satu cara adanya penyertaan modal bagi PDAM, sedangkan landasan yuridis perda sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi Pasal 18 ayat (6 UUD Tahun 1945, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang organik yang menjadi dasar pembentukan daerah dan perusahaan daerah serta peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara langsung pembentukan perda tersebut. Kata kunci : Landasan fislosofis, sosilogis, yuridis dan peraturan daerah.

  1. Analisis Potensi Daerah Melalui Metode Document Clustering Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dyah Mustika

    2015-05-01

    Full Text Available Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM adalah salah satu bentuk pengabdian UGM yang dilakukan oleh mahasiswanya kepada masyarakat secara langsung. Selama melaksanakan KKN, mahasiswa menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang berguna bagi pemberdayaan masyarakat. Setelah selesai, mahasiswa diwajibkan membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan KKN yang terkumpul sudah sangat banyak tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Laporan ini sebenarnya dapat menjadi sebuah sumber infromasi. Salah satu informasi yang bisa digali dari dokumen laporan tersebut adalah informasi tentang potensi daerah lokasi KKN. Penambangan informasi dari dokumen dapat dilakukan dengan text mining. Penelitian ini bertujuan untuk menambang informasi tentang potensi daerah dari dokumen laporan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM menggunakan salah satu metode pada text mining, yaitu document clustering. Clustering dilakukan dengan dua pendekatan yaitu, STC dan LINGO, menggunakan Carrot2 Workbench. Penggunaan dua algoritma ini dimaksudkan untuk memperoleh perbandingan algoritma yang memberikan hasil lebih baik dalam penggambaran potensi daerah lokasi KKN-PPM UGM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma LINGO lebih baik dalam memberikan gambaran tentang potensi daerah dibandingkan algoritma STC. LINGO memunculkan label klaster yang bertema potensi daerah lebih banyak dibanding STC. Dari evaluasi pada penelitian ini, LINGO menghasilkan nilai F-Measure 70%, dua kali lebih tinggi daripada STC yang hanya 33%. Kata Kunci— KKN-PPM UGM, document clustering, STC, LINGO, Carrot2

  2. CITY BRANDING PROVINSI BENGKULU PADA FESTIVAL TABOT DALAM UPAYA MELESTARIKAN PARIWISATA BUDAYA DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Novi Erlita

    2017-05-01

    Full Text Available This research aims to provide information to the external public and public internal community especially Bengkulu city and Bengkulu community in the implementation of city branding Bengkulu province in Tabot Festival in an effort to preserve the culture of the region as an icon of tourism objects that need to be developed in the process of environment and communication, Factual and actual needs and provide an overview as to what the general description of potential tourism objects located in Bengkulu so that the city of Bengkulu can be widely known by outsiders and can bring in local revenue revenue. Bengkulu city government in this case the Department of Tourism, Information and Communications must establish a Strategic Plan in the development of tourism in order to become one of the flagship in addition to other sectors. Tourism development related to Tabot Festival is intended to increase local revenue (PAD as well as improve the economy of Bengkulu people. The entry points of the tourism sector of Bengkulu City has not been much improved. So that the expectation of increasing of PAD and improvement of economy of society have not yet reached. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik ekternal dan public internal khususnya masyarakat provinsi Bengkulu dan di luar masyarakat Bengkulu dalam Implementasi city branding provinsi Bengkulu pada Festival Tabot dalam upaya melestarikan budaya daerah sebagai ikon objek pariwisata yang perlu dikembangkan dalam proses lingkungan dan komunikasi, sarana informasi untuk kebutuhan yang bersifat faktual dan aktual serta memberikan gambaran terkait seperti apa gambaran umum mengenai objek-objek pariwisata potensial yang berada di Bengkulu sehingga Kota Bengkulu dapat dikenal luas oleh pihak luar dan dapat mendatangkan devisa pendapatan daerah. Kegiatan promosi merupakan interaksi komunikasi efektif yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah daerah guna memberikan action kepada

  3. Tingkat Parasitasi Fopius arisanus (Hymenoptera : Braconidae pada Lalat Buah Belimbing di Daerah Istimewa Yogyakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Suputa Suputa

    2007-12-01

    Full Text Available Bactrocera carambolae was founf on carambola fruit in Yogyakarta Special Province and there were three species of parasitoids, i.e. Fopius arisanus, Agasnaspis sp., and Asobara sp. The population of Agasnaspis sp. and Asobara sp. were very low and was only found in Samas coastal area. F. arisanus was dominant and always found in all observation sites. There was no significant result on their parasitism (for region, F(2,35 = 0.057; p>0.005; for elevation, F(2,35= 0.704, p>0.05; for habitat, F(2,35= 0.215, p>0.05. Parasitism of F. arisanus on fruit fly in Yogyakarta Special Province was generally low, i.e. it ranged from 0.5495 ± 0.3843 (in Sleman, to 1.2935 ± 0.8206%. Evaluation of the existence of F. arisanus and augmentation efforts might be needed to improve its ability to parasitize fruit fly in Yogyakarta Special Province.   Lalat buah yang menyerang buah belimbing lokal di Daerah Yogyakarta adalah Bactrocera carambolae dan tidak ditemukan lalat buat spesies lain pada penelitian ini, sedangkan parasitoid yang menyerang lalat buah B. carambolae ada tiga spesies yaitu Fopius arisanus, Agasnaspis sp., dan Asobora sp. Populasi Agasnaspis sp. dan Asobara sp. sangat rendah dan hanya ditemukan di Kabupaten Bantul di daerah pesisir pantai Samas, sementara di lokasi pengamatan yang lain tidak ditemukan, sedangkan F. arisanus merupakan parasitoid yang selalu ditemukan pada berbagai lokasi pengamatan. Uji beda nyata menunjukkan bahwa tingkat parasitasi F. arisanus di Yogyakarta tidak berbeda secara nyata berdasarkan kategori daerah administrasi (F(2,35 = 0.057; p>0.005; ketinggian tempat, F(2,35= 0.704, p>0.05; dan habitat, F(2,35= 0.215, p>0.05. Tingkat parasitasi F, arisanus pada lalat buah di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat rendah yaitu sekitar  0.5495 ± 0.3843 (di Sleman sampaidengan 1.2935 ± 0.8206%. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di setiap kanupaten yang diamati, populasi lalat buah B. carambolae

  4. PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020 ( STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hardiyanto Hardiyanto

    2016-10-01

    Full Text Available Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada merupakan proses kedaulatan rakyat  ditingkat lokal yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (4 Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945 yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Selama proses pilkada serentak tahun 2015 terdapat 3 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yang terdaftar daerah tersebut adalah Kebupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Selatan yang harus ditunda pelaksanaannya dikarenakan kurangnya syarat minimum 2 pasangan calon.        Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri, Yurisprudensi, Jurnal-Jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.        Mengingat pentingnya pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari pemerintahan daerah maka pilkada mutlak harus tetap berlangsung meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar tanpa kehilangan sifat demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945 memutuskan bahwa pilkada masih tetap bisa berlangsung tanpa kehilangan sifat demokratisnya meskipun hanya terdapatan satu pasangan calon. Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme plebisit atau lazim dikenal oleh masyarakat dengan nama referendum, yaitu dengan cara masyarakat diminta untuk memilih setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal. Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon merupakan solusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 untuk mengisi kekosongan hukum yang

  5. STUDI KOLEKSI REFERENSI RESERVOIR PENYAKIT DI DAERAH ENZOOTIK PES DI JAWA BARAT DAN JAWA TIMUR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ristiyanto -

    2011-12-01

    Full Text Available ENGLISHReservoir Reference Study Collection Disease, particularly rats have been conducted in several areas such as the enzootic plague area in the district of Nongkojajar, Pasuruan, East Java and Ciwidey district, Bandung regency, West Java. These were organized in May-October 2007. The method used for the collection and reference reservoir of disease is rodentia survey methods. Result of the reference collection reservoir of disease is the house rat Rattus tanezumi Nongkojajar found either in the of Pasuruan, East Java (3 rats and the District of Ciwidey (4 rats. Polynesian rat R. exulans, three rats were only found in the District Nongkojajar, whereas three rats R. tiomanicus, three rats were found in Ciwidey. In addition another types of mice were also found 1 Insectivora mice Suncus murinus in the District Ciwidey. Type of rats captured in habitat homes in the District Ciwidey Bandung regency, West Java and Pasuruan, East Java is the same type, namely house rat Rattus tanezumi. Types of mice caught in the habitat garden in the District Ciwidey Bandung regency, West Java (tiomanicus R. tree rats were different from mice found in Pasuruan, East Java (Polynesian rat R. exulans. Local environment in plague enzootic area in Pasuruan, East Java is mountainous and forest conservation area Bromo-Tengger, while District Ciwidey, Bandung is the highland tourism areas / mountainous and agricultural areas.INDONESIAKoleksi referensi reservoir penyakit khususnya tikus telah dilakukan di beberapa daerah enzootik pes seperti di Kecamatan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2007. Metode yang digunakan untuk koleksi dan referensi reservoir penyakit adalah metode survei rodensia. Hasil koleksi referensi reservoir penyakit adalah tikus rumah Rattus tanezumi ditemukan baik di Kecamatan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (3 ekor maupun

  6. Physical-mechanical properties of Bis-EMA based root canal sealer with different fillers addition.

    Science.gov (United States)

    de Souza, Marcela Oliveira; Branco Leitune, Vicente Castelo; Bohn, Priscila Veit; Werner Samuel, Susana Maria; Collares, Fabrício Mezzomo

    2015-01-01

    To evaluate influence of three different filler particles on an experimental Bisphenol A ethoxylated dimethacrylate (Bis-EMA) based root filling material. Resin-based endodontic sealers were produced using Bis-EMA, camphorquinone, ethyl 4-dimethylaminobenzoate (EDAB), N, N-dihydroxyethyl-p-toluidine (DHEPT), butylated hydroxytoluene (BHT), and benzoyl peroxide. The experimental groups were formulated adding 10, 20, 30, 40, and 50% of calcium tungstate (CaWO4), ytterbium trifluoride(YbF3), and tantalum oxide(Ta2O5). Flow, thickness, and radiopacity tests were conducted in accordance with ISO 6876. Sorption and solubility (SL) tests were conducted in accordance with ISO 4049, pH was measured with a pH meter, and degree of conversion (DC) was evaluated with Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). For radiopacity, two-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's multiple comparison test was performed. For DC analysis, one-way ANOVA and Tukey's multiple comparison test was performed. All statistical analyses were performed with a significance level of 5%. All groups showed lower flow with increased filler concentration. All groups showed film thickness values lower than 50μm, as ISO recommends, except CaWO450% group (76.7μm). pH values varied from 5.95 (± 0.07) in YbF340% group to 6.90 (± 0.07) in Ta2O540% group. In the radiopacity test, YbF330%, Ta2O540%, and Ta2O550% groups showed no statistical significant difference to 3mmAl. Ta2O5 and YbF3 groups in 10, 20, and 30% concentrations presented sorption and SL values as ISOrecommendation. Addition ofTa2O5 and CaWO4 decreased DC after 14 days. YbF3 addition showed no difference in DC from control group. YbF3 filler addition promoted higher properties compared to CaWO4 and Ta2O5 on Bis-EMA based root canal sealer.

  7. PERAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH DI PULAU LOMBOK

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Luh Putu Resti Mega Artantri

    2016-06-01

    Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran e-procurement terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di pulau Lombok. Kelompok responden merupakan seluruh anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP dan anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE yang berjumlah 108 orang. Penelitian ini dianalisis menggunakan model struktural dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa e-procurement memiliki peran untuk menekan fraud pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di Pulau Lombok. E-procurement mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengadaan barang/jasa sehingga celah kecurangan dapat dikurangi. Implikasi penelitian ini dapat menegaskan peran penting e-procurement sebagai inovasi dalam pengadaan barang/jasa dalam upaya untuk mencegah fraud pada pengadaan barang/jasa. Koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung peran e-procurement dalam upaya pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa.

  8. European responses to the Ebola crisis- Part I: Initiatives at the European Medicines Agency (EMA)

    DEFF Research Database (Denmark)

    Minssen, Timo

    2014-01-01

    While it is evident that the current Ebola crisis requires both immediate responses and more sustainable changes in health care policy, research and regulation, medicines regulators are collaborating internationally to find innovative solutions for enhancing the evaluation of and access to potent......While it is evident that the current Ebola crisis requires both immediate responses and more sustainable changes in health care policy, research and regulation, medicines regulators are collaborating internationally to find innovative solutions for enhancing the evaluation of and access...... the development of vaccines. In part 1 of this blog-series I summarize and discuss some of the recent European responses to the current crisis starting with an overview on recent initiatives at the EMA....

  9. Pemanfaatan Citra Satelit Landsat-7 ETM Untuk Prediksi Kerusakan Morfologi Sungai Batanghari Akibat Penambangan Emas Ilegal

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Teguh Marhendi

    2014-04-01

    Full Text Available Kondisi Sungai Batanghari saat ini telah banyak mengalami deformasi morfologi sungai akibat banyaknya praktek galian C dan penambangan ilagal di sepanjang tubuh sungai.  Deformasi morfologi Sungai Batanghari diprediksi dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh sungai Batanghari dan mengakibatkan penurunan potensi sumber daya air. Penelitian ini bertujuan untk mengetahui perubahan morfologi Sungai Batanghari akibat kegiatan penambangan emas ilegal disepanjang sungai dan anak-anak sungainya. Pendekatan penelitian ini menggunakan model “stratified purpose sampling“ melalui teknik penginderaan jauh dengan wahana citra satelit Landsat-7 ETM. Berdasarkan hasil analisis, Sungai Batanghari mengalami perubahan fisik baik menyangkut badan sungai, lingkungan sungai maupun kualitas air. Perubahan badan sungai terkait kegiatan penambangan tanpa Ijin (PETI terjadi di beberapa lokasi baik pada sungai utama maupun pada anak-anak sungai Batanghari seperti di Dharmasyraya, Bungo, Batanghari dan Solok Selatan.

  10. A method for Effect Modifier Assessment in ergonomic intervention research – The EMA method

    DEFF Research Database (Denmark)

    Edwards, Kasper; Winkel, Jørgen

    2016-01-01

    intervention(s) or other causes (“the effect modifiers”) and their impact on the work environment. Following the workshop, events are entered into a database and reassessed by triangulation based on scientific evidence, researcher knowledge, reading the transcribed audio recorded workshop and other local......Introduction: Ergonomic intervention research includes studies in which researchers arrange (or follow) changes in working conditions to determine the effects in risk factors and/or health. Often this research takes place at workplaces and not in a controlled environment of a laboratory...... of the literature revealed lack of or poor consideration of effect modifiers in ergonomic intervention research. We present a method that has been developed over the course of several years parallel to intervention studies in healthcare. Material and methods: The EMA method is a type of group interview including 3...

  11. The Identification of Land Subsidance by Levelling Measurement and GPR Data at Tanjung Emas Harbour, Semarang

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Purnomo Raharjo

    2017-10-01

    Full Text Available Recently, the main problem in Semarang City is flood. This area has low relief that consists of coastal alluvial deposits, swamp and marine sediments. The coastline is characterized by muddy, sandy, and rocky coasts, and mangrove coast. Ground Penetrating Radar (GPR records, show that subsurface geological condition of northern part of Semarang is coastal alluvial deposit and in the south is volcanic rocks. The aims of this this research is to determine land subsidence by levelling measurement in 2005 in Tanjung Emas Harbour area built on 1995. During ten years, there are various land subsidance in this area: in Coaster Street (21 – 41 cm, container wharf (62 – 94 cm, north breakwater (64 – 79 cm, west breakwater (74 – 140 cm, east groin (76 – 89 cm, and stacking area ( 77 – 109 cm. According to this research, it is concluded that one reason causes of flooding in this area is land subsidence.

  12. PREFACE: EMAS 2013 Workshop: 13th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis

    Science.gov (United States)

    Llovet, Xavier, Dr; Matthews, Mr Michael B.; Brisset, François, Dr; Guimarães, Fernanda, Dr; Vieira, Professor Joaquim M., Dr

    2014-03-01

    This volume of the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering contains papers from the 13th Workshop of the European Microbeam Analysis Society (EMAS) on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis which took place from the 12th to the 16th of May 2013 in the Centro de Congressos do Alfândega, Porto, Portugal. The primary aim of this series of workshops is to assess the state-of-the-art and reliability of microbeam analysis techniques. The workshops also provide a forum where students and young scientists starting out on a career in microbeam analysis can meet and discuss with the established experts. The workshops have a very specific format comprising invited plenary lectures by internationally recognized experts, poster presentations by the participants and round table discussions on the key topics led by specialists in the field. This workshop was organized in collaboration with LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia and SPMICROS - Sociedade Portuguesa de Microscopia. The technical programme included the following topics: electron probe microanalysis, future technologies, electron backscatter diffraction (EBSD), particle analysis, and applications. As at previous workshops there was also a special oral session for young scientists. The best presentation by a young scientist was awarded with an invitation to attend the 2014 Microscopy and Microanalysis meeting at Hartford, Connecticut. The prize went to Shirin Kaboli, of the Department of Metals and Materials Engineering of McGill University (Montréal, Canada), for her talk entitled ''Plastic deformation studies with electron channelling contrast imaging and electron backscattered diffraction''. The continuing relevance of the EMAS workshops and the high regard in which they are held internationally can be seen from the fact that 74 posters from 21 countries were on display at the meeting and that the participants came from as far away as Japan, Canada and the USA. A

  13. PREFACE: EMAS 2011: 12th European Workshop on Modern Developments in Microbeam Analysis

    Science.gov (United States)

    Brisset, François; Dugne, Olivier; Robaut, Florence; Lábár, János L.; Walker, Clive T.

    2012-03-01

    This volume of IOP Conference Series: Materials Science and Engineering contains papers from the 12th Workshop of the European Microbeam Analysis Society (EMAS) on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, which took place from the 15-19 May 2011 in the Angers Congress Centre, Angers, France. The primary aim of this series of workshops is to assess the state-of-the-art and reliability of microbeam analysis techniques. The workshops also provide a forum where students and young scientists starting out on a career in microbeam analysis can meet and discuss with the established experts. The workshops have a very specific format comprising invited plenary lectures by internationally recognized experts, poster presentations by the participants and round table discussions on the key topics led by specialists in the field. This workshop was organized in collaboration with GN-MEBA - Groupement National de Microscopie Electronique à Balayage et de microAnalysis, France. The technical programme included the following topics: the limits of EPMA, new techniques, developments and concepts in microanalysis, microanalysis in the SEM, and new and less common applications of micro- and nanoanalysis. As at previous workshops there was also a special oral session for young scientists. The best presentation by a young scientist was awarded with an invitation to attend the 2012 Microscopy and Microanalysis meeting at Phoenix, Arizona. The prize went to Pierre Burdet, of the Federal Institute of Technology of Lausanne (EPFL), for his talk entitled '3D EDS microanalysis by FIB-SEM: enhancement of elemental quantification'. The continuing relevance of the EMAS workshops and the high regard in which they are held internationally can be seen from the fact that 74 posters from 18 countries were on display at the meeting, and that the participants came from as far away as Japan, Canada and the USA. A selection of participants with posters were invited to give a short oral

  14. A method for Effect Modifier Assessment in ergonomic intervention research – The EMA method

    DEFF Research Database (Denmark)

    Edwards, Kasper; Winkel, Jørgen

    Purpose: Intervention research includes studies in which researchers arrange (or follow) changes in working conditions to determine the effects on risk factor, health and/or performance. Often this research takes place at workplaces and not in a controlled laboratory environment. Effects may thus....... Methodology: The EMA method is a type of group interview including 3-6 employees representing the occupational groups in the investigated organization. With reference to the investigated period they are asked to recall important changes/events in and around the organization; 1) in general, 2) in work...... processes and equipment and 3) regarding their work environment. In each step the participants write their individual answers on post-it notes which are then discussed in plenum, one at a time, and placed on a timeline. All identified events are assessed as due to the investigated intervention(s) or other...

  15. PELAKSANAAN MANAJEMEN KURIKULUM 2013 PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN TANJUNG EMAS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Vera Defyanti

    2016-12-01

    Full Text Available Implementation of Management Curriculum 2013 at the Elementary School in the Tanjung Emas District. The purpose of this study to describe the management curriculum at the elementary school 2013, and knowing the causes of curriculum policy 2013 and its implications for management in the primary school curriculum. From the results of the study revealed that the implementation of the 2013 curriculum management in primary schools have not fully load a fundamental change of the curriculum. Fundamental change of curriculum in 2013 was the planting of religious attitudes and social behavior, learning developed through thematic integrative, Scientific approach, which requires authentic teacher assessment measure all competency as attitudes, skills, and knowledge based processes and outcomes, as well as the compulsory extracurricular Scout. This means that schools still require the maximum development of the 2013 curriculum management planning, implementation, controlling and evaluation of the curriculum should be implemented as well as possible. Keywords: management curriculum, curriculum 2013

  16. An EMA Analysis of the Effect of Increasing Word Length on Consonant Production in Apraxia of Speech: A Case Study

    Science.gov (United States)

    Bartle, Carly J.; Goozee, Justine V.; Murdoch, Bruce E.

    2007-01-01

    The effect of increasing word length on the articulatory dynamics (i.e. duration, distance, maximum acceleration, maximum deceleration, and maximum velocity) of consonant production in acquired apraxia of speech was investigated using electromagnetic articulography (EMA). Tongue-tip and tongue-back movement of one apraxic patient was recorded…

  17. Marketing Regulatory Oversight of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) in Europe: The EMA/CAT Perspective.

    Science.gov (United States)

    Salmikangas, Paula; Schuessler-Lenz, Martina; Ruiz, Sol; Celis, Patrick; Reischl, Ilona; Menezes-Ferreira, Margarida; Flory, Egbert; Renner, Matthias; Ferry, Nicolas

    2015-01-01

    With the release of Regulation 1394/2007, a new framework for gene and cell therapy medicinal products and tissue-engineered products was established in the European Union. For all three product classes, called advanced therapy medicinal products, a centralised marketing authorisation became mandatory. The European Medicines Agency (EMA) together with its Committee for Advanced Therapies, Committee for Human Medicinal Products and the network of national agencies is responsible for scientific evaluation of the marketing authorisation applications. For a new application, data and information relating to manufacturing processes and quality control of the active substance and the final product have to be submitted for evaluation together with data from non-clinical and clinical safety and efficacy studies. Technical requirements for ATMPs are defined in the legislation, and guidance for different products is available through several EMA/CAT guidelines. Due to the diversity of ATMPs, a tailored approach for regulating these products is considered necessary. Thus, a risk-based approach has been introduced for ATMPs allowing flexibility for the regulatory requirements. Since the regulatory framework for ATMPs was established, five products have been licenced in the European Union. However, the pipeline of new ATMPs is much bigger, as seen from the significant numbers of different products discussed by the CAT in scientific advice and classification procedures. In 2013, a public consultation on the ATMP Regulation was conducted by the European Commission, and the results were published in 2014. The report proposes several improvements for the current framework and established procedures for the regulation of ATMPs.

  18. SURVEI GPS UNTUK PEMETAAN TOPOGRAFI DAN PEMODELAN RELIEF RUPABUMI TIGA DIMENSI (3D DAERAH GONDANGGENTONG KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Nurul Nurul Khakim

    2016-10-01

    Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian yang bersifat detil, mengingat bahwa alat/receiver GPS yang dipakai adalah tipe navigasi yang mempunyai tingkat kesalahan posisi atau EPE (Estimated Position Error dalam orde meter. Meskipun demikian dari hasil penelitian ini dapat dipakai suatu pijakan atau awal pengembangan survei pemetaan suatu daerah dan bahan pemikiran bahwa pelaksanaan survei pemetaan suatu daerah pada masa-masa mendatang akan dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan fleksibel dengan hasil yang cukup teliti dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah peta kontur (2D dan peta relief rupabumi (3D dengan berbagai variasi pemodelannya.

  19. PENGUKURAN TINGKAT DAYA SAING DAERAH BERDASARKAN VARIABEL PEREKONOMIAN DAERAH, VARIABEL INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM, SERTA VARIABEL SUMBER DAYA MANUSIA DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ira Irawati

    2012-10-01

    Full Text Available Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan  internasional. Pengembangan wilayah di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi  Tenggara merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut, walaupun  dalam pengembangannya  menghadapi permasalahan-permasalahan yang antara lain disebabkan oleh kurang berkembangnya sumber  daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas hidup  masyarakat serta kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.  Perbandingan relatif tingkat daya saing antar kota kabupaten tersebut; berdasarkan 3 (tiga variabel yaitu  tingkat  perekonomian daerah,  ketersediaan  infrastruktur  dan  sumber  daya  alam,  serta  ketersediaan  dan kualitas sumber daya manusia; dilakukan untuk melihat sejauh mana daerah-daerah tersebut memiliki  keunggulan  untuk  mengatasi  persamalahan-permasalahan  dalam pengembangan wilayahnya. Kata kunci: Pengembangan Wilayah, Daya Saing. Abstract The competitiveness of the region demonstrated the ability of an area to create added value to achieve a high and sustainable prosperity to remain open to domestic and international competition. Development areas in the cities and districts in Southeast Sulawesi is an effort to enhance the competitiveness, even in the face of development issues among others caused by the lack of development of human resources caused by low levels of education and poor quality of life and the lack of infrastructure and facilities to support the welfare of the community. Comparison of the relative level of competitiveness between the city districts; based on 3 (three variables, namely the level of the regional economy, the availability of infrastructure and natural resources, as well as the availability and quality of human resources

  20. Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yulia Neta

    2014-03-01

    Full Text Available Tujuan penelitian adalah menghasilkan model tatakelola administrasi pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru.. Penelitian ini dilakukan mulai Mei sampai November 2011 meliputi survay lapang dan analisis di laboratorium. Pekerjaan lapang dilakukan di Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru (DOB. Data di petik melalui wawancara terhadap para key informan. Selain itu data diperoleh dari berbagai dokumen pendukung dan hasil-hasil penelitian pendahuluan yang relevan, dan sebagainya. Hasil penelitian tahun pertama ini adalah :1.Tatakelola administrasi pemerintahan yang baik  di Kabupaten Pesawaran melalui pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain pelatihan tenaga teknis SIAK, pemutahiran data penduduk,  pelatihan/diklat bagi tugas pendaftaran penduduk dan diklat aparatur dibidang Administrasi Kependudukan serta penerapan pprogram e-KTP 2. pelayanan publik di bidang pendidikan antara lain penyetaraan kualitas pendidikan, pelaksanaan program life skill pada semua sekolah sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang siap pakai dalam menghadapi dunia kerja, melaksanakan rekruitmen terbuka untuk memperoleh tenaga pendidik yang memiliki spesifikasi latar pendidikan yang tepat, peningkatan pembangunan unit gedung baru, ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan pengadaan sarana pendidikan seperti alat pendidikan dan  alat laboratorium di semua jenis jenjang pendidikan untuk mendukung program peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kependidikan. 3.di bidang kesehatan masyarakat melalui penyempurnaan manajemen pelaksanaan program yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan advokasi ke Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi serta

  1. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM KOTA PADANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Meri Oposma

    2013-04-01

    Full Text Available Human resources is a factor that determines the success of an organization in achieving a goal. Efforts should be made to improve the performance of employees, among others, with good leadership and motivation in the workplace is high. Attainable goal of this study was to determine, influence or leadership and motivation on employee performance in Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kota Padang. Object of study the research is employee to Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kota Padang with population a mean 113 people employee. This study used a sample of 85 people selected by random cluster sampling technique. Analysis technique used is path analysis. Obtained in a partial amount of leadership influence on job motivation employee amount 0,231 with significant meaning hypotheses 0,034 positive and significant effect between leadership variables to job motivation, obtained in a number of partial influence of leadership on employee performance is equal to 0.291 with a mean of 0.007 significant positive and significant effect hypothesis between the variables of leadership on employee performance, obtained in a number of partial influence of work motivation on the performance of employees is equal to 0.212 with a mean of 0.045 significant positive and significant effect hypothesis between the variables of job motivation on employee performance and obtained in a number of partial influence of leadership and job motivation on employee performance with a value of 7.692 with a significant F value of 0.001 means that a positive and significant effect hypothesis between the variables of leadership and job motivation on employee performance. To achieve high employee performance and motivation of the employees' leadership at the Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kota Padang must be improved.

  2. ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUDUS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Elly Rosalina

    2017-06-01

    Full Text Available Kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Kudus sudah cukup besar, namun masih belum optimal dan bahkan kecenderungan menurun, sehingga perlu ditemukan permasalahannya dan dipecahkan agar tidak memberikan gangguan bagi penerimaan asli daerah dan kinerja pemerintahan Kabupaten Kudus. Variabel-variabel penelitian yaitu jumlah rumah sakit dan puskesmas, penerbitan KTP dan akta catatan sipil, jumlah kendaraan bermotor bersama-sama merupakan penyumbang bagi penerimaan retribusi daerah dalam bentuk pos pungutan retribusi daerah. Berdasarkan analisis dapat diperoleh hasil bahwa jumlah rumah sakit dan puskesmas memberikan kontribusi bagi pos retribusi pelayanan kesehatan dengan rata-rata sebesar 66,3% per tahun yang tumbuh cenderung meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2011 dan menurun pada tahun 2012 dan 2013, jumlah penerbitan KTP dan akta catatan sipil memberikan kontribusi bagi pos retribusi ganti cetak KTP, KK dan akta catatan sipil dengan rata-rata sebesar 1,73% per tahun dengan pertumbuhan cenderung meningkat dari tahun 2001 hingga 2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2009 hingga 2013, jumlah kendaraan diproyeksikan oleh pos penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat parkir dan retribusi ijin trayek dengan rata-rata sebesar 7,62% per tahun dengan pertumbuhan rata-rata 20% pertahun.  Retribution income in Kudus gives a big contribution into government self-income, but in the last years the retribution income of Kudus region is not significant and it tends to attenuate. Considering to this current background, it is necessary to ascertain and solve the issues, particularly in order to bear the governmental self-income and disrupt to the work of the regional government of Kudus. The research variables are the number of hospital and puskesmas, the number of civilian registration and the number of vehicle. These variables in the

  3. Motivasi Dan Perilaku Penggemar K-pop Di Daerah Istimewa YOGYAKARTA

    OpenAIRE

    Irmanto, Vania Rosalin; Tjiptono, Fandy

    2013-01-01

    Korean Pop (K-Pop) has been a huge sensation all around the world. Te current study investigated motivation and behavior of K-Pop fans in Daerah Istimewa Yog yakarta (DIY ). Specifcally, it addressed four main issues: (1) why do youths in DIY love K-Pop? (2) how did the K-Pop communities emerge in DIY? (3) what have the members done in their K-Pop communities? and (4) how strong is the emotional bond among the K-Pop community members?Te present study employed exploratory qualitative research ...

  4. KAWASAN PRODUKSI SENI PAHAT BATU SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA DI KABUPATEN MAGELANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yuliana Pinaringsih Kristiutami

    2016-03-01

    Full Text Available Abstract - Development of tourism in Indonesia is currently more important, not only in order to increase the revenue of the country, is expected also to expanding business opportunities, while providing new job opportunities as well as to reduce unemployment. Potential Village Tamanagung as industrial areas and areas of stone carving art craft. Production area of stone carving art has the potential and attraction of attraction so that built and developed as a worthy tourist destination. In the development of tourism in the area of production of stone sculpture studio and the government in cooperation with surrounding communities. The existence of cooperation between organizations institutions with studio owner. Human Resources Training and empowerment of the overall performance of the Department of Tourism. Involving the private sector role in tourism development and promotion is encouraged with the development of technology and information. Designing a stone sculpture gallery as container sales, promotion, recreation and exhibition of handicrafts is a strategy in the development of stone sculpture production region as one tourism destination. Keywords: Development, Stone Sculpture Area, Potential, Attractions, Tourist Destination   Abstrak - Pengembangan kepariwisataan di Indonesia saat ini semakin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, diharapkan juga dapat memperluas kesempatan berusaha, disamping memberikan lapangan pekerjaan baru juga untuk mengurangi pengangguran. Potensi Desa Tamanagung sebagai daerah industri dan kawasan kerajinan seni pahat batu. Kawasan produksi seni pahat batu mempunyai potensi dan daya tarik wisata berupa atraksi sehingga layak dibangun dan dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Dalam pengembangan pariwisata di kawasan produksi seni pahat batu pemerintah bekerjasama dengan sanggar dan masyarakat sekitar. Adanya kerjasama antara organisasi lembaga dengan pemilik sanggar

  5. The vascular flora of the cerrado in Emas National Park (Central Brazil: a savanna flora summarized

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Marco Antônio Batalha

    2007-03-01

    Full Text Available The Brazilian cerrado may be divided in two main phytogeographic sectors: one characterized by Piptocarpha rotundifolia, in which the Emas National Park (ENP is located, and other characterized by Curatella americana. We carried out a floristic survey in ENP, which allowed an assessment of the taxonomic composition, taxa size, and similarity with other sites for the ENP's vascular flora. We compared the ENP's flora with southeastern outlying cerrado sites, also in the Piptocarpha sector, and with general floristic patterns in the cerrado vegetation. The distribution of species per family in ENP was significantly different from that obtained for each component of the general cerrado flora. The herbaceous component was characterized by an overproportion of Myrtaceae and an underproportion of Orchidaceae and Lythraceae; and the woody component, by an overproportion of Myrtaceae and Nyctaginaceae. When compared with outlying cerrado sites, the ENP was quite distinct, not only at species level, but also at family level.O cerrado pode ser dividido em dois principais setores fitogeográficos: um caracterizado por Piptocarpha rotundifolia, em que o Parque Nacional das Emas (PNE está localizado, e outro caracterizado por Curatella americana. Realizamos um levantamento florístico no PNE, que nos permitiu determinar a composição taxonômica de sua flora vascular e sua similaridade com outros sítios. Comparamos a flora do PNE com sítios disjuntos de cerrado, também no setor Piptocarpha, e com padrões florísticos gerais do cerrado. A distribuição de espécies por família foi significativamente diferente daquela obtida para cada componente da flora do cerrado. O componente herbáceo-subarbustivo se caracterizou pela super-representação de Myrtaceae e pela sub-representação de Orchidaceae e Lythraceae; e o componente arbustivo-arbóreo, pela super-representação de Myrtaceae e Nyctaginaceae. Quando comparado aos sítios disjuntos, o PNE se

  6. Economic valuation of the Emas waterfall, Mogi-Guaçu River, SP, Brazil

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Janice Peixer

    2011-12-01

    Full Text Available The Emas waterfall in Mogi-Guaçu River is regionally recognized as an important fishing spot and touristic place. The first reports of the professional and sport fishing there date back from the 30's, which is the same period when the tourism took place. The present paper provides an environmental valuation of this place and an assessment of the differences among the major groups of people using the area. During 2006 we interviewed 33 professional fishers, 107 sport fishers, 45 tourists and 103 excursionists in order to estimate the Willingness to Pay (WTP for each category and to analyze the influence of socioeconomic factors by means of logistic regressions and ANCOVAs. The WTP of professional fisher was significantly influenced by age and education, and the WTP for the sport fishers was influenced by the family income. The variables that influenced the tourists' and excursionists' WTP were sex and education. The total annual aggregated value to maintain the waterfall in the current conditions was estimated in US$ 11.432.128, and US$ 55.424.283 to restore it.A Cachoeira de Emas, no Rio Mogi-Guaçu, é reconhecida regionalmente como um importante local para a pesca e o turismo. Os primeiros registros da pesca profissional e esportiva no local datam da década de 30, que é o mesmo período em que a atividade do turismo teve seu início. O presente artigo fornece uma valoração ambiental deste local e identifica as diferenças entre os principais grupos de pessoas que o frequentam. Durante o ano de 2006 nós entrevistamos 33 pescadores profissionais, 107 pescadores esportivos, 45 turistas e 103 excursionistas para estimar a Disposição a Pagar ( P de cada categoria e para analisar a influência de fatores socioeconômicos através de regressões logísticas e ANCOVAs. A DAP dos pescadores profissionais foi significativamente influenciada pela idade e escolaridade e a DAP dos pescadores esportivos foi significativamente influenciada pela renda

  7. KEBERADAAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA DI KAWASAN TAILING TAMBANG EMAS TIMIKA SEBAGAI UPAYA REHABILITASI LAHAN RAMAH LINGKUNGAN (The Presence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Tailings of Mining Gold Timika as An Attempt of Environmentally Friendly

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Suharno Suharno

    2015-01-01

    Full Text Available ABSTRAK Fungi mikoriza arbuskula (FMA berperan penting dalam menunjang rehabilitasi lahan terdegradasi, termasuk lahan tailing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan FMA lokal di lahan tailing tambang emas Timika – Papua, Indonesia. Metode yang digunakan adalah survei dengan mengisolasi FMA dari rhizosfer beberapa jenis tumbuhan dominan di kawasan daerah pengendapan pasir sisa tambang. Pengecatan akar untuk melihat infeksi oleh FMA dilakukan dengan trypane blue, sedangkan perhitungan persen infeksinya dilakukan dengan metode slide. Keberadaan spora FMA dilakukan dengan metode wet sieving. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat FMA di lahan tailing di kawasan pengendapan Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA. Persentase infeksi tertinggi (>50% diketahui pada jenis tumbuhan Ficus adenosperma (86,7%, Brachiaria sp (73,3%, Amomum sp (66,7%, Bidens pilosa (63,3%, dan Musaenda frondosa (56,7%, sedangkan beberapa jenis lain mempunyai persen infeksi yang lebih rendah. Jumlah spora pada rhizosfer tumbuhan Brachiaria sp., F. adenosperma, dan Amomum sp., merupakan yang tertinggi dibanding dengan tumbuhan lain yakni 17, 13, dan 11 spora per 10 g tanah.  ABSTRACT Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF has an important role in supporting the rehabilitation of degraded land such as tailings. The purpose of this research was to reveal the existence of indigenous AMF in tailing area of gold mine in Timika – Papua, Indonesia. The method was a survey by isolating some types of AMF from rhizosphere of dominant plant in the deposit area of mine sand residue. To define the AMF infected roots was conducted painting roots using trypane blue, where as the calculation of percent infection was carried out using slide methods. The presence of spores of AMF was done by wet sieving method. The results showed that AMF was found in tailings deposition on the Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA. The highest percentage infections (>50% was found under

  8. HUBUNGAN KEBISINGAN MESIN TROMOL DENGAN STRES PEKERJA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

    OpenAIRE

    Reni Hiola; Atris K Sidiki

    2016-01-01

    Abstrak   Pemakaian mesin sebagai alat kerja dan mekanisasi dalam industri dapat menimbulkan kebisingan ditempat kerja. Kebisingan dapat mempengaruhi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebisingan mesin pengolahan emas (tromol) terhadap stres kerja pada pekerja di pertambangan emas di Desa Dunggilata Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan cross-sectional. Data yang diperoleh dianalisis...

  9. Primeiro relato de Cryptosporidium spp. em emas (Rhea americana) cativas de zoológicos no Brasil.

    OpenAIRE

    Ludwig, Rodrigo; Marques, Sandra Marcia Tietz

    2008-01-01

    Este estudo objetivou avaliar a ocorrência de oocistos de Cryptosporidium spp. em emas (Rhea americana) cativas no Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Foram identificados oocistos de Cryptosporidium spp. em esfregaços de fezes de emas e em amostras de água, coradas pela técnica de Ziehl-Neelsen modificada. A análise morfométrica dos coccídeos revelou pequenos oocistos esféricos medindo, em média, 4,91 μm X 4,91 μm e relação comprimento/largura de razã...

  10. Dynamic behaviour studies of a vertical axis wind turbine blade using Operational Modal Analysis (OMA) and Experimental Modal Analysis (EMA)

    DEFF Research Database (Denmark)

    Najafi, Nadia; Schmidt Paulsen, Uwe; Belloni, F.

    2014-01-01

    Dynamic behavior of a modified blade fitted onto a small 1 kW vertical-axis wind turbine is studied by two different approaches: Classical modal analysis (EMA) is carried out to validate the results of Operational Modal Analysis (OMA). In traditional modal analysis (EMA) one axis accelerometers...... different points. This process continues until the data set contains all the points with their degrees of freedom. Finally the frequency response function (FRF) is obtained for all points, and the natural frequencies and the mode shapes are estimated by peak picking method. Operational Modal Analysis (OMA...... it is excited by random and wind forces. The cameras are programmed in LabView to take pictures at the same time with 180 fps and store them on a high speed hard disk. The output deflection will be investigated in frequency domain by peak picking method, and then AR (Autoregressive) model is applied to describe...

  11. IMPLIKASI PENOLAKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG- JAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Komari Komari

    2009-01-01

    Full Text Available The Format of Indonesia Local Government that change with implementation Law Number 32 year 2004 concerning Local Government replaces Law Number 22 year 1999 concerning Local Government, the one of consequence change that is about responsibility the leader of local government. In implementation Law Number 22 year 1999 concerning Local Government, the leader of local government is responsible to DPRD as a local parlement with mechanism Responsible Report. DPRD as a local government have a authority to give and punish if a Responsible Report accepted or rejected with implicated the leader of local government can be impeacthment. The important point in implementation in Law Number 32 year 2004 concerning Local Government, with the simetris position like a partenership between leader of local government and DPRD as a local parlement is nothing implication of law with rejected to Progres Report the Leader of Local Government, as a like impeacthment, to claim in court or punish can not able to be a candidat in leader of local government in the next election.   Kata kunci:  Laporan Pertanggungjawaban, Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah

  12. PERANAN SEKTOR PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DAN STRATEGI PENGEMBANGANYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Syahrida Ariani

    2016-06-01

    Full Text Available Kabupaten Balangan mempunyai sumber daya perairan yang cukup besar dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, diharapkan peran pemerintah Kabupaten Balangan yang mempunyai wewenang sebagai pelaksana eksplorasi dan pengelolaan kekayaan perairan harus bisa menggali potensi dari sektor perikanan agar lebih optimal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Balangan.  Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Balangan dan menetapkan alternatif strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Balangan Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis keuntungan dan analisis SWOT (Isu Strategis & Identifikasi Masalah Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan pembobotan dengan matriks QSP didapatkan alternatif strategi urutan prioritas untuk pengembangan sektor perikanan sebagai berikut : 1 Pemerintah daerah komitmen terhadap pengembangan sektor perikanan melalui alokasi anggaran, 2 Pemerintah daerah melalui Dinas PTPHPP meningkatkan peran BBI dan UPR untuk mengasilkan induk dan benih yang berkualitas dan memiliki sertifikasi, 3 Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh perikanan, 4 Meningkatkan pemanfaatan potensi lahan budidaya dengan komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, 5 Pemerintah daerah melalui dinas Pertanian TPHPP melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi, 6 Memfasilitasi masyarakat untuk mengakses permodalan ke perbankan, 7 Perlu adanya regulasi kebijakan dan langkah nyata untuk mengatasi meningkatnya harga pakan, 8 Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian

  13. STUDI KOMPARASI BUDAYA SEKOLAH SDSN DAN SD EKS RSBI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Taufik Muhtarom

    2013-07-01

    Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk: (1 mengetahui perbedaan budaya sekolah di SDSN dan SD Eks RSBI DIY, (2 memaparkan perbedaan masing-masing aspek budaya sekolah antara SDSN dengan SD Eks RSBI. Jenis penelitian ini adalah komparasi. Populasi penelitian ini adalah semua kepala sekolah, guru, dan staf SDSN dan SD RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 797 orang untuk SDSN dan 155 orang untuk SD Eks RSBI. Sampel dari SDSN berjumlah 256 orang dan sampel dari SD Eks RSBI sebanyak 116 orang ditentukan menggunakan teknik proportional sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis univariat, bivariat, dan uji-t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara budaya sekolah SDSN dengan SD Eks RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta; (2 ditemukan perbedaan skor dari masing-masing aspek budaya sekolah di SDSN dan SD Eks RSBI DIY. Aspek budaya sekolah yang lebih baik di SDSN adalah kolaborasi profesional, hubungan kolegial, self determination, visi-misi, konsensus, dan disiplin. Sedangkan aspek budaya sekolah yang lebih unggul pada SD Eks RSBI adalah aspek komitmen, hormat, empati, bebas bullying dan artefak fisik. Kata kunci: budaya sekolah, SDSN, SD Eks RSBI

  14. PERAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PERTANAHAN (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Upik Hamidah

    2014-03-01

    Full Text Available Kecamatan yang dipimpin camat berdasarkan PP. 38 tahun 2007 dan PP. 41 tahun 2007 merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, karenanya perlu diketahui peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan setelah adanya pelimpahan berdasarkan norma tersebut dan faktor penghambat peran camat dalam pelayanan pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, data sekunder dan primer dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa walaupun terdapat pelimpahan kewenangan urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah, dari Walikota kepada camat melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung  namun tidak berpengaruh terhadap peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan, karena pelimpahan kewenangan dalam urusan pertanahan kepada Pemda hanya merupakan pelayanan tekhnis pertanahan. Peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan karena tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tanjungkarang Timur sudah dilaksanakan secara optimal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, walaupun terdapat beberapa faktor penghambat. Tetapi peran camat dalam pelayanan pertanahan sebagai pengawas, monitoring dan inventarisasi tanah negara melalui pelimpahan wewenang dari walikota belum terlaksana sebagaimana mestinya karena belum ada juklak dan juknis.

  15. KEANEKARAGAMAN JENIS KATAK DAN KODOK (ORDO ANURA DI SEPANJANG SUNGAI OPAK PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Donan Satria Yudha

    2015-12-01

    Full Text Available Anura sering disebut sebagai katak dan kodok (Iskandar, 1998. Penelitian mengenai keanekaragaman anggota Anura di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut sebagian besar difokuskan di lereng selatan Gunung Merapi, tetapi beberapa penelitian juga telah dilakukan di sekitar kampus UGM dan di Sungai Code (Eprilurahman, 2007; Eprilurahman & Kusuma, 2011; Yudha, dkk, 2013. Wilayah DIY dialiri oleh banyak sungai, beberapa diantaranya yang banyak dikenal, diurutkan dari barat ke timur adalah Sungai Progo,Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Opak (Anonim, 2010; Brontowiyono, 2010; Siradz et al., 2008. Sungai Opak merupakan salah satu sungai besar di DIY yang berhulu di Gunung Merapi. Jalur utama Sungai Opak menjadi pertemuan beberapa sungai, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pada beberapa titik pertemuan merupakan area yang subur dan rimbun. Daerah yang rimbun tersebut merupakan habitat yang baik bagi herpetofauna, terutama anggota Anura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman spesiesAnura. Pengambilan sampel disepanjang Sungai Opak dari hulu hingga hilir menggunakan gabungan beberapa metode, yaitu VES (Visual Encounter Survey, River bank cruising dantransek. Sampling secara umum dibagi tiga bagian, bagian hulu, tengah dan hilir. Hasil yang diperoleh adalah 9 spesies anggota Ordo Anura dengan 2 spesies Anura arboreal, 3 spesies Anura terrestrial dan 4 spesies Anura akuatik dan semi-akuatik. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa Sungai Opak merupakan habitat bagi banyak spesies Anura.

  16. Transformasi Pseudogravitasi Data Anomali Magnetik untuk Melokalisir Sumber Rembesan Minyak di Daerah Cipari Kebupaten Cilacap

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Sehah

    2016-12-01

    Full Text Available Transformasi pseudogravitasi terhadap data anomali magnetik telah dilakukan untuk melokalisir sumber rembesan minyak di Desa Cipari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Daerah penelitian membentang pada posisi 108,757° – 108,776°BT dan 7,423° – 7,438°LS. Penerapan transformasi pseudogravitasi ini bertujuan untuk memperjelas lokasi target anomali bawah permukaan. Berdasarkan peta kontur pseudogravitasi dan informasi geologi daerah penelitian, maka dilakukan pemodelan terhadap data anomali magnetik lokal menggunakan Mag2DC for Windows. Berdasarkan hasil pemodelan diperoleh beberapa benda anomali bawah permukaan yang diinterpretasi sebagai batuan beku basaltik (c = 0,0051, perselingan pasir dan lempung dengan sisipan napal dari formasi Halang (c = 0,0014, breksi basaltik dari formasi Kumbang (c = 0,0035, perselingan batupasir dan batulempung dengan sisipan breksi dari formasi Halang (c = 0,0036, batulempung dari formasi Tapak (c = 0,0015, perselingan batupasir dan batulempung dengan sisipan napal dan breksi dari formasi Halang (c = 0,0030, serta perselingan batupasir dan batulempung dari formasi Halang (c = 0,0020. Fosil foraminifera plantonik sebagai sumber rembesan minyak diperkirakan berada di dalam batuan-batuan sedimen tersebut, dimana cairan minyak mengalir dari batuan-batuan tersebut menuju ke reservoir (source rock. Berdasarkan hasil interpretasi, reservoir terletak di atas batuan beku basaltik dengan posisi 108,762°BT dan 7,431°LS serta kedalaman 132,09 meter di bawah topografi.

  17. The Assessment of Biological and Pollution Index of Estuaries Around Port of Tanjung Emas Semarang

    Science.gov (United States)

    Tjahjono, A.; Wahyuni, O.; Purwantini, S.

    2018-02-01

    Estuary is a place of accumulation of the population’s actitivites produced by domestic, industry or agriculture. This research was conducted to three of estuary of the rivers around the waters of Port of Tanjung Emas Semarang (PTES). They were estuaries of Baru river, Banjir Kanal Timur (BKT) and Siangker in west monsoon from October to December 2015. The purpose of this research was to analyze pollution index, the abundance of microorganisms either phytoplankton or zooplankton, the content of heavy metal in sediment and sea water, biological index that included diversity (H), uniformity (e), dominance (D), Saprobik Index (SI), and the Total of Saprobik Index (TSI) in the waters either HTL (High Tide Level) or LTL (Low Tide Level). The concentration of heavy metal in both sea water and sediments were analyzed by using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). The result obtained from 12 parameters which were tested showed that the three waters can be categorized at heavily polluted condition at each value from 12.52 to 24.98. The concentration of heavy metal at sea water during HTW and LTW ranging from Cd is around 0.033 and 0. 048 mg/kg, Cu 0.047 and 0.07 mg/kg, Pb 0.48 and 0.71 mg/kg, and Zn 0.043 and 0.057 mg/kg. The saprobity value index based on the existence of phytoplankton or zooplankton was ranging of Oligosaprobik at low pollution or has not been polluted yet.

  18. Economic valuation of the Emas waterfall, Mogi-Guaçu River, SP, Brazil.

    Science.gov (United States)

    Peixer, Janice; Giacomini, Henrique C; Petrere, Miguel

    2011-12-01

    The Emas waterfall in Mogi-Guaçu River is regionally recognized as an important fishing spot and touristic place. The first reports of the professional and sport fishing there date back from the 30's, which is the same period when the tourism took place. The present paper provides an environmental valuation of this place and an assessment of the differences among the major groups of people using the area. During 2006 we interviewed 33 professional fishers, 107 sport fishers, 45 tourists and 103 excursionists in order to estimate the Willingness to Pay (WTP) for each category and to analyze the influence of socioeconomic factors by means of logistic regressions and ANCOVAs. The WTP of professional fisher was significantly influenced by age and education, and the WTP for the sport fishers was influenced by the family income. The variables that influenced the tourists' and excursionists' WTP were sex and education. The total annual aggregated value to maintain the waterfall in the current conditions was estimated in US$ 11.432.128, and US$ 55.424.283 to restore it.

  19. Evidence of high inbreeding in a population of the endangered giant anteater, Myrmecophaga tridactyla (Myrmecophagidae), from Emas National Park, Brazil

    OpenAIRE

    Collevatti, Rosane G.; Leite, Kelly C.E.; Miranda, Guilherme H.B. de; Rodrigues, Flavio H.G.

    2007-01-01

    We report the genetic structure, relatedness and mating structure of a population of the endangered giant anteater Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 in the Emas National Park, Brazil, based on variability at five microsatellite loci. Additionally, we addressed the hypothesis that the M. tridactyla population studied has low levels of polymorphism and high levels of inbreeding and relatedness and that animals with overlapping home range are highly related. All five microsatellite loci dis...

  20. Implementing the Biopharmaceutics Classification System in Drug Development: Reconciling Similarities, Differences, and Shared Challenges in the EMA and US-FDA-Recommended Approaches.

    Science.gov (United States)

    Cardot, J-M; Garcia Arieta, A; Paixao, P; Tasevska, I; Davit, B

    2016-07-01

    The US-FDA recently posted a draft guideline for industry recommending procedures necessary to obtain a biowaiver for immediate-release oral dosage forms based on the Biopharmaceutics Classification System (BCS). This review compares the present FDA BCS biowaiver approach, with the existing European Medicines Agency (EMA) approach, with an emphasis on similarities, difficulties, and shared challenges. Some specifics of the current EMA BCS guideline are compared with those in the recently published draft US-FDA BCS guideline. In particular, similarities and differences in the EMA versus US-FDA approaches to establishing drug solubility, permeability, dissolution, and formulation suitability for BCS biowaiver are critically reviewed. Several case studies are presented to illustrate the (i) challenges of applying for BCS biowaivers for global registration in the face of differences in the EMA and US-FDA BCS biowaiver criteria, as well as (ii) challenges inherent in applying for BCS class I or III designation and common to both jurisdictions.

  1. POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN DAN LANDING SITE EKS JALAN PERTAMINA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ruslan Abdul Rasyid

    2015-06-01

    Full Text Available Abstract Establishment of Regional Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito Regency Government, influenced by the politics of law by forming the law (executive and legislative. Political implications of the law Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito District Government towards wealth management area in East Barito Regency causing uncertainty about the asset management area in the district. East Barito. This local regulation, only juridical validity alone, but compliance enforced by the use of apparatus of state power is not the law anymore, but just a mere statement of power, so that the validity of the factual and moral force which can not result in the area of wealth management is not optimal and lead to investment climate minimal impact on local revenue Alone (PADS East Barito regency became maximal. Key words: local regulations, legal policy, legal implications   Abstrak Pembentukan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006 tentang Investasi  Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh  para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif. Implikasi politik hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap  pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Barito Timur menyebabkan ketidakjelasan tentang pengelolaan asset daerah yang ada di Kab. Barito Timur. Peraturan daerah ini, hanya memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan belaka, sehingga secara keberlakuan faktual dan moral tidak bisa berlaku yang mengakibatkan pengelolaan kekayaan daerah tidak maksimal dan menyebabkan iklim

  2. Tracking Young Adults' Attitudes Toward Tobacco Marketing Using Ecological Momentary Assessment (EMA).

    Science.gov (United States)

    Roberts, Megan E; Lu, Bo; Browning, Christopher R; Ferketich, Amy K

    2017-07-29

    Decades of research demonstrate the pernicious effects of targeted cigarette marketing on young people. Now, with tobacco marketing shifting toward greater incorporation of alternative products, it is critical to identify current attitudes toward the new landscape of tobacco advertisements. The purpose of this study was to understand the present landscape of tobacco marketing to which young adults are exposed, and to assess how they respond to it. During 2015-2016, we used ecological momentary assessment (EMA), in which 44 young adults (aged 18-28) carried smartphones equipped with a survey app. Seventy-seven percent were ever-users of tobacco and 29.5% were intermittent users of tobacco (someday users of cigarettes and/or those who used another tobacco product >5 times within the past year). For ten days, participants were prompted at three random times/day to complete a brief survey about their exposures and responses to tobacco-related advertising. Analyses used t-test and multilevel modeling. Intermittent users reported greater exposure than non-intermittent users to tobacco advertising. Further, both intermittent and ever-users reported more positive attitudes toward the tobacco advertising. Of the tobacco advertisements reported, 22% were for products unregulated by the FDA at the time of data collection. Conclusions/Importance: These findings indicate that young adults, and especially young adults who use tobacco, are exposed to a fair amount of tobacco advertising on a weekly basis. As the tobacco users in our sample were largely experimental and occasional users, these marketing exposures could put young adults at risk for progression toward regular use.

  3. Food cravings in everyday life: An EMA study on snack-related thoughts, cravings, and consumption.

    Science.gov (United States)

    Richard, Anna; Meule, Adrian; Reichenberger, Julia; Blechert, Jens

    2017-06-01

    Food craving refers to an intense desire to consume a specific food and is regularly experienced by the majority of individuals. Yet, there are interindividual differences in the frequency and intensity of food craving experiences, which is often referred to as trait food craving. The characteristics and consequences of trait and state food craving have mainly been investigated in questionnaire-based and laboratory studies, which may not reflect individuals' behavior in daily life. In the present study, sixty-one participants completed the Food Cravings Questionnaire-Trait-reduced (FCQ-T-r) as measure of trait food craving, followed by seven days of Ecological Momentary Assessment (EMA), during which they reported snack-related thoughts, craving intensity, and snack consumption at five times per day. Results showed that 86 percent of reported snacks were high-caloric, with chocolate-containing foods being the most often reported snacks. Individuals with high FCQ-T-r scores (high trait food cravers, HCs) thought more often about high-calorie than low-calorie snacks whereas no differences were found in individuals with low FCQ-T-r scores (low trait food cravers, LCs). Further, the relationship between craving intensity and snack-related thoughts was stronger in HCs than in LCs. Higher craving intensity was associated with more consumption of snacks and again this relationship was stronger in HCs than in LCs. Finally, more snack-related thoughts were related to more frequent consumption of snacks, independent of trait food craving. Thus, HCs are more prone to think about high-calorie snacks in their daily lives and to consume more snack foods when they experience intense cravings, which might be indicative of a heightened responding towards high-calorie foods. Thus, trait-level differences as well as snack-related thoughts should be targeted in dietary interventions. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

  4. ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Novita Ika Sari

    2017-06-01

    Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 – 2014.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode analisis regresi data panel serta model Fixed Effect dengan GLS (Generalized Least Squares. Adapun pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan Uji F dan Uji t dengan tingkat signifikansi 95% (α=5%. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pekerjaan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, semua variabel independen berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien determinasi R2 sebesar 97% menunjukkan variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 97% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. This study aims to determine and analyze the effect of government’s expenditure on education, health, public works and per capita income to the level of poverty in the District / City of Daerah Istimewa Yogyakarta Province years 2007-2014. Variables used in this research is the government’s expenditure on the sector of education, health, public works and per capita income to the level of poverty in the District / City of Daerah Istimewa Yogyakarta Province. While the data used are secondary data by using regression analysis of panel data

  5. STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR AGRIBISNIS DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhammad Syukur

    2012-04-01

    Full Text Available The purpose of this study is to determine the Local Government Strategy for the Development of Agribusiness Market in the Simillan Village District of Allla, Regency of Enrekang. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely: data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that counseling and assistance to agricultural and plantation actors government acting through the provision of guidance and direction that intensive and effective to the community as an effort to develop business systems in marketing promotion of agricultural products, the government plays as an agent that accelerates the development of regional potential strategies local governments in the development of the excellent potential in this case of vegetables and fruits by using SWOT analysis so far has been the maximum in the running srtategi maximum for use on the public especially in agriculture and plantations.   Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Agribisnis di Desa Sumillan Kecamatan Allla Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku pertanian dan perkebunan pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan

  6. Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS aplicado a empresas del sector cerámico

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    García Lara, R.

    2010-10-01

    Full Text Available Environmental concerns, growing public pressure and regulatory measures are changing the way people do business around the world. Consumers and shareholders are increasingly demanding environmentally-friendly ceramic products, as well as transparency in the environmental performance of the companies. Since its creation in 1995, The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS is a voluntary tool recognized as the most reliable environmental management system available in EU for organizations to evaluate, improve and report companies’ environmental performance. Regulation (EC No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council, known as EMAS III or Global EMAS, allows organizations outside EU to participate, making EMAS more attractive for ceramic companies that usually export. Ceramic companies that implement EMAS, achieve marketplace advantages and improve company image, as well as adding credibility and confidence with customers, stakeholders and public authorities. They also benefit of environmental legislation relief and other advantages as exception of financial insurance obligation included in new Environmental Responsibility legislation.

    El aumento de la conciencia medioambiental, la presión pública y normativa están cambiando la forma de hacer negocios. En esta línea, consumidores y partes interesadas demandan cada vez más productos cerámicos sostenibles, así como transparencia del comportamiento ambiental de las empresas. Desde su creación en 1995, el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambientales (EMAS, es un sistema voluntario reconocido como el de mayor transparencia y credibilidad en los estados miembros de la UE, que permite a las organizaciones participantes evaluar y mejorar su comportamiento ambiental y difundir la información pertinente al público y otras partes interesadas. El vigente Reglamento (CE nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como EMAS III o EMAS global, ha

  7. Influencing factors and applicability of the viability EMA-qPCR for a detection and quantification of Campylobacter cells from water samples.

    Science.gov (United States)

    Seinige, Diana; von Köckritz-Blickwede, Maren; Krischek, Carsten; Klein, Günter; Kehrenberg, Corinna

    2014-01-01

    In recent years, increasing numbers of human campylobacteriosis cases caused by contaminated water have been reported. As the culture-based detection of Campylobacter is time consuming and can yield false-negative results, the suitability of a quantitative real-time PCR method in combination with an ethidium monoazide pretreatment of samples (EMA-qPCR) for the rapid, quantitative detection of viable Campylobacter cells from water samples was investigated. EMA-qPCR has been shown to be a promising rapid method for the detection of viable Campylobacter spp. from food samples. Application of membrane filtration and centrifugation, two methods frequently used for the isolation of bacteria from water, revealed a mean loss of up to 1.08 log10 cells/ml from spiked samples. Both methods used alone lead to a loss of dead bacteria and accumulation of viable bacteria in the sample as shown by fluorescence microscopy. After filtration of samples, no significant differences could be detected in subsequent qPCR experiments with and without EMA pretreatment compared to culture-based enumeration. High correlations (R(2)= 0.942 without EMA, R(2) = 0.893 with EMA) were obtained. After centrifugation of samples, qPCR results overestimated Campylobacter counts, whereas results from both EMA-qPCR and the reference method were comparable. As up to 81.59% of nonviable cells were detected in pond water, EMA-qPCR failed to detect correct quantities of viable cells. However, analyses of spiked tap water samples revealed a high correlation (R(2) = 0.863) between results from EMA-qPCR and the reference method. After membrane filtration, EMA-qPCR was successfully applied to Campylobacter field isolates, and results indicated an advantage over qPCR by analysing defined mixtures of viable and nonviable cells. In conclusion, EMA-qPCR is a suitable method to detect viable Campylobacter from water samples, but the isolation technique and the type/quality of the water sample impact the results.

  8. Influencing factors and applicability of the viability EMA-qPCR for a detection and quantification of Campylobacter cells from water samples.

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Diana Seinige

    Full Text Available In recent years, increasing numbers of human campylobacteriosis cases caused by contaminated water have been reported. As the culture-based detection of Campylobacter is time consuming and can yield false-negative results, the suitability of a quantitative real-time PCR method in combination with an ethidium monoazide pretreatment of samples (EMA-qPCR for the rapid, quantitative detection of viable Campylobacter cells from water samples was investigated. EMA-qPCR has been shown to be a promising rapid method for the detection of viable Campylobacter spp. from food samples. Application of membrane filtration and centrifugation, two methods frequently used for the isolation of bacteria from water, revealed a mean loss of up to 1.08 log10 cells/ml from spiked samples. Both methods used alone lead to a loss of dead bacteria and accumulation of viable bacteria in the sample as shown by fluorescence microscopy. After filtration of samples, no significant differences could be detected in subsequent qPCR experiments with and without EMA pretreatment compared to culture-based enumeration. High correlations (R(2= 0.942 without EMA, R(2 = 0.893 with EMA were obtained. After centrifugation of samples, qPCR results overestimated Campylobacter counts, whereas results from both EMA-qPCR and the reference method were comparable. As up to 81.59% of nonviable cells were detected in pond water, EMA-qPCR failed to detect correct quantities of viable cells. However, analyses of spiked tap water samples revealed a high correlation (R(2 = 0.863 between results from EMA-qPCR and the reference method. After membrane filtration, EMA-qPCR was successfully applied to Campylobacter field isolates, and results indicated an advantage over qPCR by analysing defined mixtures of viable and nonviable cells. In conclusion, EMA-qPCR is a suitable method to detect viable Campylobacter from water samples, but the isolation technique and the type/quality of the water sample impact the

  9. Konstruksi Makna Kandidat Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah Bagi Masyarakat Kota Bandung (Perspektif Komunikasi Politik

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Evie Ariadne Shinta Dewi

    2017-12-01

    calon kepala daerah diajukan secara perseorangan (bukan diajukan oleh partai politik. Pada periode berikutnya, calon dari jalur perseorangan makin menunjukkan antusiasmenya, hal ini terlihat pada Pemilu Walikota Bandung tahun 2013 dimana empat dari delapan calon yang mengajukan diri berasal dari jalur perseorangan. Antusiasme masyarakat kota Bandung yang tinggi terhadap pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, khususnya dari sudut pandang pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat mengkonstruksi makna calon dari jalur perseorangan dan calon dari partai politik dengan menggunakan perspektif komunikasi politik. Penelitian ini menerapkan metode fenomenologi dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 10 pemilih aktif di kota Bandung dari berbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memaknai keberadaan calon dari jalur perseorangan sebagai bentuk perwujudan demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana seseorang bisa mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah tanpa harus menjadi bagian atau kader dari partai politik tertentu. Selain itu, informan juga memaknai pencalonan dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai bukanlah faktor yang signifikan bagi mereka dalam menentukan pilihan. Informan memandang bahwa faktor utama penentu layak atau tidaknya seseorang dipilih menjadi kepala daerah adalah karakter, prestasi dan pendekatannya terhadap masyarakat, bukan dari soal dari jalur pencalonan mana dia berasal.

  10. PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEKUATAN KOERSIF TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Budi S Purnomo

    2014-04-01

    Full Text Available This research aims to empirically examine the effect of the internal control system and the coercive force of the quality of local government financial reports. The method used is descriptive method of verification. While the technique of data analysis using correlation coefficient analysis and coefficient of determination. Quantitative data is secondary and primary data. Secondary data in the form of examination reports on the financial statements of local government district / city in the first Bogor region of West Java province in 2012 were obtained from Badan Pemeriksa Keuangan (BPK. Sementara data primer dikumpulkan dari kepala seksi akuntansi pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di wilayah I Bogor provinsi Jawa Barat. The results showed that the internal control system is not a positive influence on the quality of financial reports of local governments while the coercive power of positive influence on the quality of local government financial reports.

  11. Sistem Informasi Manajemen Surat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hayu Andarwati

    2014-10-01

    Full Text Available Abstract - Documents handling at Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati was done manually and was not computerized. Because of that, it is needed to build documents management information system to automate the document control activity at department include the function of documents recording, documents making, and documents tracking. For gaining the purpose, a research must be done. That research used Framework for Application System Thinking (FAST with eight phase, that is scope definition, problem analyst, requirement analyst, logical design, decision analyst, physical design and integration, construction and testing, and also installation and delivery. This research was implemented by using PHP, HTML, and Javascript as programming language and MySQL as database. System testing was done by using black box testing method. The result from this research is documents management information system.

  12. Simulation Study of Using High-Z EMA to Suppress Recoil Protons Crosstalk in Scintillating Fiber Array for 14.1 MeV Neutron Imaging

    Science.gov (United States)

    Jia, Qinggang; Hu, Huasi; Zhang, Fengna; Zhang, Tiankui; Lv, Wei; Zhan, Yuanpin; Liu, Zhihua

    2013-12-01

    This paper studies the effect of a high-Z extra mural absorber (EMA) to improve the spatial resolution of a plastic (polystyrene) scintillating fiber array for 14.1 MeV fusion neutron imaging. Crosstalk induced by recoil protons was studied, and platinum (Pt) was selected as EMA material, because of its excellent ability to suppress the recoil protons penetrating the fibers. Three common fiber arrays (cylindrical scintillating fibers in square and hexagonal packing arrangements and square scintillating fibers) were simulated using the Monte Carlo method for evaluating the effect of Pt-EMA in improving spatial resolution. It is found that the resolution of the 100 μm square fiber array can be improved from 1.7 to 3.4 lp/mm by using 10- μm-thick Pt-EMA; comparatively, using an array with thinner square fibers (50 μm) only obtains a resolution of 2.1 lp/mm. The packing fraction decreases with the increase of EMA thickness. Our results recommend the use of 10 μm Pt-EMA for the square and the cylindrical (hexagonal packing) scintillating fiber arrays with fibers of 50-200 μm in the cross-sectional dimension. Besides, the dead-zone material should be replaced by high-Z material for the hexagonal packing cylindrical fiber array with fibers of 50-200 μm in diameter. Tungsten (W) and gold (Au) are also used as EMA in the three fiber arrays as a comparison. The simulation results show that W can be used at a lower cost, and Au does not have any advantages in cost and resolution improvement.

  13. KERENTANAN AIRTANAH TERHADAP PENCEMARAN DAERAH IMBUHAN PONOR DI KARST GUNUNG SEWU (STUDI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BAWAH TANAH BRIBIN) (Ground Water Vulnerability to Contamination of Swallow Holes Recharge Area at Gunung Sewu Karst (Study in Bribin)

    OpenAIRE

    Widyastuti, M.; Sudarmadji, Sudarmadji; Sutikno, Sutikno; Hendrayana, Heru

    2014-01-01

    ABSTRAK Airtanah karst merupakan salah satu sumbedaya alam yang potensial di kawasan karst Gunung Sewu. Di sisi lain, akuifer karst sangat rentan terhadap pencemaran. Sungai Bawah Tanah Bribin menjadi sumber air utama untuk masyarakat khususnya untuk mendukung kebutuhan air di musim kemarau. Tujuan pene1itian ini adalah: 1) mengetahui karakteristik daerah imbuhan ponor me1alui identifikasi variabel kerentanan (kondisi ponor, lereng, vegetasi, tanah dan batuan); dan 2) mengetahui tingkat k...

  14. Kajian Klasifikasi Berbasis Obyek untuk Pemetaan Bangunan yang Berisiko Gempabumi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Lewi Ristiyono

    2016-10-01

    Full Text Available Bencana gempabumi mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Oleh karena itu perlu adanya pemetaan bangunan dan infrastruktur yang menjadi elemen berisiko gempabumi. Dikarenakan daerah yang terdampak gempabumi di indonesia sangatlah luas maka pemetaan bangunan dan infrastruktur memerlukan teknologi penginderaan jauh. Teknologi penginderaan jauh dengan klasifikasi penggunaan lahan mampu memetakan bangunan dan infrastruktur lebih efisien. Klasifikasi penggunaan lahan dengan pendekatan berbasis piksel memiliki kelemahan yaitu mengabaikan aspek spasial, munculnya “salt and papper” dan kurang menunjukan otomatis ketika diintegrasikan dengan SIG. Kelemahan klasifikasi berbasis piksel tersebut dilengkapi pada klasifikasi berbasis objek. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan mengkaji kemampuan klasifikasi berbasis objek dengan menggunakan citra ALOS pansharpening dalam memetakan bangunan dan infrastruktur yang berisiko gempabumi. Metode yang digunakan dalam klasifikasi berbasis objek dengan klasifikasi hierarkis rule-based dengan segmentasi multiresolusi. Metode ini memanfaatkan algoritma hierarchical classification dan logika fuzzy yang disusun dalam rule-set ditiap kelas penggunaan lahan. Logika fuzzy digunakan untuk menentukan nilai keanggotaan fitur-fitur objek yang digunakan dalam identifikasi objek dalam citra. Fitur-fitur objek yang digunakan adalah gabungan dari aspek spektral dan tekstur atau GLCM. Nilai fitur-fitur objek diekstrak dari sempel area berdasarkan segmentasi multiresolusi dengan citra multispektral AVNIR-2 pansharpening. Selanjutnya hasil klasifikasi penggunaan lahan diseleksi subkelas area terbangunan dimanfaatkan untuk mengetahui distribusi spasial bangunan yang berisiko gempabumi. Hasil dari klasifikasi menunjukan tingkat akurasi yang rendah dimana akurasi keseluruhan yang dihasilkan adalah 65.4% dan akurasi klasifikasi untuk subkelas area terbangun juga rendah. Hal ini disebabkan oleh kurang efektiknya

  15. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA SEMARANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Maksurotul Laili

    2014-11-01

    Full Text Available Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip dinamis, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, dan bagaimana usaha dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebagai informan yaitu Pengelola Arsip, Kepala TU, dan Arsiparis Bagian Arsip Daerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisisi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian meliputi, penciptaan arsip berupa penerimaan dan pembuatan arsip. Penggunaan arsip meliputi kegiatan pelayanan peminjaman dan temu kembali. Peminjaman arsip belum menggunakan kartu pinjam arsip. Pemeliharaan meliputi pemberkasan, penataan, penyimpanan, dan alih media. Penyusutan meliputi kegiatan pemindahan dan pemusnahan arsip. Penyusutan arsip belum melakukan jadwal retensi arsip. The purpose of this study was to determine how the management of records , any obstacles encountered in the implementation of records management , and how the effort to overcome the obstacles encountered in the implementation of records management in the Office of Archives and Public Library in Semarang. It was a qualitative research. The data sources – as the informant – were the Archive Manager, the Head of Administration, the Archivists of the Regional Archivessection. The data were collected by observation, interview, and documentation. The data analysis were performed by means of data collection, data reduction, data presentation and conclusion. Based on this research, it can be concluded that the creation of the archive consists of two forms; they are acceptance and archiving. The use of the archive includes lending and retrieval services, the archives lending

  16. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA KAYUANGIN KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Darmansyah Darmansyah

    2014-04-01

    Full Text Available This study aims to determine the role of local government in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene and determine the factors that influence the local government's role in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene. Research type is descriptive and qualitative and quantitative combined with taking samples from the level of stakeholder related to the level of Head of the nodes of lower levels such as village government. Based on the results of research in the village Kayuangin describe that some obstacles were very urgent in light, namely: the level of people's mindsets are still very low given the level of education and knowledge was limited to Junior High School (SMP alone, the geography has not been possible to distribute the logistics of agriculture so that they become major constraint at present, inadequate extension workers so that they FEA concurrent positions of more than one village.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Jenis Penelitian adalah Deskriptif dan gabungan Kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil sampel mulai dari tingkat Stakeholder yang terkait dari tingkat Kepala Dinas hingga pada simpul-simpul pemerintahan yang lebih rendah seperti pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Kayuangin mendeskripsikan bahwa beberapa kendala yang sangat urjen yaitu: tingkat pola pikir masyarakat masih sangat rendah mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP saja, kondisi geografis belum memungkinkan dalam mendistribusikan logistik pertanian sehingga masih menjadi kendala besar saat ini, tenaga

  17. DINAMIKA SISTEM KOTA-KOTA DAN PEMILIHAN ALTERNATIF PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Bambang Sriyanto Prakoso

    2016-10-01

    Full Text Available ABSTRAK Tujuan penelitian adalah menganalisa dinamika dan variasi perkembangan sistem kota-kota dan karakter kekotaan, guna memilih atau menentukan alternatif pengembangan pusat pusat baru di Propinsi sehingga pembangunan lebih merata. Penelitian menggunakan metode deskriptifianalitis dengan analisis data sekunder. Lingkup daerah penelitian meliputi seluruh desa di Propinsi DIY, sejumlah 438 desa yang tersebar di lima Kabupaten. Variabel yang digunakan meliputi variabel demografis untuk menganalisa sistem dan hirarki kota-kota dan variabel karakter kekotaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Index primacy, Analisis Faktor, Crosstab dan Korelasi, Pembuatan Tipologi Wilayah. Sedangkan analisis spasial atau pemetaan dengan program Arc View. Hasil penelitian menunjukkan, dinamika sistem kota-kota di Propinsi DIY sepanjang tahun 1960-2002 memperlihatkan gejala primacy atau pemusatan perkembangan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya (pinggiran. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan perkembangan wilayah dan beban kota semakin meningkat. Semakin tinggi peringkat wilayah, semakin dinamis perubahan yang terjadi, sena semakin tinggi karakter kekotaan yang dimilikinya. Fenomena pemusatan perkembangan yang tedadi di kota Yogyakarta dan sekitarnya merupakan bukti empiris pemusatan sistem perkotaan. Berdasarkan analisis yang komprehensif, ditetapkan kluster pusat pertumbuhan baru di lima Kabupaten Kota, yaitu Kluster Sentolo (Kabupaten Kulonprogo, Kluster Srandakan-Galur (Kabupaten Bantul, Kluster Playen-Patuk (Kabupaten Gunung Kidul, Kluster Tempel-Sleman (Kabupaten Sleman, dan Kluster Giwangan (Kota Yogyakarta. Penelitian merekomendasikan redistribusi hasil-hasil pembangunan melalui pengembangan dan penguatan pusat pertumbuhan baru, pembentukan tata ruang perwilayahan dan sistem perkotaan yang fungsional. Pusat pertumbuhan baru harus `mandiri. dan diintegrasikan dengan wilayah belakangnya (hinterland, sehingga tercipta keterkaitan fisik

  18. POTENSI PERKEMBANGAN WILAYAH DAN KAITANNYA DENGAN TATA RUANG DI KAWASAN LERENG MERAPI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Luthfi Muta'ali

    2016-10-01

    Full Text Available ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan perkembangan wilayah kawasan lereng Merapi yang dikalikan dengan peruntukan fungsi tata ruang. Lingkup wilayah dan unit analisis adalah seluruh desa di kawasan pengembangan Lereng Merapi, yaitu sejumlah 206 desa yang tersebar di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Banta Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder. Potensi perkembangan wilayah diidentifikasi dengan indikator demografis, karakteristik social ekonomi, penggunaan lahan dan infrastruktur, dan aksesibilitas. Sedangkan data peruntukan ruang dikelompokkan dalam peruntukan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Teknik analisis yang digunakan antara lain stalistik deskriptip, penentuan tipologi wilayah, analisis deskriminan, shift analysis, dan pemetaan. Hasil penelitian menunjukkan, pola perkembangan wilayah di kawasan lereng Merapi terkonsentrasi di bagian tengah (kota Yogyakarta dan pinggirannya dan menuju kearah lereng atas (Kabupaten Sleman. Pada fungsi budidaya, sebagian besar wilayah bertipe 1: (besar tumbuh berada di daerah perkotaan dan perluasannya, sedangkan wilayah ripe 1l (kecil tumbuh urnumnya berfungsi sebagai daerah pertanian lahan basah. Pada peruntukan fungsi lindung, khususnya lindung bawahan (resapan air, terdapat 36,7% (18 desa yang berpotensi berkembang pesat. Analisis basis ekonomi juga menunjukkan bahwa potensi perkembangan wilayah tinggi, akan diiringi oleh pergeseran menguatnya peran sektor non pertanian. Tipologi wilayah menurut fungsi kawasan dapat digunakan sebagai dasar dalam determinasi perkembangan wilayah, karena memiliki tingkat perbedaan yang signifikan antara fungsi lindung dan budidaya. Gejala potensi perkembangan wilayah yang tinggi di lereng bagian tengah dan atas yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan resapan tidak menguntungkan dart sisi ekologis, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu penelitian ini

  19. ANALISIS TINGKAT KEPUASAN DAN HARAPAN PASEN TERHADAP PELAYANAN PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI DIY

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Sunarto Sunarto

    2010-10-01

    Full Text Available Kepuasan merupakan perasaan seseorang mengenai kesenangan atau kekecewaan sebagai hasil membandingkan antara kinerja dan harapan. Jumlah kunjungan Puskesmas tahun 2007 sebesar 3.094.027 pasien yang terdiri dari 3.076442 rawat jalan dan 17.585 rawat inap. Penelitian untuk mengentahui gambaran tingkat kepuasan dan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan dan harapan pasien yang mendapatkan pelayanan Puskemas dan rumah sakit menurut wilayah Kabupatet / Kota di Propinsi DIY Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan rancangan cros sectional. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner dengan 35 item pernyataan yang diambil dari atribut-atribut SERVQUAL dalam 5 dimensi. Total sampel untuk lima Kabupaten Kota sebanyak 1000, masing-masing Kabupaten Kota 200. Penelitian ini dilakukan terhadap pasien yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah di Kabupaten-Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Penilaian tingkat kepuasan pasien ketika mereka berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit di Propinsi DIY, dengan menggunakan skala O sampai 4. Hasilnya adalah dimensi tangibles, rata-rata kepuasan pasien (2,96 cukup dan harapan pasien (3,38 pada dimensi reliability, rata-rata kepuasan pasien (3,01 bagus dan harapan pasien (3,40. Pada dimensi responsiveness, rata-rata kepuasan pa-sien (3,07 bagus dan harapan pasien (3,42. Dimensi assurance, rata-rata kepuasan pasien (3, 1 0 bagus dan harapan pasien (3 ,42. pada dimensi emphaty, rata-rata kepuasan pasien (3,02 bagus dan harapan pasien (3,35. Hasil uji statistik didapatkan nilai p > 0.05, berarti pada alpha 5%, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan diantara kelima wilayah kabupaten/kota di DIY. Penilaian tingkat kepuasan pasien, ketika mereka berkunjung ke Puskesmas dan Rumah Sakit di DIY secara rata-rata bagus dan tidak ada perbedaan tingkat kepuasan menurut wilayah Kabupaten-Kota di Propinsi DIY. Kata Kunci : Kepuasan, harapan

  20. No haste, more taste: An EMA study of the effects of stress, negative and positive emotions on eating behavior.

    Science.gov (United States)

    Reichenberger, Julia; Kuppens, Peter; Liedlgruber, Michael; Wilhelm, Frank H; Tiefengrabner, Martin; Ginzinger, Simon; Blechert, Jens

    2018-01-01

    Stress and emotions alter eating behavior in several ways: While experiencing negative or positive emotions typically leads to increased food intake, stress may result in either over- or undereating. Several participant characteristics, like gender, BMI and restrained, emotional, or external eating styles seem to influence these relationships. Thus far, most research relied on experimental laboratory studies, thereby reducing the complexity of real-life eating episodes. The aim of the present study was to delineate the effects of stress, negative and positive emotions on two key facets of eating behavior, namely taste- and hunger-based eating, in daily life using ecological momentary assessment (EMA). Furthermore, the already mentioned individual differences as well as time pressure during eating, an important but unstudied construct in EMA studies, were examined. Fifty-nine participants completed 10days of signal-contingent sampling and data were analyzed using multilevel modeling. Results revealed that higher stress led to decreased taste-eating which is in line with physiological stress-models. Time pressure during eating resulted in less taste- and more hunger-eating. In line with previous research, stronger positive emotions went along with increased taste-eating. Emotional eating style moderated the relationship between negative emotions and taste-eating as well as hunger-eating. BMI moderated the relationship between negative as well as positive emotions and hunger-eating. These findings emphasize the importance of individual differences for understanding eating behavior in daily life. Experienced time pressure may be an important aspect for future EMA eating studies. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

  1. Evidence of high inbreeding in a population of the endangered giant anteater, Myrmecophaga tridactyla (Myrmecophagidae, from Emas National Park, Brazil

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rosane G. Collevatti

    2007-01-01

    Full Text Available We report the genetic structure, relatedness and mating structure of a population of the endangered giant anteater Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 in the Emas National Park, Brazil, based on variability at five microsatellite loci. Additionally, we addressed the hypothesis that the M. tridactyla population studied has low levels of polymorphism and high levels of inbreeding and relatedness and that animals with overlapping home range are highly related. All five microsatellite loci displayed low levels of polymorphism and of expected and observed heterozygosity. The low level of polymorphism and high inbreeding showed by the population studied may be the outcome of high mortality and reduction in population size due to recurrent fire events in the Emas National Park, as reported in 1994. The reduction in population size may have led to a higher frequency of mating between closely related animals, augmented by the isolation of the population in the park because of the expansion of agricultural land and fragmentation of the Cerrado environment. The natural history of M. tridactyla and the phylopatric (sex-biased dispersal behavior of females should increase the effects of isolation and bottlenecking, decreasing gene flow and increasing inbreeding. However, the low levels of polymorphism found in this population may simply be due to the natural history and evolution of M. tridactyla as reported for other species. The genetic structure and dynamics of this population needs to be investigated more profoundly in order to provide sound data for the design of conservation strategies for M. tridactyla in the Emas National Park.

  2. An Industry Perspective on the 2017 EMA Guideline on First-in-Human and Early Clinical Trials.

    Science.gov (United States)

    DeGeorge, Joseph; Robertson, Sarah; Butler, Lynne; Derzi, Mazin; Stoch, S Aubrey; Diaz, Dolores; Hartke, James; Guzzie-Peck, Peggy; Mortimer-Cassen, Elisabeth; Bogdanffy, Matthew; Will, Yvonne; Greene, Nigel

    2018-04-01

    The European Medicines Agency (EMA) in 2017 issued a revised guideline on nonclinical and clinical aspects of first-in-human (FIH) and early clinical trials (CTs). External input was solicited during a draft comment phase, and although some industry suggestions were adopted, others were not. We agree that subject safety is of utmost priority, and believe that minimizing risk must be balanced with efficient and informative study designs to bring new medicines to patients. © 2017 American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics.

  3. A bioinformatics prediction approach towards analyzing the glycosylation, co-expression and interaction patterns of epithelial membrane antigen (EMA/MUC1)

    Science.gov (United States)

    Kalra, Rajkumar S.; Wadhwa, Renu

    2015-02-01

    Epithelial membrane antigen (EMA or MUC1) is a heavily glycosylated, type I transmembrane glycoprotein commonly expressed by epithelial cells of duct organs. It has been shown to be aberrantly glycosylated in several diseases including cancer. Protein sequence based annotation and analysis of glycosylation profile of glycoproteins by robust computational and comprehensive algorithms provides possible insights to the mechanism(s) of anomalous glycosylation. In present report, by using a number of bioinformatics applications we studied EMA/MUC1 and explored its trans-membrane structural domain sequence that is widely subjected to glycosylation. Exploration of different extracellular motifs led to prediction of N and O-linked glycosylation target sites. Based on the putative O-linked target sites, glycosylated moieties and pathways were envisaged. Furthermore, Protein network analysis demonstrated physical interaction of EMA with a number of proteins and confirmed its functional involvement in cell growth and proliferation pathways. Gene Ontology analysis suggested an involvement of EMA in a number of functions including signal transduction, protein binding, processing & transport along with glycosylation. Thus, present study explored potential of bioinformatics prediction approach in analyzing glycosylation, co-expression and interaction patterns of EMA/MUC1 glycoprotein.

  4. A bioinformatics prediction approach towards analyzing the glycosylation, co-expression and interaction patterns of epithelial membrane antigen (EMA/MUC1)

    International Nuclear Information System (INIS)

    Kalra, Rajkumar S.; Wadhwa, Renu

    2015-01-01

    Epithelial membrane antigen (EMA or MUC1) is a heavily glycosylated, type I transmembrane glycoprotein commonly expressed by epithelial cells of duct organs. It has been shown to be aberrantly glycosylated in several diseases including cancer. Protein sequence based annotation and analysis of glycosylation profile of glycoproteins by robust computational and comprehensive algorithms provides possible insights to the mechanism(s) of anomalous glycosylation. In present report, by using a number of bioinformatics applications we studied EMA/MUC1 and explored its trans-membrane structural domain sequence that is widely subjected to glycosylation. Exploration of different extracellular motifs led to prediction of N and O-linked glycosylation target sites. Based on the putative O-linked target sites, glycosylated moieties and pathways were envisaged. Furthermore, Protein network analysis demonstrated physical interaction of EMA with a number of proteins and confirmed its functional involvement in cell growth and proliferation pathways. Gene Ontology analysis suggested an involvement of EMA in a number of functions including signal transduction, protein binding, processing and transport along with glycosylation. Thus, present study explored potential of bioinformatics prediction approach in analyzing glycosylation, co-expression and interaction patterns of EMA/MUC1 glycoprotein

  5. The economical impact and the environmental efficiency of the ISO 14001/EMAS certification of industrial companies; L'impact economique et l'efficacite environnementale de la certification ISO 14001/EMAS des entreprises industrielles

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    Backer, P. de

    1999-07-01

    The 1836/93 EMAS is the European regulation on environmental management and auditing scheme. Its aim is to answer the precise requirements of a standard for the management of the environmental impacts of industrial activities. The ISO 14001 standard defines the requirements of an environmental management policy at the international scale. The aim of this study is to make a statement of the enforcement of the ISO 14001 and EMAS environmental management systems in France in terms of results and with respect to the help provided by public authorities. The following aspects are analyzed successively: the aim of the study (context, global goal, hypotheses, cost-benefit analysis, qualitative appraisal); the methodological aspects (selection of sites, sectoral distribution, geographical, legal and financial aspects, data collection, analysis and synthesis); the motivation of companies (sectoral analysis, business aspects, reduction of operation costs, personnel motivation); the objectives of the environmental management system (conformability analysis, environmental goals, effluents, soil pollution, energy and water conservation, wastes, consumption of raw materials, noise and other pollutants); economical aspects (cost, personnel training, audits, benefits, minimization of environmental impacts, reduction of energy, water and materials consumption); cost-benefit evaluation; environmental efficiency of the environmental management system; attitude of other companies; comparison with other European countries; synthesis and proposals. (J.S.)

  6. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Namira Osrinda

    2016-03-01

    Full Text Available Abstract. This study aimed to analyze the consistency between planning and budgeting as well as the gains at SKPD. Because planning and budgeting at SKPD greatly contributed to the success of the planning and budgeting in the city. SKPD who becomes the object of study is Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Assessment of consistency between the programs and activities carried out by using a document Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP and cause inconsistent by analyzing the results of indepth interviews.    The analysis shows that the consistency between planning and budgeting documents at Bappeda Kabupaten Merangin been consistent. The highest consistency is documents RKA and DPA. The cause is not consistent is the Government’s strategic policy areas, political interest, fiscal capacity, lack of quality planning officials and the lack of commitment in maintaining the consistency of planning and budgeting. Analysis of performance achievements at Bappeda Kabupaten Merangin showed that in general the achievement of objectives, programs and activities in accordance with the target that has been set. Keywords : The Consistency of Planning and Budgetting, and The Achievement of Performance Targets Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta capaian kinerja pada SKPD. Karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah. SKPD yang menjadi objek penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Penilaian konsistensi antara program dan kegiatan dokumen dilakukan dengan menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP dan penyebab ketidak konsistenan dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin sudah konsisten

  7. Sustainability and EMAS: Impact of Motivations and Barriers on the Perceived Benefits from the Adoption of Standards

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    José Álvarez-García

    2016-10-01

    Full Text Available The objective of this paper is to analyze the influence of the sources of motivation that lead companies to adopt a global standard of the Environmental Management System and the barriers found in the process, on the perceived benefits of the implementation and certification of the standard. To achieve the objectives proposed, primary data were collected using a survey questionnaire that was administered to a representative sample of companies certified as EMAS-Eco-Management and Audit Scheme of the Autonomous Community of Galicia (sample of 114 of the 255 companies. An extensive review of the academic literature published on ISO 14001 and EMAS about motivations, barriers and benefits was carried out in order to establish the working hypotheses that are analyzed using structural equation models as the statistical tool. The findings of this study show that the motivations positively affect the benefits derived from implementation, noting that the internal motivations (related to efficiency; improved performance, productivity and profitability have a stronger influence on the benefits than the external motivations (related to stakeholders’ social pressure. In addition, the motivations also affect the perceived barriers, and these affect the benefits negatively, i.e., the higher the barriers encountered, the lower the perceived benefits. The results obtained allow us to identify important implications for managers, which will help them establish management strategies in the field of environmental management.

  8. Environmental Management Accounting (EMA: Reflection of Environmental Factors in the Accounting Processes through the Identification of the Environmental Costs Attached to Products, Processes and Services

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Cleopatra Sendroiu

    2006-10-01

    Full Text Available EMA can be defined as the identification, collection, estimation, analysis, internal reporting, and use of materials and energy flow information, environmental cost information, and other cost information for both conventional and environmental decision-making within an organization. Thus EMA incorporates and integrates two of the three building blocks of sustainable development – environment and economics – as they relate to an organization’s internal decision-making. EMA is a relatively new tool in environmental management. Decades ago environmental costs were very low, so it seemed wise to include them in the overhead account for simplicity and convenience. Recently there has been a steep rise in all environmental costs, including energy and water prices as well as liabilities.

  9. Environmental Management Accounting (EMA: Reflection of Environmental Factors in the Accounting Processes through the Identification of the Environmental Costs Attached to Products, Processes and Services

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Costantin Roman

    2006-12-01

    Full Text Available EMA can be defined as the identification, collection, estimation, analysis, internal reporting, and use of materials and energy flow information, environmental cost information, and other cost information for both conventional and environmental decision-making within an organization. Thus EMA incorporates and integrates two of the three building blocks of sustainable development – environment and economics – as they relate to an organization’s internal decision-making. EMA is a relatively new tool in environmental management. Decades ago environmental costs were very low, so it seemed wise to include them in the overhead account for simplicity and convenience. Recently there has been a steep rise in all environmental costs, including energy and water prices as well as liabilities.

  10. Pola Penghidupan Masyarakat di Daerah Perdesaan pada Strata Rumahtangga yang Berbeda

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Kationo Udin

    2016-10-01

    Full Text Available ABSTRAK Penelitian pola penghidupan di daerah perdesaan perlu dilakukan mengingat daerah perdesaan merupakan bagian integral dari wilayah pembangunan yang perlu mendapat perhatian pemeritah melalui berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam konteks pembangunan daerah perdesaan. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengkaji (1 strategi penghidupan rumahtangga dan (2 faktor penentu, serta (3 menyusun arahan pengembangan strategi penghidupan yang efektif pada tiap strata ekonomi rumahtangga dalam rangka peningkatan pendapatan di lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Karang Jaya Kabupaten Buru dengan unit penelitian pada strata rumahtangga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan kuisioner dan wawancara dalam pengambilan data. Dengan adanya strata rumahtangga maka Teknik sampel menggunakan stratifield random sampling dengan penentuan besar sampel secara proportional. Jumlah sampel strata ekonomi lemah 65 rumahtangga, strata ekonomi menengah 34 rumahtangga dan strata ekonomi kuat 6 rumahtangga. Analisa data dilakukan secara kua ntitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang serta dilengkapi dengan indepth interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strata rumahtangga ekonomi lemah sebagian besar menerapkan strategi pemanfaatan sumberdaya rumahtangga untuk meningkatkan hasil pertanian. Sementara strata rumahtangga ekonomi menengah menerapkan strategi pemanfaatan sumberdaya rumahtangga, diversifikasi pekerjaan dan optimalisasi hasil pertanian. Strata rumahtangga ekonomi kuat lebih fokus pada strategi investasi modal usaha. Adapun yang menjadi faktor penentu dalam penerapan strategi di atas adalah modal fisikal dan modal finansial yang berbeda dari segi dominasi kepemilikan pada tiap strata ekonomi. Untuk itu perlu adanya pengembangan strategi yang lebih efektif melalui peningkatan keahlian/ketrampilan anggota rumahtangga, membentuk kelompok tani/usaha kecil

  11. Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yandrizal .

    2015-01-01

    Full Text Available AbstrakProgram Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan, maka perlu dilakukan analisis peran pemerintah daerah terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan. Metode penelitian ini adalah analisis formatif yaitu bertujuan menilai peran pemerintah daerah terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan, dan bagaimana pemikiran memodifikasi untuk pengembangan sehingga membawa perbaikan. Hasil yang didapat ialah pada pertengahan tahun 2014 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS kesehatan sebanyak 229 unit, masih kurang sebanyak 361 unit untuk mencapai kebutuhan tahun 2019. Akses ke pelayanan kesehatan sebagaian masyarakat masih menjadi kendala geografis, waktu paling lama dari menuju puskesmas 90 sd 120 menit, biaya Rp. 200.000,- menggunakan ojek. Rasio fasilitas pelayaan rujukan tertinggi di Kota Bengkulu 1,88 per 100.000 penduduk dan terendah Kabupaten Rejang Lebong 0,40 per 100.000. Ratio dokter spesialis tertinggi 3.61 per 100.000 penduduk dengan rerata biaya rawat inap Rp. 3.595.000,- per pasien, terendah 0,55 per 100.000 pendudukan dengan rerata biaya rawat inap Rp.1.000.000,-. Pemenuhan tenaga terutama dokter umum, dokter gigi di puskesmas sulit terwujud mengingat formasi CPNS sangat kecil. Apabila dilakukan kontrak, Pemerintah Kabupaten/kota tidak mampu.Kata Kunci: kebijakan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kebijakan jaminan kesehatan nasional.AbstractThe National Health Insurance Scheme aims to facilitate the public's access to quality health services. How does the availability of health facilities, it is necessary to analyze the role of local governments on the availability of health facilities. Methods: formative analysis, assessing the role of local governments on the policies that are being implemented, and how to modify the thinking for development so as to

  12. Suplementasi Besi Mampu Memperbaiki Kadar Hormon TSH Anak Sekolah di Daerah Endemik GAKI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yusi Dwi Nurcahyani

    2015-01-01

    Full Text Available ABSTRACT Multiple nutritional and environmental influences contribute to the prevalence and severity of IDDs in iodine deficient areas, including iron. In many developing countries, children are at high risk of both goiter and iron deficiency anemia. Iron deficiency adversely affects thyroid metabolism and may reduce the efficacy of iodized salt. The aim of this study was to investigate whether iron supplementation can improve thyrothrophin hormone in school children in iodine deficient areas. A trial of iron supplementation was carried out in an area of endemic goiter in Kertek Wonosobo (n = 35, another group given placebo (n = 35. At baseline, anthropometri, TSH, ferritin, urinary iodine excretion and level of iodized salt were measured. After 13 weeks supplementation, the same data collecting was conducted. Supplement’s compliance during the study reached 100%. Two subject were excluded from from the analysis because they have extreme bio chemical data than the overall average. Statistical test showed no differences in age and gender proportion between groups. There were no significant difference in nutritional status, level of EIU, and level of iodine in salt between groups after the intervention, but there was a significant increase in ferritin level in the iron group (31.0 vs 44.8 μg/l, p<0.05. There were a significant difference in protein and iron intake, but no significant different in energy intake.These two group did not differ in TSH level change. After taking into account the modification variable effect of adequate protein > 70% RDA, the effect of iron supplementation was proved to be effective in changing TSH level (p <0.05. Our result indicate that increase in iron status can improve TSH hormone after considering adequate protein intake (RDA. Keywords : IDD, iron supplementation, thyroid function.   ABSTRAK Di daerah yang kekurangan iodium, pengaruh gizi dan lingkungan berkontribusi pada prevalensi dan tingkat keparahan GAKI

  13. APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK ANALISIS KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Bowo Susilo

    2016-10-01

    Full Text Available ABSTRAK Sektor pertanian merupakan sektor perekonomian yang masih menjadi unggulan di berbagai wilayah di Indonesia, menempatkan sektor ini sebagai aktivitas utama ekonomi masyarakat dan juga sumber penguatan perekonomian rakyat. Penelitian ini mempunyai tujuan jangka panjang yaitu untuk mengembangkan model integrasi antar faktor fisik dan sosial ekonomi dalam menentukan prioritas arahan pengembangan di sektor pertanian, terutama untuk menentukan jenis komoditas yang paling sesuai pada suatu satuan lahan atau wilayah tertentu yang menjadi daerah basis pertanian. Selain itu juga mengukur keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah basis pertanian DIY ditinjau dari sub sektor tanaman pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan di Provinsi DIY yang sangat sesuai untuk tanaman padi sebesar 25,4%, sedangkan untuk tanaman kacang tanah lebih kecil lagi yaitu 16% dan untuk tanaman jagung hanya 2%. Faktor yang membatasi tingkat kesesuaian lahan pada 3 jenis tamanan pangan tersebut adalah kondisi perakaran tanaman, ketersediaan unsur hara, retensi hara dan medan atau lokasi. Lahan yang mampu diusahakan untuk aktivitas pertanian dan sesuai dengan kesesuaian lahan untuk tanaman pangan adalah di Ledok Wonosari, Lereng Tengah Merapi, Lereng Bawah Merapi dan Batur Agung.   ABSTRACT The agricultural sector is a sector of the economy is still seeded in various regions in Indonesia, putting this sector as the main economic activity of society and also the source of strengthening the economy of the people. This research has a long-term goal is to develop a model of integration between the physical and socio-economic factors in determining the priority direction of development in the agricultural sector, especially to determine the most appropriate types of commodities on a unit of land or a particular region of the local agricultural base. It also measures the comparative advantage and competitive advantage DIY agricultural base area in terms of

  14. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT (STUDI KASUS DESA MATTIRO LABANGENG KABUPATEN PANGKEP

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dafiuddin Salim

    2014-10-01

    Full Text Available Makalah ini menilai efektivitas manajemen di Marine Sanctuary (Daerah Perlindungan Laut atau DPL dari Mattiro Labangeng Kabupaten Village-Pangkep. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dan efektivitas proses manajemen dinilai menggunakan indikator, termasuk indikator biofisik, sosial ekonomi dan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dampak positif dalam beberapa indikator ekologi (karang, ikan dan benthos, sosio-ekonomi dan institusi. The increasion total persen tutupan karang diikuti oleh kelompok meningkatkan ikan karang (indikator, target dan jurusan dan benthos organisme di DPL. Dari sudut ekonomi ini pandangan, nilai-nilai ekonomi terumbu karang sumber daya dari kegiatan perikanan sebelum dan sesudah DPL adalah Rp 42,635,910.51/ha/tahun dan Rp 52,084,390.18/ha/tahun, masing-masing. Efektivitas DPL ini ditunjukkan oleh grafik teknik Amoeba dan hasil yang disajikan nilai-nilai positif. Ringkasan adalah nilai indikator saat ini lebih besar dari nilai ambang batas kritis / CTV.Kata Kunci: CTV, efektivitas, indikator, perlindungan laut, teknik amubaTHE EFFECTIVITY OF MARINE SANCTUARY MANAGEMENT (CASE STUDY OF MATTIRO VILLAGE OF LABANGENG PANGKEP DISTRICTABSTRAKThis paper is assessing management effectiveness in Marine Sanctuary (Daerah Perlindungan Laut or DPL of Mattiro Labangeng Village-Pangkep Regency. It is showed that impacts and effectiveness of the management process was assessed using indicators, includes biophysical, socio-economic and institution indicators. The results showed that there are positive impacts in some indicators of ecology (corals, fish and benthos, socio-economic and institution. The increasion in percent total of coral cover was followed by the increasing groups of reef fish (indicators, targets, and majors and benthos organisms in DPL. From economic’s point of views, the economic values of coral reefs resource from fisheries activities before and after DPL were Rp 42,635,910.51/ha/year and Rp 52,084,390.18/ha

  15. INTERPRETASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DAERAH MATA AIR PANAS KRAKAL KEBUMEN DENGAN METODE GEOLISTRIK

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    S Fauziyah

    2016-04-01

    Full Text Available Energi geothermal merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang sedang dikembangkan. Salah satu kawasan geothermal tersebut adalah kawasan wisata mata air panas Krakal, Kebumen. Sumber daya alam geothermal tersebut dikembangkan sebagai objek wisata. Dalam pengembangannya, belum ada informasi struktur bawah permukaan daerah wisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran struktur bawah permukaan daerah mata air panas Krakal. Pengambilan data dilakukan dengan metode geolistrik konfigurasi schlumberger pada 5 lintasan dengan 3 titik sounding tiap lintasan. Pengolahan data menggunakan software Progress dan Surfer 10.  Hasil pengolahan data menunjukkan struktur bawah permukaan tersusun oleh 3 lapisan batuan yaitu batu pasir dengan kisaran nilai resistivitas kurang dari 10 Ωm dan ketebalan hingga 20 meter, batu lempung berpasir  dengan rentang nilai resistivitas 10-50 Ωm dan ketebalan mencapai 20 meter, dan batu lempung gamping dengan kisaran resistivitas 50-65 Ωm dan ketebalan 20 meter. Anomali resistivitas rendah mengindikasikan adanya akuifer air panas dan air dingin yang muncul ke permukaan.  Geothermal energy is one of the wealth of natural resources that are being developed. One such area is the tourist area of geothermal hot springs Krakal, Kebumen. Natural geothermal resources were developed as a tourist attraction. In its development, no information on subsurface structure of the tourist area. This study aims to reveal the subsurface structure of the Hot Springs area Krakal. Data collection was performed by Schlumberger configuration geoelectric method in five 3-point sounding track with each track. Data processing using the software Surfer Progress and 10. The results of the processing of the data showed subsurface structure is composed of 3 layers of rock is sandstone with a range of resistivity values of less than 10 Ωm and a thickness of up to 20 meters, sandy clay stone with a range of values of

  16. IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ibrahim Fikma Edrisy

    2017-03-01

    Full Text Available Abstract The implementation of rehabilitation on underage narcotics users based on state regulation of narcotics, an addicts narcotics users is obliged to take a rehabilitation process, but this policy has never been applied, most of the underage narcotics users were sentenced to be put in jail than taking rehabilitation. The formulation of the problem in this thesis is: why is the implementation of rehabilitation on underage narcotics users so low. What is the problem with implementing rehabilitation on underage narcotics users? What do the police at Polda Lampung do on underage narcotics users? The result of the research show that the implementation of rehabilitation on underage narcotics users is not in line with state regulations, they are government policy, policy of health minister on technical regulation on medical rehabilitation for the drugs addicts, drugs users, and victim of drugs users, which stated that the underage narcotics users is supposed to be put in rehabilitation but this rule has never been applied on, most of the underage narcotics users were put in jail than on rehabilitation. The problem on rehabilitation is affected by some factors like law structure of Direktorat Narkoba Polda Lampung on the implementation of rehabilitation is not optimal, law culture on the level of obedience of the society about the law is not optimal, and the effort of Kepolisian Daerah Lampung in solving the underage narcotics users is through preemptive, preventive, and repressive way. Keywords: Rehabilitation, Under Age, Narcotics Abstrak Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika di bawah umur berdasarkan peraturan negara narkotika, pengguna pecandu narkotika wajib mengambil proses rehabilitasi, tetapi kebijakan ini belum pernah diterapkan, sebagian besar narkotika di bawah umur pengguna dihukum untuk diletakkan di penjara daripada mengambil rehabilitasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: mengapa pelaksanaan rehabilitasi pada narkotika

  17. ANALISIS PERHITUNGAN TOLERANSI EROSI DI DAERAH TANGKAPAN WADUK KEDUNG OMBO, BOYOLALI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Beny Harjadi

    2018-01-01

    Full Text Available The purpose of this research is to get the distribution of erosion tolerance value (T-value in KedungOmbo Dam Catchment Area. The KedungOmbo Dam Catchment Area is located in Boyolali area as a food granary with the main supply of vegetables and rice producers. This situation requires soil conditions to be maintained and no land degradation or erosion that exceeds the limits of erosion or erosion tolerance allowed. The method used to calculate the T-value is the survey and by the calculation of raster analysis with satellite imagery. The parameter collected in the field includes soil conditions (soil solum and crop conditions (effective root depth. Based on T-value calculation formula with 300 years life resource, this will get the amount of erosion allowed in KedungOmbo Dam Catchment Area. Areas with low T values should be maintained for land conditions because mild erosion will be a serious threat. The erosion tolerance in the KedungOmbo Dam Catchment Area is 59%, which is dominated by high T-values, with an area of 34,092 ha and a very high 24% or an area of 14,136 ha. Keywords: Land degradation; Sheet erosion; Value-T; Land productivity Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan sebarannilai toleransi erosi (nilai-T di Daerah Tangkapan Waduk (DTW Kedung Ombo. Mengingat DTW Kedung Ombo termasuk wilayah Boyolali sebagai lumbung pangan dengan pasokan utama sayuran dan juga produsen padi. Situasi ini membutuhkan kondisi tanah harus dipertahankan dan tidak ada degradasi lahan atau erosi yang melebihi batas toleransi erosi atau erosi diperbolehkan. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai-T dengan cara survei dan dibantu dengan perhitungan analisis raster dengan citra satelit. Parameter yang dikumpulkan di lapangan meliputi kondisi tanah (solum tanah dan kondisi tanaman (kedalaman perakaran efektif. Dari rumus perhitungan nilai-T dengan resource life 300 tahun akan mendapatkan besarnya erosi yang diperbolehkan di seluruh DTW Kedung Ombo

  18. Promotion of environmental managements systems (EMAS, ISO 14.000) in the Italian small and medium industries. The applied experiences achieved by ENEA; Promozione dei sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14.000) nelle piccole e medie imprese italiane. Le esperienze applicative dell `ENEA

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    Andriola, Luca; Brunetti, Nicola; Caropreso, Gaetano; Luciani, Roberto [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Ambiente

    1998-03-01

    EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) introduced by the Regulation n. 1836/93, is one of the new tools activated by the European Community to overcome the old `Command and Control` philosophy and adopt an approaching policy in the `Moral suasion` logic. It is based on the sharing out of the responsibility, dialogue and action agreed upon by the concerned parties on the basis of impartial and reliable information. EMAS has voluntary character and presents many analogies with ISO 14.000 international system with which a deeper integration is being attempted for a revision of the Regulation. In the frame of present national and international situation, the report shows the recording path of an EMAS site and the experiences achieved up to now particularly by ENEA. [Italiano] L`EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), introdotto con il Rergolamento n. 1836/93, rappresenta uno dei nuovi strumenti che la Comunita` Europea ha attivato per superare la vecchia logica del `Command and Control` (Imponi e Sorveglia) e passare ad una nuova filosofia di approccio nella logica della `Moral suasion` (persuasione morale) per un rapporto basato sulla ripartizione delle responsabilita` attraverso un dialogo e un`azione concertata tra le parti interessate sulla base di un`informazione obiettiva ed affidabile. Lo strumento EMAS ha carattere di volontarieta` e presenta profonde analogie con il sistema internazionale ISO 14.000 con il quale si sta tentando, a livello di revisione del Regolamento EMAS, una integrazione piu` profonda. Nel rapporto vengono illustrati, nel quadro dell`attuale situazione nazionale ed internazionale, il percorso di registrazione di un sito EMAS e le esperienza finora attuare con particolare riferimento a quelle dell`ENEA.

  19. KINERJA HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Agus Rahmat

    2016-12-01

    Full Text Available Kebutuhan pemerintah Indonesia atas Humas pemerintah tidak lagi dalam tataran wacana atau sekedar konsep secara keIlmuan, keberadaan Humas pemerintah didorong atas kebutuhan pemerintah untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada ,asyarakat guna memperoleh dukungan dan untuk menerangkan apa dan bagaimana yang dilakukan pemerintah sehingga lingkungan masyarakat dalam dan masyarakat luar percaya. sudah sejak lama pemerintah di Indonesia termasuk pemerintah daerah memiliki Humas pemerintah, bahkan khusus di lingkungan pemerintah, profesi ini tergabung dalam wadah BakoHumas. Fakta yang ada dan berkembang mengisyaratkan sekaligus mempertanyakan mengenai kinerja Humas Pemerintah selama ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsi kinerja Humas pemerintah khususnya Humas Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa: pertama, kinerja Humas pemerintah lebih banyak menerimaan teguran dibanding pujian/penghargaan atas hasil kerja; kedua, pegawai di bagian Humas pemerintah sangat sedikit yang berlatar belakang pendidikan formal komunikasi, terlebih lulusan keHumasan selain itu pegawai juga jarang mendapat pendidikan non formal bidang keHumasan; ketiga, aktivitas Humas pemerintah lebih tertumpu pada kegiatan rutin berupa penyediaan informasi bagi media. Konsekuens dari temuan penelitian ini adalah perlunya pengembangan kompetensi pegawai Humas pemerintah melalui linieritas bidang kerja dan pendidikan bagi pegawai baru dan pelatihan bidang keHumasan bagi petugas yang sudah ada. DOI: 10.24198/jkk.vol4n2.2

  20. Kinerja Sistem Komunikasi FSO (Free Space Optics Menggunakan Cell-site Diversity di Daerah Tropis

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Octiana Widyarena

    2012-09-01

    Full Text Available Kebutuhan masyarakat akan adanya layanan komunikasi multimedia seperti video conference, high speed internet, video streaming, dan lain sebagainya, saat ini terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu adanya suatu sistem komunikasi nirkabel dengan kecepatan tinggi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan FSO (Free Space Optics. FSO merupakan sistem komunikasi yang memungkinkan memiliki koneksi layaknya serat optik, namun media transmisi yang digunakan yaitu melalui atmosfer. Penggunaan FSO di daerah tropis memiliki kendala yang cukup serius yaitu tingginya intensitas curah hujan yang dapat mempengaruhi kinerja dari FSO. Semakin tinggi intensitas curah hujan, maka nilai redaman hujan juga semakin besar. Untuk mengatasi dampak redaman hujan tersebut, maka digunakan teknik cell-site diversity dengan selection combining. Penerapan teknik cell-site diversity pada sistem komunikasi FSO menggunakan variasi panjang lintasan 0,5 km, 1 km, 1,5 km, dan 2 km serta variasi sudut antar link sebesar 45°, 90°, 135°, dan 180°. Hasil dari penerapan teknik cell-site diversity menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas sinyal FSO, dalam hal ini yaitu nilai SNR. Peningkatan nilai SNR terbesar didapatkan pada panjang lintasan 2 km dengan sudut antar link 180° serta pada link availability 99,9 %. Untuk konfigurasi cell-site diversity terbaik didapatkan pada sudut antar link sebesar 90° dan 180°.

  1. Daya Tarik Wisata Pantai Wediombo Sebagai Alternatif Wisata Bahari Di Daerah Istimewa Yogyakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Achmad Andi Rif'an

    2018-01-01

    Full Text Available DIY (Daerah Istimewa Yogyalarta/ Special Region of Yogyakarta coastal area has so many nice beaches that is very interesting to visit. One of them is Wediombo Beach. Wediombo Beach is not so well known by tourists yet, and still less famous than other beaches in DIY. This study intends to introduce Wediombo Beach as an alternative maritime tourism in the coastal area of DIY. The purpose of this research are: to identify the general profile of Wediombo Beach; to identify the tourist attractions offered Wediombo Beach; to identify the accessibility to the location of Wediombo Beach; and identify the characteristics of tourists visiting the Wediombo Beach. The method used in this study is a qualitative approach by using descriptive analysis using primary data obtained from the field survey, documentation, and in-depth interviews with official and the visitors / tourists. Wediombo Beach has many attractions that can attract tourists to visit, which can be classified as something to see, something to do, and something to buy. Accessibility to the beach Wediombo quite easily accessed which can be reached using public transport or private vehicles. Tourists visiting the beach Wediombo have different characteristics that can be seen from the age, gender, occupation, income, origin of tourists, and tourist motivation. Keywords: Coastal Tourism, Attraction, Accessibility, Tourists Characteristic

  2. IDENTIFIKASI SEBARAN BIJIH BESI DENGAN METODE GEOMAGNET DI DAERAH PEMALONGAN, BAJUIN TANAH LAUT

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Siti Rusita

    2016-02-01

    Full Text Available ABSTRAK. Bijih besi merupakan unsur utama dalam industri baja. Pada umumnya endapan bijih besi memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan genesa dan keterdapatannya pada batuan  induknya. Endapan bijih besi di Pemalongan tersebar namun cadangannya hingga kini belum diketahui dengan pasti. Oleh karenannya dilakukan penelitian lebih lanjut di daerah tersebut, untuk mengetahui kedalaman dan arah sebarannya secara detail dengan menggunakan metode geomangnet. Pengambilan data  dilakukan secara looping dengan jumlah titik yang diperoleh 124 titik ukur. Proses akusisi dilakukan dengan menggunakan GSM Proton Magnetometer Type GSM 19T  dan pengukuran suseptibilitas magnetik dengan menggunakan Magnetic Susceptibility system (MS2 dengan sensor Tipe MS2B Dual Frequency. Hasil interpretasi kualitatif menunjukkan adanya anomali magnetik sebaran bijih besi  yang semakin mengecil mengarah ke timur laut dengan kedalaman 49 – 72 m dengan batuan bawaannya adalah batuan andesit, batuan diorite dan batuan basalt  dengan nilai suseptibilitas magnetik sebesar 0,0160 – 0,0719 cgs dan mengandung mineral magnetit.   Kata kunci: Bijih besi, Sebaran, Kedalaman

  3. An Evaluation of the Success Rate of Sermo Dam Management in Daerah Istimewa Yogyakarta

    Science.gov (United States)

    Andriawan, A.; Sobriyah; Ikhsan, C.

    2017-11-01

    In dam operating and maintaining activities, there are some activities becoming the main function: the assessment of dam condition to keep monitoring and safeguarding the condition of dam as the main building. To achieve the maximum service, the maximal dam management is required as well and it should be followed with management evaluation. This case study was taken place in Sermo Dam of Daerah Istimewa Yogyakarta during 2015 - 2017. The method applied in this study was descriptive quantitative one, conducting a research using primary and secondary data. In this research, the assessment of dam condition was viewed from 1 (one) component, dam body, so that the component weight was 100%. The value of dam body condition was obtained from data of Sermo Dam monitoring in 2015-2016 and from the result of field survey in 2017. The result of research showed that the condition values of Sermo Dam with dam body component were 92.66% in 2015, 92.99% in 2016, and 93.99% in 2017. The result also showed that the value of dam body condition tended to increase during 2015-2017. To maintain the condition, the maximal operation and maintenance of dam was recommended.

  4. MEDIA INFORMASI E-COMPLAINT KRIMINAL PADA DAERAH INDRAMAYU BERBASIS SMS GATEWAY

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Willy Permana Putra

    2016-07-01

    Full Text Available Pada saat masyarakat ingin mengadukan atau komplain tentang adanya tindak kriminalitas kepada pihak kepolisian sering mendapatkan kesulitan dikarenakan  untuk mendapatkan nomor kontak dari masing-masing polsek dari daerah yang sedang terjadi kriminal. Aplikasi media informasi e-complaint kriminal ini memudahkan untuk masyarakat khususnya diwilayah Indramayu untuk melakukan pengaduan dari setiap kriminal yang pada daerahnya masing-masing dengan cepat agar dari pihak kepolisian dapat memproses lebih lanjut dan dapat mempersempit jalur kriminalitas pada wilayah indramayu. Dengan menyediakan aplikasi ini masyarakat dapat mengadu kepada kepolisian kapanpun dan dimanapun. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan aplikasi gammu, PHP, dan database server MySQL. Pengujian sistem dilakukan diantaranya user melakukan sms dengan format pengaduan. Dari hasil pengujian sistem dimana pembangunan komponen-komponen pokok sebuah sistem. Dari sistem cukup mudah digunakan dan sudah memenuhi dari user requirement. Selain itu aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi ataupun mengadukan kejadian kriminal dimanapun dan kapanpun secara real-time.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi media informasi e-complaint ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pengaduan.Kata Kunci : media informasi e-complaint kriminal, Informasi, PengaduanPHP, MySQL, Gammu.

  5. Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rina Mediaswati

    2013-05-01

    Full Text Available Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK berbasis Web pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD di Kabupaten Cilacap. Penilaian sistem pelaporan kepegawaian melalui Web ini penting untuk dikaji karena dari sistem SIMPEG yang digunakan sebelumnya dinilai masih kurang optimal. Mixed method research digunakan sebagai studi pendekatan kualitatif dengan indepth interviewdan pendekatan kuantitatif dengan survei digunakan untuk mengambarkan secara rinci hasil penerapan aplikasi pelaporan kepegawaian berbasis Web tersebut dari sisi pengguna (SDM. Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK berbasis Web menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan SIMPEG adalah adanya pemikiran serta komitmen pemimpin dan anggaran yang cukup memadai. Belum adanya ketersediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana teknologi yang memadai menjadi faktor kendalanya. Sementara itu, pengukuran dari sisi pengguna (SDM dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM menunjukkan bahwa penerimaan pengguna APK berbasis Web memiliki perilaku, minat, dan persepsi yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan hasil pengukuran rerata variabel tertinggi yaitu Performance Expectancy sebesar 4,29 dan terendah yaitu variabel Image sebesar 3,32. Namun, masih banyaknya pengguna yang mempunyai tugas rangkap dengan beban kerja yang tinggi (work load pada SKPD-SKPD menyebabkan kesulitan untuk mengupdate data secara tepat menjadi kendala dalam pemutakhiran data kepegawaian pada sistem Web tersebut.

  6. Comparison of EMA,CEA, CD10 and Bcl-2 Biomarkers by Immunohistochemistry in Squamous Cell Carcinoma and Basal Cell Carcinoma of the Skin.

    Science.gov (United States)

    Ramezani, Mazaher; Mohamadzaheri, Elham; Khazaei, Sedigheh; Najafi, Farid; Vaisi-Raygani, Asad; Rahbar, Mahtab; Sadeghi, Masoud

    2016-01-01

    Basal and squamous cell carcinoma (BCC and SCC) are the most common skin cancers worldwide and distinction between the two may sometimes be very difficult in routine histopathology. The present study was aimed to evaluate a reliable diagnostic method for these cancers based on immunohistochemistry (IHC). IHC was used with antibodies to Bcl-2, CD10, CEA, and EMA biomarkers, which despite non-specificity are easily available for detection of various types of tumors in pathology sections and can be used as a panel for differentiation. In this descriptive and analytic study, paraffin- embedded blocks of 29 SCC patients and 29 BCC patients were collected and sectioned for IHC staining. The results were analyzed by the STATA (version 8) statistical package using the Chi-square test. BCC patients were 100%, 75.8%, 0% and 0% positive for Bcl-2, CD10, CEA and EMA markers, respectively, and for SCC patients were 3.5%, 0%, 34.5% and 82.7% positive, respectively. Using simultaneously Bcl-2 and CD10 as positive markers, detection of BCC with 88% accuracy and 100% specificity was possible, while application of CEA and EMA positivity could detect SCC with 67% accuracy and 100% specificity. SCC and BCC have different immunostaining profiles; therefore, Bcl-2, CD10, CEA and EMA markers can be helpful to distinguish between them.

  7. SURVEI TITER ANTI BODI ANAK SEKOLAH USIA 6--17 TAHUN DI DAERAH KLB DIFTERI DAN NON KLB DI INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Noer Endah Pracoyo

    2014-02-01

    dicegah dengan imunisasi. Imunisasi diberikan pada  saat bayi umur 0-11 bulan sebanyak tiga kali dan imunisasi lanjutan (booster, yakni imunisasi satu kali pada anak usia sekolah kelas 1 Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada Bulan Imunisasi AnakSekolah. Untuk  mengetahui  adanya titer antibodi  difteri  maka dilakukan penelitian serosurvei titer antibodi terhadap difteri pada anak sekolah usia 6 tahun sampai 17 tahun.  Penelitian ini membandingkan titer antibodi anti difteri pada anak  di daerah yang melaporkan  adanya  kasus  difteri  dan  tidak  ada  kasus difteri.Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2010 sampai Desember 2010. Penelitian untuk mengukur titer antibodi anak sekolah di daerah kasus dan bukan daerah kasus. Penelitian  merupakan  kasus  kontrol yang dipadankan.  Sampel berupa  serum  responden yang diperiksa titer antibodi terhadap difteri. Pemeriksaan titer antibodi  dengan  cara  Elisa, (Enzyme Imunosorben assay Penelitian mendapatkan izin etik dari Komisi Etik Badan  Litbang Kesehatan. Jumlah sampel kasus  sebanyak 225 sampel dan kontrol 225 sampel. Analisis data dengan menggunakan soft ware (SPSS16.00. Responden yang tinggal di daerah kasus berisiko terinfeksi 2,3 kali lebih besar dibandingkan responden yang tinggal di daerah bukan kasus. Imunisasi penting dilakukan untuk pembentukan kekebalan dalam tubuh.Kata kunci : Titer antibodi difetri, Daerah Kasus Luar Biasa (KLB

  8. Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Freddie Lasmara

    2016-06-01

    Full Text Available Abstract. This study aimed to analyze the effect of the competence of human resources, support tools and the role of the internal auditor of the quality of local government financial statements Kerinci. The method used is quantitative, criteria respondents in this study those concerned and involved technically in financial management, evaluating financial, and preparation of financial reporting in local government agencies Kerinci of 27 SKPD each SKPD researchers took four respondents consist of Subsection Head of Finance, Kasubbag Program, Evaluation and Reporting, Spending Treasurer and Treasurer Storage of Goods. Data processed by using multiple regression analysis. The results of this study demonstrate that the competence of human resources, support tools and the role of internal auditors jointly positive effect on the quality of financial reports of local government Kerinci district, the dominant factor is the competence of human resources this caused that for the preparation of financial statements required human resources who understand the financial management procedures. Keywords: Human Resources, Financial Management, Role of Internal Auditor   Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, Kriteria responden dalam penelitian ini mereka yang berkaitan dan terlibat langsung secara teknis dengan pengelolaan keuangan, pengevaluasian keuangan, dan penyusunan pelaporan keuangan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dari 27 SKPD masing-masing SKPD peneliti mengambil 4 orang responden terdiri dari Kasubbag Keuangan, Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penyimpan Barang. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa

  9. Low prolactin is associated with sexual dysfunction and psychological or metabolic disturbances in middle-aged and elderly men: the European Male Aging Study (EMAS).

    Science.gov (United States)

    Corona, Giovanni; Wu, Frederick C; Rastrelli, Giulia; Lee, David M; Forti, Gianni; O'Connor, Daryl B; O'Neill, Terence W; Pendleton, Neil; Bartfai, Gyorgy; Boonen, Steven; Casanueva, Felipe F; Finn, Joseph D; Huhtaniemi, Ilpo T; Kula, Krzysztof; Punab, Margus; Vanderschueren, Dirk; Rutter, Martin K; Maggi, Mario

    2014-01-01

    We previously reported that in male patients consulting for sexual dysfunction, low prolactin (PRL) levels were associated with metabolic syndrome (MetS), arteriogenic erectile dysfunction, and incident major cardiovascular events. The aim of this study is to assess the clinical associations of PRL levels in the European Male Ageing Study (EMAS). EMAS is a prospective, observational cohort of community-dwelling men aged 40-79 years old (mean age 60 ± 11 years old). PRL was available for 2,948 men. Different parameters were evaluated including the Short Form-36 questionnaire, Becks Depression Inventory, the Adverse Life Events Scale, the Physical Activity Scale for the Elderly, and the EMAS sexual function questionnaire (EMAS-SFQ). After the adjustment for confounders, PRL levels were inversely related with worsening of sexual function as compared with the previous year, as derived from change in sexual functioning domain of the EMAS-SFQ (adj. r = -0.043; P = 0.029). The strongest correlation (Wald = 6.840; P = 0.009) was observed between lower PRL levels and reduced enjoyment of orgasmic experiences. Furthermore, an inverse relationship between PRL levels and stressful life events or depressive symptoms was observed. Low PRL was also negatively associated with an unhealthy metabolic phenotype as well as with the MetS (Wald = 5.229; P = 0.022). In line with these data, low PRL was associated with a lower level of physical activity and feeling unhealthier. Low PRL is related to several metabolic, psychological, and sexual unhealthy characteristics in European men. Checking PRL might be useful to stratify men for cardiovascular risk and to encourage appropriate lifestyle changes. © 2013 International Society for Sexual Medicine.

  10. Primordial germ cells in the dorsal mesentery of the chicken embryo demonstrate left-right asymmetry and polarized distribution of the EMA1 epitope.

    Science.gov (United States)

    Hen, Gideon; Friedman-Einat, Miriam; Sela-Donenfeld, Dalit

    2014-05-01

    Despite the importance of the chicken as a model system, our understanding of the development of chicken primordial germ cells (PGCs) is far from complete. Here we characterized the morphology of PGCs at different developmental stages, their migration pattern in the dorsal mesentery of the chicken embryo, and the distribution of the EMA1 epitope on PGCs. The spatial distribution of PGCs during their migration was characterized by immunofluorescence on whole-mounted chicken embryos and on paraffin sections, using EMA1 and chicken vasa homolog antibodies. While in the germinal crescent PGCs were rounded and only 25% of them were labeled by EMA1, often seen as a concentrated cluster on the cell surface, following extravasation and migration in the dorsal mesentery PGCs acquired an elongated morphology, and 90% exhibited EMA1 epitope, which was concentrated at the tip of the pseudopodia, at the contact sites between neighboring PGCs. Examination of PGC migration in the dorsal mesentery of Hamburger and Hamilton stage 20-22 embryos demonstrated a left-right asymmetry, as migration of cells toward the genital ridges was usually restricted to the right, rather than the left, side of the mesentery. Moreover, an examination of another group of cells that migrate through the dorsal mesentery, the enteric neural crest cells, revealed a similar preference for the right side of the mesentery, suggesting that the migratory pathway of PGCs is dictated by the mesentery itself. Our findings provide new insights into the migration pathway of PGCs in the dorsal mesentery, and suggest a link between EMA1, PGC migration and cell-cell interactions. These findings may contribute to a better understanding of the mechanism underlying migration of PGCs in avians. © 2014 Anatomical Society.

  11. Penentuan Kadar Pengawet Natrium Benzoat Yang Terdapat Pada Minuman Bersoda Di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan

    OpenAIRE

    Manik, Riza Yanti

    2017-01-01

    142401220 Telah dilakukan penentuan kadar pengawet natrium benzoat yang terdapat pada minuman bersoda di laboratorium kesehatan daerah Provinsi Sumatera Utara Medan. Dari data yang diperoleh pada 5 sampel minuman bersoda A, B, C, D dan E diperoleh kadar pengawet natrium benzoat pada minuman bersoda A, B, C, D,dan E masing-masing sebanyak200 mg/L, 400 mg/L, 600 mg/L, 400 mg/L dan 400 mg/L. Kadar pengawet natrium benzoatyang terdapat pada sampel masih dalam batasan normal dan memenuhi persya...

  12. PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tevi Leviany

    2016-04-01

    Full Text Available Abstract. The Audit Board of The Republic Indonesia in implementing audit on Local Government Financial Reports  to assess the accountability of regional financial not only gave assessment on the qualification of audit report in forms of auditors’ opinion but also inside the audit of Local Government Financial Reports. The auditors also assess the effectiveness of internal control system which applied in regional government and compliance towards the laws. The problem was the weakness of financial accountability that occurred in government of Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan year 2015 acquired Qualified Opinion. The purpose of this research was to do deeper analysis towards Audit Reports on Regional Government Financial Statement of Kabupaten Musi Rawas by using content analysis to get complete description of Regional Government Financial Statement Accountability condition in Kabupaten Musi Rawas, especially observed from the effectiveness of internal control system. According to the result of analysis, it was concluded that the problem of effectiveness of government internal control of Kabupaten Musi Rawas was most found related with the weakness of Control Environment , Risk Assessment and Monitoring. Keywords: Financial Accountability; Audit Report; Internal Control System   Abstrak. BPK – RI dalam pelaksanaan audit atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya melalukan penilaian atas kewajaran laporan keuangan dalambentuk pernyataan opini auditor saja, namun  lebih dari itu dalam kerangka audit LKPD tersebut, auditor juga melakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah daerah tersebut serta kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan lemahnya akuntabilitas keuangan juga terjadi pada pemerintah kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang untuk tahun 2015 memperoleh Wajar dengan

  13. PEMODELAN DAERAH TANGKAPAN AIR WADUK KELILING DENGAN MODEL SWAT (Keliling Reservoir Catchment Area Modeling Using SWAT Model

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Teuku Ferijal

    2015-05-01

    Full Text Available This study aimed to model watershed area of Keliling Reservoir using SWAT model. The reservoir is located in Aceh Besar District, Province of Aceh. The model was setup using 90m x 90m digital elevation model, land use data extracted from remote sensing data and soil characteristic obtained from laboratory analysis on soil samples. Model was calibrated using observed daily reservoir volume and the model performance was analyzed using RMSE-observations standard deviation ratio (RSR, Nash-Sutcliffe efficiency (NSE and percent bias (PBIAS. The model delineated the study area into 3,448 Ha having 13 subwatersheds and 76 land units (HRUs. The watershed is mostly covered by forest (53% and grassland (31%. The analysis revealed the 10 most sensitive parameters i.e. GW_DELAY, CN2, REVAPMN, ALPHA_BF, SOL_AWC, GW_REVAP, GWQMN, CH_K2 and ESCO. Model performances were categorized into very good for monthly reservoir volume with ENS 0.95, RSR 0.23, and PBIAS 2.97. The model performance decreased when it used to analyze daily reservoir inflow with ENS 0.55, RSR 0.67, and PBIAS 3.46. Keywords: Keliling Reservoir, SWAT, Watershed   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk memodelkan daerah tangkapan air Waduk Keliling dengan menggunakan Model SWAT. Waduk Keliling terletak di Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh. Dalam penelitian ini Model SWAT dikembangkan berdasarkan data digital elevasi model resolusi 90 m x90 m, tata guna lahan yang diperoleh dari intepretasi citra satelit dan data soil dari hasil analisa sampel tanah yang diperoleh di daerah penelitian. Model dikalibrasi dengan data volume waduk dan kinerja model dianalisa menggunakan parameter rasio akar rata-rata kuadrat error dan standard deviasi observasi (RSR, efesiensi Nash-Sutcliffe (NSE dan persentase bias (PBIAS. Hasil deleniasi untuk daerah penelitian menghasilkan suatu DAS dengan luas 3,448 Ha dan memiliki 13 Sub DAS yang dikelompokkan menjadi 76 unit lahan. Sebagian besar wilayah study

  14. KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Raman Raman

    2015-10-01

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.

  15. KAJIAN KERUSAKAN SUMBERDAYA HUTAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    I PUTU GEDE ARDHANA

    2015-06-01

    Full Text Available The study was conducted in order to assess the damages of forest resources due to mining activities. The method which use in this article is the nonnative legal research concerning with the legislation approach, the case study approach and the library approach. The result of this study indicated that be damage of forestry by mining activities threatens convenient ecosystem of Indonesia seriously. The study materials show obtained that the original forest area in Indonesia were 144 million hectares, but have been systematically shrinkaged that remained only 130 million hectares now, even though the 42 million hectares were completely without vegetation. Primary forest left only 43 million hectares from forest encroachment and as rate currently reaches 1.1 million hectares per year. The result study showed that according with the governor's report in 10 provincies throughout Indonesia the forest destructions are dominated by mining activities. The facts in the fields also showed that the mining locations clearly faced visiable forests of Indonesia destroyed by quarrying, waste disposal and mining operations support activities. The governmental policies to allow mining activities in protective and conservation forest will destruct of forest resources. To address the threat of forest destruction it is suggested that the Government shall revitalize the implementation of provisions with Act No. 41 of 1999, the Act No. 19 of 2004 and the Presidential Decree. No. 41 of 2004, the Cabinet Act 24 of 2010 and the Presidential Decree No. 28 of 2011 concerning with the preservation of forest resources are still maintained.

  16. Composição e caracterização da fauna de mamíferos do Parque Nacional das Emas, Goiás, Brasil Composition and characterization of the mammal fauna of Emas National Park, Goiás, Brasil

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Flávio H.G. Rodrigues

    2002-06-01

    Full Text Available Emas National Park is a very importam Conservation Unit in the Cerrado Biome. Nevertheless the fauna of this region is still poorly known. In this study, a revised list of the mammal fauna of the Emas National Park with comments about the composition and the number of species surveyed is presented. Eighty six species of mammals were recorded in the Park and neighboring area, including several rare and threatened species, like the bush dog (Speothos venaticus (Lund, 1842, Marsh deer (Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815 and others. The giant rat (Kunsia tomentosus (Lichtenstein, 1830 was recorded for the first time in a conservation unit. On the other hand, species usually very common in the Cerrado biome, don't occur in Emas National Park: the brazilian rabbit (Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758, marmosets (Callithrix spp., and the punaré (Thrichomys apereoides (Lund, 1841.

  17. REDESIGN CAMPAIGN STRATEGY MELALUI PERPADUAN POLITICAL MARKETING DAN NILAI LUHUR TAN MALAKA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR (PILKADA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Bagus Ananda Kurniawan

    2016-08-01

    Full Text Available Abstrak Pemilihan kepala daerah (pilkada langsung Jawa Timur putaran kedua sebentar lagi akan dimulai. Calon kepala daerah telah mempersiapkan diri dalam usaha untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa metode telah dilakukan oleh kedua pasangan pemenang Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Jawa Timur ini. Usaha yang dilakukan tentu saja memiliki tujuan akhir agar mendapatkan suara dari masyarakat. Pada proses political marketing, ada empat hal yang harus diperhatikan kontestan yaitu, product (platform, karakter personal, janji-janji kampanye, price (biaya kampanye, lobi-lobi politik, place (basis massa, tim sukses, dan promotion (advertising, publicity, kampanye. Selain itu, dalam berkampanye kontestan juga harus memperhatikan banyak faktor yang dapat memengaruhi jumlah perolehan suara, seperti bentuk kelompok gaya hidup masyarakat yang beranekaragam, hal-hal yang mempengaruhi pemilih dalam memilih para kontestan, tipologi pemilih, serta segmentasi dan positioning politik. Hal lain yang menjadi perhatian dan pokok kajian pemikiran politik Tan Malaka dalam keyakinan politik adalah strategi dan taktik. Kata Kunci: Political Marketing, Demokrasi yang Berkualitas, pemikiran Politik dan Sosial Tan Malaka

  18. FUNGSI BAK AIR CIGAROKROK DAN PASIRGOMBONG KAITANNYA DENGAN TAMBANG EMAS COKOTOK ABAD XX The Function of Cigarokrok and Pasirgombong Water Tubs and Its Relation with the History of Cikotok Gold Mining in 20th Century

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Effie Latifundia

    2016-07-01

    Abstrak Tujuan tulisan ini berupaya mengungkap dan mendokumentasikan bak air Cigarokrok dan bak air Pasirgombong yang dibangun pada masa kolonial dikaitkan dengan sejarah tambang emas Cikotok. Data diperoleh berdasarkan hasil penelitian  arkeologis tentang  pola persebaran situs-situs di kawasan Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada tahun 2007 dengan metode survei yang dilengkapi studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dua bak penampung dan pembagi air ini dibangun zaman Belanda bersamaan dengan pembangunan pabrik tambang emas Cikotok. Kedua bak air memiliki nilai sejarah dan arkeologi yang masih terus berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat sampai saat ini. Fungsi bangunan bak air Cigarokrok adalah tempat atau wadah penampung dan pembagi air untuk kebutuhan air bersih sehari-hari bagi warga yang ada di kompleks perumahan dinas perusahaan tambang emas Cikotok, perkantoran tambang emas Cikotok, dan masyarakat sekitar. Sedang fungsi bak air Pasirgombong merupakan bak atau kolam penampung air untuk dialirkan ke mesin (turbin pembangkit listrik tenaga air (PLTA, dan kemudian aliran listrik tersebut disalurkan untuk penggerak mesin-mesin yang terdapat di pabrik tambang emas Cikotok. Selain itu, listrik tersebut dimanfaatkan untuk penerang rumah-rumah penduduk masyarakat Cikotok dan sekitarnya. Bak air Cigarokrok dan bak air Pasirgombong menjadi bukti fisik bangunan masa kejayaan tambang emas Cikotok yang dibangun masa kolonial dengan bentuk dan fungsi masih bertahan dan berlanjut hingga sekarang ini sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan untuk dipelihara dan dilindungi.   Kata Kunci: air, bak air, tambang emas, kawasan Cikotok

  19. KOMPOSISI HASIL TANGKAPAN, DAERAH PENANGKAPAN DAN ELASTISITAS PRODUKSI PUKAT CINCIN TEGAL JAWA TENGAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Setya Triharyuni

    2016-03-01

    Full Text Available Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tegal pada periode April–Juli 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang komposisi hasil tangkapan, daerah penangkapan dan nilai elastisitas produksi pukat cincin. Pengambilan data dilakukan secara langsung dengan wawancara kepada nelayan mengenai spesifikasi kapal dan alat tangkap, lokasi penangkapan, komposisi hasil tangkap dan perbekalan kapal. Disamping itu pula dikumpulkan data hasil tangkapan berdasarkan jenis ikan dan upaya penangkapan dari TPI Pelabuhan Tegal. Analisa data dilakukan secara deskriptif, tabulasi jumlah dan komposisi hasil tangkap serta analisis model Cobb Douglas dan translog untuk mengetahui nilai elastisitas produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi hasil tangkapan pukat cincin selalu didominasi oleh ikan layang. Daerah penangkapan kapal pukat cincin Tegal selama penelitian berada di Laut Cina Selatan, L. Jawa dan S. Makasar-L. Flores. Hasil tangkapan total terbanyak berasal dari S. Makasar-L.. Flores akan tetapi rata-rata hasil tangkapan per trip terbanyak berasal dari L. Jawa. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemilihan terhadap ketiga lokasi penangkapan ini tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil tangkapan yang diperoleh. Hasil uji F menunjukkan bahwa analisis model Cob Douglas dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara hasil tangkapan pukat cincin dengan variabel bebasnya, sedangkan model translog tidak bisa digunakan. Dari model Cob Douglas ini dihasilkan bahwa produksi kapal pukat cincin Tegal hanya dipengaruhi oleh besarnya ukuran kapal/GT dengan nilai elastisitas sebesar 0,265 dengan persamaan matematis ln Y=2,994+0,265lnX_1. Research was done in Tegal during April-July 2012. The purpose of this research is to determine the catch composition, fishing ground and productivity elasticity of purse seine. Data of vessel and fishing gear specification, fishing ground, catch composition and vessel logistic were

  20. Diversitas Genetik Anopheles balabacensis, Baisas di Berbagai Daerah Indonesia Berdasarkan Sekuen Gen ITS 2 DNA Ribosom

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Widiarti Widiarti

    2016-05-01

    dilaporkan sebagai spesies kompleks di berbagai negara, akan tetapi belum banyak dilaporkan di Indonesia. Penanggulangan malaria agar lebih efektif perlu adanya perbaikan dan pendekatan strategi dalam pengendalian vektor, termasuk sangat diperlukan adanya pemahaman terhadap spesies dan bioekologinya. Tujuan penelitian adalah untuk : a. Mengidentifikasi secara molekuler nyamuk An. balabacensis yang dicurigai sebagai spesies kompleks berdasarkan sekuen ITS2 DNA ribosom, b. Mengetahui diversitas genetik nyamuk An. balabacensis dari daerah endemis dan non endemis dengan jarak geografis yang berbeda, c. Mengetahui kekerabatan genetik (jarak taksonomi nyamuk An. balabacensis dari berbagai daerah di Indonesia dengan merekonstruksi pohon filogenetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa An. balabacensis di Indonesia merupakan spesies kompleks simpatrik dan allopatrik. Ada perbedaan kekerabatan genetikyang cukup jauh diantara populasi An. balabacensis di Pusuk Lestari, wilayah Puskesmas Meninting, Lombok Barat, NTB yang merupakan simpatrik kompleks. Berdasarkan hubungankekerabatan An. leucosphyrus group, An. balabacensis dari Berjoko, Kabupaten Nunukan menunjukkan kecenderungan terpisah cukup jauh dibandingkan dengan An. balabacensiskompleks lainnya yang berasal dari Jawa Tengah dan Lombok, NTB.Kata kunci : An. balabacensis, variasi genetik, ITS2 DNA ribosom

  1. Banks, environment and sustainable development. EMAS regulation n. 761/2001/EC applied to the financial institutions; Banche, ambiente e sviluppo sostenibile l'adesione degli istituti finanziari al regolamento EMAS

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    Andriola, L.; Ingrisano, G.; Sampognaro, G. [ENEA, Divisione Caratterizzazione dell' Ambiente e del Territorio, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy)

    2001-07-01

    The purpose of this work is to characterize the role of the financial institutions in achieving sustainable development meaning a process of development which leaves at least the same amount of capital, natural and man-made, to future generations as current generations have access to. This makes it clear that sustainable development is about capital allocation and thus should be at the core of financial markets activity. On a more practical level the different ways banks affect environment are analyzed: as investors - supplying the investments with environmental perspective; as lenders - developing new financial products to encourage sustainable development; as valuers - estimating risks and opportunities in project-financing; as powerful stake holders - as shareholders and lenders they can exercise considerable influence over companies; - as polluters - while not dirty industries, financial institutions do consume natural resources. By the study of these environmental aspects it comes out that bank should introduce the environmental variable in internal management to reduce their own impacts and, above all, in credit assessment, in development of new financial products to encourage businesses to invest in duty technologies and adopt environmental management systems (EMAS, ISO 14001), and in helping small shareholders in deciding how to invest their own money, for example advising Green funds. [Italian] Lo scopo del presente lavoro e' individuare il ruolo delle istituzioni finanziarie nel perseguire uno sviluppo sostenibile ossia un processo di sviluppo che lasci alle generazioni future lo stesso capitale, naturale e creato dall'uomo, di cui dispone l'attuale generazione. Da tale affermazione risulta evidente che lo sviluppo sostenibile e' relazionato alle scelte di investimento e dovrebbe dunque essere il core-business dei mercati finanziari. Piu' in dettaglio vengono analizzati i differenti modi con cui la banca influenza l

  2. Zonasi Daerah Rawan Gempa Bumi di Kecamatan Pundong, Bantul Berdasarkan Pendekatan Geomorfolog

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Romi Marsell

    2016-10-01

    Full Text Available ABSTRAK Gempabumi 27 Mei 2006 mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh gempabumi bervariasi di setiap bentuklahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan geomorfologi dengan satuan bentuklahan sebagai unit analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik bentuklahan dapat menjadi indikator tingkat kerusakan bangunan akibat gempabumi. Aspek-aspek geomorfologi memiliki tingkat pengaruh yang berbeda di suatu daerah dan pengaruh aspek-aspek geomorfologi tersebut membentuk suatu zona rmvan gempabumi di Kecamatan Pundong. Zona kerawanan tinggi terhadap gempabumi berada pada kelompok bentuklahan Dataran Fluvio-VulkanikMerapi Muda. Zona kerawanan sedang terhadap gempabumi terdapat pada bentuklahan Lereng Kaki Koluvial Material Lava, Breksi, dan Tuf Zona kerawanan rendah terhadap gempabumi terletak pada lereng tengah dan lereng atas perbukitan struktural di sebelah timur Kecamatan Pundong. ABSTRACT The earthquake May 27, 2006 caused severe damage on buildings in Pundong District, Bantul Regency, Yogyakarta. Earthquake-induced buildings damage vary at each landform. This research is using geomOlphological approach with landform unit as an analysis unit. The result shows that landform characteristics can be an indicator level of earthquakeinduced buildings damage. The geomorphological aspects has levels of induce in a certain area and the induce of geomorphological aspectsformed a certain earthquake prone zone in Pundong District. The high prone zone is located at the group of landforms Fluvio-Volcanic Young Merapi Plain. The moderate prone zone is located at Colluvial Footslope consist of breccias, lava, and tuff. The slight prone zone is located in the middle and upper slope of structural hills in the east part of Pundong District.

  3. ANALISIS PERUBAHAN SUHU PERMUKAAN TANAH DENGAN MENGGUNAKAN CITRA SATELIT TERRA DAN AQUA MODIS (STUDI KASUS : DAERAH KABUPATEN MALANG DAN SURABAYA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dawamul Arifin

    2015-02-01

    Full Text Available Salah satu dampak pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim yang signifikan. Perubahan iklim yang terjadi mengakibatkan bencana hidro-meteorologi yaitu kekeringan dimana salah satu faktor terjadinya adalah peningkatan suhu permukaan tanah. Data suhu permukaan tanah di Indonesia diperoleh dari stasiun pengamat cuaca yang didapatkan dengan menggunakan termometer yang dipasang dalam sangkar cuaca. Data yang diperoleh dari pengamatan termometer ini hanya mewakili daerah sekitar.Dalam penelitian ini, data suhu permukaan tanah didapat dengan mengunakan metode penginderaan jauh dengan memanfaatkan data citra satelit Terra Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS dan Aqua MODIS serta menggunakan algoritma Li & Becker. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Malang dan Surabaya.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2010 terjadi perubahan suhu permukaan tanah di Kabupaten Malang dan Surabya secara dinamis. Dari perbandingan antara data hasil pengukuran lapangan dengan hasil pengolahan data citra satelit MODIS diperoleh nilai koefisien determinasi (R2 = 0,4774 dan nilai korelasi (R = 0,6909 (69,09% dengan nilai RMSE = 3,6 0C untuk data citra satelit Terra MODIS serta R2 = 0,6451 dan R = 0,7906 (79,06% dengan nilai RMSE = 6,4 0C untuk data citra satelit Aqua MODIS.

  4. Konsep ABG (Academic-Business-Government dalam Rencana Sistem Industri Berbasis Potensi Daerah Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhammad Prasanto Bimantio

    2018-01-01

    Full Text Available Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY mempunyai potensi industri yang cukup tinggi, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Namun daya saing produk industri pengolahan di DIY rendah karena beberapa faktor, yakni masih lemahnya keterkaitan antar industri, keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antardaerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan konsep kawasan industri berbasis potensi daerah (Domestic Based Industry/ DBI menggunakan pendekatan sinergi Academic-Business-Government (ABG. Pendekatan ini dilakukan dengan fokus pada pemanfaatan bahan baku, sumber daya manusia, dan pemenuhan permintaan pasar lokal. Hasil kajian ini menghasilkan tiga konsep kawasan DBI yang diusulkan: (i pengolahan produk turunan salak pondoh di Turi Sleman, (ii pengolahan zeolit di Gedangsari Gunungkidul, dan (iii pengolahan limbah produk biogas di Cangkringan Sleman. Ketiga konsep kawasan industri pengolahan tersebut saling terkait dan akan membentuk jejaring yang terintegrasi mulai dari bahan baku hingga produk, baik dengan industri rancangan baru maupun dengan industri yang sudah ada.

  5. Analisis Redaman Hujan pada Frekuensi C-Band dan Ku-band untuk Komunikasi VSAT-TV pada Daerah Tropis

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ervin Nurdiansyah

    2017-03-01

    Full Text Available Penggunaan satelit untuk berbagai macam komunikasi semakin berkembang dewasa ini salah satunya yaitu teknologi VSAT untuk keperluan TV berbayar yang dinilai sangat strategis. Teknologi VSAT digunakan oleh perusahaan TV berbayar sebagai backbone dari jaringan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Penggunaan VSAT sebagai alat komunikasi memiliki banyak sekali keuntungan antara lain kemudahan dalam hal instalasi, biaya yang murah dan kemudahan dalam pemeliharaan. Di samping semua keunggulan yang dimiliki oleh VSAT, teknologi VSAT yang menggunakan frekuensi C-Band dan Ku-Band ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya yaitu masalah propagasi terutama propagasi yang disebabkan oleh redaman hujan. Dalam Studi ini penulis melakukan analisis redaman hujan menggunakan empat model prediksi redaman hujan yaitu model ITU-R P.618-5, model Global Crane, Model SAM, dan model ITU-R modifikasi untuk daerah tropis. Keempat model tersebut dibandingkan dengan pengukuran guna mengetahui model redaman hujan yang mendekati untuk wilayah Surabaya. Dalam studi ini untuk pengukuran pada kanal Ku-Band menggunakan satelit JCSAT 4B sedangkan untuk pengukuran kanal C-Band menggunakan satelit TELKOM-1 dengan menggunakan VSAT berukuran 0,6 m. Berdasarkan hasil analisis didapatkan model redaman hujan mendekati pengukuran untuk kanal C-band adalah model Global Crane dengan persen error sebesar 73,1 %. Sedangkan untuk kanal Ku-band adalah model ITU-R Modifikasi untuk daerah tropis dengan persen error sebesar 22,4 %.

  6. ANALISA PERUBAHAN POLA HIDROLOGI DI DAERAH MUARA KALI PORONG PASCA PERISTIWA LAPINDO DENGAN CITRA SATELIT SPOT 4 DAN ALOS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Mochamad Machfud

    2015-02-01

    Full Text Available Pesisir merupakan salah satu tempat untuk muara sungai dimana hilir dari suatu sungai itu berakhir sebelum menuju lepas laut. Di kabupaten Sidoarjo tedapat kali yaitu Kali Porong yang merupakan ujung dari sungai Brantas yang semenjak tahun 2006 digunakan sebagai tempat untuk mengalirkan lumpur Lapindo ke laut. Hal ini menyebabkan perubahan dari ekologi dari Kali Porong. Salah satunya adalah mengganggu pola hidrologi yang ada di Kali Porong.  Oleh karena itu diperlukan analisa untuk penentuan pola hidrologi secara multitemporal setelah Kali Porong digunakan sebagai tempat mengalirkannya lumpur untuk menuju laut timur Jawa yang dimana akan mempercepat terbentuk sedimentasi yang dapat menggagu pola hidrologi Kali Porong. Pengamatan dilakukan dengan metode penginderaan jauh dengan menganalisa citra ALOS dan SPOT 4 dari tahun 2010 sampai 2011. Klasifikasi yang digunakan dalam analisa ini adalah klasifikasi Terselia atau klasifikasi beracuan yang menggunakan Maximum Likehood Standard dan menganalisa DEM SRTM dengan menggunakan menu spatial analyst tools untuk menentukan arah aliran sungai (flow direction dan akumulasi aliran sungai (flow accumulation.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam peta aliran sungai terlihat gradasi warna dari biru tua menuju ke biru muda menjelaskan bahwa arah aliran sungai yang menunjukan semakin besar akumulasi pencampuran antara air sungai dengan lumpur dititik tersebut. Daerah pesisir Sidoarjo lebih di dominasi oleh pola aliran sungai dendritik. Pola aliran sungai daerah muara Kali Porong relatif tetap.

  7. Muusika : Tiit Kuusik 90. Wagneri ooperid EMA-le. Eva Märtsoni laulukonkurss Tallinnas. USA tantsijad tõlgendavad Pärti. Sumera luigelaul salves. WGT Baltimaade kultuurifestivalil. Paul Mägi tagasi Malmös. / Martti Raide

    Index Scriptorium Estoniae

    Raide, Martti

    2001-01-01

    11.IX möödus 90 aastat Tiit Kuusiku sünnist. Eesti Richard Wagneri Ühingu vahendusel anti EMA raamatukogule üle Wagneri ooperite 32 CD-le salvestatud kogumik. 25.IX ئ 2.X toimus EMA-s saksa lauluprofessori Eva Märtsoni meistrikursus. 1.ئ10.X külastab Eestit Ohio osariigist pärit moderntantsutrupp Antaeus Dance. ERSO ja Paavo Järvi salvestavad Lepo Sumera viimaseid heliteoseid. Weekend Guitar Trio on ringreisil Soomes. Paul Mägi kutsuti Malmo Sümfooniaorkestrit juhatama. Põltsamaa linnavalitsuses arutati 2002. a. oktoobris toimuva Põhja- ja Baltimaade puhkpillilaagri korraldamisega seonduvat.

  8. PERPUSTAKAAN KELILING SEBAGAI MANIFESTASI PERAN PERPUSTAKAAN UMUM MELAWAN BENTUK EKSKLUSI SOSIAL : STUDI KASUS PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH JAWA TENGAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yanuar Yoga Prasetyawan

    2017-04-01

    Full Text Available AbstractInformation is major requirement for individuals in the information age. Individuals need information to improve their quality of life. For individuals who have limited access to information, it can be considered has the potential bad quality of life. Therefore, it behooves the government to provide the institutions that collect and disseminate information for free of charge regardless of social status, economic, and education, it is  public library. The purpose of this study was to describe the role of Perpustakaan Umum Daerah Jawa Tengah (Central Java Province Public Librariy through the bookmobile service, against forms of social exclusion. This research used a qualitative method with case study approach. The results showed that the public library have should be a social inclusion institution. With such an inclusive label then anyone can go into the library and enjoy a free library service. But there are still some of the community groups who judge the library is an unfriendly place to visit. Seeing the reality, Perpustakaan Umum Daerah Jawa Tengah provides pro-active service by visiting the patron who are far away from the information centre and have limited access to information due to social , economic or education status. The Places were visited include the penitentiary, the brothel, and even the base of the refugee community banned organization. Through bookmobile service  tried to attend as a remover form of social exclusion by providing access to information to the public.Keyword: Public Library; Social Exclussion; Bookmobile LibraryAbstrakKomoditas atau kebutuhan  utama bagi individu di era informasi seperti saat ini adalah informasi. Individu tersebut membutuhkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Bagi individu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi, maka dapat ditengarai individu tersebut berpotensi memiliki kualitas hidup yang tidak baik. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah menyediakan

  9. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DISIPLIN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN GARMEN DI KOTA DENPASAR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Wayan Gede Supartha

    2007-01-01

    tenaga kerja pada perusahaan garmen di Kota Denpasar, maka ada berbagai variabel yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, baik variabel internal maupun variabel eksternal. Berdasarkan analisis model persamaan struktural dengan menggunakan SPSS ver. 10. dan AMOS ver. 4.1, di dapat kesimpulan, yakni: (1 Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disiplin Tenaga Kerja pada perusahaan garmen. (2 Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada perusahaan garmen. (3 Kebijakan Ketenagakerjan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disiplin Tenaga Kerja pada perusahaan garmen. (4 Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada perusahaan garmen. (5 Disiplin Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada perusahaan garmen. (6 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja perusahaan garmen, dapat dilakukan melalui peningkatan Disiplin Tenaga Kerja dan adanya Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah yang kondusif serta pemantapan pelaksanaan Kepemimpinan Perusahaan Garmen. (7 Dari keenam kesimpulan tersebut dapat disusun kesimpulan umum bahwa: peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, dapat dilakukan melalui peningkatan Disiplin Tenaga Kerja serta Peningkatan Disiplin Tenaga Kerja dapat dilakukan melalui pelaksanaan Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah, dan memantapkan Kepemimpinan (transformational leadership. Untuk itu disarankan: (1 Disiplin Tenaga Kerja harus ditingkatkan melalui penciptaan kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif serta adanya kepemimpinan transformasional. (2 Masing – masing perusahaan garmen harus menciptakan dan membangun disiplin kerja yang kuat. (3 Untuk setiap pimpinan perusahaan dan seluruh tenaga kerja hendaknya diberikan sosialisasi tentang Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah, sehingga manajemen perusahaan dapat melaksanakan fungsi manajemen

  10. PERANCANGAN AWAL INSTALASI AIR BUANGAN PENDINGIN MENGGUNAKAN MULTISTAGEFLASH RECYLE DISTILLATION (STUDI KASUS PT. INDONESIA POWER PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Nurandani Hardyanti

    2012-02-01

    Full Text Available The port of Tanjung Emas Semarang was located at the coast needed more clean water for shipping,industries and the communities. The production process of PLTU Indonesia Power produced waste wateras cooling water that caused thermal pollution. Considering the quality, quantity, and continuity of thatwaste water used as one of alternative source of clean water. It treated using by multistageflash recycleddistillation method. The purpose of this plant to fulfill clean water for shipping and port of Tanjung Emasarea with production capacity was 50 liters per seconds for duration planning about 15 years. The locationof this plant was next to PT. SRIBOGA with area 8000 m2, wherein the intake on the Canal of PLTUIndonesia Power. In order to fulfill the quality of water, this plant used oil separator and antiscalant aspretreatment. Production cost of distillation plant was Rp 13.647 per m3. This cost was too expensive so itrequired to be done crossed subsidy. The price of clean water was Rp 2000 /m3 for public, Rp 5500 per m3for industries and Rp 3000 per m3 for governmental office.

  11. Sport fishing in Cachoeira de Emas in Mogi-Guaçu River, State of São Paulo, Brazil.

    Science.gov (United States)

    Peixer, J; Petrere Júnior, M

    2009-11-01

    Sport fishing is an important leisure activity in many countries. It directly and indirectly generates income and jobs for millions of people. In some places, its landing outstrips production from professional fishing but this fact is not always taken into account in the establishment of management actions. In the area of Cachoeira (Waterfall) de Emas there are reports of intense fishing since the 20's. The objective of this paper is to identify the profile of the sporting fishers who frequent this place and to characterise this fishing. From February to October of 2006, we interviewed 107 sporting fishers that visited Cachoeira. We describe the fishing and the socio-economic status of the sport fishers. Most of the fishers are men, coming from the state of São Paulo, with a mean family income of US$ 1,212.3 (R$ 2,558.10, US$ 1 = R$ 2.11, July/2007), being aged 50.2 years old on average. A large amount of them (49.5%) only have incomplete first grade education. The main captured species are curimba Prochilodus lineatus, mandi Pimelodus maculatus, P. heraldoi, Pimelodella spp., lambari Astyanax fasciatus, A. schubarti, A. altiparanae, Roeboides paranensis and piava Leporinus lacustris, L. friderici, L. octofasciatus. Fishers have had a strong connection with this place for many years and even with low captures (2.8 kg/day), they are quite satisfied.

  12. Sport fishing in Cachoeira de Emas in Mogi-Guaçu River, State of São Paulo, Brazil

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    J. Peixer

    Full Text Available Sport fishing is an important leisure activity in many countries. It directly and indirectly generates income and jobs for millions of people. In some places, its landing outstrips production from professional fishing but this fact is not always taken into account in the establishment of management actions. In the area of Cachoeira (Waterfall de Emas there are reports of intense fishing since the 20's. The objective of this paper is to identify the profile of the sporting fishers who frequent this place and to characterise this fishing. From February to October of 2006, we interviewed 107 sporting fishers that visited Cachoeira. We describe the fishing and the socio-economic status of the sport fishers. Most of the fishers are men, coming from the state of São Paulo, with a mean family income of US$ 1,212.3 (R$ 2,558.10, US$ 1 = R$ 2.11, July/2007, being aged 50.2 years old on average. A large amount of them (49.5% only have incomplete first grade education. The main captured species are curimba Prochilodus lineatus, mandi Pimelodus maculatus, P. heraldoi, Pimelodella spp., lambari Astyanax fasciatus, A. schubarti, A. altiparanae, Roeboides paranensis and piava Leporinus lacustris, L. friderici, L. octofasciatus. Fishers have had a strong connection with this place for many years and even with low captures (2.8 kg/day, they are quite satisfied.

  13. Ticks associated with armadillo (Euphractus sexcinctus) and anteater (Myrmecophaga tridactyla) of Emas National Park, State of Goias, Brazil.

    Science.gov (United States)

    Bechara, Gervasio H; Szabo, M P J; Almeida Filho, W V; Bechara, J N; Pereira, R J G; Garcia, J E; Pereira, Marcelo C

    2002-10-01

    This study was conducted in October 1998 and November 1999 in the Emas National Park (131,868 ha), a savanna-type cerrado region situated in the far south of Goias State, Brazil, near the geographic center of South America (15 degrees -23 degrees S; 45 degrees -55 degrees W). Animals were captured with the aid of nets and anesthetized (15 mg/kg ketamine + 1 mg/kg xylasine) in order to collect ticks for identification and to establish laboratory colonies. They included giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla) (n = 4) and yellow armadillos (Euphractus sexcinctus) (n = 6). Free-living ticks (larvae, nymphs, and adults) were collected from the field by using a 1 x 2-m flannel cloth. Free-living ticks were identified as Amblyomma sp., A. cajennense, and A. triste. Adult ticks collected from anteaters were identified as Amblyomma cajennense and A. nodosum and from armadillos as A. pseudoconcolor and A. nodosum. The relevance of these host-tick relationships to possible mechanisms underlying emergence of tick-borne pathogens of importance to public health is discussed.

  14. P(MMA-EMA Random Copolymer Electrolytes Incorporating Sodium Iodide for Potential Application in a Dye-Sensitized Solar Cell

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Nurul Akmaliah Dzulkurnain

    2015-02-01

    Full Text Available Polymer electrolytes based on 90 wt% of methyl methacrylate and 10 wt% of ethyl methacrylate (90MMA-co-10EMA incorporating different weight ratios of sodium iodide were prepared using the solution casting method. The complexation between salt and copolymer host has been investigated using Fourier transform infrared spectroscopy. The ionic conductivity and thermal stability of the electrolytes were measured using impedance spectroscopy and differential scanning calorimetry, respectively. Scanning electron microscopy was used to study the morphology of the polymer electrolytes. The ionic conductivity and glass transition temperature increased up to 20 wt% of sodium iodide (5.19 × 10−6 S·cm−1 and decreased with the further addition of salt concentration, because of the crosslinked effect. The morphology behavior of the highest conducting sample also showed smaller pores compared to the other concentration. The total ionic transference number proved that this system was mainly due to ions, and the electrochemical stability window was up to 2.5 V, which is suitable for a dye-sensitized solar cell application. This sample was then tested in a dye-sensitized solar cell and exhibited an efficiency of 0.62%.

  15. Identification of Bile Duct Paucity in Alagille Syndrome: Using CK7 and EMA Immunohistochemistry as a Reliable Panel for Accurate Diagnosis.

    Science.gov (United States)

    Herman, Haley K; Abramowsky, Carlos R; Caltharp, Shelley; Metry, Diana; Cundiff, Caitlin A; Romero, Rene; Gillespie, Scott E; Shehata, Bahig M

    2016-01-01

    Bile duct paucity is the absence or marked reduction in the number of interlobular bile ducts (ILBD) within portal tracts. Its syndromic variant, Alagille syndrome (ALGS), is a multisystem disorder with effects on the liver, cardiovascular system, skeleton, face, and eyes. It is inherited as an autosomal dominant trait due to defects in NOTCH signaling pathway. ALGS is characterized by vanishing ILBD with subsequent chronic obstructive cholestasis in approximately 89% of cases. Cholestasis stimulates formation of new bile ductules through a process of neoductular reaction, making it difficult to evaluate the presence or absence of ILBD. Therefore, finding a method to differentiate clearly between ILBD and the ductular proliferation is essential for accurate diagnosis. A database search identified 28 patients with confirmed diagnosis of ALGS between 1992 and 2014. Additionally, 7 controls were used. A panel of two immunostains, cytokeratin 7 (CK7) and epithelial membrane antigen (EMA), was performed. CK7 highlighted the bile duct epithelium of ILBD and ductular proliferation, while EMA stained only the brush border of ILBD. In our ALGS group, the ratio of EMA-positive ILBD to identified portal tracts was 12.6% (range, 0%-41%). However, this same ratio was 95.0% (range, 90%-100%) among control cases (P < 0.001). We propose a panel of two immunostains, CK7 and EMA, to differentiate ILBD from ductular proliferation in patients with cholestasis. With this panel, identification of bile duct paucity can be achieved. Additional studies, including molecular confirmation and clinical correlation, would provide a definitive diagnosis of ALGS.

  16. ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) FUNCTIONING ON THE EXAMPLE OF THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY OF THE CZÊSTOCHOWA DISTRICT

    OpenAIRE

    Piotr Pachura; Agnieszka Ociepa-Kubicka

    2014-01-01

    The article presents pro-ecological activities realized in the past years and planned for the years 2014-2016 by The Water Supply and Sewerage Joint Stock Company of the Czestochowa District. It highlights numerous benefits stemming from the implementation of EMAS in entrepreneurships. The Water Supply and Sewerage Joint Stock Company of the Czestochowa District is one of few companies in the field which obtained the Integrated Management System Certificate. The present article presents, amon...

  17. How do the EMA and FDA decide which anticancer drugs make it to the market? A comparative qualitative study on decision makers' views.

    Science.gov (United States)

    Tafuri, G; Stolk, P; Trotta, F; Putzeist, M; Leufkens, H G; Laing, R O; De Allegri, M

    2014-01-01

    The process leading to a regulatory outcome is guided by factors both related and unrelated to the data package, defined in this analysis as 'formal and informal factors', respectively. The aim of this qualitative study was to analyse which formal and informal factors drive the decision-making process of the European Medicines Agency (EMA) and Food and Drug Administration (FDA) regulators with regard to anticancer drugs, using in-depth semi-structured interviews with regulators of the two agencies. In line with the theory and practice of qualitative research, no set sample size was defined a priori. Respondent enrolment continued until saturation and redundancy were reached. Data were collected through means of in-depth semi-structured interviews conducted either in a face-to-face setting or via Skype(®) with each regulator. The interviews were audio-recorded and verbatim transcribed. The analysis was manually carried out on the transcribed text. Data were independently coded and categorized by two researchers. Interpretation of the findings emerged through a process of triangulation between the two. Seven EMA and six FDA regulators, who had extensive experience with making decisions about anticancer medicines, were interviewed between April and June 2012. There is an open dialogue between the FDA and EMA, with the two moving closer and exchanging information, not opinions. Differences in decision-making between the agencies may be due to a different evaluation of end points. Different interaction modalities with industry and patients represent an additional source of divergence with a potential impact on decision-making. The key message of our respondents was that the agencies manage uncertainty in a different way: unlike the EMA, the FDA has a prevailing attitude to take risks in order to guarantee quicker access to new treatments. Although formal factors are the main drivers for regulatory decisions, the influence of informal factors plays an important role in

  18. Electric Service Areas, Electric Servic Area - given to us from GA power and Planters Electric - distributed by the EMA Director, Val Ashcraft, Published in 2008, 1:2400 (1in=200ft) scale, Effingham County Government.

    Data.gov (United States)

    NSGIC Local Govt | GIS Inventory — Electric Service Areas dataset current as of 2008. Electric Servic Area - given to us from GA power and Planters Electric - distributed by the EMA Director, Val...

  19. PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN SUBSEKTOR TANAMAN BAHAN MAKANAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yoti Komara Murti

    2017-06-01

    Full Text Available Produk Domestik Regional Bruto (PDRB di Kabupaten Sragen relatif rendah diantara Karesidenan Surakarta.  Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar diantara sektor-sektor yang lain di Kabupaten Sragen, melalui sektor pertanian ini diharapkan dapat menaikkan angka PDRB dengan dilakukan perencaaan pengembangan komoditas tanaman bahan makanan. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan merupakan jenis penelitian kuantitaif. Metode analisis data menggunakan analisis Loqation Quotient, Shift Share, Klassen Typologi, Skalogram, Overlay serta Proyeksi Kecenderungan atau Time Trend. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode Loqation Quotient (LQ Shift Share (SSdan metode analisis Typologi Klassen, hanya daerah komoditas pada komoditas ubi jalar yang tidak terdapat kecamatan yang unggul. Atas dasar analisis overlay, area pengembangan pada komoditas padi terdapat di 2 kecamatan, komoditas jagung terdapat di 2 kecamatan, komoditas kedelai terdapat di 1 kecamatan, komoditas kacang tanah terdapat di 2 kecamatan, komoditas kacang hijau terdapat di 1 kecamatan, komoditas ubi kayu terdapat di 1 kecamatan, dan komoditas ubi jalar terdapat di 1 kecamatan. Berdasarkan analisis dengan menggunakan Proyeksi Kecenderungan atau Time Trend, selama 5 tahun ke depan subsektor tanaman bahan makanan dalam hasil produksi mengalami peningkatan, kecuali pada komoditas kedelai mengalami penurunan.  Gross Regional Domestic Product (GDP in Sragen relatively low among Surakarta. The agricultural sector is the sector's largest contributor to GDP among other sectors in Sragen, through the agricultural sector is expected to raise GDP figures to do planning is the development of food crops. The data used is secondary data and the type of quantitative research. Methods of data analysis using analysis Loqation Quotient, Shift Share, Klassen Typologi, schallogram, Overlay and trend projections or Time Trend. Based on the results of studies using methods

  20. Perawatan Ortodontik Kaninus Kiri Maksil Impaksi di Daerah Palatal dengan Alat Cekat Teknik Begg

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    E. Emil

    2016-10-01

    Full Text Available Latar Belakang: ketidakharmonisan ukuran rahang dengan gigi merupakan salah satu bentuk etiologi maloklusi yang diturunkan dan akan mempengaruhi susunan dan posisi gigi di dalam rahang. Impaksi gigi seperti molar ketiga atau gigi kaninus sering kita temui akibat tidak adanya ruang untuk gigi tersebut erupsi dan menyusun diri di dalam lengkung yang baik. Gigi kaninus memiliki peran penting di dalam mulut, selain untuk mastikasi, gigi ini juga memiliki peran menentukan dalam estetika susunan gigi. Senyum yang menarik tidak akan didapatkan tanpa adanya gigi kaninus di dalam lengkung. Kasus impaksi kaninus dapat dirawat menggunakan teknik Begg dengan proses windowing yang dilakukan oleh ahli bedah mulut. Tujuan: membantu erupsi gigi kaninus dengan bantuan alat orto cekat teknik Begg. Kasus: laki-laki 19 tahun mengeluhkan gigi depan rahang atas protusif langit-langit tergigit oleh gigi depan rahang bawah. Diagnosis: maloklusi Angle kelas II dengan hubungan skeletal kelas I disertai kondisi berjejal di daerah anterior dan gigitan dalam. Perawatan: menggunakan alat cekat teknik Begg dan windowing dengan pencabutan dua premolar pertama rahang atas serta prosedur windo. Kesimpulan: hasil menunjukkan gigi kaninus kiri rahang atas dapat erupsi dengan baik dan bisa diposisikan ke dalam lengkung dalam 5 bulan.   Background: Discrepancy in size between jaw and teeth is one of the etiology factor of malocclusion that genetically inherited and will affect teeth allignment and position within the jaw. Third molar and canine impaction frequently found because there is not enough space for theme to erupt and align themselfes in a good alignment. Canine have an important role in mastication as it is in facial aesthetic. Canine impaction can be treated with Begg technique and windowing process performed by oral surgeon. Purpose: to help impacted canine to erupt using fixed Begg appliance technique and windowing process. Case: 19 years old man complained of crowded

  1. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DALAM MENINGKATKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Sri Hastuti Pudji Rahayu

    2014-11-01

    Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen dalam arsip dinamis guna meningkatkan sistem informasi manajemen sehingga diperoleh kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara snowball sampling sebagai tekniknya. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti memilih metode analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, display data, verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara menggunakan pola klasifikasi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis. Dengan penggunaan sistem itulah sistem informasi manajemen dapat dilaksanakan dengan baik. Kekurangan sistem ini adalah pada kegiatan pencatatan dan penyimpanan arsip dinamis aktif yang tidak dilaksanakan secara rutin dikarenakan pada bagian itu tidak ditunjuk petugas arsip yang menangani arsip, namun hanya dibebankan oleh seorang pegawai saja. Selain itu, sampai saat ini kantor juga belum melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. The purpose of this study is to describe the functions of records management in order to improve the management of information systems in order to obtain the constraints and the efforts undertaken. The approach in this study is a qualitative approach with purposive sampling and snowball sampling as a technique. The research method used is the method of literature research investigators and field studies that include observations, interviews and documentation. Researchers chose the method of data analysis that includes Miles and Huberman three phases: data reduction, data display, verification. The study procedures include the permitting process, the implementation in the field, until the The results showed that the Office of Library and

  2. KOMPOSISI UKURAN, NISBAH KELAMIN DAN DAERAH PENYEBARAN HIU BUAYA (Pseudocarcharias kamoharai YANG TERTANGKAP DI SAMUDERA HINDIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dian Novianto

    2016-05-01

    Full Text Available Ikan hiu buaya (Pseudocarcharias kamoharai merupakan salah satu jenis hiu yang tertangkap secara tidak sengaja pada perikanan rawai tuna (tuna longline. Ikan hiu buaya dalam penanganannya selalu dibuang di laut karena ukuran tubuhnya yang kecil dan tidak memiliki pasar diantara ikan non target (by-catch lainnya. Penelitian tentang komposisi ukuran, nisbah kelamin dan daerah penyebaran hiu buaya dilakukan pada tahun 2010 – 2011 di perairan WPP 573 – 572 Samudera Hindia dengan mengikuti kapal longline yang berbasis di Benoa dan Bungus. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka pengelolaan dan konservasi hiu buaya. Hiu buaya memiliki kisaran panjang tubuh 37 – 96 cm FL dengan panjang maksimal 96 cm FL untuk jenis betina dan 94 cm FL untuk jenis jantan dan modus pada kisaran 85 – 89 cm FL untuk jenis betina dan 75 – 79 cm FL untuk jenis jantan. Perbandingan jenis kelamin ikan jantan dan betina adalah 1 : 1,33, menunjukkan bahwa rasio ikan jantan dan betina tidak seimbang. Ikan hiu buaya terdistribusi tidak merata, hanya terdapat di 77 posisi setting pada 1120 – 1220 Bujur Timur dan 090 – 150 Lintang Selatan dari 256 jumlah setting selama periode penelitian ini.   Crocodile shark (Pseudocarcharias kamoharai is one of sharks species caught accidentally in tuna longline fisheries. Crocodile shark handling is always discarded at sea because of it is small size and is not economics value among others non-target fish (by-catch. Research on the biology of crocodile shark was conducted in 2010 – 2011 at Fisheries management Areas (FMA 572 (Indian Ocean – west Sumatera and 573 (South of Java – East Nusa Tenggara following longline vessels based in Benoa and Bungus. The purpose of research was to investigate data and information on the crocodile shark for management and conservation purposes. Crocodile shark has a range of body length of 37-96 cm FL with a maximum length of 96 cm FL for females and 94 cm

  3. REKONSTRUKSI BATIMETRI DAN IKLIM PURBA BERDASARKAN FORAMINIFERA DAERAH RALLA BARRU, SULAWESI SELATAN INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Meutia Farida

    2017-10-01

    Full Text Available Daerah Ralla terletak di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, tersusun atas batuan karbonat dan vulkanik. Salah satu komponen utama penyusun batuan ini adalah kandungan fosil foraminifera baik planktonik maupun bentonik yang jumlahnya melimpah. Penentuan umur dan lingkungan pengendapan purba (paleobathymetry, menggunakan foraminifera sebagai proksi iklim purba (paleoclimate yang baik. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Penampang Stratigrafi Terukur (Measuring Section pada singkapan napal dan batugamping dengan ketebalan mencapai 748,16 sentimeter yang terdiri dari 23 lapisan batuan. Hasil identifikasi dan determinasi fosil foraminifera menunjukkan bahwa pada sampel terdapat 46 spesies bentonik dan 28 spesies planktonik, dengan kisaran umur batuan adalah Eosen Bawah bagian atas (P9 – Eosen Tengah bagian tengah (P11, perubahan batimetri dengan siklus pengendapan inner neritic – upper bathyal - outer neritic. Jumlah spesies yang beragam dan sangat melimpah serta ukuran fosil yang besar menunjukkan nutrisi pada saat itu sangat berlimpah, dengan temperatur 0⁰– 27⁰C sebagai kondisi iklim hangat (warm water. Ralla area is located in Barru District, South Sulawesi Province which consisted of carbonate and volcanic rocks. One of the main components of these rocks is foraminifera fossils, include planktonic and bentonic which founded to be abundance. In determining the age and depositional environment (paleobathymetry, foraminifera fossils could be used as a good paleoclimate proxy. The research was conducted by Stratigraphy Measured (Measuring Section method in marl and limestone outcrop with a thickness of up to 748.16 centimeters which consists of 23 rock layers. Identification and determination of foraminifera fossils suggests that there are 46 bentonic and 28 planktonic species on samples, which are estimated the age of the rocks range from the end of lower Eocene (P9 till the middle of Middle Eocene (P11, bathymetry changes

  4. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYULUHAN PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA TANRARA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rini Pebrianti

    2012-04-01

    menunjukkan bahwa peran Dinas dalam penyuluhan pemeliharaan ayam broiler adalah memberikan pendidikan kepada peternak , memberikan pendampingan teknis kepada peternak, sebagai fasilitator bagi para peternak, serta membantu meningkatkan sumber daya dan produktivitas peternak. Penyuluhan pemeliharaan ayam broiler dapat meningkatkan hasil peternakan ayam broiler disebabkan oleh penyuluhan mampu mendorong meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan ayam broiler, mendorong ketersedian ayam broiler selalu stabil di pasar. Pemerintah daerah mendorong meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak ayam broiler serta membantu pemasaran ayam broiler yang semakin meluas.

  5. Pencegahan Resurgensi Malaria dengan Deteksi Dini dan Pengobatan Segera di Daerah Reseptif

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Teni Supriyani

    2015-04-01

    Full Text Available Jawa Barat merupakan salah satu wilayah reseptif malaria di Indonesia, khususnya Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan. Tahun 2009, 2011, dan 2012 telah terjadi kejadian luar biasa (KLB terutama di Kecamatan Cineam. Namun, pada tahun 2013 tidak terjadi KLB serupa. Ekosistem Cineam berupa pegunungan dan perkebunan kondusif untuk penularan malaria. Selain itu, banyak penduduk Cineam yang merupakan pekerja migran. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tidak terjadinya peningkatan kasus (resurgensi malaria di daerah reseptif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan pada bulan Juni - Desember 2014, dengan menggunakan sampel seluruh penderita malaria positif di Kecamatan Cineam tahun 2013, yang berjumlah 27 kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kasus adalah pekerja migran. Secara spasial, ditemukan tempat perkembangbiakan Anopheles tersebar dekat dengan tempat tinggal kasus. Meskipun wilayah Kecamatan Cineam merupakan wilayah kondusif penularan malaria, tidak terjadi penularan horizontal pada tahun 2013. Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa upaya deteksi dini, pengobatan segera menggunakan protokol standar yang memadai, pemberian obat profilaksis sebelum berangkat, serta penyuluhan intensif kepada masyarakat, dapat menekan timbulnya KLB pada tahun 2013. Prevention of Malaria Resurgence by Early Detection and Prompt Treatment in Receptive Area West Java provinceis one of malaria-receptive areas in Indonesia, specifically the south area of Tasikmalaya District. In 2009, 2011 and 2012, there was extraordinary emergence, specifically in Cineam Subdistrict. However, in 2013, there was no any other similar case. Ecosystem of Cineam consisting of montains and plantations was so conducive for malaria transmission. Moreover, there were many Cineam people as migrant workers. This study aimed to identify factors contributing to malaria resurgence in receptive area

  6. Pendekatan One Village One Product (OVOP untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah. Studi Kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Meirina Triharini

    2014-01-01

    Full Text Available One Village One Product (OVOP adalah suatu pendekatan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi daerah tersebut.  Konsep OVOP berasal dari Oita, Jepang dan diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Indonesia melalui Kementerian Perindustrian sejak tahun 2008 melaksa-nakan program OVOP yang bertujuan untuk memajukan potensi industri kecil dan menengah kerajinan di sepuluh wilayah di Indonesia, termasuk Purwakarta dengan potensi kerajinan gerabah dan keramik hias. Penerapan OVOP dalam rangka memajukan industri kerajinan memerlukan strategi yang sesuai dengan prinsip mendasar OVOP dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh industri produk kerajinan di daerah sasaranPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan OVOP di Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2008 dan menyusun sebuah rekomendasi bagi pengembangan potensi produk kerajinan dengan pendekatan OVOP dengan mengambil studi kasus di Plered, Purwakarta. Rekomendasi ditujukan bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan, masyarakat sebagai pelaksana, dan pihak swasta, khususnya akademisi desain atau desainer professional.Selain pentingnya konsistensi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengawasi berjalannya program yang telah disusun, pengembangan desain produk kerajinan memegang peranan yang sangat penting. Diperlukan peran desainer yang sangat kuat untuk dapat mengembangkan desain yang dapat memahami kebutuhan pasar sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional kerajinan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh industri.Kata kunci: gerabah; kerajinan; keramik; OVOP; Purwakarta.One Village One Product (OVOP is a regional development approach that aims to promote the economy of a region. The concept of OVOP was origined from Oita, Japan, and adopted by various countries in the world. Indonesia through the Ministry of Industry since 2008 implementing OVOP program that aims to promote the potential of small and medium

  7. Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Agus Kusnadi

    2015-12-01

    Full Text Available Abstrak Desa merupakan bentuk pemerintahan lokal yang sudah terbentuk dari masyarakat adat yang sudah ada sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintahan lokal tersebut terdiri dari sistem nilai dan lembaga pemerintahan yang tumbuh dan berkembang yang diwariskan secara turun-temurun. Setelah Indonesia merdeka, desa menjadi salah satu unsur pemerintahan formal dalam sistem desentralisasi. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menempatkan desa sebagai daerah administratif di bawah kecamatan. Setelah itu, pemerintahan desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2014, pengaturan tentang desa kembali dipisahkan dari pengaturan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting untuk dapat mengkaji arah perkembangan politik hukum pemerintahan desa, setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Abstract The village is a form of local government that has been formed from the indigenous communities that existed before Republic of Indonesia was found. The local government consists of a value system and government bodies that grow and develop that inherited from generation to generation. After Indonesian independence, the village became one of the elements of formal governance within a decentralized system. There are several laws regulating the village administration of which is Law Number 5 of 1979 on Village Government which places the village as the area under the administrative districts. After that, the village government to be part of the local government and regulated in the laws of

  8. Variações fenológicas das espécies do cerrado em Emas - Pirassununga, SP Phenological variations of the cerrado species in Emas (Pirassununga, SP

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Marco Antonio Batalha

    1997-07-01

    Full Text Available Foi estudada a flora vascular de uma área de cerrado, situada no distrito de Emas, município de Pirassununga, Estado de São Paulo (aproximadamente, 22º02'S e 47º30'W. Entre abril de 1994 e abril de 1995, realizou-se um levantamento florístico, em que foram amostradas 358 espécies. A partir dos dados deste levantamento, estudaram-se as variações fenológicas das espécies, procurando analisá-las como estratégias adaptativas. Os componentes herbáceo-subarbustivo e arbustivoarbóreo comportaram-se de maneira distinta. As espécies arbustivo-arbóreas floresceram principalmente no início da estação chuvosa, enquanto que as herbáceo-subarbustivas produziram flores, de modo geral, apenas no final da estação úmida, após período de acúmulo de carboidratos. As espécies do componente herbáceo-subarbustivo tiveram pico de frutificação no final da estação chuvosa, qualquer que fosse a síndrome de dispersão de seus diásporos. Já as espécies do componente arbustivo-arbóreo apresentaram comportamentos distintos, conforme a síndrome de dispersão. As espécies zoocóricas frutificaram ao longo de toda estação úmida, enquanto que as anemocóricas e autocóricas produziram frutos, principalmente no início da estação seca.The vascular flora of the cerrado in Emas district, Pirassununga municipality, São Paulo State (approximately 22º02'S and 47º30'W was studied. Between April 1994 and April 1995 a floristic survey was carried out, when 358 species, representing 227 genera and 78 families, were found. During this survey, the phenologycal variations were observed and analysed as adaptive strategies. The woody and herbaceous components had distinct behaviours. The woody species flowered mainly at the beginning of the rainy season, while the herbaceous ones produced flowers generally at the end of that season, after a period of carbohydrate accumulation. The herbaceous species produced fruits specially at the end of the

  9. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Kurniatul Mudhofar

    2016-06-01

    Full Text Available The purpose of this study is to examine the effect of fiscal decentralization which is proxied by independence of local government, dependence on the central government, effectiveness of regional revenue realization, and performance toward local government financial reporting accountability. The sample using 698 district/city are listed in the Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementrian Dalam Negeri. The analysis technique used for Hypotheses testing is ordinal logistic regression. The results reveal independence of local government and performance influence degree of local government financial reporting accountability. Two variables i.e. dependence on the central government and effectiveness do not influence local government financial reporting accountability. While the performance as the moderating variable only influence on the relationship between dependence on the central government and local government financial reporting accountability and has no influence on the relation between region's autonomy relation and local government financial reporting accountability. 

  10. IDENTIFIKASI LITOLOGI BAWAH PERMUKAAN DENGAN METODE GEOLISTRIK PADA JALAN TRANS KALIMANTAN YANG MELEWATI DAERAH RAWA DI KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Marjuni Marjuni

    2016-02-01

    Full Text Available Jalan Trans Kalimantan yang melewati daerah rawa di Kabupaten Banjar-Kalsel seringkali mengalami kerusakan baik berupa penurunan permukaan jalan ataupun retakan.  Identifikasi litologi  dilakukan untuk mengetahui lapisan tanah dan  zona lemah penyebab permukaan jalan yang rentan mengalami kerusakan. Metode menggunakan geolistrik tahanan jenis konfigurasi Dipole-dipole dengan panjang lintasan 100 m dan spasi 5 m. Penelitian ini dilakukan  pada 4 kecamatan dengan masing-masing 1 titik lokasi. Pengolahan data menggunakan program Res2dinv. Hasil interpretasi data menunjukkan lapisan tanah keempat lokasi adalah lapisan tanah uruk, tersusun dari tanah lanau pasiran dan pasir kerikil terisi lanau; Lapisan tanah jenuh air, tersusun dari lempung basah lembek dan lanau basah lembek, dan lapisan tanah tidak jenuh air bukan uruk, tersusun dari tanah lanau pasiran dan pasir kerikil terisi lanau

  11. HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP PENGELOLA VAKSIN DENGAN SKOR PENGELOLAAN VAKSIN DI DAERAH KASUS DIFTERI DI JAWA TIMUR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Noer Endah Pracoyo

    2013-11-01

    Full Text Available Abstrak Provinsi Jawa Timur merupakan daerah endemis penyakit difteri dari tahun 2000 sampai- 2012. Setiap tahunnya selalu terjadi kenaikan kasus (KLB, meskipun angka cakupan imunisasi tinggi. Kasus banyak terjadi pada anak-anak baik yang sudah diimunisasi maupun yang belum diimunisasi dengan angka kematian cukup tinggi.Tujuan penelitian ini adalah menilai pengetahuan dan sikap petugas pengelola vaksin dalam mengelola vaksin di tempat pelayanan kesehatan di daerah Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan desain potong lintang, yang dilakukan di 6 Kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan lama penelitian 11 bulan dari Januari sampai November 2011. Variabel dependen adalah kualitas vaksin dan variabel independen adalah cara kerja pengelola vaksin dan skor pengelolaan vaksin. Hasil penelitian menemukan bahwa  pelatihan petugas dalam mengelola vaksin berpengaruh terhadap ketepatan dalam pengelolaan vaksin di tempat pelayanan kesehatan. Kata kunci : pengelolaan, vaksin , difteri. Abstract East Java Province is an area endemic diphtheria from 2000 to-2012., Every year is always an increase in cases (KLB, despite a high rate of immunization coverage.  Common cases in both children who have been immunized or not immunized  with mortality rate is quite high. The purpose of this study was to assess the knowledge and attitude of management personnel in managing vaccine vaccines in the health service in the area of East Java. The method used is a design study using cross-sectional design, which was done in the study in six districts / cities in East Java, with a long 11-month study period is the month of January to November 2011. The dependent variable is the quality of the vaccine used and the independent variable is how the Human Resources (HR managers vaccines and vaccine observed score management. The results found that the training of administer vaccines officer was affecting  the accuracy in vaccine management in the health service. Keywords

  12. Production of recombinant EMA-1 protein and its application for the diagnosis of Theileria equi using an enzyme immuno assay in horses from São Paulo State, Brazil Produção da proteína recombinante EMA-1 e sua aplicação para o diagnóstico baseadono imuno ensaio enzimático de Theileria equi em equinos do Estado de São Paulo, Brasil

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Cristiane Divan Baldani

    2011-03-01

    Full Text Available The erythrocytic-stage surface protein, Equi Merozoite Antigen 1 (EMA-1, is a major candidate for the development of a diagnostic antigen for equine piroplasmosis. In order to establish an effective diagnostic method for practical use, the gene encoding the entire EMA-1 of Theileria equi Jaboticabal strain was cloned and expressed in Escherichia coli as a histidine-tagged protein (His6-EMA1. The expressed EMA-1 reacted with specific antibodies in Western blot and had an apparent molecular mass of 34 kDa which was largely consistent with its theoretical value. The nucleotide sequence of the EMA-1 gene of Jaboticabal strain was comparatively analyzed with other published sequences. The results indicated a high degree of homology with EMA-1 genes of all other strains isolated from various countries. The recombinant purified His6-EMA1 protein was tested in an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA for the detection of antibodies anti-T. equi in horses. The ELISA clearly differentiated T. equi-infected from Babesia caballi-infected horse sera or normal horse sera. Field serum samples collected from horses in the State of São Paulo, Southeastern Brazil, were examined for the diagnosis of T. equi infection by ELISA. Of 170 samples analyzed, 95.88% (163/170 were positive for T. equi infection. These results suggest that the His6-EMA1 protein expressed in E. coli could be a reliable immunodiagnostic antigen for ELISA test and that T. equi infection is a serious concern in the State of São Paulo, Brazil.A proteína de superfície eritrocitária, Antígeno 1 do Merozoíta de Theileria equi (EMA-1, é um potencial candidato para o desenvolvimento de antígenos de valor diagnóstico para a piroplasmose equina. Com o objetivo de estabelecer um método de diagnóstico efetivo e prático, o gene EMA-1 da amostra Jaboticabal - SP de T. equi foi clonado e expresso em Escherichia coli contendo uma cauda de poli-histidina (His6-EMA1. O EMA-1 expresso reagiu com

  13. JENIS, UKURAN DAN DAERAH PENANGKAPAN HIU THRESHER (FAMILI ALOPIIDAE YANG TERTANGKAP RAWAI TUNA DI SAMUDERA HINDIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Agustinus Anung Widodo

    2016-03-01

    Full Text Available Sebagai anggota Indian Ocean Tuna Commision (IOTC Indonesia wajib mengadopsi isi Resolusi IOTC 10/12 yang mengatur pengelolaan sumberdaya ikan hiu thresher (famili Alopiidae. Secara spesifik Indonesia belum melaksanakan pengelolaan sumberdaya hiu thresher karena spesies tersebut belum mendapatkan perhatian serius. Tulisan ini bermaksud menyampaikan hasil penelitian tentang ikan hiu thresher (Famili Alopiidae yang tertangkap rawai tuna di Samudera Hindia berbasis di Cilacap. Data diperoleh dari kegiatan pengambilan contoh di pelabuhan tahun 2010, kegiatan observasi di atas kapal rawai tuna bulan Januari 2010 dan laporan statistik PPS Cilacap tahun 2006-2010. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (a di perairan Indonesia ada dua spesies dari tiga spesies hiu thresher yang ada di dunia, yaitu hiu monyet atau pelagic thresher (Alopias pelagicus Nakamura 1935 dan hiu paitan atau bigeye thresher (A. superciliosus Lowe 1840. Satu spesies lainnya yang belum pernah ditemukan adalah thinfin thresher (A.vulpinus Bonnaterre1788.  Dilihat dari teknologi rawai tuna yang digunakan, daerah sebaran hiu thresher sama dengan tuna di Samudera Hindia, sehingga sulit untuk menghindari tidak tertangkapnya hiu thresher oleh rawai tuna. Jumlah dari jenis hiu monyet yang tertangkap rawai tuna di Samudera Hindia berkisar 0,1-0,6 % dan hiu paitan berkisar 0,1-1,3 % dari total tangkapan. Ukuran hiu thresher yang tertangkap rawai tuna umumnya ikan yang telah dewasa (berkisar 54-74% dan diduga telah mengalami pemijahan. Hampir semua bagian hiu thresher dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan farmasi. Selain dipasarkan di dalam negeri, ikan hiu thresher juga diekspor terutama siripnya ke manca negara dan terbanyak ke China.   As a member of IOTC, Indonesia is obliged to implement all IOTC’s resolutions including resolution 10/12 on the conservation of thresher sharks (Family Alopiidae caught in association with fisheries in the IOTC area of competence. Indonsia has not

  14. Rekayasa Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan pada Kawasan Industri Piyungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Triyono Triyono

    2016-09-01

    Full Text Available ABSTRAK Penelitian ini adalah rekayasa sistem drainase berwawasan lingkungan pada Kawasan Industri Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek penelitian adalah rekayasa sistem drainase, dan tujuan penelitian yaitu melakukan kajian terhadap efektifitas penggunaan sistem drainase berwawasan lingkungan berupa sumur resapan, saluran resapan dan kolam resapan untuk meresapkan air hujan kedalam tanah sebagai fungsi konservasi air tanah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan adalah pengambilan sampel secara proporsional yang telah ditentukan dan mewakili keadaan obyek yang diteliti (purposive sampling. Analisis data dengan pendekatan empiris terhadap perencanaan sumur resapan, saluran resapan dan kolam resapan. Hasil rekayasa sistem drainase berwawasan lingkungan diperoleh nilai efektifitas penggunaan  sumur resapan diameter 80 cm dan kedalaman 4 meter pada kawasan terbangun (C: 0,90 sebesar 29,96 %, lahan campuran  (C: 0,50 sebesar 26,97 %, ruas jalan (C:0,80 sebesar 0 % dan lahan terbuka (C: 0,30 sebesar 17,98 %. Penggunaan saluran resapan berdasarkan ketentuan tipe jalan, diameter sumur resapan 40 cm, kedalaman sumur 2 meter dan jarak antar sumur 10 meter, diperoleh efektifitas saluran resapan sebesar 2,54 %. Kolam resapan mempunyai kontribusi peresapan sebesar 25 %  (38.429,77 m3/tahun  dari kapasitas total debit penampungan 152.719,07 m3/tahun. Sistem drainase berwawasan lingkungan dengan koefisien permeabilitas tanah 4,66 cm/jam (1,3 x 10-3 cm/detik diperoleh nilai peresapan untuk sumur resapan: 18,73 %, saluran resapan: 2,54 % dan kolam resapan sebesar 25 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumur resapan dipadukan dengan kolam resapan lebih efektif dari saluran resapan.   ABSTRACT This study is ecodrainage system engineering in Piyungan Industrial Estate Bantul District of Yogyakarta Special Region. Object of research is engineered drainage systems, and

  15. EKTOPARASIT (FLEAS PADA RESERVOIR DI DAERAH FOKUS PEST DI KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tri Ramadhani

    2016-09-01

    Full Text Available ABSTRACTRat is a rodent (rodensia which cannot be separated from parasitic organism attacks the ectoparasites(fleas. In the presence of fleas plague focus areas need to watch out, for no increase in cases of plague(outbreak. Pest is a zoonosis in rat that can be transmitted to humans through the bite of fleas Xenopsyllacheopsis containing Yersinia pestis. Boyolali District is one of the plague focus areas in Central Java. Thisstudy aims to identify the species of rats and fleas, trap succes, flea infestation in rats and flea index as anindicator of vulnerability to transmission of plague. The study is a descriptive survey with cross sectionaldesign. The population is all the rats and fleas in Boyolali district. Samples are rats and fleas that werecaught using live trap with coconut roasted and salted fish is placed inside and outside the home (each 2trap. Rat combed for fleas. The results showed the number of mouses caught were 245. There are 4 speciesrats and small mammals found in R. tanezumi, R. tiomanicus, R. exulans, N. fulvescens and S.murinus withsucces trap at 5.71%. Only 3 species and S.murinus of infected fleas. Species of flea is X. cheopis and S.cognatus. Specific flea index: Xenopsylla cheopis by 1.67; flea index cognatus Stavilus common flea indexof 0.88 and 2.55. Based on the warning system indicator about the bubonic plague spreading,which isspecific flea index of X.cheopis >1 and fleas index >2, Selo sub distric should be aware to the spreading ofbubonic plague in its area, so that it is important to carry out the controlling of rat and flea population.Keyword: ectoparasite, reservoir, fleas, plague. ABSTRAK Tikus adalah hewan mengerat (rodensiayang tidak lepas dari serangan organisme parasit yaitu ektoparasit (pinjal.Pada daerah fokus pestt keberadaan pinjal perlu diwaspadai,agar tidak terjadi peningkatan kasus pestt (KLB. Pest merupakan zoonosispada tikusyang dapat ditularkan kepada manusia melalui gigitan pinjal Xenopsylla

  16. Kajian Kualitas Lingkungan Permukiman di Daerah Pinggiran Kota Kasus di Desa Ngestiharjo, Yogyakarta

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Prittaningtyas Ekartaji

    2016-09-01

    Full Text Available ABSTRAK Penelitian ini mengkaji kualitas lingkungan permukiman di daerah pinggiran kota khususnya di Desa Nges-tiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Tujuan penelitian ini adalah (1 mengkaji sebaran kualitas lingkungan permukiman di Desa Ngestiharjo, (2 mengkaji kondisi sosial ekonomi penduduk di Desa Ngestiharjo, (3 mengkaji hubungan partisipasi penduduk dengan kualitas lingkungan permukiman, dan (4 mengkaji faktor sosial ekonomi, biotik dan abiotik yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman di Desa Ngestiharjo.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian terkait dengan eksistensi populasi adalah metode penelitian sampling, terkait dengan karakteristik obyek penelitian adalah metode survei deskriptif kualitatif, dan terkait dengan cara analisis adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik proporsional random sampling. Responden penelitian ini adalah kepala keluarga yang dipilih acak berdasarkan strata dan propor-sional. Teknik analisis data dengan menggunakan skoring dan pembobotan, uji korelasi Spearman, uji regresi ganda dan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel silang.Hasil penelitian ini adalah (1 pola sebaran kualitas lingkungan permukiman di Desa Ngestiharjo disebabkan karena adanya perbedaan keteraturan bangunan dan per-bedaan kualitas lingkungan rumah; (2 tingkat pendapatan kepala keluarga mempunyai hubungan yang lemah terha-dap kualitas lingkungan permukiman dengan nilai koefisien korelasi 0,270. Hubungan yang lemah tersebut disebabkan kondisi lingkungan permukiman dan kondisi rumah yang baik tidak seluruhnya merupakan hasil investasi pendapatan si kepala keluarga tetapi merupakan hasil warisan dari orang tua si kepala keluarga; (3 tingkat partisipasi kepala kel-uarga mempunyai hubungan negatif dan lemah terhadap kualitas lingkungan permukiman. Nilai koefisien korelasin-ya adalah sebesar -0,207. Kegiatan pengelolaan

  17. EMA: a developmentally regulated cell-surface glycoprotein of CNS neurons that is concentrated at the leading edge of growth cones.

    Science.gov (United States)

    Baumrind, N L; Parkinson, D; Wayne, D B; Heuser, J E; Pearlman, A L

    1992-08-01

    To identify cell-surface molecules that mediate interactions between neurons and their environment during neural development, we used monoclonal antibody techniques to define a developmentally regulated antigen in the central nervous system of the mouse. The antibody we produced (2A1) immunolabels cells throughout the central nervous system; we analyzed its distribution in the developing cerebral cortex, where it is expressed on cells very soon after they complete mitosis and leave the periventricular proliferative zone. Expression continues into adult life. The antibody also labels the epithelium of the choroid plexus and the renal proximal tubules, but does not label neurons of the peripheral nervous system in the dorsal root ganglia. In dissociated cell culture of embryonic cerebral cortex, 2A1 labels the surface of neurons but not glia. Immunolabeling of neurons in tissue culture is particularly prominent on the edge of growth cones, including filopodia and the leading edge of lamellipodia, when observed with either immunofluorescence or freeze-etch immunoelectron microscopy. Immunopurification with 2A1 of a CHAPS-extracted membrane preparation from brains of neonatal mice produces a broad (32-36 kD) electrophoretic band and a less prominent 70 kD band that are sensitive to N-glycosidase but not endoglycosidase H. Thus the 2A1 antibody recognizes a developmentally regulated, neuronal cell surface glycoprotein (or glycoproteins) with complex N-linked oligosaccharide side chains. We have termed the glycoprotein antigen EMA because of its prominence on the edge membrane of growth cones. EMA is similar to the M6 antigen (Lagenaur et al: J. Neurobiol. 23:71-88, 1992) in apparent molecular weight, distribution in tissue sections, and immunoreactivity on Western blots, suggesting that the two antigens are similar or identical. Expression of EMA is a very early manifestation of neuronal differentiation; its distribution on growth cones suggests a role in mediating the

  18. PlenadrEMA

    DEFF Research Database (Denmark)

    Boesen, Victor Brun; Christoffersen, Thea; Watt, Torquil

    2018-01-01

    shown to improve QoL, in particular fatigue, in patients with primary adrenal insufficiency. However, the effect has not been investigated in patients with secondary adrenal insufficiency; furthermore, no study has taken the diurnal variation of fatigue into account. To assess diurnal variations...... by the Regional Scientific Ethical Committee in Copenhagen (ID: H-1-2014-073). All patients will receive written and verbal information about the trial and will give informed consent before enrolment. Findings will be published in peer-reviewed journals and presented at international conferences. TRIAL...

  19. Fostering EMA's transparency policy

    DEFF Research Database (Denmark)

    Banzi, Rita; Bertele', Vittorio; Demotes-Mainard, Jacques

    2014-01-01

    The European Medicines Agency has opened a window to access clinical trial data. This is an important step forward which deserves attention, support, and advice from all the stakeholders. Regulatory agencies are the most comprehensive repositories of clinical trial data on drugs and can also...

  20. Analisis Perbandingan Risiko Nilai Tukar Kurs Dinar (Emas, Dolar AS, Euro dan Yuan (Periode 2010 – 2015

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Andi Triyawan

    2017-12-01

    Full Text Available Money is a tool intermediary humans to perform the transaction  payment  is national or international. In its development money undergoes several changes. Similarly, in the development of the world economy, there has been a financial crisis that hit in various countries, such as the global economic crisis. Crisis economic global is the crisis that occurred as a result of the problems of economic markets in the whole world who make entire sectors of the economy markets experienced a collapse and the impact on other sectors . Which becomes a problem in terms of this is the risk of the value of the exchange currency money and the occurrence of fluctuations in the value of exchange currency money internationally which led to a decrease in the value of the exchange currency for money in countries developing. That is, because the use of fiat money system based only on the belief of its value without any intrinsic value in fiat money form . The purpose of this research is to know how big is the risk of the value of exchange and volatility that is generated in the use of value exchange currency currency exchange rate of Dinar ( Gold , Dollars USA, Euro and Yuan as the eyes of money internationally. This research is a study of Library Research with quantitative research type, by obtaining secondary data from site Internet. By taking samples as much as 60 months of each exchange Dinar Gold, Dollars USA, Euro and Yuan by way of purposive sampling and using the Analysis Time Series with Eviews 7.2. The results of the research of this is that the volatility of the value of the exchange currency for money top is Dinar Emas with value of 0.036590, while the volatility of most small is the value of the exchange currency Yuan with a value of 0.018472. Dinar Gold has a value of volatility and risk value of the exchange of the most high , so that when the dinar gold is used in terms of trade internationally and the company would have borne the risk of market

  1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR UNTUK MENINGKATKAN KINERJA (Suatu Kajian di Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Erwin - Sudradjat

    2012-05-01

    Full Text Available ABSTRAK Otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar untuk kemajuan daerah tantangan kepada daerah disebabkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang masih relatif rendah. Pengembangan sumberdaya aparatur, yang intinya adalah pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan program pengembangan sumberdaya aparatur di Kabupaten Ketapang serta dampaknya terhadap kinerja aparatur di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisa data mengikuti model analisa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992 dengan model interaktif, meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data  dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari penelitian ini ditemukan hal-hal: (1 Pelaksanaan diklatpim tingkat IV di Kabupaten Ketapang ternyata masih dirasakan banyak kekurangan dan kendala. Kekurangan yang sangat dirasakan dari segi penyelenggaraan  diklat adalah mengenai materi diklat dirasakan terlalu luas, kurangnya kemampuan pelatih dalam menciptakan suasana kelas yang mampu membuat peserta tertarik untuk mengikuti kegiatan di kelas, serta sarana dan prasarana diklat yang kurang memadai; dan (2 Tujuan pelaksanaan diklatpim tingkat IV di Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya tercapai. Alumni diklatpim tingkat IV di Kabupaten Ketapang tahun 2003 banyak yang menanggapi bahwa sebenarnya diklatpim tingkat IV tidak terlalu dirasakan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja. Tidak begitu nyatanya dampak pelaksanaan diklat terhadap peningkatan kinerja juga dirasakan oleh atasan langsung yang dalam hal ini merupakan pengguna langsung alumni diklatpim tingkat IV tersebut. Saran yang dapat diberikan dari penelitian adalah : (1 perlu dipelajari tentang kemungkinan pembentukan lembaga tersendiri yang khusus menangani kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam lembaga pemerintah Kabupaten Ketapang

  2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAERAH TERPENCIL PERBATASAN DI KABUPATEN SAMBAS (Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Suharmiati Suharmiati

    2013-03-01

    services, Primary Health Center of Sajingan Besar, remote and border area ABSTRAK Latar Belakang: Keterjangkauan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan masih rendah meskipun pemerintah telah berupaya melakukan pemenuhan sarana dan prasarana. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional di puskesmas Sajingan Besar yang merupakan salah satu puskesmas di daerah terpencil perbatasan Kabupaten Sambas, propinsi Kalimantan Barat. Data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan kepala puskesmas serta Focus Group Discussion (FGD kepada petugas puskesmas dan tokoh masyarakat serta data sekunder. Hasil: menunjukkan keterjangkauan pelayanan kesehatan puskesmas Sajingan Besar dan jaringannya masih rendah terkait dengan 2 (dua determinan yaitu determinan penyediaan yang merupakan faktor pelayanan dan determinan permintaan yang merupakan faktorpengguna. Faktorpelayanan meliputi sumberdaya puskesmas terutama tentang keseimbangan masa kerja, beban kerja dan reward bagi tenaga kesehatan PNS dan PTT, ketersediaan alat kesehatan, bahan habis pakai serta bahan obat yang kurang mencukupi, serta ketersediaan alat transportasi yang efektif yang bisa menjangkau masyarakat. Pemanfaatan UKBM khususnya bidan di polindes dan perawat di desa cukup tinggi karena dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Dari faktor penggunaan, pemanfaatan pengobat tradisional (dukun cukup tinggi sebagai alternatif pertama pengobatan, meskipun belum semua pengobat tradisional melaksanakan praktek aman karena sebagian besar belum dibina oleh puskesmas. Kesimpulan: Adalah (1 ditinjau kembali masa kerja beban kerja dan reward bagi tenaga kesehatan PNS dan PTT, (2 perlu tambahan alat kesehatan untuk tindakan darura~ serta alat kesehatan unt~k bidan desa, alat transportasi dengan mempertimbangkan jumlah, jenis serta biaya operasional, (3 perlu penambahan jumlah puskesmas pembantu (pustu untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada ma~yara~at t

  3. A conservação ambiental como critério de relações entre grupos e valores: representações e conflitos no entorno do Parque Nacional das Emas, Goiás Environmental conservation as criterion of relations among groups and values: representations and conflicts in the surroundings of the Parque Nacional das Emas, Goiás

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Lorena Cândido Fleury

    2009-12-01

    Full Text Available Este artigo trata do conflito ambiental em torno do Parque Nacional das Emas e das representações sociais sobre conservação feitas pelas populações de seu entorno. Após observação direta, pesquisa documental, aplicação de técnicas de associações livres de palavras e entrevistas semi-estruturadas, conclui-se que estão em disputa sentidos culturais, pautados não apenas por interesses objetivos, mas também pelos significados que os distintos grupos sociais projetam para a construção comum do mundo ao seu redor.This paper deals with the environmental conflict around the Parque Nacional das Emas (Emas's National Park, PNE and the social representation of environmental conservation that the PNE's surrounding populations make. After direct observation, data research, application of words free association techniques and semi-structured interviews, it was concluded that there is a dispute over cultural meanings, based not only on the objective interests, but also on the meanings that the distinct social groups delineate in the common construction of the world around them.

  4. KERENTANAN AIRTANAH TERHADAP PENCEMARAN DAERAH IMBUHAN PONOR DI KARST GUNUNG SEWU (STUDI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BAWAH TANAH BRIBIN (Ground Water Vulnerability to Contamination of Swallow Holes Recharge Area at Gunung Sewu Karst (Study in Bribin

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    M. Widyastuti

    2012-07-01

    Full Text Available ABSTRAK Airtanah karst merupakan salah satu sumbedaya alam yang potensial di kawasan karst Gunung Sewu. Di sisi lain, akuifer karst sangat rentan terhadap pencemaran. Sungai Bawah Tanah Bribin menjadi sumber air utama untuk masyarakat khususnya untuk mendukung kebutuhan air di musim kemarau. Tujuan pene1itian ini adalah: 1 mengetahui karakteristik daerah imbuhan ponor me1alui identifikasi variabel kerentanan (kondisi ponor, lereng, vegetasi, tanah dan batuan; dan 2 mengetahui tingkat kerentanan airtanah terhadap pencemaran dengan metode COP. Ponor, gua, dan dolin diidentifikasi melalui sensus, sedangkan pengambilan sampel tanah secara purposive berdasarkan unit seri tanah. Proses pengolahan data mendasarkan metode COP, yang merupakan akronim C (concentration offlowkonsentrasi aliran, 0 (overlaying layerllapisan pelindung and P (precipitation/curah hujan. Setiap variabel dan sub variabel mempunyai nilai di setiap ke1as dan dihitung melalui operasi perkalian dan penjumlahan. Hasil menunjukkan bahwa karakteristik daerah imbuhan ponor bervariasi menurut aspekjumlah, ukuran, lokasi dan kondisi ponor; lereng dan vegetasi, jenis tanah dan batuan serta ketebalannya. Tingkat kerentanan airtanah terhadap pencemaran sebagain besar sangat rentan. Faktor yang mempunyai pengaruh besar adalah konsentrasi aliran. Jumlah ponor sebagai imbuhan terkonsentrasi (titik dari aliran permukaan menyebabkan sangat rentan. ABSTRACT Karst groundwater is one of the potential natural resources in the Gunung Sewu karst area. On the other hand, karst aquifers are highly vulnerable to contamination. Bribin underground river become the main water source for the community, especially to support the water demand in the dry season. The purposes of this study are: 1 to know the characteristics of the swallow holes recharge area through identifiying vulnerability variables (swallow hole condition, slope, vegetation, soil and rock, and 2 to assess the level of groundwater vulnerability

  5. Kandungan Komponen Fenolat, Kadar Fenolat Total, dan Aktivitas Antioksidan Madu dari Beberapa Daerah di Jawa dan Sumatera

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ichda Chayati

    2015-03-01

    Full Text Available KANDUNGAN KOMPONEN FENOLAT, KADAR FENOLAT TOTAL, DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN MADU DARI BEBERAPA DAERAH DI JAWA DAN SUMATERA Study of Phenolic Compounts, Total Phenolic, and Antioxidant Activities of Monofloral Honeys from Some Areas in Java and Sumatera ABSTRACT Background. Many diseases resulted from degenerative processess which can be inhibited by antioxidant systems. Honey is one of food with antioxidant activity. Objective. This study aims to investigate antioxidant activities of several types of monofloral honey from Java and Sumatera. Method. A laboratory experimental study, conducted on 4 types of floral honeys: coffee, palm trees, cottonwoods and rambutan. Determination of phenolic compounds was performed with High Performance Liquid Chromatography (HPLC and measurement of total phenolic contents performed with Folin-Ciocalteu’s reagent. Antioxidant activity was conducted in two ways, those were by 2.2-diphenyl-1-picrylhydrasyl (DPPH free radical scavenging method and linoleic acid peroxidation method using butylated hydroxytoluene(BHT as a standard. Data were analyzed using Analysis of varian (Anova and continued with Duncan’s multiple range test (DMRT. Result. Four types of Javanese and Sumateranese honeys contained some phenolic compounds. Those are chlorogenic acid, cafeic acid, ρ-coumaric acid, ferulic acid, pinobanksin, quercetin, luteolin, pinocembrin and chrysin while the dominant fenolic compound varies between honeys. Total phenolic contents from four types of honey were between 2.000 to 4.400 ppm. The highest phenolic content was in honey from cottonwoods, but the best antioxidant activity was found in honey from coffee. Antioxidant activities were found in honey which come from the following order: coffee, cottonwoods, palm trees, and rambutan honey. Antioxidant activities did not correlated with total phenolic content. Conclusion. Javanese and Sumateranese honey contained nine active substances that varies in total

  6. PERUBAHAN DAERAH PENANGKAPAN, TARGET TANGKAPAN DAN TEKNOLOGI ARMADA PUKAT CINCIN LAUT JAWA YANG DIOPERASIKAN DI SAMUDERA PASIFIK

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Agustinus Anung Widodo

    2016-05-01

    Full Text Available Hasil tangkapan armada pukat cincin pelagis kecil yang menurun di perairan Laut Jawa telah mendorong perpindahan daerah penangkapan 61 armada ke perairan Samudera Pasifik. Perpindahan daerah penangkapan telah mengakibatkan berbagai perubahan yang meliputi perubahan target ikan tangkapan dari ikan pelagis kecil ke ikan tuna. Perubahan lain yang juga terjadi adalah perubahan aspek teknis alat tangkap, kapal dan pesawat bantu penangkapan. Guna mendeskripsikan perubahan-perubahan tersebut, maka telah dilakukan penelitian pada bulan Juni 2009 hingga 2010 di Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek tekhnis yang diubah meliputi: (1 pesawat bantu penangkapan dari gardan (horizontal capstan menjadi alat power block, (2 disain dan konstruksi jaring yaitu dari ukuran mata jaring 1 inci menjari 4 inci, (3 tata letak (layout bangunan di atas dek terutama anjungan (bridge dan kamar ABK dari posisi semula yaitu di belakang menjadi di bagian depan. Perubahan tersebut telah meningkatkan laju tangkap hingga 5,5 kali lipat yaitu dari 0,547 kg/tawur menjadi 3.032,6 kg/tawur jaring.   The countinously decreasing catch of small pelagic purse seine fleet in Java Sea waters has pushed 61 boats move to the Pacific Ocean as their new fishing ground. The moving resulted from some changes of the target species from small pelagic to large pelagic fishes in particular tuna and the technical aspects, i.e. the layout of super structure of boat, design and construction of net as well as the deck machinery.  To investigate the changes, a research was carried out on June 2009 to December 2010. The results showed that: (1 deck machinery in particular net hauler equipment namely ‘gardan’ or horizontal capstan is changed to the specific equipment namely power block, (2 the net mesh size changed from 1 inch to 4 inch, (3 some boats were also changed the layout of its the super structure from the aft position to the bow position. The changings were increased the catch

  7. ANALISIS PENGARUH KEMAKMURAN, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, INFLASI, INTERGOVERNMENTAL REVENUE DAN KEMISKINAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tumpal Manik

    2015-04-01

    Full Text Available This research is to examines the effect of direct and indirect significantly exogenous wealth, provincial government size, inflation, intergovernmental revenue and poverty population on economic growth through the endogenous variable of human development index, the number of sample used this research is one hundred thirty two during 2008-2011 in 32 Province of Indonesia. Analysis of the research model was tested through path analysis 1 the classical assumption test, 2 correlation coefficient, regression coefficient and the residual path coefficient value and 3 analysis of interpretation through F-test and T-test. Interpretation of the results of the first-line modeling research showed that the significant direct effect on human development is wealth 41,2%, the governments size 76,7% and poverty population -92,8%. While the model both indirect paths, there is no effec of variable to economic growth through on human development. Simultaneous effect 86,6% to economic growth with residual coefficient (p?1 0,810 and p?2 0,366 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung secara signifikan variabel eksogen kemakmuran, ukuran pemerintah daerah, inflasi, intergovernmental revenue dan kemiskinan penduduk terhadap variabel endogen pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia, dengan data sekunder sebanyak 132 data tahun 2008-2011 di 32 Propinsi Indonesia. Analisis penelitian melalui model analisis jalur diuji melalui 1 uji asumsi klasik, 2 nilai koefisien korelasi, koefisien regresi, koefisien jalur dengan residual, 3 analisis interpretasi melalui uji-F dan uji-T. Hasil interpretasi penelitian model jalur pertama menunjukkan bahwa yang berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pembangunan manusia adalah kemakmuran 41,2%; ukuran pemerintah daerah 76,7% dan kemiskinan penduduk -92,8%. Sedangkan model jalur kedua secara tidak langsung, tidak ada varibel yang berperpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

  8. Democracy leadership (study approach of bureaucrats leadership at sub bagian tata usaha badan perencanaan pembangunan daerah, East Java province)

    Science.gov (United States)

    Lestari, Y.; Rosdiana, W.; Noviyanti

    2018-01-01

    The main key to organizational success depends on the success of a leadership. Each organization’s progress will require the ability of a leader to transformed the organization. The emergence of the democratic-leadership is one of the most humane style of leadership. Democratic leadership positioned people as the most important factor in the leadership exercised by the orientation and emphasis on relationships with members of the organization. This study raised that the democratic-leadership in government agencies to study the leadership approach of bureaucrats at Sub Bagian Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah East Java Province. The data collection techniques used descriptive research with qualitative approach, then the techniques were interviews, observation and documentation. While, the research data analysis used interactive analysis model approach of Miles and Huberman, which includes: (1) data reduction; (2) the presentation of the data; and (3) conclusion. Based on Nawawi theory’s [1], this study showed that (1) Leaders are very obedient to the rules/procedures work, (2) Leaders look more autocratic, (3) leaders make familiarity with subordinates, (4) leaders develop kinship situation and teamwork, (5) the leaders seem monotonous work and do not like a modification, (6) Leaders seem slow in decision making, and (7) leaders are accustomed to low-risk jobs with less survival trends.

  9. INVENTARISASI KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTOS DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS KECAMATAN NGORO MOJOKERTO SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI SMA KELAS X

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Iin Ratih

    2015-07-01

    Full Text Available Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan untuk memperoleh fakta atau data tentang keanekaragaman jenis Makrozoobentos di DAS Brantas Kecamatan Ngoro Mojokerto. Pengambilan sampel dilakukan tiga stasiun dengan tiga kali ulangan untuk masing-masing stasiun. Parameter fisika yang diamati adalah kedalaman, kecerahan air, suhu air dan kecepatan arus. Parameter kimia yang diamati adalah pH, DO, BOD5, dan COD. Sedangkan parameter biologi yang diamati adalah kepadatan (D, kepadatan relatif (RD, kelimpahan (K, kelimpahan relatif (KR dan indeks keanekaragaman (H’. Keanekaragaman makrozoobentos yang ditemukan di daerah aliran sungai Brantas terdiri dari Terdapat 11 spesies yakni Anentome Helena, Hydrophilus ovatus, Berosus sp, Lumbricus sp, Macromia magnifica , Sulcospira schmidti, Parathelphusa convexa, Melanoides torulosa, Melanoides tuberculata, Corbicula fluminea, Corbicula largillierti. Indeks keanekaragaman tertinggi adalah Melanoides torulosa dan terendah adalah Berosus sp. Famili Buccinidae dengan kedalaman memiliki hubungan yang sangat kuat. Sedangkan famili Macromiidae dengan DO memiliki hubungan lemah. Hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber belajar berupa handout materi invertebrata pada kelas X SMA IPA. Materi tersebut sesuai dengan penelitian yang memanfaatkan keanekaragaman invertebrata air di DAS Brantas untuk diidentifikasi dan dianalisis kegunaannya.

  10. Prinsip Kehati-Hatian di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    La Ode Angga

    2017-06-01

    Full Text Available Prinsip Kehati-Hatian di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalamPeraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku bertujuan untuk mengetahui hakekat prinsip kehati-hatian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Maluku.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (norma peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekaan filosofis (philosophicalapproach, pendekatan konseptual (conseptual approach, pendekatan perundang-undangan (statute approach. Hasil yang diperoleh bahwa prinsip kehati-hatian dalam Perda RTRW Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013 dilakukan pencegahan secara dini, pencegahan antisipatif, kehati-hatian (Prudential Principles terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang. Filosofis pengaturan prinsip kehati-hatian dalam Perda RTRW Provinsi Maluku bahwa mengingat fungsi ruang sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan itu untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan perlu dilakukan rencana tata ruang wilayah yang dapat mengharmonisasi lingkungan alam dan lingkungan buatan  mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. 

  11. PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Nono Supriatna

    2016-04-01

    Full Text Available Abstract. This research is intended to know the influence. This research is conducted because it is still related to the fraud and inefficiency of government apparatus performance in Bandung. This study uses a sample of Organization of Local Government of Bandung City Government in the form of agency and agency. This research uses descriptive verification method with hypothesis test using simple linear regression analysis. The results showed that in Bandung City has done very well. In addition, the performance performance of Bandung City Government apparatus has also been in accordance with the principle of good governance. The results also show a positive influence. H0 rejected and Ha accepted.   Keywords: Internal Control System, Performance, Good Governance.   Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan karena masih adanya indikasi terkait dengan kecurangan dan inefisiensi kinerja aparatur pemerintah di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan sample Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung yang berbentuk dinas dan badan sejumlah 23 sample. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana.  Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di pemerintah Kota Bandung telah terlaksana dengan sangat baik. Selain itu, pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintah Kota Bandung juga telah sesuai dengan prinsip good governance. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara implementasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima   Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kinerja, Good Governance

  12. Feeding pattern of Salminus maxillosus (Pisces, Characidae) at Cachoeira das Emas, Mogi-Guaçu River (São Paulo State, Southeast Brazil).

    Science.gov (United States)

    Esteves, K E; Lôbo, A V

    2001-05-01

    Diet of 364 specimens of the dourado (Salminus maxillosus) was studied monthly at Cachoeira das Emas from November/1996 to May/1998, considered the breeding ground of this and other migrant fishes of Mogi-Guaçu River. Only adults were found at this site, and diet consisted exclusively of fish, with predominance of Leporinus sp. Seasonal variation in feeding activity was highest during some months of the rainy and hot season (September-December), when fish composition and number of prey species consumed also changed. These modifications were primarily attributed to an increase in food availability at the site of study during the rainy season, once most of the migrant species, including small Characidae concentrate there at this time of year. Apparently diet shifts, prey availability and rainfall are intimately related, representing a combination of factors that may account for the observed patterns of resource exploitation.

  13. Tingkat pendapatan dan pola makan berhubungan dengan status gizi balita di Daerah Nelayan Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Vonny Persulessy

    2016-08-01

    status of underfives, fisherman areaABSTRAKLatar belakang: Secara nasional, prevalensi balita gizi buruk dan kurang menurun sebanyak 0,5% menjadi 17,9%. Prevalensi gizi buruk dan kurang Provinsi Papua menurut Riskesdas tahun 2010 sebanyak 16,3%. Data neraca bahan makanan (NBM Provinsi Papua secara kuantitas menunjukkan rata-rata peningkatan produksi bahan makanan di antaranya beras, jagung, umbi-umbian. Secara kualitas, energi dan protein melebihi angka kecukupan gizi (AKG, tetapi status gizi buruk dan kurang di Kota Jayapura mencapai 21,2% yang dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu tingkat pendapatan, pola makan, pengetahuan ibu, jumlah anggota dalam keluarga.Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan dan pola makan dengan status gizi balita di daerah nelayan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 162 balita (usia 12-59 bulan dan ibu balita sebagai responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner tingkat pendapatan, pola makan anak dalam keluarga menggunakan food frequency questionnaire (FFQ, status gizi diukur menggunakan antropometri berdasarkan BB/U standar baku WHO 2005. Analisis data bivariat menggunakan chi-square, sedangkan analisis multivariat menggunakan multiple logistic regression.Hasil: Tingkat pendapatan dengan status gizi menunjukkan hubungan yang bermakna dengan nilai (p=0,000. Pola makan dengan status gizi menunjukkan hubungan yang bemakna yaitu (p= 0,010. Variabel luar pengetahuan ibu dengan status gizi, jumlah anggota keluarga dengan status gizi tidak menunjukkan hubungan yang bermakna, yaitu p>0,05.Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendapatan dengan status gizi, pola makan dengan status gizi.Tetapi tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu dengan status gizi, dan jumlah anggota keluarga dengan status gizi.KATA KUNCI: tingkat pendapatan, pola makan, status gizi

  14. Hubungan Kadar Ft4 Dengan Kejadian Tirotoksikosis berdasarkan Penilaian Indeks New Castle Padawanita Dewasa di Daerah Ekses Yodium

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Harsa Rusda

    2013-05-01

    Full Text Available AbstrakTirotoksikosis merupakan manifestasi klinis yang terjadi akibat peningkatan kadar hormon tiroid dalam darah. Kelebihan yodium merupakan salah satu penyebab terjadinya tirotoksikosis. Ini ditandai dengan hasil pemeriksaan kadar Ekskresi Yodium Urin (EYU > 199 μg/L. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar FT4 dengan kejadian tirotoksikosis berdasarkan penilaian indeks New Castle pada wanita dewasa di daerah ekses yodium. Metode: Penelitian dilakukan dengan menganalisis data yang dikumpulkan secara Cross Sectional Study terhadap 37 wanita dewasa menggunakan metoda total sampling di Nagari Koto Salak, Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah ekses yodium (median EYU 323,5 μg/L. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan penilaian Indeks New Castle dan pengambilan darah untuk dilakukan pemeriksaan kadar FT4 dalam serum. Hasil: Analisis univariat didapatkan jumlah penduduk wanita dewasa dengan kadar FT4 meningkat sebanyak 14 persen dan nilai rata-rata 1,71 ng/dl. Penilaian indeks New Castle dalam kategori doubtful 16 persen dan tidak ditemukan penduduk yang termasuk dalam kategori toxic. Berdasarkan hasil uji statistik Chi-square, didapatkan p value=1. Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kadar FT4 dalam serum dengan kejadian tirotoksikosis pada wanita dewasa di derah ekses yodium. Saran: Perlu dilakukan penyuluhan mengenai asupan yodium kepada masyarakat dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap pemberian kapsul yodium serta melakukan kontrol kadar EYU secara teratur dan berkala.Kata kunci: FT4, tirotoksikosis, indeks New Castle, wanita, ekses yodium, tiroidAbstractThyrotoxicosis is a clinical manifestation that occurs due to elevated levels of thyroid hormones in the blood. Iodine excess is one of the causes of thyrotoxicosis. This is indicated by the results of urine iodine excretion levels (EYU

  15. Status gizi dan motivasi belajar sebagai faktor risiko terhadap kemampuan kognitif anak sekolah dasar di daerah endemik GAKY

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dian Agnesia

    2016-08-01

    ability.Conclusion: Children with cognitive ability above average had nutritional status (height/ age, learning motivation, and academic achievement (Indonesia and mathematics better than those with cognitive ability below average.KEYWORDS: cognitive, nutritionl status, learning motivation, academic achievement, iodine deficiency disorderABSTRAKLatar belakang: Lebih dari 200 juta anak di bawah 5 tahun di negara berkembang tidak terpenuhi potensi perkembangannya. Potensi perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor biologis, psikososial, fisik, sosial budaya serta, sosial ekonomi. Masyarakat yang tinggal di daerah defisiensi iodium memiliki intelligent quotient (IQ hingga 13,5 point lebih rendah dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah cukup yodium. Hasil pemantauan garam beryodium oleh Dinas Kesehatan Sleman menunjukkan total goitre rate (TGR anak sekolah di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman adalah 39,5%, yang tergolong dalam endemik berat.Tujuan: Mengetahui bahwa status gizi (antropometri, prestasi belajar, dan motivasi belajar sebagai faktor risiko terhadap kemampuan kognitif anak sekolah dasar di daerah endemik GAKY.Metode: Jenis penelitian adalah studi kasus kontrol. Jumlah subjek penelitian yaitu kelompok kasus 107 anak dengan kemampuan kognitif di bawah rata-rata (skor IQ<90 dan kontrol 198 anak dengan kemampuan kognitif di atas rata-rata (skor IQ>90. Pengumpulan data kemampuan kognitif dengan menggunakan culture fair intelligence test (CFIT, pengukuran antropometri untuk status gizi, nilai murni Bahasa Indonesia dan matematika untuk prestasi belajar dan kuesioner untuk motivasi belajar anak. Data diolah secara deskriptifanalitik menggunakan uji chi-square dan uji beda t-test.Hasil: Prevalensi status gizi pendek sebesar 25,9%. Terdapat hubungan signifi kan antara status gizi (TB/U (p=0,046, motivasi belajar (p=0,03, dan prestasi belajar (Bahasa Indonesia, p=0,00, matematika, p=0,00 dengan kemampuan kognitif. Tidak

  16. Pengaruh Gelombang pada Profil Kemiringan Pantai Pasir Buatan (Uji Model Fisik dan Studi Kasus Penanggulangan Erosi serta Pendukung Konservasi Lingkungan Daerah Pantai

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Oki Setyandito

    2016-05-01

    Full Text Available Masalah utama di daerah pantai adalah erosi pantai yang terjadi akibat gempuran gelombang serta pembangunan konstruksi yang tidak akrab lingkungan. Salah satu usaha pengembangan daerah pantai yang sedang dan telah dilaksanakan adalah pembangunan pantai buatan (artificial beach nourishment. Pada tulisan ini disajikan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik gelombang (tinggi gelombang H, periode gelombang T dan panjang gelombang L terhadap Equilibrium Beach Profile (EBP atau final slope (nf (profil yang terbentuk terutama pada area swash zones.Uji model fisik 3-D dilakukan terhadap material penyusun pantai berupa pasir (d50 = 0,467 - 1,2 mm, dengan bangunan pelindung berupa gabungan groin I dan L. Model pantai pasir di tempatkan pada kolam gelombang, dengan initial slope (n = 6 dan dikenai gelombang reguler konstan hingga kondisi EBP tercapai. Untuk setiap model uji dilakukan variasi tinggi gelombang (H dan periode gelombang (T.Hasil penelitian menunjukkan EBP atau profil kemiringan stabil yang terbentuk dipengaruhi oleh karakteristik gelombang. Pada area terbuka, semakin besar H0/L0, profil yang terbentuk akan bergeser dari swell profile menjadi storm profile, yang ditunjukkan oleh terjadinya bar. Jika H0/L0 semakin besar, pantai akan semakin tegak (nilai nf semakin kecil, hal ini identik dengan hasil penelitian 2 D dan studi kasus di pantai Sanur, Bali yang dilakukan Setyandito dkk. (2010 serta kajian teoritis dari penelitian sebelumnya. Landai akhir, nf yang terbentuk pada area terbuka pada hasil penelitian ini memiliki nilai 3 hingga 12.

  17. PREFACE: Proceedings of the 11th European Workshop of the European Microbeam Analysis Society (EMAS) on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis

    Science.gov (United States)

    2010-07-01

    This volume of IOP Conference Series: Materials Science and Engineering contains papers from the 11th Workshop of the European Microbeam Analysis Society (EMAS) on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis which took place from 10-14 May 2009 in the Hotel Faltom, Gdynia, Poland. The primary aim of this series of workshops is to assess the state-of-the-art and reliability of microbeam analysis techniques. The workshops also provide a forum where students and young scientists starting out on careers in microbeam analysis can meet and discuss with the established experts. The workshops have a very distinct format comprising invited plenary lectures by internationally recognized experts, poster presentations by the participants and round table discussions on the key topics led by specialists in the field. For this workshop EMAS invited speakers on the following topics: EPMA, EBSD, fast energy-dispersive X-ray spectroscopy, three-dimensional microanalysis, and micro-and nanoanalysis in the natural resources industry. The continuing relevance of the EMAS workshops and the high regard in which they are held internationally can be seen from the fact that 69 posters from 16 countries were on display at the meeting and that the participants came from as far away as Japan and the USA. A number of participants with posters were invited to give short oral presentations of their work in two dedicated sessions. As at previous workshops there was also a special oral session for young scientists. Small cash prizes were awarded for the three best posters and for the best oral presentation by a young scientist. The prize for the best poster went to the contribution by G Tylko, S Dubchak, Z Banach and K Turnau, entitled Monte Carlo simulation for an assessment of standard validity and quantitative X-ray microanalysis in plant. Joanna Wojewoda-Budka of the Institute of Metallurgy and Materials Science, Krakow, received the prize for the best oral presentation by a

  18. PREFACE: European Microbeam Analysis Society's 14th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis (EMAS 2015), Portorož, Slovenia, 3-7 May 2015

    Science.gov (United States)

    Llovet, Xavier; Matthews, Michael B.; Čeh, Miran; Langer, Enrico; Žagar, Kristina

    2016-02-01

    This volume of the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering contains papers from the 14th Workshop of the European Microbeam Analysis Society (EMAS) on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis which took place from the 3rd to the 7th of May 2015 in the Grand Hotel Bernardin, Portorož, Slovenia. The primary aim of this series of workshops is to assess the state-of-the-art and reliability of microbeam analysis techniques. The workshops also provide a forum where students and young scientists starting out on a career in microbeam analysis can meet and discuss with the established experts. The workshops have a unique format comprising invited plenary lectures by internationally recognized experts, poster presentations by the participants and round table discussions on the key topics led by specialists in the field.This workshop was organized in collaboration with the Jožef Stefan Institute and SDM - Slovene Society for Microscopy. The technical programme included the following topics: electron probe microanalysis, STEM and EELS, materials applications, cathodoluminescence and electron backscatter diffraction (EBSD), and their applications. As at previous workshops there was also a special oral session for young scientists. The best presentation by a young scientist was awarded with an invitation to attend the 2016 Microscopy and Microanalysis meeting at Columbus, Ohio. The prize went to Shirin Kaboli, of the Department of Metals and Materials Engineering of McGill University (Montréal, Canada), for her talk entitled "Electron channelling contrast reconstruction with electron backscattered diffraction". The continuing relevance of the EMAS workshops and the high regard in which they are held internationally can be seen from the fact that 71 posters from 16 countries were on display at the meeting and that the participants came from as far away as Japan, Canada, USA, and Australia. A selection of participants with posters was invited

  19. Karakteristik Sponge Cake Berbahan Dasar Tepung Beras Merah, Hitam, dan Putih dari Beberapa Daerah di Sumatera Barat

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tuty Anggraini

    2017-12-01

    Full Text Available Pigmented rice such as red and black rice contains bioactive compound including flavonoids that can act as antioxidants. However, the use of red and black rice has not been as popular as white rice thus need to improve the utilization of these type of rice. The alternative is conducted by increasing the fiber and antioxidant intake. Red and black rice can be utilized as the main material to make sponge cake. West Sumatera had many cultivars of black, red, and white rice. The research was aimed to know the antioxidant activity, polyphenols, anthocyanin and the physical characteristics of the sponge cake from different varieties of red, black, and white rice from some areas in West Sumatra. The results showed that the sponge cake of black rice had the highest value of antioxidants, polyphenols, and anthocyanin as well as the physical characteristics compared to sponge cake of red and white rice. Sponge cake of black rice from Solok Selatan was the best product with antioxidant activity 44.94%, at a concentration 1000 ppm, total polyphenols 13.79%, and anthocyanin content 10.31 mg/l.ABSTRAKBeras berpigmen seperti beras merah dan beras hitam mengandung sejumlah komponen bioaktif, seperti senyawa flavonoid yang dapat berperan sebagai antioksidan. Namun, penggunaan beras merah dan hitam belum sepopuler beras putih sehingga perlu dilakukan suatu alternatif untuk meningkatkan pemanfaatan jenis beras tersebut guna meningkatkan asupan serat dan antioksidan. Beras merah dan beras hitam dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan sponge cake. Sumatera Barat memiliki banyak kultivar beras hitam, merah dan putih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan, kadar polifenol, antosianin serta karakteristik fisik sponge cake dari berbagai varietas beras merah, hitam dan putih dari beberapa daerah di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sponge cake beras hitam memberikan nilai antioksidan, kadar polifenol dan

  20. KANDUNGAN CADMIUM DAN TIMBAL BUAH MANGROVE Bruguiera gymnorrhiza, Avicennia alba DAN Sonneratia caseolaris DARI MUARA SUNGAI MATI DAN DAERAH PEMOGAN, BADUNG, BALI-INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Luh Pt Widya Kalifika Devi

    2015-10-01

    Full Text Available ABSTRAK: Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai hutan mangrove terbesar di dunia.Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I Bali telah memberikan penyuluhan untuk mengolah bahan makanan dari buah mangrove yang mengambil bahan dasar dari buah mangrove Bruguiera gymnorrhiza, Avicennia alba dan Sonneratia caseolaris yang tumbuh di muara Sungai Mati yang berpotensi mengalami penurunan kualitas karena terkontaminasi limbah logam berat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kandungan logam berat buah bakau apakah layak untuk dikonsumsi berdasarkan baku mutu SK Dirjen POM No. 03725/B/SK/VII/1989 ditinjau dari kandungan logam Pb dan Cd. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel di kawasan muara Sungai Mati dan daerah Pemogan, daging buahnya didestruksi dengan metode destruksi basah dan diukur menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS pada  283,30 nm untuk logam Pb dan 228,8 nm untuk logam Cd. Hasil penelitian menunjukkan kandungan total logam Pb dan Cd buah mangrove Bruguiera gymnorrhiza, Sonneratia caseolaris, Avicennia albadi daerah Sungai Mati dan di daerah Pemogan telah melebihi ambang batas baku mutu SK Dirjen POM No. 03725/B/SK/VII/1989.   ABSTRACT: Indonesia is one of the countries with the largest mangrove forest. Balai Pengelolaan Mangrove Area I Bali has provided counseling in food processing from mangrove fruits of Bruguiera gymnorrhiza, Avicennia alba and Sonneratia caseolaris that grow in the estuary of Sungai Mati. Sungai Mati is a river potentially contaminated by heavy metals waste derived from activities along the river banks. This research aims to study the heavy metal content of mangrove fruits and to determine if they are suitable for consumption according to the guideline by the Director General of Food and Drug Monitoring in terms of lead and cadmium contents. The study was conducted by collecting samples in the area of ??the Sungai Mati estuary and Pemogan area. Samples were prepared by wet

  1. Dampak Sosial Ekonomi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Perkembangan Teknologi Pitalebar di Indonesia [Social Economy Impact and Local Government Initiative relating to Broadband Technology Development in Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Wirianto Pradono

    2016-12-01

    Full Text Available Indonesia memiliki aset yang berperan penting bagi pembangunan nasional termasuk sosial dan ekonomi antara lain sumber daya manusia dan industri dalam negeri. TIK khususnya internet pitalebar merupakan salah satu kunci dalam pembangunan sosial ekonomi di suatu negara. Studi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak pemanfaatan internet pitalebar di Indonesia terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat serta mengidentifikasi apakah langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan internet pitalebar telah dilakukan secara optimal. Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis menggunakan metode Matthew B Miles dan A Michael Huberman, (2007. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan internet pitalebar di Indonesia meningkat dengan signifikan dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian pemanfaatan internet pitalebar tersebut belum dilakukan secara optimal terutama untuk tujuan yang bersifat produktif. Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan internet pitalebar di Indonesia seperti penggelaran ducting untuk kabel serat optik, pelatihan bidang TIK, penyediaan akses internet WiFi di fasilitas publik. Namun, langkah yang dilakukan pemerintah daerah perlu lebih diintensifkan guna memperluas penetrasi internet pitalebar untuk peningkatan dan pemerataan pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.*****Indonesia has invaluable assets which are important to the national development. Those assets need to be managed properly in order to deliver significant contribution to the national development, especially in social and economy aspects. Nowadays, Information and Communication Technology (ICT, especially broadband internet, is one of some key points in social economy development in a country. Both qualitative and quantitative methods are used in this study to capture broadband internet utilization in Indonesia and identify

  2. Socio-economic characteristics of the Cachoeira de Emas small-scale fishery in Mogi-Guaçu River, State of São Paulo, Brazil

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    J. Peixer

    Full Text Available Fishing in the area of Cachoeira de Emas dates from the aboriginal Painguás who inhabited its margins. The socioeconomic conditions of the fishers and fishing are described, derived from personal interviews with 33 fishers. Their mean age is 48.6 years and they have been fishing on average for 24.2 years. The monthly total raw income is US$ 575.52 and the raw income just from fishing is of US$ 239.64 per fisher. Most of them (66.6% have only incomplete primary and junior education. The main capture species are curimba Prochilodus lineatus, piapara Leporinus obtusidens, dourado Salminus brasiliensis, mandi Pimelodus maculatus, Pimelodus heraldoi and lambari (genus Astyanax and Roeboides. Fishers capture an average of 19.9 kg of fish per day. The total average raw income just calculated from the interviews is very high when compared with other places in Brazil and in the world, and above the poverty line as defined by the Getúlio Vargas Foundation. So we may conclude there these fishers are not the poorest in society.

  3. Socio-economic characteristics of the Cachoeira de Emas small-scale fishery in Mogi-Guaçu River, State of São Paulo, Brazil.

    Science.gov (United States)

    Peixer, J; Petrere Júnior, M

    2009-11-01

    Fishing in the area of Cachoeira de Emas dates from the aboriginal Painguás who inhabited its margins. The socioeconomic conditions of the fishers and fishing are described, derived from personal interviews with 33 fishers. Their mean age is 48.6 years and they have been fishing on average for 24.2 years. The monthly total raw income is US$ 575.52 and the raw income just from fishing is of US$ 239.64 per fisher. Most of them (66.6%) have only incomplete primary and junior education. The main capture species are curimba Prochilodus lineatus, piapara Leporinus obtusidens, dourado Salminus brasiliensis, mandi Pimelodus maculatus, Pimelodus heraldoi and lambari (genus Astyanax and Roeboides). Fishers capture an average of 19.9 kg of fish per day. The total average raw income just calculated from the interviews is very high when compared with other places in Brazil and in the world, and above the poverty line as defined by the Getúlio Vargas Foundation. So we may conclude there these fishers are not the poorest in society.

  4. PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus Implementasi Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Dan Nelayan Kecil (P4K di Kabupaten Jombang

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Affandi - -

    2012-05-01

    Full Text Available ABSTRAK   Pentingnya program pemberdayaan dalam rangka menanggulangi kemiskian, salah satunya Program P4K adalah agar lingkaran setan kemiskinan dapat diputus sehingga kemakmuran dan implementasi pembangunan menampakkan hasil yang nyata. Dalam pembangunan di Indonesia, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan telah dijadikan titik sentral, dimana program tersebut dijalankan secara serentak dan terkoordinir di daerah-daerah yang dikenal dengan kegiatan Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah (Program P4K dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan bagaimana pembangunan dalam memberdayakan petani dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petani serta upaya-upaya dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah dalam melaksanakan Program P4 dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah: (1 mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan (Program P4K dalam rangka penanggulangan kemiskinan; (2 mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan dalam memberdayakan petani sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petani, serta mengetahui upaya-upaya dan hambatan-hambatan pelaksanaan Program P4K dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, Program P4K sebagai upaya pemberdayaan kaum miskin pedesaan dengan pemberian bantuan modal, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk membuka usaha baru dan industri kecil lokal. Keberhasilan Program P4K di Kabupaten Jombang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu Program P4K banyak diikuti kaum perempuan petani, sehingga kemampuan petani dalam memanfaatkan dan menyerap dana bantuan P4K sangat tinggi ditunjukkan banyak KPK yang antri untuk memperoleh bantuan atau peningkatan dana bantuan. Orientasi

  5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN BERPINDAH AUDITOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Devi Permatasari

    2014-07-01

    Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan berpindah auditor dari Kantor Akuntan Publik, yaitu faktor-faktor gaya kepemimpinan, konflik peran, ambiguitas peran, kesempatan promosi, kepuasan gaji, kebutuhan untuk berkembang, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 127 responden yang bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik yang tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Yogyakarta. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi menggunakan teknik multivariat Structural Equation Modeling (SEM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa keinginan berpindah auditor dari Kantor Akuntan Publik banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti gaya kepemimpinan, konflik peran, ambiguitas peran, kesempatan promosi, kepuasan gaji, dan kebutuhan untuk berkembang yang dimediasi oleh variabel komitmen organisasi dan kepuasan kerja The objective of this research is to investigate the factors of auditor’s turnover intention at public accountant firms, there are leadership style, role conflict, role ambiguity, promotion opportunities, pay satisfaction, personal growth needs, organizational commitment, and job satisfaction. Population of the research is all of auditors who have been working at public accountant firms in Central Java and DIY. Whereas the sample is 127 respondents who have been working as an auditor at public accountant firms, spread in Central Java and DIY, there are Semarang, Surakarta, Purwokerto, and Yogyakarta. The hypothesis test was done by regression analysis using multivariate techniques Structural Equation Modeling (SEM. Based on the results of hypothesis test, then the conclusions are auditor’s turnover

  6. Updated EMAS declaration of the Federal Office for Environment Protection 2009 for the sites Dessau-Rosslau, Berlin-Bismarckplatz, Berlin-Marienfelde, Langen and the house 23 in Berlin-Dahlem; Aktualisierte EMAS-Umwelterklaerung des Umweltbundesamtes 2009 fuer die Standorte Dessau-Rosslau, Berlin-Bismarckplatz, Berlin-Marienfelde, Langen und das Haus 23 in Berlin-Dahlem. Der Zukunft verpflichtet - ein Zeichen setzen

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    NONE

    2009-07-01

    The environmental certificate under consideration describes the state of the art of the environmental targets and the most important developments in the environmental management system of the Federal Office for Environment Protection (Dessau-Rosslau, Federal Republic of Germany). Moreover, the most important environmental characteristic values are updated. Thus, the Federal Office for Environment Protection fulfills the formal EMAS regulation and documents the high requirement for the enhanced claim of the environmental management.

  7. Usulan Perbaikan Metoda Kerja Dan Penentuan Waktu Standar Dengan Menggunakan Peta Kerja Pada Bagian Service Ladle Departemen Tanur PT. Growth Asia

    OpenAIRE

    Tarigan, Wahyu Prasetyo

    2014-01-01

    PT. Growth Asia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi pengecoran logam, adapun produk yang dihasilkan adalah part casting untuk mesin pengolahan hasil pertambangan emas. Adapun dalam proses produksinya terdapat proses penuangan yang menggunakan ladle. Permasalahan yang ada pada bagian ladle adalah pada proses service ladle dimana belum adanya sistematika pada proses pengerjaan service ladle, selain itu masih banyak beberapa elemen kerja yang tidak efektif masih dilakukan. El...

  8. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SEMARANG MELALUI MICE (MEETING, INCENTIVE, CONVENTION DAN EXHIBITION

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tika Putri Pratiwi

    2015-05-01

    Full Text Available Abstrak ___________________________________________________________________ Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan sektor industri dan pariwisata. Langkah awal pemerintah yang serius dalam mengolah kedua industri ini yaitu dengan menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu destinasi MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Penelitian ini bertujuan untuk memilih strategi apa yang dapat dilakukan dalam pembangunan Kota Semarang Melalui MICE. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil pengisian kuesioner oleh pihak dinas dan Swasta. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari dinas terkait serta Badan Pusat Statistik (BPS Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang dan jurnal serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan yaituAnalitical Hierarki Process (AHP dan diolah menggunakan expert choice versi 9.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan Kota Semarang melalui MICE dapat mengutamakan pada kriteria (1 peningkatan sektor investasi dengan bobot tertinggi yaitu sebesar 0,614 dan dilanjutkan dengan (2 memperbaiki pertumbuhan ekonomi kota dengan bobot 0,260, sehingga akan membantu dalam (3 peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang melalui MICE dengan bobot 0,126. Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat disampaikan yaitu Memperkenalkan Kota Semarang melalui jalur promosi dengan menggunakan media-media sosal dan media elektronik. Hal tersebut merupakan salah satu alternatif membuka investasi yang lebih luas di Kota Semarang, sehingga tidak hanya masyarakat dalam negeri namun masyarakat internasional juga dapat lebih mengenal Kota Semarang. Memperbanyak even berskala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Kota Semarang dan lebih memperkenalkan Kota Semarang baik di dalam maupun di luar negeri. Memberikan pelatihan

  9. Status gondok berhubungan dengan pola menstruasi dan kejadian anemia pada wanita usia subur di daerah endemik GAKY

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ori Pertami Enardi

    2016-08-01

    penting hormon tiroid, yang juga berperan penting dalam fungsi reproduksi. Defisiensi hormon tiroid dapat mengakibatkan gangguan sintesis hemoglobin dan absorbs besi di usus.Tujuan: Mengetahui hubungan status gondok dengan pola menstruasi dan kejadian anemia pada wanita usia subur daerah endemik GAKY di Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat.Metode: Jenis penelitian ini adalah observasional dengan menggunakan rancangan penelitian cross sectional, yang dilakukan di Kenegarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Tanah Datar. Subjek penelitian ini adalah 154 orang wanita usia subur yang dipilih menggunakan metode simple random sampling. Analisis data dilakukan dengan uji chi-square dan regresi logistik.Hasil: Wanita usia subur yang menderita gondok, mengalami gangguan menstruasi, dan kejadian anemia berturut-turut sebesar 29,9%, 35,1%, dan 37,0%. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara status gondok dengan pola menstruasi (x2=26,191, OR: 6,563, 95% CI: 3,076-13,99, p<0,001 dan anemia (x2=10,708, OR: 3,229,95% CI: 1,577-6,612, p<0,005.Kesimpulan: Status gondok mempunyai hubungan yang signifikan dengan pola menstruasi dan kejadian anemia.KATA KUNCI: gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY, pola menstruasi, anemia

  10. PENENTUAN JARAK AMAN PELEDAKAN BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rachmat Hidayat

    2016-10-01

    Full Text Available Mineral mining activities in Indonesia, especially those conducted in the open pit, to dismantle the hard rock is usually done by blasting. Blasting process is often conducted over the protests of the residents of the villages around the mining area , due to frequent ground shaking (ground vibration whose velocity exceeds the threshold value at certain distances from the center of the ground shaking explosions cause damage and discomfort felt by surrounding population . Based on this, the research was conducted to determine the safe distance from the blasting vibration of the ground (ground vibration and air blast (air blast criteria based on the value of the safety standards that blasting can be well designed and to determine a safe zone for blasting activities. This study uses data processing BlastMate III / Minimate Plus is recorded into the computer/laptop using software blastware. The recorded data is then analyzed by comparing these data with existing vibration standards. The results of the study on coal blasting vibration will use Standard Quality Decree No. LH. 49 of 1996 . The results showed a safe distance from the blasting vibration ground (ground vibration in the village of Manggis sub district Kelumpang is as far as 1037.84 meters upstream from the point of explosive or active pit areas with the use of blasting and air blast (air blast is safe for the environment is at a distance comfort 900 m from the blast point average into the borehole 15 m and average load of 40,000 kg of explosives. Minister of Environment Decree No. 49 of 1996 on Raw Vibration Level around the mining area suitable for blasting in the area of PT. Arutmin Tambang Senakin.

  11. Geographic Information System Produksi Energi dan Pertambangan Kabupaten Musi Banyuasin

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Usman Ependi

    2018-01-01

    Full Text Available Energy and mining reporting have to conduct for the exploration company in order to make control while exploration. Government control can perform by making profiling of energy and mining data that exist in the area as consideration in taking policy or decision. Stages of energy and mining reporting are very important to do especially in areas that have energy and mining resources such as Musi Banyuasin regency. Profiling can performed by mapping the location of energy and mining results using a geographic information system (GIS to organize data between explorers and governments. Based on these conditions GIS was developed using a technique that prioritizes user needs with extreme programming development techniques. The result of GIS development shows that the processing of data becomes information based on spatial and non-spatial data with the final result of energy and mining report. The report presented can be used as a report to the relevant parties as an effort to open data of energy and mining as material in decision-making or policy. Geographic information system generated systematically developed using extreme programming approach with five stages of exploration, planning, iteration, production and maintenance so that it can run funtionaly according to its function

  12. Kewenangan Perizinan dalam Pengelolaan Lingkungan pada Usaha Pertambangan

    OpenAIRE

    puluhulawa, Fenty U.

    2010-01-01

    This article describes issues related to licensing in the mining bussines today.in this article will describe the insitution on terms of licensing authority relating to the mining bussines. next will be described several weaknesses in the exiting lincesing system,this article is normative,that is expected weaknesses in the exiting licensing system.this article is normative, that is expected to provide solutions about the need for an integrated institusional system in the management of licensi...

  13. SENGKETA USAHA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUTAN ELANG DODO KABUPATEN SUMBAWA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    IWAN HARIANTO

    2013-01-01

    Full Text Available West Nusa Tenggara, one of the regions rich in minerals mining. One of the mining companies doing business in the region is PT. Newmont. In 2003 the company was exploring the forest areas Elang Dodo Sumbawa. The presence of PT. Newmont in the region are not well received by the villagers of Lebangkar, resulting in rejection of the action in 2004 by way of demonstration and boycott the company's activities. Of the incident raises some issues: (1 who is the subject and what the object of the dispute? (2 how the process and the factors that cause disputes? (3 how the settlement of the dispute? The research method used in this research is an empirical law is derived from the analytical descriptik field data and data library. Processing and data analysis conducted qualitatively. Discussion until the conclusion in this paper can be described as follows: (1 subject to the dispute that is the village of Lebangkar with PT. Newmont and the Government of Sumbawa. The subject of dispute in the form of contract work necking VI results in 2005 with an area of ??87,500 ha. (2 The process of dispute which originated from exploration PT. Newmont in the woods Elang Dodo conducted in 2003. This exploration spawned several factors contributing to the dispute; violation of customs, reduced sources of income, lack of socialization, and control of natural resources. (3 dispute settlement efforts, through litigation and non-litigation. Settlement was not effective due; substance law, legal culture and legal structure.

  14. Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Mahrudin

    2010-08-01

    Full Text Available The aims of this research are to analysis and describe problems that become a conflict, the actor, and source of conflict at nickel mining in Talaga Raya Buton Municipal. The methods of this research use description qualitative approach. Data collect instrument use observation, interview and documentation. Research’s result shows that conflict can be happened if there are no communication between mining corporation, societies, and government security person in the term of no payback of land, plant which damage because of nickel mining.Beside, in policy formulation without involve societies. So that, it will become a conflict between corporation, societis and government security. This research recommended for government to make rule, which involve societies in formulation, so the interest of all elements will involve and they will implement together

  15. PERAN REVEGETASI TERHADAP RESTORASI TANAH PADA LAHAN REHABILITASI TAMBANG BATUBARA DI DAERAH TROPIKA (The Role of Revegetation on the Soil Restoration in Rehabilitation Areas of Tropical Coal Mining

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Cahyono Agus

    2014-05-01

    Full Text Available ABSTRAK Pertambangan batubara terbuka menyebabkan degradasi lahan, sehingga perlu upaya rehabilitasi lahan melalui program revegetasi. Penelitian dilakukan di areal PT. Berau Coal  pada site Binungan, Lati dan Sambarata, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap ber-blok dengan umur revegetasi sebagai perlakuan, tiga kali ulangan dan tiga site sebagai blok. Pemilihan lokasi menggunakan metode purposif sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan pada umur pengolahan lahan revegetasi, meliputi S1 : area hutan sebelum ditambang (rona awal, S2 : revegetasi awal, umur tanaman  5 tahun. Pengambilan sampel tanah pada  kedalaman 0–20 dan 20-40 cm pada setiap perlakuan di ketiga lokasi, selanjutnya dianalisis sifat fisik dan kimianya. Tanah Typic Hapludult pada lahan hutan sebelum ditambang batubara secara terbuka (S1,  rona awal mempunyai kadar C-organik (1,87 %, N-total (0,14 %, P-tersedia (31,40 ppm, K-tertukar (0,11 me/100g, pH (3,98, KTK (10,72 me/100g dan kejenuhan basa (17 %. Penambangan terbuka batubara telah menyebabkan lapisan bawah dan  permukaan tanah menjadi terbongkar dan terjadi penurunan kualitas tanah yang sangat drastis. Penimbunan lahan dengan media tanah permukaan sebelumnya, telah cukup  mampu memperbaiki sifat-sifat tanah tertambang namun belum sesuai sebagai media pertumbuhan, serta sangat rentan terhadap degradasi lahan lebih lanjut. Revegetasi menggunakan tanaman pionir, cepat tumbuh dan adaptif seperti Sengon, Akasia, Sungkai, Melina, Angsana, Jarak serta Legume Cover Crop (LCC pada area bekas tambang  batubara memberikan pengaruh yang  nyata terhadap peningkatan kandungan C-organik, N-total dan  pH tanah. Revegetasi menggunakan spesies cepat tumbuh setelah berumur 5 tahun telah mengembalikan bahkan memperbaiki sifat kimia tanah dibanding dengan kondisi pada hutan tropika basah sebelum dilakukan penambangan terbuka.   ABSTRACT Open coal mining

  16. STUDI BIO-EPIDEMIOLOGI DAN ANALISIS SPASIAL KASUS MALARIA DAERAH LINTAS BATAS INDONESIA – MALAYSIA (PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Damar Tri Boewono

    2013-02-01

    Dinas Kesehatan. Walaupun demikian, kasus malaria masih banyak ditemukan beberapa tahun lalu. Penelitian komprehensif telah dilakukan untuk mengetahui distribusi spasial kasus malaria dengan pemetaan menggunakaan geographical information system (GIS sehubungan dengan distribusi breeding habitat positip jentik nyamuk vektor. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan strategi pengendalian vektor malaria spesifik, berdasarkan beberapa faktor bionomik, distribusi spasial kasus malaria dan breeding habitat positip jentik nyamuk vektor  dengan pemetaan GIS dan analisis indek jarak (distance index analyses dan status kerentanan vektor malaria terhadap insektisida.  Hasil penelitian ditemukan bahwa tiga spesies nyamuk dicurigai sebagai vektor malaria seperti: Anopheles balabacensis dan Anopheles maculatus (daerah pegunungan di pedalaman, seperti Desa Sungai Limau and Lapio, sebagai breeding habitat adalah air sumur/perigi, kolam dan parit. Daerah pantai, Desa Sungai Nyamuk dan Liang Bunyu, kolam dan lagoon/goba air payau ditemukan sebagai breeding habitat nyamuk Anopheles sundaicus (dicurigai sebagai vektor malaria. Vektor malaria (An. balabacensis and An. maculatus, ditemukan sudah resisten terhadap insektisida Permetrin dan Lambdacyhalotrin tetapi masih toleran terhadap Malation. Insektisida alternatif perlu dipertimbangkan dalam pengendalian vektor malaria.  Analisis spasial diketahui bahwa kasus malaria tersebar mengelompok clumped/cluster, buffer zones terhadap breeding habitat (< 400 meter sebagai indikasi penularan lokal/setempat (indigenous sehubungan dengan perilaku vektor  dan kurang disebabkan  mobititas manusia.  Pengendalian vektor malaria di Desa Sungai Limau (daerah endemis perlu diperhatikan secara khusus,  Manajemen vektor secara terpadu baik aplikasi dalam rumah  (indoors treatment seperti indoor residual spraying/IRS (penyemprotan insektisida pada dinding rumah, atau distribusi kelambu berinsektisida (LLIN dan aplikasi breeding habitat jentik nyamuk

  17. Behavioural responses of captive-born greater rheas Rhea americana Linnaeus (Rheiformes, Rheidae submitted to antipredator training Respostas comportamentais de emas cativas Rhea americana Linnaeus (Rheiformes, Rheidae submetidas a treinamentoanti-predação

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Cristiano S. de Azevedo

    2006-03-01

    Full Text Available Human activities have been diminishing greater rhea Rhea americana (Linnaeus, 1758 populations throughout their natural distribution. The reintroductions of captive-born greater rheas have been tried but without success; since the individuals reintroduced were killed by predators. Captive-born animals that have been isolated from predators for many generations can lose their predator recognition abilities. To enhance the survival rates of the reintroduced animals, researchers are now using antipredator training techniques. We studied the response of 15 zoo-borne greater rheas to antipredator training. The animals were divided into three groups: two test groups and one control group. We ran 15 antipredator tests and four control testes with each group. Antipredator tests consisted of pairing a taxidermized predator model or a real predator (domestic dog with a simulation of a capture procedure. Control tests consisted of presenting the predator model (jaguar to the birds, after training but not associating it with an aversive event and recording behavioural responses. All tests were video-recorded and analysed a posteriori. Results showed that the trained rheas responded appropriately to the predators, becoming more vigilant and that there was considerable individual differences in response to antipredator training. The results demonstrated that antipredator training is effective and therefore an invaluable tool for reintroduction projects involving greater rheas. Furthermore, the methods employed in this research project should be applicable to other species of flightless birds.As atividades humanas têm diminuído as populações de emas Rhea americana (Linnaeus, 1758 por toda sua área de distribuição. Reintroduções de emas nascidas em cativeiro têm sido tentadas, mas sem sucesso, uma vez que os indivíduos reintroduzidos são mortos por predadores. Animais nascidos em cativeiro que foram isolados de seus predadores por várias gera

  18. KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DASAR DI DAERAH TERPENCIL (STUDI MULTI KASUS DI SDN 2 BAKALAN DAN SDN 2 KEPYAR PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhani Muhani

    2016-08-01

    Full Text Available The study aims to describe the leadership of school principals in a remote area in SDN 2 Bakalan and SDN 2 Kepyar Purwantoro, Wonogiri. This study used descriptive qualitative approach with multiple case study design. Data collection techniques with interviews, non-participant observation, and study documentation. The data analysis consisted of analysis of individual cases and cross-case analysis. Checking the validity of the data using the test credibility, transferability, dependability, and testing confirmability The results are the first to use the leadership style is the style of participation and delegation. Second, application of force participation in the main tasks of teachers, being force delegation on additional duties of teachers. Third, support the leadership of school principals in remote areas obtained from external and internal. External support namely: special allowances for teachers, school support committee, and teacher competence and harmonious atmosphere. Internal support are: experience of organizing, provision of education, self-reliance and innovativeness principal. Fourth, barriers to leadership comes from the geographical conditions of schools, provision of science and the demands of society. Fifth, efforts to overcome the barriers that the special allowance equalization policy, strengthen personal relationships, and intensive communication with the committee and parents Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kepemimpinan kepala sekolah dasar di daerah terpencil di SDN 2 Bakalan dan SDN 2 Kepyar Purwantoro Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi multi kasus. Teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi non participant, dan study dokumentasi. Analisis data terdiri dari analisis kasus individu dan analisis lintas kasus. Pengecekan keabsahan data menggunakan uji credibility, transferability, dependability, dan pengujian confirmability Hasil penelitian, yaitu

  19. SURVEI DEMOGRAFI DAN KONDISI LINGKUNGAN RUMAH DI DAERAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2010

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhidin Muhidin

    2014-06-01

    Full Text Available Leptospirosis is a zoonotic disease, caused by the leptospira bacteria. Leptospirosis atSumbersari Village Moyudan, Subdistrict Sleman District was the highest case in the D.I.Yogyakarta Province with CFR = 16.6% in 2009. The purpose study is to describe an individualcharacteristic and condition of urban environmental leptospirosis case area. It was explorativedescriptive research with cross sectional approach. Population of this study is houses in theleptospirosis case area. Ninety houses were chosen, using simple random sampling. This studyshowed the proportion of leptospirosis in farmer was 4.4 %, proportion on sex male was 6,6 %,proportion on group 40 - 59 years old was 6.6 %, basic education level was 4.4 %. There was astatistically significant correlation between the water storage with the incidence of leptospirosis (p=0.034; the environtmental conditions around of the leptospirosis case with water temperature werebetween 20 - 25 °C, pH range 6.4 - 7.4, soil pH range 6.8 - 7.2; The conclusion of this study are:Farmer and the house with no water storage is at risk for leptospirosis,Key words: leptospirosis, zoonosis, prevalensi. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis, yang diakibatkan oleh bakteri leptospiraKejadian leptospirosis di Desa Sumbersari, Kecamatan Moyudan merupakan yang tertinggi diProvinsi D.I. Yogyakarta dengan CFR= 16,6% pada tahun 2009. Tujuan Penelitian ini adalah untukmendeskripsikan karakteristik individu dan kondisi lingkungan rumah di daerah kasus leptospirosis.Metode penelitian menggunakan jenis ekspoloratif deskriptif dengan pendekatan cross sectional.Populasi dalam penelitian adalah rumah tangga di daerah kasus leptospirosis. Jumlah sampelsebanyak 90 kepala keluarga ,ditentukan dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitianmenunjukkan proporsi kasus leptospirosis pada kelompok pekerjaan (petani 4,4%. Pada kelompokdengan jenis kelamin laki-laki 6,6%. Pada kelompok golongan umur 40 - 59 tahun 6,6% dan

  20. Strategi pencapaian pelanggan pitalebar bergerak di daerah perdesaan tahun 2019 [The strategy of mobile broadband subscriber achievement in rural areas in 2019

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Sri Wahyuningsih

    2015-12-01

    Full Text Available Pemerintah Indonesia memiliki target untuk memberikan akses internet kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di daerah perdesaan. Daerah perdesaan bagi penyelenggara telekomunikasi kurang memberikan keuntungan karena jumlah pelanggan tidak sebanding dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Survei dalam penelitian ini dilakukan di empat desa yaitu Cangkringan, Hambalang, Purwosari dan Kondasatu untuk mengetahui hubungan kondisi masyarakat dengan internet. Hasil survei menunjukkan penggunaan handphone adalah 18,14% untuk telepon, 16,88% untuk SMS dan hanya 3,80% untuk internet. Analisis deskriptif dari data tersebut adalah masyarakat di desa masih belum menggunakan layanan internet secara optimal. Alasannya adalah keterbatasan infrastruktur dan belum ada kesadaran masyarakat. Sudut pandang operator telekomunikasi, mastel Indonesia dan BRTI diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD. Triangulasi data survei dan hasil FGD menghasilkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta melalui pengembangan ekosistem untuk masyarakat perdesaan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan intervensi melalui optimasi penggunaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi untuk pengembangan mobile broadband dan melalui skema dana Universal Service Obligation (USO.*****Indonesian government has a target to provide internet access to all Indonesian people, including in rural areas. For telecommunication provider, rural areas is less profitable because of the number of customers are not comparable with the investment cost incurred. This study was conducted by doing survey in four villages namely Cangkringan, Hambalang, Purwasari, and Kondasatu to determine the condition of the people associated with the development of the internet. The results of the survey showed that 18.14% people use the mobile phone for voice communication, 16.88% for SMS, and only 3.80% for using internet. Villagers have not used the internet service optimally yet. The reason is lack of

  1. DETEKSI MUTASI KODON 510 dan 511 DAERAH RRDR GEN rpoB PADA ISOLAT KLINIK Mycobacterium tuberculosis MULTIDRUG RESISTANT DI BALI DENGAN PCR-RESTRICTION FRAGMENT LENGHT POLYMORPHISM

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Made Rai Dwitya Wiradiputra

    2017-03-01

    Full Text Available ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan deteksi mutasi daerah RRDR gen rpoB Mycobacterium tuberculosis khususnya pada kodon 510 dan 511 dari isolat klinis Multidrug Resistant Tuberculosis (MDR-TB di Bali dengan metode Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP. Isolat M. tuberculosis H37Rv digunakan sebagai kontrol bakteri yang tidak mengalami mutasi dan empat isolat klinis MDR-TB digunakan sebagai sampel pada penelitian ini. Proses PCR-RFLP meliputi dua tahap, yaitu amplifikasi (PCR dan digesti. Produk PCR hasil amplifikasi didigesti dengan enzim PvuII (New England Biolabs melalui proses inkubasi pada suhu 37oC selama 3 jam diikuti dengan inaktivasi ice shock pada suhu -20oC selama 5 menit. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa enzim restriksi PvuII dapat mendeteksi mutasi kodon 510 dan 511 daerah RRDR gen rpoB M. tuberculosis dengan teknik PCR-RFLP. Pada isolat 134 diketahui terdapat mutasi pada kodon 510 dan/atau 511 sedangkan pada isolat P10, P11, dan P16 tidak ditemukan adanya mutasi pada kodon 510 dan 511. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diketahui pula bahwa mutasi yang terjadi pada isolat 134 adalah mutasi kodon 510 (CAG?CTG.   ABSTRACT: The objective of this study is to detect mutation in the region of RRDR of rpoB gene Mycobacterium tuberculosis particularly at codon 510 and 511 from MDR-TB clinical isolates in Bali using Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP method. Isolate of M. tuberculosis H37Rv was used as control of non-mutated bacteria, and four MDR-TB clinical isolates were used for sample in this study. PCR-RFLP was conducted in two steps which were amplification (PCR and digestion. PCR products were digested using PvuII restriction enzyme (New England Biolabs through incubation at 37oC for 3 hours followed by ice shock inactivation at -20oC for 5 minutes. The result of this study showed that PvuII restriction enzyme could

  2. Relationship Marketing dan Jaringan Nilai di Koperasi Pertanian (Studi Kasus di Koperasi Pertanian Gerbang Emas di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat [Relationship Marketing and Value Networks in Agricultural Cooperatives: A Case Study of the Agricultural Cooperative Golden Gate in Cibodas Village, District Lembang, West Bandung Regency, West Java

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rahmadian Melati

    2017-09-01

    Bahasa Indonesia Abstrak: Sebuah koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Kendala yang kerap terjadi di koperasi disebabkan oleh stakeholders dari bisnis koperasi yang tidak menjalankan fungsi dari koperasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pola relationship marketing, serta pertukaran nilai yang berlangsung di Koperasi Pertanian Gerbang Emas. Data diperoleh dengan wawancara mendalam kepada stakeholders yang bersangkutan dengan bisnis dari koperasi dan kemudian akan dikelompokan melalui six markets model yang berfungsi untuk mengetahui peran dari masing-masing stakeholders, dan jaringan nilai digambarkan melalui holo mapping dengan melihat pertukaran nilai dengan stakeholders dalam bentuk produk, jasa, dan pendapatan; pengetahuan; dan manfaat tidak berwujud. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Koperasi Pertanian Gerbang Emas belum memiliki peran yang seutuhnya terhadap internal market mereka, yaitu anggota koperasi, hal itu mempengaruhi pola relationship marketing Koperasi Pertanian Gerbang Emas dengan stakeholders lainnya. Pertukaran nilai yang terjadi dalam hubungan tersebut adalah pertukaran produk atau jasa yang menghasilkan biaya atau pendapatan. Pertukaran nilai dalam pengetahuan yang berupa pelatihan, wawasan budidaya, teknis penggunaan teknologi, serta wawasan mengenai pembukuan. Selain itu pertukaran nilai pada intangible benefit, meliputi rasa kepercayaan dan komitmen. Perbaikan dari internal market Koperasi Pertanian Gerbang Emas melalui pendekatan relationship marketing sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepercayaan dan komitmen anggota Koperasi Pertanian Gerbang Emas.

  3. CITRA PERUSAHAAN DALAM BERITA KRISIS PERUSAHAAN: Konstruksi Citra Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS Kebun Binatang Surabaya dalam Teks Berita Kematian Michael di Harian Jawa Pos dan Sindo

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Theresia Intan Putri Hartiana

    2014-12-01

    Full Text Available Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Harian Jawa Pos dan Sindo membentuk citra Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS Kebun Binatang Surabaya (KBS dikonstruksikan dalam berita krisis kematian Michael. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah framing Entman dengan merujuk pada pemberian definisi, penelasan, evaluasi, dan rekomendasi acana untuk melihat penekanan pada kerangka berpikir terhadap peristiwa yang dicanangkan. Citra PDTS KBS dalam Harian Jawa Pos memperlihatkan adanya kondisi Kebun Binatang Surabaya sudah tidak layak bagi satwanya dan kesengajaan keterlibatan orang dalam menjadi penyebab kematian Singa KBS mati tergantung. Citra PDTS KBS oleh Koran Sindo ditampilkan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kelalaian dan kecerobohannya dalam memelihara satwa sehingga mengakibatkan terjadi kematian satwa yang tidak wajar. Hal tersebut terlihat dari analisis makrostruktur teks yang memaparkan bahwa kepolisian dilibatkan untuk menyelidiki singa yang mati tergantung akibat kelalaian PDTS KBS dalam pengelolaan satwa. Pemberitaan yang dimunculkan oleh media massa patut menjadi perhatian oleh praktisi Public Relations. Berita yang dikonstruksi negatif secara terus menerus dapat memberikan pengaruh negatif pula di dalam benak pembaca. Beberapa pernyataan negatif yang muncul dalam teks pemberitaan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan bagi humas PDTS KBS dalam penanganan krisis dan perbaikan citra setelah krisis.

  4. Pendekatan Hot-Fit Framework dalam Generalized Structural Component Analysis pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah: Sebuah Pengujian Efek Resiprokal

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Shofana Erimalata

    2016-04-01

    Full Text Available This study aims to examines the determinant of the information quality of fixed assets on the accrual-based balance sheet using HOT-Fit Framework approach with Generalized Structural Component Analysis (GeSCA method. The study using questionnaire with 90 respondents who represented all the local government agencies of Mataram City Government. Data anaylisis employs structural equation model (SEM. The study revelas there is a reciprocal relation between organizational controling and the information quality of fixed assets. The study also indicates that the software quality of Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah/Management Information System for Local Government’s Goods (SIMDA BMD affecting the user satisfaction and organizational controling. The implications of these results can be used as consideration in adjusting the Mataram City Government accounting policy regarding fixed assets administration in order to produce quality information on fixed assets for the local government accrual-based balance sheet. Then, users of information system are needs to trained in order to increase competence to conduct the administration of fixed assets accrual based, so it can contribute to improve the quality of fixed asset information presented on the accrual based balance sheet.

  5. PERAN PERSEPSI PENGEMBANGAN KARIR DAN DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI (PENELITIAN TERHADAP PERAWAT BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH “MARDI WALUYO” BLITAR JAWA TIMUR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Mudaim Mudaim

    2014-09-01

    Full Text Available This research was aimed at examining the role of perception of career development and organizational support on the organizational commitment. This study involved seventy nurses of Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah “Mardi Waluyo” Blitar as the subjects of the research. The research data were collected using three scales, that are, scale of perception of career development, organizational support, and organizational commitment. The hypothesis was that the organizational commitment could be predicted from the perception of career development and organizational support. The data were analyzed with multivariate regression analysis.The results of this research showed that perception of career development and organizational support had very significant role on organizational commitment (F: 6.589; R2 = 0.164; p = 0.003, beside that, perception of career development had very significant with organizational commitment (F = 12.922; r = 0.161; p = 0.001, but the organizational support with organizational commitment was insignificant (F = 0.257; r = 0.003; p = 0.620.Keywords: organizational commitment, career development, organizational support.

  6. Perbedaan Fungsi-Fungsi Public Relations dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada “Kasus di KPUD Yogyakarta dan KPUD Bantul”

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Emma Octavia Purwandari

    2013-12-01

    Full Text Available Abstract: This research attempts to analyze the differences of Public Relations (PR function in local election (Pilkada. Pilkada is a democratic process in Indonesia. Government needs big participation of society, as one successful point of pilkada is participation of society. Effort to bring public politics participation cannot be separate from politics socialization process. Socialization process is public attitude establishment and politics orientation process. Pilkada socialization carried out by KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah as executor. To make an effective socialization to public, KPUD needs to use specific function called Public Relation. Communication activity between organization and its public divided into some part of PR function, including publicity, advertising, press agentry, lobbying, issue management, investor relation and public affair. Basically, implementation of PR function in the process of PILKADA may be different in each region. It becomes the reason why author want to compare KPUD Yogyakarta and Bantul. Governance system differences among both regions would affect in government’s socialization policy. Those differences depend on population, social classes, demographic condition and personal motivation. It is also effecting in PR function held by government, as in media and in society as target operation

  7. KERAGAAN PENGETAHUAN GIZI DAN PENGETAHUAN PRAKTEK PEMBERIAN MAKANAN BAYI DAN ANAK DARI IBU DENGAN BALITA GIZI BURUK DI DAERAH BOGOR DAN SEKITARNYA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hermina Hermina

    2012-11-01

    Full Text Available Dalam upaya menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk telah banyak dilakukan berbagai usaha misalnya melalui kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK. Namun demikian sampai saat ini masih banyak ditemukan anak balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk serta masih tetap merupakan masalah utama dalam bidang gizi dan kesehatan. Temuan dari telaahan terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan gizi ibu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi pangan dan status gizi anak balita. Tujuan penelitian ini: menggali keragaman di lapangan berkenaan dengan pengetahuan gizi dan pengetahuan praktik pemberian makanan bayi dan anak dari ibu balita gizi buruk guna meningkatkan program KIE gizi dalam penyusunan model penyuluhan terarah untuk mencegah terjadinya gizi kurang dan gizi buruk pada usia dini. Penelitian dilakukan di daerah Bogor dan sekitarnya. Responden penelitian adalah ibu-ibu dari anak balita penderita gizi buruk (n=32 yang berobat di Klinik Gizi Puslitbang Gizi, Bogor. Sebagai kontrol diambil 30 responden yang mempunyai anak balita gizi baik dan menjadi tetangga dari anak balita gizi buruk dengan dasar pelayanan kesehatan yang sama yaitu Puskesmas dan Posyandu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan gizi ibu dengan balita gizi buruk berbeda dan lebih rendah dibandingkan dengan ibu balita gizi baik, sementara pengetahuan praktik cara pemberian makanan bayi dan anak dari ibu balita gizi buruk juga berbeda dan lebih rendah dibandingkan dengan ibu balita gizi baik. Pengetahuan gizi yang kurang dan pengetahuan praktik pemberian makanan bayi dan anak dari ibu-ibu balita yang cenderung kurang tepat cukup berperan dan menentukan keadaan gizi yang kurang dan kemungkinan akan bertambah buruk jika hal-hal tersebut tidak segera mendapat pelayanan kesehatan yang tepat guna baik di Puskesmas maupun di Posyandu.

  8. PENGENDALIAN PERKAWINAN DINI (CHILD MARRIAGE MELALUI PENGEMBANGAN MODUL PENDIDIKAN PENYADARAN HUKUM : STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUBKULTUR MADURA DI DAERAH TAPAL KUDA, JAWA TIMUR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yusuf Hanafi

    2016-03-01

    Full Text Available Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan modul pendidikan berorientasi pengakuan hukum untuk menghindari praktik pernikahan anak di bawah umur, terutama di Madura Sub-Budaya Masyarakat di daerah tapal kuda. Hasilnya adalah modul pendidikan yang terdiri atas tiga paket. Paket I berisi istilah perkawinan dan anak-anak di bawah usia sahnya dalam perspektif hukum Islam, hukum nasional dan hak asasi manusia internasional. Paket II resiko dan bahaya pernikahan anak di bawah umur, baik fisik, psikologis, medis dan seksual. Paket III berisi rencana kebijakan dan rencana aksi untuk pencegahan praktik pernikahan anak di bawah umur yang dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, agama dan sosial-ekonomi. Bahan Modul dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi. Seperti biasa bahan berbasis kompetensi, maka modul adalah hasil dari perkembangan ini akan terdiri dari: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tema, strategi, media, penilaian, dan alokasi waktu ABSTRACT This research tried to develop educational module orientated in law recognition to avoid the practice of child marriage under age, especially in Madura Sub-Culture Community in Horseshoe Area. The result is an educational module which consist three packages. Package I contains the terms marriage and children under the age of legality in the perspective of Islamic jurisprudence, national laws and international human rights. Package II risks and dangers of the marriage of child marriage under age, whether physical, psychological, medical and sexual. Package III contains policy plan and action plan for the prevention of child marriage practices designed underage synergistically in all fields, whether legal, political, educational, religious and socio-economic. The materials module was developed based on the competency approach. As usual competency-based material, then the module is the result of this development will consist of: competency standards

  9. Do captive-born greater rheas Rhea americana Linnaeus (Rheiformes, Rheidae remember antipredator training? Emas Rhea americana Linnaeus (Rheiformes, Rheidae se lembram do treinamento anti-predação?

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Cristiano S. de Azevedo

    2006-03-01

    Full Text Available The antipredator training is a powerful tool now being used to help the reintroduced animals to recognise and escape from their predators. Testing the memory capacity of the animals after antipredator training is important to evaluate if the application of the training is worthwhile. A group of 15 captive-born greater rheas was studied at Belo Horizonte Zoo. Eight birds were antipredator trained and seven birds were not. After the end of the antipredator training sessions, we run four memory tests at 40, 55, 70 and 88 days after training was completed. The memory tests consisted of showing a predator model to the rheas and recording their behavioural responses. It was measured the capacity of antipredator information storage, the influence of the group size on the behaviour of the birds and the influence of the antipredator training on the elicitation of the correct behavioural responses of the birds when confronted by a predator. The results showed that the rheas retained predator recognition for almost three months, that the group size affected the responses of the birds (more defence behaviours expressed when tested alone and that the antipredator training is essential to elicit the adequate antipredatory responses, since untrained birds behaved in a tranquil manner when confronted by a predator model. We concluded that antipredator training is worthwhile for future reintroduction programs for greater rheas, since their memory capacity is considerable.O treinamento anti-predação é uma ferramenta poderosa usada atualmente para ajudar os animais reintroduzidos a reconhecer e escapar de seus predadores. Testar a capacidade de memória dos animais após o treinamento é importante para se avaliar a validade de sua aplicação. Um grupo de 15 emas nascidas em cativeiro foi estudado no zoológico de Belo Horizonte. Oito aves foram treinadas contra predadores e sete não. Após o término dos treinamentos, foram realizados quatro testes de mem

  10. Migration of the curimbatá Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836) (Pisces, Prochilodontidae) at the waterfall "Cachoeira de Emas" of the Mogi-Guaçu river--São Paulo, Brazil.

    Science.gov (United States)

    Capeleti, A R; Petrere, M

    2006-05-01

    In this paper, we counted the ascending curimbatás at the fish ladder at the Cachoeira de Emas from October, 1992 to September, 1993 in one whole day (24 h period) per month at different observation points in the dam for 5 min every hour. Most of the fish (80%) were counted not in the fish ladder itself, but in two adjacent spillways at its left, perhaps due to the comparatively increased flow as they are narrower than the ladder. The bulk of the migration occurred in September/October. We inspected the degree of injury of the fish in order to examine the hypothesis that larger fish are less injured, however no conclusion was reached. The degree of injury varied between different points and in different months of the year.

  11. Migration of the curimbatá Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836 (Pisces, Prochilodontidae at the waterfall "Cachoeira de Emas" of the Mogi-Guaçu river - São Paulo, Brazil

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    A. R. Capeleti

    Full Text Available In this paper, we counted the ascending curimbatás at the fish ladder at the Cachoeira de Emas from October, 1992 to September, 1993 in one whole day (24 h period per month at different observation points in the dam for 5 min every hour. Most of the fish (80% were counted not in the fish ladder itself, but in two adjacent spillways at its left, perhaps due to the comparatively increased flow as they are narrower than the ladder. The bulk of the migration occurred in September/October. We inspected the degree of injury of the fish in order to examine the hypothesis that larger fish are less injured, however no conclusion was reached. The degree of injury varied between different points and in different months of the year.

  12. Evaluatie proefcursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer : evaluatie van enkele onderdelen van de Educatieve Maatregel Alcohol en vervoer EMA die zijn opgenomen in een bestaande Alcohol Verkeer Cursus AVC. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

    NARCIS (Netherlands)

    Wijnolst, D.M.

    1996-01-01

    From June, 1, 1996 the Dutch Minister of Transport and Public Works is empowered to subject motor vehicle drivers who are stopped and found to have a certain breath or blood alcohol content to the Measure for Alcohol and Traffic (EMA). The persons involved are obliged to cooperate with this

  13. Disputas pela legitimação de lógicas de uso e apropriação do meio natural: conservação ambiental, representações e conflitos no entorno do Parque Nacional das Emas – GO Disputes for the legitimisation of logics of use and ownership of the natural environment: environmental conservation, representations and conflicts in the surroundings of Emas National Park - GO Disputas por la legitimación de lógicas de uso y apropiación del medio natural: conservación ambiental, representaciones y conflictos en el entorno del Parque Nacional de las Emas – GO

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Lorena Cândido Fleury

    2010-01-01

    Full Text Available PortuguêsEste artigo visa discutir reconfigurações nas dinâmicas sociais a partir da incorporação de demandas provenientes da “questão ambiental”, tomando por base empírica o conflito no entorno do Parque Nacional das Emas, unidade de conservação ambiental localizada na divisa entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Após observação direta, pesquisa documental, técnicas de associações livres de palavras e entrevistas semiestruturadas com 51 agentes na área de estudo, constata-se que a vivência coletiva da unidade de conservação possibilita uma atualização dos conflitos anteriormente existentes, podendo-se concluir que, nos embates pela apropriação do ambiente, estão em disputa sentidos culturais, pautados não apenas pelos interesses objetivos, mas também pelos significados que os distintos grupos sociais projetam para a construção comum do mundo ao seu redor.EnglishThis article aims to discuss reconfigurations in social dynamics starting from the incorporation of demands from "environmental issues", taking, on an empirical base, the conflict in the surroundings of EMAS National Park, environmental conservation unit located on the border of the States of Goiás, Mato Grosso and Mato Grosso do Sul. After direct observation, desk research, techniques of free associations of words and semi structured interviews with 51 agents in the area of study, it is noted that the collective experience of the conservation unit enables an update of previously existing conflicts. One can therefore conclude that in collisions by ownership of the environment, cultural senses are in dispute, guided not only by objective interests, but also by the meanings that different social groups design for the collective construction of the world around them.EspañolEste artículo visa discutir reconfiguraciones en las dinámicas sociales a partir de la incorporación de demandas provenientes de la “cuestión ambiental

  14. PENGELOLAAN SUNGAI BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DI DAERAH LERENG SELATAN GUNUNGAPI MERAPI (River Management Based on Local Community in the Southern Slope of Marapi Volcano

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Darmakusuma Darmanto

    2013-07-01

    Full Text Available ABSTRAK Dalam kehidupan manusia, ternyata ada hubungan yang saling terkait antara manusia dengan sungai. Manusia memerlukan sungai untuk mendukung keperluan dan aktivitasnya, sebaliknya keberadaan sungai juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Dalam memanfaatkan dan memelihara sungai tidak terlepas dari pemanfaatan air di dalam sungai dan alur sungainya. Dalam memgelola sungai tidak terpisahkan antara pengelolaan air sungai dan alur sungainya. Hal tersebut juga tergantung dari karakteristik sungai dan kondisi sosial budaya masyarakat. Penelitian yang dilakukan di lereng selatan Gunungapi Merapi dengan cara survei di lapangan. Data dikumpulkan dengan observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat. Selanjutnya dikuti dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Sungai sungai besar di daerah penelitian telah dikelola oleh pemerintah, sedangkan masyarakat lebih berperan kepada pemanfaatan dan pemeliharaan sungai kecil. Berbagai penggunaan dilakukan terhadap sungai-sungai kecil, untuk keperluan rumah tangga, irigasi dan perikanan. Teknik pengambilan dan pemanfaatan air dilakukan dengan cara sederhana dengan beaya yang relatif murah, tetapi tetap mengedepankan azas kebersamaan dan keadilan. Pemeliharaan terhadap alur sungai terhadap kerusakkan lingkungan dilakukan berdasarkan atas kesadaran untuk keberlangsungan lingkungan dengan yang dilakukan secara perorangan dan berkelompok. Dalam pemeliharaan dikedepankan asas kegotongroyongan tanpa mengabaikan budaya masyarakat setempat. ABSTRACT In human life, there was a relationship between human activities with rivers. Humans need rivers to support their need and their activities; otherwise the existence of rivers can also be affected by human activities. The management of river cannot be separated from managing water in the river and its channels. It also depends on rivers characteristics as well as social and culture of the community. This research was conducted in the southern slopes of

  15. Integrasi Transformasi Spektral Citra Landsat Etm+ dan SIG untuk Pemetaan Pola Rotasi Tanam Lahan Sawah Kabupaten dan Kota Semarang serta Daerah Sekitarnya di Jawa Tengah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Sri Retno Murdiyati

    2016-10-01

    Full Text Available ABSTRAK Pengurangan daerah beras seiring dengan meningkatnya populasi memberikan dampak pada ketersediaan pangan. Yang sesuai dan optimal manajemen beras yang diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya iklim dan pola tanam yang tepat waktu di lahan pertanian produktif, untuk mendukung kebutuhan dasar makanan untuk masyarakat, serta memberikan dukungan untuk Ketahanan Pangan Nasional. Studi ini dimaksudkan untuk menyelidiki keakuratan penggunaan spektrum nilai proses transformasi dan GIS untuk mengidentifikasi dan inventarisasi rotasi pola tanam di sawah dengan approach.The ekologi metode penelitian terdiri dari interpretasi klasifikasi multi-temporal ETM + Landsat digital dibantu menggunakan algoritma kemungkinan maksimum diawasi, dan dibantu dengan proses transformasi nilai spektral dari Analisis Principal Component (PCA, NDVI dan Tasseled Cap Transformasi (TCT. ETM + Landsat data yang digunakan adalah 5 Desember 2000, 24 April 2001, dan 1 Juli, 2001 di 120/065 path / row. Analisis ini selesai melalui membandingkan hasil dari proses transformasi Principal Component Spectral Analysis (PCA, NDVI dan Tasseled Cap Transformasi (TCT dan proses transformasi gabungan dari tiga dari mereka, dengan hasil yang diperoleh dari klasifikasi tutupan lahan menggunakan saluran asli. Peran GIS dalam penelitian mengumpulkan data pendukung seperti peta zona agroklimat, peta tanah, peta bentuk lahan, peta sawah irigasi, dan setelah itu dilapisinya semua dari mereka untuk pola tanam peta, dengan mengikuti tanda-tanda, untuk menghasilkan beras tanam peta rotasi pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah menggunakan proses transformasi nilai-nilai spektral multi-temporal yang disediakan akurasi rendah, tetapi dengan visual yang jelas, yaitu Principal Component Analysis, NDVI dan Tasseled Cap Transformasi 96,13%, 68,17%, dan 92,44% . Hasil akurasi dari proses transformasi spektral gabungan memberikan nilai 92,61%. Penggunaan multi-temporal Landsat

  16. BIOAKUMULASI MERKURI DAN STRUKTUR HEPATOPANKREAS PADA TEREBRALIA SULCATA DAN NERITA ARGUS (MOLUSKA: GASTROPODA DI KAWASAN BEKAS PENGGELONDONGAN EMAS, MUARA SUNGAI LAMPON, BANYUWANGI, JAWA TIMUR(Bioaccumulation of mercury and the hepatopancreas structure

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Susintowati Susintowati

    2014-05-01

    Full Text Available ABSTRAK Amalgamasi pada proses penggelondongan emas tradisional di muara sungai Lampon menggunakan Merkuri (Hg. Limbah dibuang langsung ke muara dan lingkungan sekitar. Walaupun aktivitas penggelondongan emas telah dihentikan, efek cemar Merkuri terhadap lingkungan termasuk biota terus berlangsung. Bioakumulasi Merkuri dapat ditelusuri menggunakan bioindikator anggota Gastropoda. Penelusuran bioakumulasi Merkuri menggunakan spesimen Terebralia sulcata yang hidup di hutan mangrove sekitar lokasi penggelondongan, dan Nerita argus yang hidup di muara pantai. Analisis Merkuri berdasar metode SNI 06-6992.2-2004 menggunakan perangkat Mercury Analyzer. Hepatopankreas sebagai organ detoksifikasi Merkuri digunakan sebagai parameter patologis. Hepatopankreas masing-masing spesimen dipreparasi dengan metode parafin, diwarnai dengan Hematoksilin Ehrlich’s-Eosin untuk pengamatan struktur mikroskopis. Bioakumulasi Merkuri dalam tubuh T. sulcata hingga 3,10 ppm, sedangkan dalam tubuh N. argus hingga 3,03 ppm. Tampak banyak vesikula residu diduga berisi inklusi pemadatan elektron dan metalotionin sebagai dampak detoksifikasi ion logam Merkuri dalam hepatopankreas. Tubulus hepatopankreas N. argus mengalami disintegrasi dan atropi cukup parah. Walaupun tambang emas di Lampon berskala kecil dan telah ditutup, efek patologis pencemaran Merkuri terhadap biota terutama Gastropoda sangat signifikan.   ABSTRACT Traditional gold mining at Lampon Banyuwangi district was used mercury amalgamation. Tailings are discharged to waters, that caused mercury pollution. Mercury accumulation can be trace in sediments and benthic organisms such as Gastropods. Although the gold mining has been ceased, the impact of mercury pollution can be traced. The purposes of this study are to know the mercury accumulation in sediments, to know mercury bioaccumulation in the soft body of Gastropod bioindicators, to know mercury pathological effect in hepatopancreas. Terebralia sulcata and

  17. Cirrus Cloud Optical and Microphysical Property Retrievals from eMAS During SEAC4RS Using Bi-Spectral Reflectance Measurements Within the 1.88 micron Water Vapor Absorption Band

    Science.gov (United States)

    Meyer, K.; Platnick, S.; Arnold, G. T.; Holz, R. E.; Veglio, P.; Yorks, J.; Wang, C.

    2016-01-01

    Previous bi-spectral imager retrievals of cloud optical thickness (COT) and effective particle radius (CER) based on the Nakajima and King (1990) approach, such as those of the operational MODIS cloud optical property retrieval product (MOD06), have typically paired a non-absorbing visible or near-infrared wavelength, sensitive to COT, with an absorbing shortwave or midwave infrared wavelength sensitive to CER. However, in practice it is only necessary to select two spectral channels that exhibit a strong contrast in cloud particle absorption. Here it is shown, using eMAS observations obtained during NASAs SEAC4RS field campaign, that selecting two absorbing wavelength channels within the broader 1.88 micron water vapor absorption band, namely the 1.83 and 1.93 micron channels that have sufficient differences in ice crystal single scattering albedo, can yield COT and CER retrievals for thin to moderately thick single-layer cirrus that are reasonably consistent with other solar and IR imager-based and lidar-based retrievals. A distinct advantage of this channel selection for cirrus cloud retrievals is that the below cloud water vapor absorption minimizes the surface contribution to measured cloudy TOA reflectance, in particular compared to the solar window channels used in heritage retrievals such as MOD06. This reduces retrieval uncertainty resulting from errors in the surface reflectance assumption, as well as reduces the frequency of retrieval failures for thin cirrus clouds.

  18. Programa de orientación vocacional y profesional para estudiantes de primero a tercer año de bachillerato con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Emaús Fe y Alegría durante el período marzo - julio de 2017

    OpenAIRE

    Ortiz Villamarín, María José

    2017-01-01

    This document systematizes the results of vocational and professional orientation work, carried out with students from the first to third year of high school with special educational needs associated with intellectual disability, who study at the Unidad Educativa "Emaús Fe y Alegría", to promote a conscientious decision about the future job or work, based on the motivations, interests and individual capacities of each participant. For the evaluation of these factors, two questionnaires wer...

  19. Dampak Intervensi Sumber Iodium Alami Spirulina sp terhadap Kadar T4 Bebas (FT4 dan Tiroglobulin (TG pada Wanita Usia Subur di Daerah Kalibawang Kulon Progo

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    R. Agus Wibowo

    2015-01-01

    penanggulangan GAKI dengan menemukan alternatif sumber iodium baru. Salah satu sumber Iodium banyak terdapat pada produk sumber daya laut, antara lain adalah Spirulina. Spirulina mempunyai bioavailabilitas yang tinggi karena struktur sel yang sederhana memudahkan nutrient berisi iodine diabsorbsi oleh tubuh. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui dampak intervensi Spirulina sp terhadap tiroglobulin dan T4 bebas. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan metode double blind randomized control trial (RCT. Subyek adalah wanita usia subur (WUS usia 18-40 tahun di Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY yang beresiko hipotiroid. Kelompok dibagi menjadi dua yaitu kelompok intervensi   dan kontrol. Kelompok kontrol diberi plasebo dan kelompok perlakuan diberi spirulina, masing-masing 1 gr/hr selama 3 bulan. T4 bebas dan tiroglobulin dianalisa dengan metode ELISA. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi terhadap perubahan kadar T4 bebas (P<0.05, namun tidak bermakna pada kadar tiroglobulin (P>0.05. Spirulina berpotensi meningkatkan kadar T4 bebas, namun tidak berpengaruh terhadap kadar tiroglobulin. Kata Kunci: Spirulina sp, tiroglobulin, T4 bebas, RCT

  20. ANALISIS BUTIR SOAPENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DALAM UPAYA MENDUKUNG LAYANAN INFORMASI DI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJOL MATA PELAJARAN PENGANTAR ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Nita Rahmawati

    2016-02-01

    Full Text Available Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Akuisisi, Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi,Staff Sub Tata Usaha,dan Arsiparis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur penelitian ini meliputi tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip meliputi pencatatan arsip, pengendalian dan pendistribusian arsip, penyimpanan arsip, pemeliharaan arsip, pengawasan arsip, pemindahan dan pemusnahan arsip. Kendala yang ada antara lain masih adanya arsip yang menumpuk di ruang depo penyimpanan arsip, tidak adanya sanksi bagi peminjam arsip yang terlambat mengembalikan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan arsip melalui kelengkapan arsip, pengendalian dan pendistribusian dengan tanggal terima, tanggal surat, paraf penerima. Sistem penyimpanan arsip yang digunakan adalah sistem penyimpanan kronologis (tanggal, pemeliharaan dengan membersihkan setiap sudut ruang arsip baik dengan kemoceng atau sapu dan memberikan kapur barus disela rak arsip juga melapisi arsip dengan kertas payung, pemindahan dan pemusnahan arsip dilakukan setiap periodik atau setahun sekali. Dengan demikian menyarankan : 1 mengoptimalkan ruang depo penyimpanan yang arsipnya masih ditumpuk dan belum diolah, 2 memberikan sanksi kepada peminjam arsip yang mengembalikan tidak tepat waktu. It was a qualitative research. The data source of the were the Head Office of Regional Library and Archive Office in Purworejo Regency, the Head of Administration, the Head Section of Procurement, Archives and Documentation Management,the Sub Staff of Administration, and the Archivist. The data were

  1. DEPOPULASI DAN TEKANAN PENDUDUK TERHADAP LAHAN DI DAERAH PERDESAAN : STUDI DETERMINAN REGIONAL DEPOPULASI PERDESAAN DAN KONSEKUENSINYA PADA TEKANAN PENDUDUK ATAS LAHAN DI PERDESAAN KABUPATEN BANTUL

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    R. Rijanta

    2016-10-01

    Full Text Available ABSTRAK Depopulasi perdesaan atau menurunnya jumlah absolut penduduk perdesaan merupakan fenomena baru dalam sejarah kependudukan Indonesia. Fenomena ini mulai terlihat nyata di DIY sejak tahun 1990an. Sejauh ini belum ada penelitian yang menelaah hubungan antara depopulasi perdesaan sebagai wujud perubahan perilaku reproduksi dan migrasi penduduk di satu pihak dengan arah dan intensitas penggunaan lahan perdesaan di lain pihak sebagai wujud perubahan lingkungan binaan. Selanjutnya pertanyaan tentang konsekuensi depopulasi terhadap perbaikan kesejahteraan penduduk perdesaan juga penting dicari jawabannya, sebab selama ini berbagai kebijakan kependudukan umumnya berasumsi jumlah penduduk yang kecil merupakan prakondisi untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1menyusun tipologi daerah perdesaan menurut tingkat depopulasinya, (2mengenal determinan-determinan depopulasi perdesaan pada tingkat regional. Selanjutnya berdasarkan tipologi yang tersusun akan dilakukan penelitian pada tingkat rumahtangga untuk mengetahui (1faktor-faktor internal pada tingkat rumahtangga yang mendorong terjadinya depopulasi, (2konsekuensi depopulasi perdesaan pada intensitas dan orientasi penggunaan lahan perdesaan pada tingkat rumahtangga, dan (3 konsekuensi depopulasi perdesaan pada tingkat kesejahtraan rumahtangga. Studi penyusunan tipologi perdesaan menurut tingkat depopulasinya akan memanfaatkan data sekunder BPS dan data primer disertai observasi lapangan dengan teknik rapid rural appraisal (RRA. Dalam penyusunan tipologi perdesaan dan pengenalan determinan depopulasi perdesaan pada tingkat regional digunakan metode pemetaan dan tumpang-susun peta dalam rangka mengenali hbungan relasional secara spasial dengan bantuan teknologi Sistem Informasi Geografi (GIS. Survai rumahtangga dilakukan pada desa-desa yang dipilih berdasarkan hasil tipologi di atas. Survai rumahtangga ini diperlukan untuk menjelaskan berbagai faktor internal yang

  2. Pembinaan Guru di Daerah Terpencil

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Eddy Subandrijo

    2016-02-01

    Full Text Available The role of teachers in isolated remote areas is very important in empowering local human resources. Human character building was partly related to teacher's performance. The teacher's performance in conducting their responsibility depends on the quality of their social-economic conditions. To improve their spirit on daily educational activities, they should be treated by a special management. It means that there must be an equilibrium between career and economic-life and between their right and their responsibility. To implement this concept, all of related institutions should be involved in planning, implementing, and evaluating phases. These institutions are local community, universities, schools, and other institutions belonging to local governments

  3. PERMASALAHAN AIRTANAH PADA DAERAH URBAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Thomas Triadi Putranto

    2012-02-01

    Full Text Available Groundwater is one of water resources that can be exploitated to supply human being basic need becauseof its quality and quantity. Groundwater overexploitation can give negative impact to environmentalequilibrium. Human activities such as groundwater overexploitation, civilization problems, coastreclamation and industrial area developments can give groundwater problems in urban area. Groundwaterproblems that can be happened such as surface flooding, sea water intrusion, land subsidence andgroundwater pollution as the impact of human activities. Mitigations that can be conducted to minimizenegative impact of groundwater overexploitation are by technical and nontechnical programs

  4. The Government of Indonesian Daerahs.

    Science.gov (United States)

    1960-09-12

    Selatan 86 ) Bengkulu Utara 87 ) Bengkulu Seist:a - 103 FOR OFFICIAL USE OHLY POE OFFICIAL USE ONLY 88) Redjang Lebong 89) Bangka 90...Tengah 85. Lampung Selatan 86 e Bengkulu ütara 87. Bengkulu Selatan 88«, Redjang Lebqng- 89. Bangka 90. Belitung Capital Lahat Lubuklinggau

  5. OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Fatkhul muin

    2015-11-01

    Full Text Available Framework of the Unitary Republic of Indonesia of the concepts embodied in the provisions of Article 18 paragraph (1 of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the Republic of Indonesia is divided into provincial regions and districts are divided into, each province, district government gets, the regulated by law. Local authorities at provincial and district levels have different strengths according to the level. With patterns and delegation of authority given to the attributes of the local government is subject to the provisions of Law No. 32 of 2004 on local governments, to organize and manage themselves well with the pattern of decentralization of government policy. In carrying out regional autonomy, which is assisted by the head unit area of each region as part of the elements to run local autonomy. Financial management should be based on the concept of accountability and transparency to the public.Keywords: Local Government and Affairs Division of the Central Government and Local Government

  6. Dampak Stimulasi Kognitif Disertai Pemberian Garam Beriodium Tiga Bulan terhadap Kecukupan Iodium, Kualitas Lingkungan Pengasuhan dan Perkembangan Kognitif Balita di Daerah Endemik GAKI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Leny Latifah

    2015-01-01

    lebih baik daripada kelompok kontrol pada kemampuan kognitif non verbal (p<0.05, dan umum (p<0.05. Tidak signifikan pada kemampuan kognitif verbal (p>0.05. Intervensi garam beriodium 30 ± 5 ppm tiga bulan belum mengubah status kecukupan iodium balita. Stimulasi kognitif pengasuhan meningkatkan aspek-aspek kualitas pengasuhan ibu yang relevan dengan peningkatan kemampuan kognitif anak. Disarankan untuk mengoptimalkan program peningkatan kualitas pengasuhan sebagai daya ungkit kemampuan kognitif anak di daerah endemik GAKI, memperpanjang waktu intervensi untuk mengevaluasi pengaruh intervensi pada kemampuan kognitif verbal dan status iodium anak dengan mengukur indikator kadar hormon tiroid. Kata kunci: stimulasi kognitif, HOME, garam beriodium, balita, kemampuan kognitif.

  7. DINAMIKA PENERAPAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhammad Amin, S.H. M.H

    2017-05-01

    Full Text Available One form of state ownership rights, namely in the field of mining. Definition of "Mining" based on Law Number 4 Year 2009, affirmed as part or all phases of activity in the framework of research, management and exploitation of minerals or coal covering general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation And sales and post mining activities. More specifically affirming the authority of regional governments in granting coal mining permits in Berau District before and after the coming into effect of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Obstacles and solutions in the granting of coal mining permits in Berau District after the enactment of Berau District Regulation No. 17 of 2011 on Mining and Coal. The research method used in this research is normative juridical and method of comparative law approach. The normative juridical approach is the approach by prioritizing the discussion on secondary data in the form of legal materials both primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the discussion confirm that mineral and coal energy resources as assets to meet the needs of present and future generations as mandated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia 1945 XIV National Economic and Social Welfare Article 33 paragraph (3 and Article 33 Paragraph (4 where mining management does not entitle rights to control over natural resources, but the right to limited utilization is based on permission and is temporary with the understanding that natural resources are owned by all Indonesian people and used for the greatest prosperity of the people.

  8. Advanced Electromechanical Actuation System (EMAS), Flight Test

    Science.gov (United States)

    1986-06-01

    Stephen Broander. Thanks are extended to the instrumentation personnel, Mr Bill Benedict and SSgt David Jankowski, and for’ da.a reduction in the...00Ŕ 0 SD NOIA ~~d Nulli lia 00 S? 0’ ýl OD aa 4.O3SS3N3 31V 110 on on o on *N)SS3S3 - 31Y 1YA A-13 2c 0) +’ Q Ji ) 4-) CD L3J go ab CD 0 LL.. 0 c

  9. Intravenous iron-containing products: EMA procrastination.

    Science.gov (United States)

    2014-07-01

    A European reassessment has led to identical changes in the summaries of product characteristics (SPCs) for all intravenous iron-containing products: the risk of serious adverse effects is now highlighted, underlining the fact that intravenous iron-containing products should only be used when the benefits clearly outweigh the harms. Unfortunately, iron dextran still remains on the market despite a higher risk of hypersensitivity reactions than with iron sucrose.

  10. EMAS SEBAGAI LINDUNG-NILAI INFLASI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Tomy G. Soemapradja

    2012-11-01

    Full Text Available One of the factors that can reduce the value of assets and investments is inflation. Inflation is a systemic risk that cannot be avoided even it is performed portfolio management. Nevertheless, it could still be pursued with inflation hedging, ie by combining gold investments in a portfolio investor. 

  11. Menimbang Gadai Emas sebagai Instrumen Investasi Syariah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ahmad Chairul Hadi

    2015-10-01

    Full Text Available The increasing of gold prices and high interest of the community to invest in gold responded by Islamic banking through Islamic gold pawning services with the term gardening gold. This investment is a modification of the mortgage system in Islamic banks and pawnshops. This investment is not neither a product of Islamic banks and Islamic pawnshops. Islamic financial institution provide only mortgage facilities not including investment to customers. The nature of the gardening gold transaction is to borrow money to pay the storage fee pawned gold and then to expect a rise of the gold price at market exceeding the costs of the bankDOI: 10.15408/aiq.v4i2.2096

  12. Compilation and Analysis of a Database of Local Tsunami Bulletins issued by the Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) to the Hawaii Emergency Management Agency (HI-EMA) between September 2003 and July, 2015

    Science.gov (United States)

    Sardina, V.; Koyanagi, K. K.; Walsh, D.; Becker, N. C.; McCreery, C.

    2015-12-01

    The PTWC functions not only as official international tsunami warning center (TWC) for nations with coasts around the Pacific rim, the Caribbean, and other regions of the world, but also as the local TWC for the State of Hawaii. The PTWC began sending local tsunami messages to HI-EMA only since September, 2003. As part of its routine operations, the PTWC strives to send a local tsunami message product for any Hawaii earthquake with a 4.0 magnitude or larger within five minutes of origin time. To evaluate PTWC's performance in that regard, however, we must first compile a suitable local tsunami bulletins' database. For this purpose, we scanned all the available logs for the Federal Aviation Administration (FAA) communications' circuit between 2003 and 2015 and retrieved 104 local bulletins. We parsed these bulletins and extracted the parametric data needed to evaluate PTWC's performance in terms of essential statistics such as message delay time, epicenter offsets, and magnitude residuals as compared with more authoritative earthquake source parametrizations. To that end, we cross-validated 88 of these seismic events having magnitudes between 2.8 and 6.7 with the corresponding source parameters obtained from the USGS Hawaiian Volcano Observatory (HVO) and the National Earthquake Information Center's (NEIC) online catalog. Analysis of events with magnitude 4.0 or larger gives a median message delay time of 3 minutes and 33 seconds, a median epicentral offset of 3.2 km, and a median magnitude residual of 0.2 unit. Several message delay outliers exist due to the fact that PTWC has sent local tsunami information statements (TIS) for felt events with magnitudes as small as 2.8 located west of the Big Island. Routine use of a synthetic Wood-Anderson magnitude since the end of 2012 appears to have brought consistency to PTWC's local magnitude estimates and a reduction in the message delays. Station site corrections, a refined attenuation model, and optimization of the peak

  13. O desenvolvimento de ferramentas de predição de balneabilidade baseadas em níveis de precipitação: estudo de caso da praia de Cachoeira das Emas (SP

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Fabio Muller Hirai

    Full Text Available RESUMO Este artigo apresenta resultados de um estudo realizado na praia Cachoeira das Emas, Rio Mogi-Guaçu, Pirassununga (SP, onde foram desenvolvidos modelos estatísticos simples de regressão linear utilizando níveis de precipitação como variáveis explanatórias, por meio da correlação positiva observada entre concentração de indicadores fecais na água e precipitação acumulada em 24, 48 e 72 horas anteriores à amostragem no rio. Os dados aplicados na calibração (período de 2009 a 2011 e validação (período de 2012 das ferramentas obtidas são oriundos das redes de monitoramento pluviométrico do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE e de balneabilidade de água doce da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb. Como essas redes possuem objetivos distintos, nem todos os eventos de precipitação que ocorreram durante o período de estudo foram relacionados com um valor de concentração de indicador fecal na água, e vice-versa. Logo, as equações de regressão obtidas ficaram baseadas em um baixo número de observações. Os resultados sugerem que há potencial de aplicação prática desse tipo de ferramenta, porém requer-se monitoramento específico e conjunto dos parâmetros do modelo a fim de obter uma quantidade significante de dados para a calibração e a validação da ferramenta. A aplicação desse recurso de gerenciamento de balneabilidade seria ideal para um período específico do ano com maior afluência de pessoas, em praias cuja principal fonte de poluição seja difusa e consequente do escoamento de drenagem. Teoricamente, seria possível empregar outras variáveis ambientais ao modelo além dos níveis de precipitação, tais como turbidez e vazão, desde que os parâmetros fossem monitorados com a qualidade da água.

  14. ANÁLISE DA RELAÇÃO HOMEM-ÁGUA: A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES LOCAIS DE CACHOEIRA DE EMAS – SP, BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI-GUAÇU.

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Vinicius Perez Dictoro

    2016-05-01

    Full Text Available Na sociedade atual, a água passou a ser vista como recurso hídrico em um sentido utilitarista, e não mais como um bem natural disponível simbolicamente e culturalmente. Tem se visto poucos estudos que analisam o papel que a água teve e ainda têm na cultura e identidade das sociedades. A pesquisa objetivou identificar e analisar as possíveis relações que uma comunidade ribeirinha (Cachoeira de Emas-SP, localizado às margens do rio Mogi-Guaçu possui com o rio, identificando a sua percepção ambiental sobre a conservação da água. A pesquisa realizou um estudo de caso para expor o processo investigado e os resultados decorrentes da análise do problema. Para a realização do estudo, foi aplicado um roteiro de entrevista como instrumento de pesquisa, buscando-se identificar as principais relações que esses moradores possuem com a água e sua percepção sobre alguns aspectos relacionados ao seu uso. A pesquisa mostrou a existência de diversas relações (não somente utilitarista dos moradores ribeirinhos com o rio através de entrevistas, revelando que a água é elemento fundamental para sua vida, tanto para uso e consumo como para suas relações simbólicas (respeito, admiração, sentimentalismo, religiosa, mística, saúde, sobrevivência, conservação. A pesquisa proveu recomendações para o uso responsável da água, subsidiando ações de sensibilização para sua conservação, para a valorização dos rios, e para a manutenção das diversas relações do homem com a água.

  15. Shyness and boldness in greater rheas Rhea americana Linnaeus (Rheiformes, Rheidae: the effects of antipredator training on the personality of the birds Timidez e coragem em emas Rhea americana Linnaeus (Rheiformes, Rheidae: os efeitos do treinamento anti-predação na personalidade das aves

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Cristiano S. de Azevedo

    2006-03-01

    defensivos de animais nascidos em cativeiro por vários pesquisadores ao redor do mundo. Para emas, Rhea americana (Linnaeus, 1758, este tipo de estudo é pioneiro. Neste estudo, foi investigado se existe relação entre a personalidade e a performance das emas no treinamento anti-predação. Também foi investigado se o treinamento influencia o comportamento das aves quando apresentadas a novos objetos. Foram estudadas 15 emas nascidas em cativeiro, através de 16 testes de personalidade, sendo oito antes da aplicação do treinamento anti-predação e oito após sua aplicação. Foram apresentados às emas quatro novos objetos (bola, caixa, saco e pessoa e anotados os comportamentos exibidos e a distância das aves em relação aos objetos. O treinamento anti-predação modificou significativamente o comportamento das emas, tornando-as mais cuidadosas em relação à novas situações. A personalidade afetou o comportamento das aves durante o treinamento anti-predação. O estudo da personalidade dos animais pode ser uma ferramenta útil em programas de reintrodução, uma vez que ajuda na escolha de qual animal tem maior chance de sobrevivência ao ser solto.

  16. KONTAMINASI MERKURI PADA SAMPEL LINGKUNGAN DAN FAKTOR RISIKO PADA MASYARAKAT DARI KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS SKALA KECIL KRUENG SABEE PROVINSI ACEH (Mercury Contamination in the Environmental Samples and Risk Factors in Inhabitants of the Small Scale Gold

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Sofia Sofia

    2016-09-01

    Full Text Available ABSTRAK Kegiatan penambangan emas skala kecil dengan teknik amalgamasi dapat memberikan peluang introduksi merkuri (Hg ke lingkungan dan manusia. Penelitian kontaminasi Hg pada air minum, ikan, rambut kepala manusia, dan faktor risiko pada manusia telah dilakukan di wilayah Krueng Sabee, Provinsi Aceh. Metode pengambilan dan pengujian sampel yang mengandung Hg dilakukan dengan prosedur SNI, EPA dan WHO. Rancangan cross sectional survey dilakukan pada empat desa dengan 72 responden yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur untuk mendapatkan informasi terkait faktor risiko kesehatan. Pengukuran konsentrasi Hg untuk sampel air dan ikan dilakukan dengan Cold Vapor Atomic Absorption Spectrophotometer dan untuk sampel rambut kepala menggunakan Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Analisis data dilakukan dengan analisis varian, uji t sampel bebas, dan uji t satu sampel. Model prediksi dihasilkan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan konsentrasi Hg pada sampel air sumur sebesar 0,24 ± 0,25 µg/L; sampel ikan: Rastrellinger kanagurta,149,46 ± 2,00 µg/g, Selaroides sp, 58,6 ± 3,01 µg/g, Euthynnus affinis, 46,3 ± 2,98 µg/g; dan pada rambut kepala mulai dari 11,2 ± 4,02 µg/g hingga 48,3 ± 22,29 µg/g. Faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap konsentrasi Hg pada responden adalah status bekerja di Krueng Sabee, lokasi, lama tinggal, status pekerja tambang dan lama penggunaan pembakar amalgam. Faktor-faktor risiko ini memberi peran sebesar 45,8% terhadap akumulasi Hg di dalam rambut kepala responden.   ABSTRACT Small-scale gold mining activities with amalgamation process can contribute the entry of mercury (Hg into environment and humans. Research on Hg contamination in drinking water, fish, human head hair, and risk factors has been conducted in the area of Krueng Sabee, Aceh Province. Methods of samples collection and Hg concentrations testing conducted

  17. Pekerjaan, Nonpekerjaan, dan Psikologi Sosial sebagai Penyebab Kelelahan Operator Alat Berat di Industi Pertambangan Batu Bara

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Indri Hapsari Susilowati

    2013-09-01

    Full Text Available Kelelahan merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan transportasi, ditandai dengan menurunnya kinerja fisik dan mental yang mengakibatkan kurangnya kewaspadaan karena rasa kantuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko dan faktor pendukung kelelahan pada operator alat berat. Penelitian dilakukan pada operator alat berat di 3 tambang batubara di Kalimantan (2 area di Kalimantan Timur dan 1 area di Kalimantan Selatan, melibatkan 353 operator alat berat yang bekerja dengan 3 sif. Hasilnya menunjukkan bahwa keluhan kelelahan semakin tinggi dengan meningkatnya usia, lama kerja, dan kerja pada sif 3 (malam hari. Kelelahan paling banyak dirasakan oleh operator dump truck (bagian hauling yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pekerjaan (postur saat bekerja, faktor variasi pekerjaan, beban kerja dan vigilance dan faktor-faktor bukan pekerjaan (kondisi medan atau area tambang yang berisiko, penerangan yang kurang pada malam hari, dan rute yang selalu berubah. Faktor lainnya berkaitan dengan masalah sosial-psikologis, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun lingkungan kerja, seperti waktu istirahat, standar gaji yang belum memadai, pengaturan jadwal cuti yang sering tidak jelas, dan masalah karier. Disimpulkan, secara umum kelelahan meningkat dengan bertambahnya usia dan lama kerja, dengan kelelahan yang lebih besar pada pekerja sif 3. Umumnya, penurunan waktu reaksi pekerja sif malam lebih besar daripada waktu reaksi pekerja sif siang. Fatigue is one of the causes of transportation accidents, characterized by reduced physical and mental performance resulting in reduced alertness due to drowsiness. The present study was to determine the risk factors and contributing factors of fatigue suffered by heavy equipment operators. The study was conducted at three coal mining sites in Kalimantan (2 areas in East Kalimantan and 1 area in South Kalimantan involving 353 heavy equipment operators who work in shifts. It was found that fatigue complaint is higher by older age, longer work, and work at shift 3 (night time. The fatigue is mostly complained by dump truck (hauling part operators which was influenced by work-related factors (work posture, job variety, workload, vigilance and non-work related factors (terrain or mine risk area, lack of lighting at night, and route track which is always changed. Another factors related with socio-psychological factors, either related with job or working environment, such as adequacy of rest time, remuneration system, leave system, and insecure career. It is concluded that in general the fatigues were increased as the worker ages were older and longer duration of work, with higher fatigues were suffered at shift 3. Generally, reduced reaction time among shift 3 workers is higher than that those of daytime shift.

  18. Pengaruh GCG terhadap Kinerja Keuangan dengan CSR sebagai Pemoderasi di Perusahaan Pertambangan

    OpenAIRE

    Barus, Ivana Nina Esterlin

    2016-01-01

    The mining company's financial performance period 2010-2012 fluctuated. It is certainly influenced by many factors, such as good corporate governance. In addition, there is a moderating factor of corporate social responsibility. This study aims to investigate the influence of good corporate governance to the mining company's financial performance, examining the influence of corporate social responsibility to the mining company's financial performance and investigated the influence of corporat...

  19. Kinerja Portofolio Saham pada Perusahaan Makanan, Property dan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Nasri Zarman

    2017-06-01

    Full Text Available The Stock Portfolios' Performance of Food, Property, and Mining IndustryThis research aimed to analyze the Portfolio's performance of food industry, property, and mining. There are three parameters, namely: Sharpe Performance, Traynor Performance, and Jensen Performance. The three performance measurements assume that there is a linear connection between the return portfolios with the return of some market index. During the period, 2009 to 2013, and the mining and gas sub-sector are more productive than the other sub-sectors. The mining sector is better than the Property Sector and the Food Sector. Then based on the method of Jensen ALPHA it showed the highest performance group of mining stocks, in proportion to the risk which is also very high. The study suggests that the existing has to be maintained and further improved so that the mission to develop sources of potential energy into a profitable investment portfolio can sustain.DOI: 10.15408/ess.v7i2.5354

  20. PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hartana

    2017-05-01

    Full Text Available The past ten years, coal mining industry in Indonesia develop very rapidly. Coal mining industry becomes the strong magnet for investors and coal companies who submitted for the Mining License (IUP as a result from high demand of coal supply to be used as energy supplier in the future. The Government has set up the development project of 35.000MW power plant. The method for the research is juridical empirical. It is a problem solving procedure by investigating secondary data first to be able to continue with the primary data. As the result, mining companies expand their business through the new company establishment. Of course those ways of company’s expansion will lead to the implication of monopoly and unfair business competition, considering the increasing numbers of new companies. However, the total production forms the top 5 coal mining group companies has not reach 75% of national production, thus, according to the Law no. 5 Year 1999 article 4 paragraph 2, the company’s expansion does not implicate on the monopoly and unfair business competition.

  1. ANALISA LAJU KOROSI PADA PUMP IMPELLER DI INDUSTRI PERTAMBANGAN BATU BARA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Puguh Ogi Nur Rachman

    2016-02-01

    Full Text Available Korosi merupakan kerusakan material logam yang disebabkan reaksi antara logam dengan lingkungannya yang menghasilkan oksida logam dan sulfida logam atau hasil reaksi lainnya yang lebih dikenal sebagai pengkaratan. Stainless steel merupakan jenis baja yang tahan terhadap korosi karena memiliki unsur paduan minimal 18% chrom (Cr dan 8% nikel (Ni.Penelitian ini menggunakan tahanan polarisasi dengan menggunakan software 342 Sotcorr Corrosion Meansurement software yang dilengkapi dengan Potensiostat/Galvanostat 273, lalu dilakukan uji foto optik dengan pembesaran 50 kali, untuk mengetahui permukaan spesimen dengan perbesaran struktur pada stainless steel 304 tersebut. Objek penelitian menggunakan stainless steel 304 dengan ukuran spesimen 10 mm sebanyak 3 kali pengujian. Stainless steel AISI 304 mempunyai nilai masa jenis 7,94 gr/cm² dan berat ekuivalen 25,12 gr.Hasil dari metode tahanan polarisasi pada sample pertama didapatkan potensial korosi -336,54 mV dan laju korosi 0,0201 mpy, pada sample kedua potensial korosi -359,25 mV dan laju korosi 0,0266 mpy, selanjutnya pada sample terakhir didapatkan potensial korosi -353 mV dan laju korosi 0,0221 mpy

  2. EVALUASI KINERJA UNIT BISNIS ASPHALT MIXING PLANT PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Raden Isma Anggraini

    2016-05-01

    Full Text Available Currently, the mining sector is still one of the main sectors driving the economy of Indonesia and is in demand by both indigenous and foreign investors. Asphalt mixing plant business unit (AMP BU is currently the main priority scale of PT Prayoga. The AMP UB excellent performance of PT Prayoga enable itself to be able to contribute to the company's revenue and accelerate development of infrastructure in Bogor. The objectives of the research were to identify key performance indicator (KPI that is applied in the financial and non-financial perspectives as well as to evaluate the performance of UB AMP of PT Prayoga in terms of financial and non-financial aspects based on the vision, mission and strategy of the company. The method used in this research was the balanced scorecard as a management tool to maintain a balance between the financial (financial perspective and non-financial (customer perspective, business processes, learning and growth indicators. The results showed that the KPI applied in the evaluation of the performance of AMP BU of PT Prayoga consists of 19 indicators including 5 KPI of financial perspective, 5 KPI of customer perspective, 5 KPI of business process perspective, and 4 KPI of learning and growth perspective. The assessment results indicate this business unit obtained the performance index of 78.42% included in the criterion of very good or excellent, thus it has shown its best performance according to the vision, mission and strategy of the company.Keywords: balanced scorecard, performance assessment, performance index, KPI, mining

  3. MEMBANGUN POLITIK KRIMINAL PADA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI SARANA NON-PENAL

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Arif Firmansyah

    2016-04-01

    Full Text Available In Article 33 paragraph (3 of the Constitution of 1945, states earth water and natural resources contained therein controlled by the state and used for the welfare of the people. The realization of such mastery by delegating the authority to manage the natural resources of the state to the company is to provide state Mining Permit or Special Mining Permit. In protecting and overseeing the company that is engaged in coal mining government passed Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. In Article 162 of Law Number 4 of 2009 states that every person who impede or interfere mining activities from business license holders of mining and business permit of the mining specifically penalized by fines or imprisonment. The article shows a process of criminalization an action (criminal policy, which aim to protect the companies that already have a Mining Permit, but the criminal policy is contrary to the purpose of the criminal policy is an effort for the welfare of society and policies the protection of society, the existence of Article 162 of Law Minerals coal and coal mining communities can impede convicted. In the case of the counteraction form caused they want to protect the environment or their ancestral lands from exploration activities. So it is activity is not uncommon form of criminal policy by means of criminal law that gives rise to new conflicts. Therefore the criminal policy should be shifted from penal facilities to non-penal policy more accommodating community participation, so that the purpose of the criminal policy, namely the welfare of society and protect the community can be realized.Keywords: Political Criminal, Mining, Non-Penal

  4. PIPELINE PROGRAM CDM DI INDONESIA: SEBUAH PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Joni Safaat Adiansyah

    2011-12-01

    Full Text Available Climate change is one of the world’s problems that must be dealt; the failure in tackling climate change will impact on increasing the earth temperature and endanger the archipelago countries including Indonesia. Clean Development Mechanism (CDM is one of the Kyoto Protocol mechanisms designed to mitigate climate change. Indonesia is one of the countries that meets the requirement as the host of CDM program and has set up the target to reduce GHG emissions as much as 26 percent in year 2020. The industrial sector has opportunities to engage actively in reducing GHG emission including mining industry.  The objectives of this research are to find out the potency of mining company’s involvement in climate change mitigation efforts particularly through CDM. In addition, the research of method that is chosen is literature study including reviewing data relating to CDM and with qualitative approached. The result shows that mining industry has a potency to involve actively in CDM program, among others, through energy efficiency, fuel substitution, renewable energy, Coal Bed Methane and the handling of critical lands through afforestation and reforestation scheme. Furthermore, by using Business as Usual assumption, the linier  regression that is produced y=27.255.x + 12.711 therefore  It is estimated that about 15 Mt CO2-e (assuming 4 percent reduction needs to be derived from the energy sector in 2020 that can be taken as an opportunity for the mining industry as well.

  5. ANALISIS RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN KAPUR DI SUKABUMI, CIREBON, TEGAL, JEPARA DAN TULUNG AGUNG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Abdur Rahman

    2012-11-01

    Full Text Available Environmental Health Risk Assessment of Limestone Mining in Sukabumi, Cirebon, Tegal, Jepara, and Tulung Agung.To assess health risk from exposures to limestone mining air contamination, an environmental health risk assessment has been conducted in Sukabumi, Cirebon, Tegal, Jepara, and Tulung Agung. The ultimate goal of this assessment is to formulate risk management options so the mining can be operated safely. A total of 450 populations at risk residing in surrounding areas of the limestone mining were subjected to an thropometric surveys for body weight and particulate exposure times. TSP and PM10 as risk agents as well as Ca TSP Ca, Mg TSP, air temperature, and wind speed were measured. Reference concentrations (RfCs of TSP and PM10 were employed as dose-response quantity to characterize health risk quotients (RQs. For risk agents with RQs>1, deleterious health effects of non cancer risks are considered to exist over lifetime. To control the risks, management options were formulated by either reducing risk agent concentrations and /or cutting short exposure time. Risk characterization shows that RQs of TSP are greater than those of PM10. By individual particulate, the rughest RQs are 11.9 for TSP and 10 for PM10, both in Tulung Agung, while the lowest are 0.5 for TSP and 0.3 PM10 in Tulung Agung and Tegal, respectively. Cumulatively, the highest and the lowest RQs are 21.1 and 1.1, respectively, both found in Tulung Agung. Graphically, the RQs decline exponentially by distance and, at the existing particulates' concentration, the healthy area to reside is likely >5 km away from the mining site. As the residential population cannot be relocated to the safe areas and their exposure times cannot be shortened, the health risks to those of 55 kg body weight can be managed by reducing TSP and PM10 concentrations to as low 78 and 53 µg/M3, respectively. These values are 13% lower than those of National Ambient Air Standard.

  6. ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI PEREDUKSI SULFAT PADA AREA PERTAMBANGAN BATU BARA MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muchamad Yusron

    2010-02-01

    Full Text Available Sulfate reducing bacteria utilize sulfate as their terminal electron acceptor and reduce it to sulphide. Acid mine drainage, by-products of mining activities, is an acidic sulfate-rich wastewater suitable habitat for sulfate reducing bacteria. Isolation and identification of sulfate reducing bacteria collected from Muara Enim coal mining, South Sumatra was carried out at Laboratory of Environmental Biotechnology, Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB, Bogor, and Laboratory of Microbiology, Faculty of Veterinary, Bogor Agricultural University. Postgate B liquid media was used for isolation and purification via serial dilution. Physiological and biochemical characterization was done based on Bergeys Manual of Determinative Bacteriology. Fifteen pure isolates have been isolated with diverse characteristics. Eight isolates can sustain at pH 3, while the rest sustain at pH 4 or above. Sulfate reduction efficiency of each isolates were different, but increased as the pH increased. The bacteria are classified as Desulfovibrio sp., which is characterized straight rods, motile, non spore-forming and able to grow in simple organic carbon.

  7. La configuración de la Salud Mental en adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años con familiares en situación de migración en el sur de Quito ; Estudio de caso : Colegio Emaús de Fe y Alegría

    OpenAIRE

    González, Alejandra

    2006-01-01

    El presente trabajo final de grado tiene como objeto el abordaje psicosocial sobre la migración y en particular conocer cómo se configura la salud mental en adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años con familiares en situación de migración, cuya delimitación espacial se encuentra bajo la figura de Estudio de Caso en el Colegio Emaús de Fe y Alegría ubicado en el Sur de Quito. Para el efecto de la investigación se toman como fundamentos teóricos los postulados de la psicología c...

  8. Disputas pela legitimação de lógicas de uso e apropriação do meio natural:conservação ambiental, representações e conflitos no entorno do Parque Nacional das Emas - GO DOI:10.5007/1807-1384.2010v7n1p37

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Lorena Cândido Fleury

    2010-01-01

    Full Text Available Este artigo visa discutir reconfigurações nas dinâmicas sociais a partir da incorporação de demandas provenientes da “questão ambiental”, tomando por base empírica o conflito no entorno do Parque Nacional das Emas, unidade de conservação ambiental localizada na divisa entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Após observação direta, pesquisa documental, técnicas de associações livres de palavras e entrevistas semiestruturadas com 51 agentes na área de estudo, constata-se que a vivência coletiva da unidade de conservação possibilita uma atualização dos conflitos anteriormente existentes, podendo-se concluir que, nos embates pela apropriação do ambiente, estão em disputa sentidos culturais, pautados não apenas pelos interesses objetivos, mas também pelos significados que os distintos grupos sociais projetam para a construção comum do mundo ao seu redor.

  9. ANALISIS KINERJA PERPAJAKAN DAERAH DI KOTA MEDAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dede Ruslan

    2016-12-01

    Full Text Available Delegation of authority taxation (tax assignment was good to regional governments tend to date still lacks clear standards and universal.Tax assignment and restructuring of taxes and levies in a sustainable course can only be done by revising Law No. 28 of 2009 which is the basis in the management of local taxes and levies. How the performance of local taxation in Medan running has been the material of interest to be studied. Assessment approach used in this study diguankan kualitaitif research and quantitative research. Whereas in other research used to obtain a quantitative description on the contributions and the rate of development of local taxes to the local tax revenue and the performance of Medan, through analytical tools tax elasticity, tax ratio and TPI. The results showed that the performance of local taxes through tax elasticity is known that the average percentage change in local taxes to the percentage change in the GDP amounted to 1.99%, while the ratio of the tax does not show improvement every year. Tax ratio that existed during the period 2011-2015 ranged from 0.62% to 0.85%. For the effectiveness of the tax is relatively stable with ratanya average at 0.79 and when viewed from the level of efficiency since the year 2011 to 2015 ranged from 0% to 2.15%. In an average rate of 0.04% CCER only. These values were lower and included in the category of good

  10. Perlindungan terhadap Hutan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Mujibussalim Mujibussalim

    2010-12-01

    Full Text Available ABSTRACT: This research aims to find justified theories with regard to the governance regulation in the field of forestry based on local autonomy as regulated in the Constitution 1945, find out law protection towards the usage of forest resources in the context of the autonomy and to  obtain the concept of law regarding the protection of forest resources in the regulation of local autonomy. This is normative law research by applying historic and comparative legal research pointing at secondary data obtained from library research supported by primary data gathered from field research. This research is categorized as descriptive analysis research. The oblained data are analysed as juridical qualitative. The findings show that the regulation of forest resources has included te principles in accordance with sustainable development concept but it does not mean that the function of law as an engineering tool has been compatible with the purpose of the forestry management due to many evidences of deforestation. Practically, there is a conflict between central government and local government in therm of the authority of forest management, a lot deforestation causes forest amage in Indonesia, those facts show that the regulation regarding the authority of forest management ini the context of local autonomy implementation has not been able to protect the natural resources yet. The constraints faced are the law violations, lock of society participation in mking decision, collusion or conspiracy between businessman and bureacrats and security and lack of law enforcement.   Forest Protection in the Local Autonomy Implementation

  11. EFISIENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH: PENDEKATAN STOCHASTIC FRONTIER

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ahmad Husein Fadhlullah

    2016-01-01

    Full Text Available The objective of this research is to analyze the efficiency rate at Islamic regional banks (BPD in Indonesia, with case of 15 Islamic regional banks from 2008 – 2012. The method that used in this research is stochastic frontier analysis approach (SFA, which uses the input variable (such as human resources cost, administration cost, and other expenses and the output variable is SFA (operational income. The average efficiency rate from 15 Islamic regional banks from 2008 – 2012 with SFA method is 53.21 percent and all of the Islamic regional banks doesn’t achieve the 100 percent efficiency. The most efficient banks is Islamic regional bank of Kalimantan Barat which the efficiency rate achieve 90.42 percent and the most inefficiency banks is Islamic regional bank of Sumatera Barat. The average efficiency rate from 2008-2012 is always increase each year. In 2008 the average efficiency rate only 33.57 percent and in the last of 2012 achieve 71.81 percent.DOI: 10.15408/sjie.v4i1.2291

  12. MUTU PENDIDIKAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhammad Idrus

    2012-12-01

    Full Text Available All countries in the world realize the importance of education that aims to provide guidancefor the survival of a nation. Four things that become a major focal point in improving theeducation, the distribution of education, quality of education, educational relevance, and efficiencyof education management. Increased done should be done thoroughly, not one by one, and otheraspects are ignored .. However, education quality and equity of education in Indonesia is stilllagging behind other countries. One sat improve the quality of education conducted by the State ofIndonesia is to set the standard national examination, but still problematic. Then EquitableEducation conducted also been a problem with unequal education kualutas in each area. It isnecessary to improve education quality and equity of education in Indonesia. It is necessary stepsto address the education problem, namely by directed at improving the quality of education invarious aspects, and improving education performed evenly in each area.

  13. Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Globalisasi Ekonomi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ahmad Jamli

    2015-12-01

    Full Text Available The globalisation of economy, which will take place all over the world, is also coming to Indonesia. In turn, this phenomenon of globalisation may influence all aspects of Indonesian development. Various changes caused by globalisation as well as technological development have to be responded appropriately in the development strategy. The centralised development strategy and dominant role of government need to be revised toward decentralised strategy and participatory development by the private sector. It is therefore essential to explore other alternative strategies of implementation of local autonomy in order to respond globalisation properly. This essay discusses various impacts of globalisation and development strategy alternatives that could be adopted by the Indonesian Government to face the market liberalisation. By adopting local autonomy policy, it is hoped that Indonesia can obtain some benefit from globalisation.

  14. Telaah Kritis Otonomi Daerah di Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Auri Adham Putro

    2015-12-01

    Full Text Available The regional autonomy policy based on Law No. 22/1999 and Law No. 25/1999 is intended to cope with problems of national disintegration of Indonesia. However, during the implementation of this policy, several constraints appear. The first is economic constraint, and the second is political constraint. Economic constraints relates to the shift of local government paradigm from effectiveness and efficiency oriented policy to economic oriented policy, implying also to natural resources exploitation and to decrease of public services. Political constraint is due to excessive political powers of legislatives that are not supported by adequate human resources quality. This will lead to legislative authoritarianism, Therefore, the success of regional autonomy policy depends on the democratic central government that support law enforcement.

  15. Strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Bowo Sugiarto

    2014-07-01

    Full Text Available Based on empirical case of Husein and Budhi‟s victory in the Banyumas local election in 2013, this article gives contribution to the study of political communication, especially on the issue of the campaign. The context of this article is the incumbent head of regency candidate, who had more chances to win, was defeated by the other candidate. The research method used was descriptive qualitative. This research was conducted in Banyumas. The data collected by interview and informant were chosen by purposive sampling technique. The aim of this research is to report Husein-Budhi campaign team and political party members. This article includes analysis of the Husein and Budhi‟s strategy to win the local election and the contextual factor supported their winning. Those strategies encompass areas of party consolidation, segmentation, targeting, positioning, and .the image of candidate Those strategies are the creation of images that he is not part of the incumbents so he cannot be in charged by any criticism to the local government, the campaign issues that correspond with the weakness of the potential rival and the campaign objectives, the party rooting by involving elements of civil society and the party consolidation which is included from the candidacy process to campaign by employing local legislative candidates. The contextual factor is the information about the potential rival candidate‟s weakness that caused voters' disappointment to him. In conclusion, the future head of regency can win an election by doing the same strategy as Husein-Budhi.

  16. Sebaran Disparitas Antar Daerah di Kabupaten Banyumas

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dede Prabowo Wiguna

    2016-09-01

    Full Text Available This study aims to examine regional disparities in Banyumas. Feature disparities such as slums and congestion being targeted research. In addition, connectivity become an integral part of this research by looking at the disparity of road infrastructure network. The results of this study indicate that by Williamson Index disparities between regions is small. However, if comparing with the dynamic economic approach of the GDP - capita looks different and Banyumas looked disparity, which is based on data obtained that the highest achievements is owned by a large part in Purwokerto area. From geography to numbers cynclomatic approach looks balanced regional development in the area of Purwokerto. The density of this area is also very high which when done observation, local slums and congestion are only found in the Purwokerto area and not in other areas within the administrative area of Banyumas. This arises from the polarization of development in the eastern part of Banyumas

  17. Kemungkinan Money Laundering Dalam Pemilihan Kepala Daerah

    OpenAIRE

    amrullah, arief

    2005-01-01

    One of the prominent activities oforganized crime is to obtain profit that is obtained from Ulicit trafficking indnjgs, convption (foiinstance), orother proceds thatderived or obtained, directly or inderectly, through the commission ofan offence are entered into global financial system, so as if they become the proceed of the crime obtained from legal bussiness.Therefore, the effort to fight against money laundering is a dynamic process, and the organized criminals always seek thenewmethod to...

  18. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Amir Muhiddin

    2013-04-01

    Full Text Available Community participation in the making of regulations is one form of democratic government, and therefore the community should be given the widest possible space for he highest authority in the country adopts democracy. People are expected to not only enjoy the development alone, but is also expected to set about to the end of development where it is directed, therefore people should be included from the rulemaking will be guiding and controlling up to implementation and evaluation as well. Community participation in the development process means that people also take part responsible, in the future if an error occurs or deviations in development. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan perda merupakan salah satu wujud pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu masyarkat perlu diberi ruang yang seluas-luasnya karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat diharapkan bukan sekedar menikmati pembangunan semata, akan tetapi juga diharapkan menata hendak kemana akhirnya pembangunan itu diarahkan, oleh sebab itu rakyat hendaknya diikut sertakan mulai dari pembuatan peraturan yang akan menjadi penuntun dan pengendali sampai kepada pelaksanaan dan sekaligus evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berarti masyarakat juga ikut serta bertanggung jawab, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembangunan.

  19. Literasi Media Sosial Humas Pemerintah Daerah

    OpenAIRE

    Novian Anata Putra

    2017-01-01

    Nowadays, the government is trying to fight against hoax. One of them, President Joko Widodo instructed to improve the function of government public relations and information managers to ward off hoaxes spread quickly in social media. However, it will work if government public relations officers have adequate social media literacy skills. Social media literacy is considered the basis for understanding the characteristics of new media. The aim of this research is to examine the ...

  20. DETERMINAN FRAUD BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dwi Ratmono

    2016-12-01

    Full Text Available Abstract: Determinans of Fraud of Social Assistance Expenditure in Local Government. This study aims to analyze the determinants of fraud of social assistance expenditures in Local Government. This study use Partial Least Square (PLS as method while Strcutural Equation Modeling (SEM used as analytical tool. The sample is all local governement in Central Java The data used in this study are Auditor Report of BPK.The results show that the determinant of the fraud of social assistance expenditure is internal control system weaknesses and non-compliance with laws and regulations. Therefore, these two factor need attention from local government, regulator and auditor in order to prevent social assistance expenditure in future period.

  1. HUBUNGAN KEBISINGAN MESIN TROMOL DENGAN STRES PEKERJA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Reni Hiola

    2016-10-01

    Full Text Available Abstrak   Pemakaian mesin sebagai alat kerja dan mekanisasi dalam industri dapat menimbulkan kebisingan ditempat kerja. Kebisingan dapat mempengaruhi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebisingan mesin pengolahan emas (tromol terhadap stres kerja pada pekerja di pertambangan emas di Desa Dunggilata Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan cross-sectional. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji statistik korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan, ada hubungan antara kebisingan pada mesin pengolahan emas tromol terhadap stres kerja pada pekerja (p = 0,01   Abstract   The use of the machine in industries may cause noise in workplace which could affect workers. The purpose of this study was to determine the effect of gold-processing drum-machine noise to occupational stress on gold mining workers in the Dunggilata Village, Bulawa Sub-district, Bone Bolango Regency. This was analytic survey with cross-sectional approach. The data were analyzed using Pearson Product Moment Test. The results showed that there was a correlation between noise of gold-processing drum-machine and occupational stress on workers (p=0.01

  2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI STRATEGI PENGELOLAAN PESISIR PURWOREJO-JAWA TENGAH (Studi Kasus : Areal Bekas Penambangan PT ANTAM

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Riki Rahmad

    2016-02-01

    Full Text Available Pasir besi memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki manfaat pendukung yang sangat besar bagi industri. Pasir besi dengan potensi tinggi terdapat di pantai selatan Jawa, salah satunya di pesisir Purworejo. Survei lapangan yang dilakukan di Pesisir Kabupaten Purworejo bertujuan untuk meninjau dan mengkaji kondisi dari berbagai aspek daerah penambangan pasir besi. Kerusakan fisik yang utama pada bekas pertambangan antara lain kerusakan bentanglahan gumuk pasir dengan terbentuknya banyak lembah atau kubangan akibat pengambilan pasir. Penambangan pasir besi yang dilakukan di Purworejo menggambarkan bahwa disatu sisi aktivitas ini meningkatkan nilai perekonomian daerah tetapi disisi lain kegiatan ini juga merusak ekositem pesisir pantai selatan Jawa. Kendala dalam bidang peternakan dan pertanian yang dialami saat ini antara lain masih minimnya antusiasme masyarakat dalam bidang peternakan dan pertanian serta terbatasnya modal dalam pengembangan peternakan dan pertanian. Berdasarkan perspektif dalam sosial ekonomi masyarakat terlihat bahwa respon warga cukup baik terhadap program pembangunan kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. ANTAM. Beberapa hal yang masih menjadi kekurangan dalam program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu terkait dengan distribusi modal yang terlihat kurang merata. Kata kunci: Pasir besi, Pesisir, Purworejo, ANTAM

  3. Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Barat

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Sidik Priadana

    2013-10-01

    Full Text Available This research was conducted at the Department of Mines and Energy of West Java Province. The results of preliminary studies obtain findings that employee's performance has not met expectations. Of the many factors causing the observed, supposedly the most dominant influence is the low employee satisfaction are also thought to be caused by his ability and motivation are low. Therefore formulated the problem is: How can directly and indirectly influence the ability and motivation to job satisfaction of employees, as well as how to influence employee job satisfaction on the performance of the Department of Mines and Energy of West Java Province. The method used is descriptive method of analysis, with a total population of 109 employees serve as the respondent (census. The data analysis technique used is the correlation analysis techniques to determine the degree of closeness of the relationship between the study variables and path analysis techniques to determine the effect, directly or indirectly, exogenous variables on endogenous variables. In the operationalization used the help of MSI and SPSS 10 software and Excel. The results showed that the ability of employees to be in pretty good category, employee motivation is the best category, and employee satisfaction is in the good category, the performance of employees are in good category. The direct effect on the ability of employee satisfaction 0.063, indirect effect through motivational abilities to job satisfaction of 0.091, so the total effect of 0.154. ; The direct effect of work motivation on job satisfaction of 0.538, an indirect influence motivation to work through the ability to work on job satisfaction of 0.091, so the effect totaled 0,629; Influence the ability and motivation to job satisfaction is at .783 the rest of 0,217merupakan influence of other variables. Effect of job satisfaction on the performance is equal to 0, 699 the rest of 0.301 determined by other variables.

  4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Dalam Auditor Switchng Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

    OpenAIRE

    Azmi, Laila

    2015-01-01

    Auditor independence issue occupied first position in auditing literature. On the other side, this issue often triggers debate regarding auditor switching. This is related with company action to do auditor switching. Some of past research regarding auditor switching, shows different results. Because of that, another research needs to be done to verify theory of auditor switching. The purpose of this research is to find empirical evidences about the factors that influence mining companie...

  5. Analisis Kinerja Pegawai Pada Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional (Studi Pada Kantor JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang)

    OpenAIRE

    Ramadhan, Bagus Ari Tio; Hidayat, Zainal; Rengga, Aloysius

    2015-01-01

    Increasing the quality of human resources is a reasonable process of change experienced by the middle of the nation growing. The attitude of the community began to grow a critical moment among others by presenting the demands of the employee's performance will be mainly on public organizations both STATE-OWNED ENTERPRISES or Government agencies. Both STATE-OWNED COMPANIES and Government agencies are already supposed to have employees with good performance. Pertamina is one of Indonesia's larg...

  6. PENGATURAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    I Gede Pranajaya

    2015-12-01

    Full Text Available Governance and development efforts to implement national and local levels can run smoothly largely depends on the perfection of the State apparatus, which in its function must be professional and neutral character of the influence of all groups and political parties, and does not discriminate in providing services to the community in order to realize the welfare of society. To realize the neutrality of the State Apparatus, the central government is trying to give a neutral space of the apparatus of government both at central and local levels, however, the reality is often found to realize it is not easy. Various allegations of lack of neutrality of State Apparatus including regional secretary still often expressed by the public, especially during the General Election of Regional Head and Deputy Head of the candidates came from previously elected regional head (incumbent. It is not separated from the vagueness of the norm (vogue norm, associated with the filling of the post of secretary of the province are included in the Position Leader High as stipulated in Article 19 paragraph (3 of Law No. 5 of 2014 on the Reform of Civil State, stating for High leadership positions defined competency requirements, qualifications, rank, education and training, track record position and integrity, as well as other necessary requirements. The above provisions are not clear in stating the requirements that must be met by candidates for secretary of the province to ensure neutrality. This study is a normative law research that examines the ingredients literature that primary legal materials and secondary law. This study uses the approach of legislation and approach the concept. In the data collection is done by steps searches theories, concepts, principles, and an inventory of rule of law relating to the research problem. The conclusion relating to the cases in this study, namely charging Position Leader Higher done in an open and competitive among Civil Servants by taking into account the requirements of competence, qualifications, rank, education and training, track record positions, and intergitas and other requirements needed in accordance with the legislation reflects to realize the secretaries of provincial officials were neutral.

  7. Kemampuan Kuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Anita Wulandari

    2015-12-01

    Full Text Available One of the crucial benchmark for the success of of decentralisation policy in Indonesia is whether it will improve local financial capacity. It is undeniable that, with the centralistic tendency of national development strategy in the past, local governments had been increasingly dependent on the financial resources provided by the central government. With a radical decentralisation policy has been brought into effect in early 2001, it is assumed that local governments will be able to carry out their development responsibilities with the local financial resources. However, it turned out that the policy are hampered by lack of human resources, infrastructure limitations, and rampant corruption among the local authorities. The financial autonomy in this study is measured by the degree of fiscal decentralisation, the fiscal needs, capacity and efforts, the actual local revenue (PAD and the elasticity of PAD. The case study in the city of Jambi shows that financial autonomy after decentralisation policy is still low. This is caused by some pitfalls in local finance, namely: I limited potentials for local taxes and levies, 2 increasing misuse of funds in local administration, and 3 inadequate revenues from the local enterprises. To strengthen financial capacity of Jambi city administration, it is recommended to develop an industrial zone and to boost cooperative networks with domestic as well as foreign investors.

  8. KAJIAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Implementasi Otonomi Daerah Di Kabupaten Nganjuk

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Moch. - Supadjar

    2012-05-01

    Full Text Available ABSTRACT   Evaluation on the OTODA (local autonomy in Nganjuk regency is given more emphasis on the evaluation of the implementation of the 1974 Regulation Number 5. It is due to the fact that its implementation shows empowerless of the local government since the central or provincial governments give more intervention to the domestic matters of the local government, namely Nganjuk regency. All policies made by the local government should get an agreement from the central or provincial governments, besides being supported by a top down planning system showing a governmental system with centralistic tendency. In this research, it is found that the implementation of real and responsibility autonomy is not in line with the purposes and goals as stated in Regulation Number 5, 1974 as its implementation tends to the centralistic governmental system so the local government is less powerful. The phenomena are (1  services to the people, implementation of development and government can run effectively if the local government is given authority to implement all governmental matters as its own matters emphasizing harmony and democracy aspects, (2 stronger  deconcentration institution and weaker decentralization institution have hampered the implementation of local autonomy and development. (3 to make the local government more powerful, enough sources of local original incomes (PAD are needed, and the local government are free to discover PAD especially from  local tax and retribution which are the most important factors; (4 local and social empowerment through  local regulations  treating local governments to be implementer, so they never reach the intended purposes. Authority to plant, implement and control themselves  will enable the local government to be able to give good and appropriate advantages as needed; and (5 in order to realize the local autonomy with intended and right needs, namely the realization of top services, clean government and good governance, qualified and good actors are needed, and it needs good human resources.   Keywords: Local government, local autonomy

  9. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kepuasan Aparatur Pemerintah Daerah Menggunakan Model Delone dan Mclean

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Jabal Firdaus Arifin

    2015-12-01

    Full Text Available This study aims to determine the effect of regional financial information system to local government officer. This study obtained a result that: the quality SIKD had positive effect on satisfaction of the local government officer, the quality of information from SIKD had no positive effect on satisfaction of the local government officer, and quality SIKD had no positive effect on the use of the system, Quality information from SIKD had no positive effect on the use of system, The reciprocal relationship of satisfaction and use of system had no positive effect,  Satisfaction of local government officer had positive influence on individual impact of each officer and the use of SIKD no positive effect on individual impact of each officer.

  10. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TERHADAP EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Mesak Borolayuk

    2017-02-01

    The purpose of this study was to determine the financial performance of the Regency Mamasa significant effect on the efficient use of revenue. The population in this study, namely Regency Budget Realization Report Mamasa in which samples are taken is eight years (2011-2014. The variables studied include selfsufficiency ratio, the ratio of effectiveness, and growth ratios as independent variables as well as the efficiency of the revenue as the dependent variable.

  11. Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet: Studi pada Pemerintah Daerah Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Gatot Soepriyanto

    2011-05-01

    Full Text Available The purpose of this study was to determine the extent of financial statement disclosure displayed on the website of local government in the years 2009-2010. The research method used is bibliography study and field study through the Internet. We found 2 types of financial information presented in the website, namely the information of financial statements and other financial information. There are 57 local governments that provide financial information from 392 local governments’ website. The 57 local government web sites, only nine local governments that provide information on its financial statements in accordance to SAP (Government Accounting Standards, while 40 local governments provide information on local government budgets (APBD and 8 present the financial information other than financial statements according to SAP and budget information (APBD. These findings suggest that transparency and accountability of local governments related to the financial statements and other financial information on the website is still lacking. 

  12. KINERJA KOMISI PEMILIHAM UMUM DAERAH (KPUD DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN TAKALAR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhammad Fajri Ichsan

    2013-10-01

    Full Text Available This study aims to determine the performance of the Takalar Electoral Commission in the implementation of Takalar General Election and to identify supporting and inhibiting factors of the performance of the Electoral Commission to success the election of Takalar. This research is a descriptive-quantitative, and the population in thestudywere alsoasthesample. Datawerecollectedby observation, questionnaires and developed byinterviewing the respondent. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed bythe respond of respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. Results showed performance of Electoral Commission In Takalar Election is considered less successful and influenced by several supporting and inhibiting factors. The supporting factors for enhancing the Electoral Commision performance , namely: (a . Communication , dynamic relationship that is created between the policy and the environment as a form of policy. (b . Financial Resources , the use of efficient and effective budget and open in order to improve the performance of the Electoral Commission. (c. Human Resources , Improvement of human resources in the Electoral Commission is very important in regard to the targets to be achieved by the Electoral Commission in the Election process, while that the inhibiting factors in Electoral Commission performance enhancement , namely: (a. Financial Resources, General Election in Takalar delayed because the Election Fund has not been given . (b . Community activity, many of Takalar communities as fishermen who could not follow the General Election and blind-voter   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam Pelaksanaan Pemilukada dan untuk mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam mensukseskan pemilukada di Kabupaten Takalar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kuantitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel. Data dikumpulkan dengan  menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar dikategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a. Komunikasi, Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan. (b. Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya. (c. Sumber Daya Manusia, Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilukada, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a. Sumber Daya Keuangan, Pemilukada di Kabupaten Takalar tertunda karena Dana Penyelenggaraan Pemilu belum diberikan. (b. Aktivitas Masyarakat, Banyaknya masyarakat Takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti Pemilukada dan menjadi golput.

  13. Perencanaan Tata Ruang Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota dalam Kaitannya dengan Kewenangan Daerah di Provinsi Aceh

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Arnita Arnita

    2015-04-01

    Full Text Available ABSTRAK: Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian yang dilaksanakan semua kabupaten/kota telah membuat Berita Acara Rapat Koordinasi antara kabupaten/kota yang berbatasan. Bahkan Berita Acara Konsultasi dan Sinkronisasi juga telah dibuat antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari analisa dari data di lapangan dalam penelitian, bahwasanya telah ada jalan keluar antara kabupaten/kota yang berbatasan dalam lingkup wilayah Provinsi Aceh yang berkaitan dengan penataan ruang. Sehingga berita Acara Rapat koordinasi dan  koordinasi tersebut diharapkan dapat  menyelaraskan dengan serasi, seimbang akan hal pemanfaatan ruang pada masing-masing kabupatenkota yang berbatasan. The Region Spatial Planning in Border Municipalities/District in Relation to the Regional Authorities in Aceh Province ABSTRACT: The research shows that the research location conducted in all districts/municipalities has made Coordination Meeting Proceeding between border districts/municipalities. Even the consultation proceeding and sincronization has been made between the Province of Aceh and North Sumatera Province. The analysis shiws that there is a way between the district and municipalities border areas in the province relating to the spatial planning. Thus, the proceedings are expected to be suitable and balance in using the space in every district/municipalities that are bounderies.

  14. Measurements at the ISL-EMA 1 railgun facility

    International Nuclear Information System (INIS)

    Peter, H.; Wey, J.

    1991-01-01

    In this paper the instrumentation of a 500 kJ, 15 mm bore diameter railgun and the power switching are described in detail. Emphasis has been laid on electro-optical measurement techniques. The presented results include electrical measurements on the switching circuit, breech and muzzle voltages and projectile position. In addition, material problems concerning rail erosion with plasma-driven projectiles are discussed. After some ten shots with peak currents up to 600 kA, rails and insulators were fully operational. The rail material loss has been tolerable. The surface roughness increased remarkably, due to the formation of a porous heterogeneous, nearly insulating surface layer of variable thickness

  15. <em>A History of the Heart

    DEFF Research Database (Denmark)

    Høystad, Ole Martin

    Boken gjør rede for hvordan hjertet er blitt oppfattet og billedligt repræsentert i ulike tider i ulike kulturer, med vekt på høykulturene i første del, og på europeisk kultur i andre del av boken  ......Boken gjør rede for hvordan hjertet er blitt oppfattet og billedligt repræsentert i ulike tider i ulike kulturer, med vekt på høykulturene i første del, og på europeisk kultur i andre del av boken  ...

  16. Naer ema tapetud poja üle / Merit Kask

    Index Scriptorium Estoniae

    Kask, Merit

    2007-01-01

    2. aug. Leigo Järveteatris esietendunud Andres Keili "Rooside sõda". Põhineb William Shakespeare'i näidenditel "Henry VI" ja "Richard III" ning Tom Lanoye ja Luc Percevali näidendil "Sõda". Lavastaja Tõnu Lensment

  17. Ema veab võitlust Tallinna TV vastu / Pekka Erelt

    Index Scriptorium Estoniae

    Erelt, Pekka, 1965-

    2011-01-01

    Kerstin Raidma algatas kampaania "Maha Tallinna TV - raha lasteaedadele". Tema koostatud petitsioonile on alla kirjutanud ligi 4500 inimest, liikumisest on välja kasvanud MTÜ Kodaniku Hääl. K. Raidma eestvedamisel esitati Tallinna linnavolikogule eelnõu, milles nõutakse lasteaedadele rohkem raha

  18. EMAS position statement: Testosterone replacement therapy in the aging male‏.

    Science.gov (United States)

    Dimopoulou, Christina; Ceausu, Iuliana; Depypere, Herman; Lambrinoudaki, Irene; Mueck, Alfred; Pérez-López, Faustino R; Rees, Margaret; van der Schouw, Yvonne T; Senturk, Levent M; Simonsini, Tommaso; Stevenson, John C; Stute, Petra; Goulis, Dimitrios G

    2016-02-01

    Late-onset hypogonadism (LOH) represents a common clinical entity in aging males, characterized by the presence of symptoms (most usually of a sexual nature, such as decreased libido, decreased spontaneous erections and erectile dysfunction) and signs, in combination with low serum testosterone concentrations. Whether testosterone replacement therapy (TRT) should be offered to those individuals is still under extensive debate. The aim of this position statement is to provide and critically appraise evidence on TRT in the aging male, focusing on pathophysiology and characteristics of LOH, indications for TRT, available therapeutic agents, monitoring and treatment-associated risks. Literature review and consensus of expert opinion. Diagnosis and treatment of LOH is justified, if a combination of symptoms of testosterone deficiency and low testosterone is present. Patients receiving TRT could profit with regard to obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, sexual function and osteoporosis and should undergo scheduled testing for adverse events regularly. Potential adverse effects of TRT on cardiovascular disease, prostate cancer and sleep apnea are as yet unclear and remain to be investigated in large-scale prospective studies. Management of aging men with LOH should include individual evaluation of co-morbidities and careful risk versus benefit assessment. Copyright © 2015 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

  19. EMAS position statement : Testosterone replacement therapy in the aging male‏

    NARCIS (Netherlands)

    Dimopoulou, Christina; Ceausu, Iuliana; Depypere, Herman; Lambrinoudaki, Irene; Mueck, Alfred; Pérez-López, Faustino R; Rees, Margaret; van der Schouw, Yvonne T; Senturk, Levent M; Simonsini, Tommaso; Stevenson, John C; Stute, Petra; Goulis, Dimitrios G

    INTRODUCTION: Late-onset hypogonadism (LOH) represents a common clinical entity in aging males, characterized by the presence of symptoms (most usually of a sexual nature, such as decreased libido, decreased spontaneous erections and erectile dysfunction) and signs, in combination with low serum

  20. Efektivitas Hedging Kontrak Futures Komoditi Emas Dengan OLEIN

    OpenAIRE

    Ismiyanti, Fitri; Sasmita, Hendra Ima

    2011-01-01

    This research is for comparing hedging effectiveness in gold and olein commodity. Using Ordinary Least Square (OLS) model to determine the hedge ratio, it’s found that olein hedge ratio is bigger than gold hedge ratio. The value of olein hedge ratio is bigger than gold hedge ratio indicate that to eliminate loss in olein spot market is needed a lot of futures contract as compared to eliminate loss in gold spot market. However, independent t-test to return hedged variance both commodity show t...

  1. Energy Materials Coordinating Committee (EMaCC). Fiscal year 1994

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    NONE

    1995-07-31

    The committee serves primarily to enhance coordination among the Department`s materials programs and to further effective use of materials expertise within the Department. This is accomplished through the exchange of budgetary and planning information among program managers and through technical meetings/workshops involving DOE and major contractors. The program descriptions consist of a funding summary for each Assistant Secretary office and the Office of Energy Research, and detailed project summaries with project goals and accomplishments. A FY 1994 budget summary table for each program is included. A directory and a keyword index is included at the end of this document.

  2. EMaCC: FY-1978 topical area report

    International Nuclear Information System (INIS)

    1979-04-01

    Materials research and development in the energy program are briefly described. Topics reviewed include joining of materials, elastomers, catalysts and catalytic effect, radiation effects, superconductivity, cement, concrete, and alternate materials

  3. Analisis Stabilitas Dinar emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Darwis Harahap

    2015-03-01

    Full Text Available Stability Analysis of Gold Dinar and US Dollar in Rupiah Denomination. This study was aimed to (a to know if there is a causality relation between Gold Dinar and U.S. Dolar, (b to know that Gold Dinar more stabil than U.S. Dolar AS, (c to know whether Gold Dinar can be alternative currency as a substitute for U.S. Dolar. The result is that the growth of Gold Dinar higher than U.S. Dolar, the result of Granger causality test shown that there was undirectional causality from Gold Dinar to U.S. Dolar. The result of Analysis of Variance (ANOVA shown that U.S. than Dinar Gold more stabil Dolar AS that measured by Rupiah. From all of result tests, it can conclude that Gold Dinar can be a alternative currency instead of U.S. Dolar.  DOI:10.15408/aiq.v6i2.1235

  4. Minu isa ja ema / Fred Kraav ; intervjueerinud Martin Viirand

    Index Scriptorium Estoniae

    Kraav, Fred, 1923-2010

    2012-01-01

    Vestlus väliseesti meremehe ja kirjaniku Fred Kraaviga tema vanematest, isa tegevusest Esimeses maailmasõjas ja Eesti Vabariigis, elust Petseris ja Türil 20. sajandi algul. Artikkel põhineb Rahvusringhäälingu raadiosaatel "Maailmapilt" (2002)

  5. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Pekanbaru)

    OpenAIRE

    Savitri, Devi; Taufik, Taufeni; Sari, Fera Maydia

    2015-01-01

    The purpose of this research is to examinate and explain the effect of presentation of local financial report and accessibility of local financial report againts the use of local financial information. The population in this research is external user of financial report in government Pekanbaru which includes member of DPRD, Inspektorat personel and BPK personel. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple regression analysis approach. The result of this research show that pre...

  6. EKOLOGI DAERAH URBAN (PERKOTAAN DAN GANGGUAN KESEHATAN JIWA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yunita Satya Pratiwi

    2016-01-01

    Full Text Available City is a form of ecological systems are complex, dynamic, and dominated by humans. In this case, the city is considered as an ecosystem that is an artificial environment, the result of a process of interaction between man and man and between man and his environment. The growth of urban population in the world, especially in Indonesia is relatively high, will continue with a high acceleration. In the period 2005-2030 the number of the world's urban population is expected to increase 56%, Asia up 71%, and up 74% in Indonesia. In 2005 the Indonesian population living in urban areas reached more than 107.9 million people, where 20% of whom were in Greater Jabodetabek (UNDP and ADB, 2006. Rate of population growth is not accompanied by the growth of the region, will result in overcrowding. This causes an imbalance of urban ecosystems. In addition to the emergence of poverty, unemployment, crime, uneven development, urbanization, suspected to be the cause of many community members are prone to stress and anxiety that lead to mental disorders. It is supported by a number of research results that show the prevalence trend of population show symptoms of mental health disorders in relatively more in urban than in rural areas.

  7. PAJAK DAERAH dan PENGARUHNYA TERHADAP PDRB di PROPINSI KALIMANTA TIMUR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dwika Julia Mutiara

    2016-01-01

    Full Text Available This  study  aims  to  see  the  influence  of  local  taxes,  retribution,  capital expenditure  and  labor  force  participation  rates  on  regional  gross  domestic product  in the District/Municipalities of East Kalimantan Province period 2004-2013. This study uses panel data by selecting best model that is the Fixed Effects Model (FEM. The results show  that the variables of local taxes and retribution have a significant effect and has positive relationship to regional gross domestic product, while capital expenditure  have no significant effect on regional gross domestic product.  For  variable  labor  force  participation  rate  (LFPR  is  significantly influence but negative correlation to the regional gross domestic product . Based on the results obtained by the coefficient determination of 98,42% variable means of local taxes, levies, capital expenditures and LFPR in this study may explain the dependent variable is the regional gross domestic product.DOI: 10.15408/sjie.v4i1.2296

  8. Pencarian Informasi Wisata Daerah Bali Menggunakan Teknologi Chatbot

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    I Nyoman Satria Paliwahet

    2017-12-01

    Full Text Available Bali is famous for its culture, tradition, natural beauty in it. Domestic and foreign tourists are interested to visit the island of Bali as a tourist destination. Information about tourism on the island of Bali is often found from various media such as websites, newspapers, advertisements and so on that takes time in the search. Chatbot is a system based on chat that is able to answer questions in accordance with the ability implanted in it. The implementation of chatbot provides more efficient information in getting information. Chatbot designed using a matching question scheme with an existing pattern on chatbot knowledge. Pattern matching in this chatbot using one feature of MySQL that is Fulltext Search Boolean Mode. The results achieved is the application of chatbot tourist information using Fulltext Search Boolean Mode successfully applied well.

  9. EVALUASI LINGKUNGAN FISIK DAERAH PROYEK PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Riris Nainggolan

    2012-09-01

    Full Text Available In relation to the serious problem of sanitation in Jakarta, the Government of Indonesia in coopera­tion with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD conduct a sanitation pilot project. This project is called the Jakarta Sewerage and Sanitation Project (JSSP. The first phase of JSSP has been financed equivalent to 35.6 million US dollars. The purpose of the project is to improve the environmental sanitation of the Setiabudi, Tebet and Manggarai districts. The population of the area is about 490,000. The environmental health impact analysis was conducted by the Health Ecology Research Centre in 1983/1984. A sample survey was carried out through interview and observation of the households and water quality analysis was conducted in the dry and rainy seasons Of the 150 drinking water samples only 38 (25% met the Ministry of Health Standard for Drinking Water, the remaining did not meet such standard. In addition, of the 12 river water samples, 6 (50% did not meet the standard. Out of 681 households, 92.7% indicated a distance of less than 15 m from the source of pollution. Therefore the implementation of an appropriate sewerage system and sanitation programme in this area to protect the health of the population is strongly needed.

  10. Konflik Elit Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rusdi J. Abbas

    2011-08-01

    Full Text Available This research explains on local elite conflict that happened in the election of regional leader of North Maluku 2007-2008. This research uses inductive approach with literature and in-depth interview. The area of this research is Ternate City. The result of this research shows that local elite contention happened in some areas confronting them, either in small arenas or big arenas. The source of this conflict was taken from province of North Maluku 1999 formation, behind of Abdul Gaffur and Thaib Armayin’s elite local emulation and regional leader election of North Maluku 2001-2002. Otherwise, configuration of local elite existing in North Maluku is divided into three big parts. They were traditional elite, new elite, and local elite. The Election of regional leader of North Maluku 2001- 2002 could be said as an arena contention of elite local of North Maluku which happened in big scale, in this arena Abdul Gaffur who won the previous election, finally had to fail tragically and was removed by Thaib Armayin

  11. PERILAKU KONSUMSI SUSU CAIR MASYARAKAT DI DAERAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Wahyu Dyah Prastiwi

    2016-04-01

    Full Text Available ABSTRAK Penelitian mengkaji hubungan antara faktor sosial ekonomi, preferensi, dan perbandingan perilaku konsumsi susu cair antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Responden penelitian adalah ibu rumah tangga atau anggota keluarga dewasa yang bertanggung jawab atas belanja pangan rumah tangga. Variabel-variabel sosial ekonomi seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan ukuran keluarga secara signifikan berkorelasi dengan perilaku konsumsi susu cair. Karakteristik produk dan atribut produk secara signikan berkorelasi dengan perilaku konsumsi susu cair. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada perilaku konsumsi susu cair antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Makalah ini menggaris bawahi bahwa produsen susu hendaknya menjaga kontinyuitas dan kualitas produknya. Pemerintah hendaknya meningkatkan peran mereka dalam mekanisme pengontrolan dan pengawasan kualitas susu cair dan memberikan jaminan dalam stabilitas harga dan pemerataan distribusi di wilayah perkotaan dan pedesaan. ABSTRACT The relationship between socio-economic factors, preference, and comparison of fluid milk consumption behavior between urban and rural consumers were explored in this study. The respondents were housewives or adult family member who responsible for food shopping. Socio-economic variables namely income, education level and family size found significantly have relationship with fluid milk consumption behavior. Product characteristics and attributes found significantly correlated with fluid milk consumption behavior. This research found highly significant difference (p<0.01 of fluid milk consumption behavior between urban and rural respondents. This paper underlined that fluid milk producers should maintain the continuity and quality of their products. The government should improve their role in the mechanism of controlling and supervising the quality of fluid milk and give guarantee in the stability of price and equal distribution in all urban and rural areas.

  12. PERILAKU KONSUMSI SUSU CAIR MASYARAKAT DI DAERAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN

    OpenAIRE

    Wahyu Dyah Prastiwi; Hery Setiyawan

    2016-01-01

    ABSTRAK Penelitian mengkaji hubungan antara faktor sosial ekonomi, preferensi, dan perbandingan perilaku konsumsi susu cair antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Responden penelitian adalah ibu rumah tangga atau anggota keluarga dewasa yang bertanggung jawab atas belanja pangan rumah tangga. Variabel-variabel sosial ekonomi seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan ukuran keluarga secara signifikan berkorelasi dengan perilaku konsumsi susu cair. Karakteristik produk dan atribut produ...

  13. RISIKO NPL KREDIT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI REGIONAL CHAMPION

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rofikoh Rokhim

    2017-03-01

    Full Text Available The focus of this research was to identify the impact of BPD Regional Champion Program to each bank’s NPL.This research used a panel data analysis for the observation period of 2008 – 2011. The selected random effectsmodel identified the determinant of NPL from bank specific variables and external factors. The Model was thensimulated by the indicative targets of minimum loan growth of 20% and minimum portion of productive loanof 40%. This research revealed that the Program might cause higher estimated NPL for 12 banks while for theother 13 banks the estimated NPL would be lower than the real NPL.

  14. PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP STATUS MORBIDITAS BALITA DI DAERAH TERTINGGAL 2008

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Felly Philipus Senewe

    2012-11-01

    Full Text Available Morbidity status of children under-five has related to some factors that is factors in mothers for pregnant or gives birth to with factors from baby/children under fives. Other influential factor towards children under-five well-being is place or environment. Children under five who live in disadvantaged region have unfavourable well-being status. In RPJMN 2004-2009 appointed 199 regencies as disadvantaged regions. The quantitatively region total remained as much as 44% from 457 regency/cities in Indonesia. The aim of analysis was to detect determinant factor influence with status morbiditas children under five at disadvantaged region. The method used Basic Health Research (RISKESDAS data 2007 with sample total as much as 42.585 children under fives at disadvantaged region. Doing analysis univariat and Chi-square's bivariate. Ill children under five prevalensi's result at disadvantaged region as big as 58.1%, (58.3%, household drinking water use < 20 litres (58.5%, polluted water physical quality (60.1%, water processing before drunk not cooked (59.4%. There was also water indoor's of hazardous waste materials disposal in household (58.9%. The Biggest risk factor related to morbidity status children under five was low education level for head of household (OR 1,184, polluted drinking water physical quality (OR 1,100, level economic social poor household (OR 1,082, water processing before drunk was not cooked (OR 1,072, dangerous ingredient existence and toxic (B3 in household (indoor water pollution as big as OR 1,072 all the it variable above statistically have a meaning (p<0,05. Environment factors such as good drinking water quality, drinking water processing must be cooked, and good parents education level and tall economy social level are very influential towards morbidity status children under-five at disadvantaged region. Keywords: Children under five disease, disadvantaged region, environment, clean water

  15. Strategi Peningkatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Luhur Apidianto

    2015-12-01

    Full Text Available BAPPEDA at regency/city in local autonomy has important position and very strategic. It caused all of the planning process and development in local governmentprocessed 6y that body. Because of that it's very important if BAPPEDA at regency/ city performance need to improve, base on it's mandate, vision and mission. The same as condition at BAPPEDA Ponorogo regency in local autonomy era will always try to improve has performance as a professional planner development institution project stamp. It means BAPPEDA have already worked yet as a professionalplanner institution. This describe about how is the strategy to increase BAPPEDA Ponorogo regenvg performance. Base on research which is use strategic management concept, writer did strategic management analysis strategic issue identification and finally range the strategies. SWOT model analysis explain thet there are problems become strategic issue all at once with are need to notice and hadling quickly and accurately to increase BAPPEDA Ponorogo regency.

  16. Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Raina Damarsari

    2015-03-01

    Full Text Available This study aims (1 to analyze the performances among regencies/ cities in Jambi Province, and (2 to categorize the regencies/ cities in Jambi Province based on economic, human resources, and infrastructure development performances. Datas used in this study are secondary data of 2009-2012 from Statistics Indonesia, consists of eight component indicators to assess the performance of economic development, the five component indicators to assess the performance of the components of human resources development, and eight component indicators to assess the performance of infrastructure development. The analytical method used to achieve the objectives of the first research purposes is principal component analysis (PCA which followed by factor analysis and to achieve the third purpose is cluster analysis. The results showed that (1 Jambi City is ranked first in the overall development performance, followed by of Tanjab Barat and Batang Hari Regencies, (2 four clusters of regencies/ cities in Jambi Province are formed based on the performance of development, namely: cluster I (Kerinci, Merangin, and Tebo Regencies have lower performance of regional development, cluster II (Tanjab Timur Regency has average to high performance of regional development, cluster III (Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Bungo Regencies, and Sungai Penuh City have average performance of regional development, and cluster IV (Jambi City has high performance of regional development.

  17. Pengembangan SDM Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan Untuk Pembuat Kebijakan

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hendrie Adji Kusworo

    2002-07-01

    Full Text Available The sustainability of the currently impressive growth of tourism industry in Indonesia is threathened by bureaucratic incompetence of the increasingly decentralized governance. The old-fashined bureaucracy responsible for dealing with tourism at the local level would be unable to meet high standard of tourism industry set out at international level, unless human resource within local bureaucracy is qualitatively improves to meet the demand of international market. Local governments shlould put gear on improving tourism policy making by improving torurism-related bureaucracy.

  18. PEMODELAN PERUBAHAN IKLIM DAERAH KABUPATEN TUBAN MENGGUNAKAN MAGICC/SCENGEN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Marita Ika Joesidawati

    2015-10-01

    Full Text Available Modeling of climate change requires heavy and complicated computing; it is not surprising that early development is limited just for a few institutions. One of climate scenario device of MAGICC/SCENGEN is widely used. This study aims to determine the rate of Indonesia climate change (temperature and precipitation with the MAGICC model simulations-SCENGEN (global circulation models CCSR / NIES Japan, and the CSIRO Australia with the scenarios A2 and B2-AIM-AIM. Global average temperature change based on A2-AIM and B2 AIM increase linearly. Both scenarios on different focus and same region show different rate. This confirms the increase of the average temperature for the future and Tuban shows different and irregular patterns. In general, the model projected increase in precipitation is quite high in the wet months (December to February and the transitional months between seasons (March-May and September-November but precipitation changes is decreases in the dry months. Modeling results indicates precipitation tends to increase in wet month.

  19. Format Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Kawasan Berkelanjutan

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Bambang Tri Harsanto

    2015-06-01

    Full Text Available This study was aimed at examining in depth the various weaknesses and efforts to improve the format of interregional cooperation better, and examining in depth perception, practice collaboration and document of inter-regional cooperation. To address these objectives, this study applied qualitative research methods: Multiple Case Study. This study will discuss various strategies, actions and opinions of actors cooperation in responding to various constraints and weaknesses in the former format of cooperation. The results showed each region considers that decentralization of regional cooperation is indispensable for the development efforts of regional economic potential. However, the existence of inter-regional cooperation is highly dependent on the commitment of the head of local governments and the support of government agencies in  both the provincial and central government, particularly in the form of funding and legislation that is used as an umbrella law for cooperation between regions.

  20. EFISIENSI PENANGKAPAN PUKAT CINCIN DI BEBERAPA DAERAH PENANGKAPAN WATAMPONE

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hufiadi Hufiadi

    2016-04-01

     Fisheries management based on fishing capacity is an alternative approach to control inefficient input factors used in fishing business. Input efficiency is closely related to the concept of fishing capacity. The objective of this study is to measure the level of technical efficiency and utilization capacity of purse seines in Watampone. Utilization capacity level of purse seines were examined based on fishing grounds and the fishing efficiency measurement was mathematical approach by using data envelopment analysis (DEA. Results showed that generally fishing capacity of purse seines in Watampone was optimum. Increasing the efficiency of purse seine can be done by reducing the input (effort of inefficiency or increasing dominated catch output for scad mackarel (Decapterus sp and skipjack (Katsuwonus pelamis catches.

  1. Studi pendahuluan daerah penyebaran populasi dan habitat betet Jawa

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    W. Widodo

    2012-02-01

    Full Text Available On April and September 2006, preliminary study to know the distribution, population status and habitat of the Javan moustached parakeets (Psittacula alexandri alexandri Linnaeus 1758 were conducted in the Baluran and Alas Purwo National Parks (East Java and in the Tilu Geder Mountain Forests and in the Darmaga IPB Campus Parks (West Java. Direct and indirect observations were used in this research. The results are found only 2 individuals of birds in the Darmaga IPB Campus Parks. However, 45 species of plants were recorded as the natural food resources for the Javan moustached parakeets in the fields. Almost 60% parts of plants i.e., fruits were food by birds, even if those birds are more frugivorous. Some species of plants were known as the nesting trees for the species, namely: Tectona grandis, Acacia lecophloea, Azadirachta indica, Tetrameles nudiflora and Eucalyptus deglupta. The Javan moustached parakeets have needed mangrove forests, beach forests, evergreen forests and old teak forests for their activities. The population and their habitat of javan parakeets are threatened by forest fragmentation effects and over hunting.

  2. KESIAPAN PENDUDUK PEMUKIM DI DAERAH RAWAN LONGSOR KOTA SEMARANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Erni Suharini

    2011-12-01

    Full Text Available Every man needs a place to live in a safe and comfortable for the continuance of his life. Due tovarious factors, the human desire to live in areas prone to disasters such as landslides. Some of them donot know the danger they mengacam, there are some others who already know the risks that might occur,and then they make the steps antisipasinya. Those who live in landslide-prone areas have a differentmotivation. Motivation and the anticipation is what menajdi purpose of this research. Population researchis their (families who live in areas prone to landslides in the city of Semarang. Identification of areasprone to landslides views of the topography / slope gradient and rock formation (formation Kalibiuk,which includes District Tembalang, Gunungpati, and Ngalian. Sample taken from the third kecamtan(purposively sampling of 50 families. Data analyzed in quantitative descriptive. Results of research thatthey live in areas prone to landslides divided in two klas namely immigrants and native inhabitants. Themigrants generally live in housing built by developers who missal, their economic level is higher, nonagriculturallivelihoods. Instead of the native build their own home, a lower level of economic migrantson, livelihood of farmers or other informal sectors. Motivation migrants choose to stay here because ofthe consideration is close to the work, accessibility, high price. For the native land because of inheritanceand a source of livelihood here (rice field, moor. Both newcomers and the natives already know the riskof landslides. They differ only in mengapresiasi against landslides. Immigrants with anticipating technicalengineering building, such as strengthening the bones, make a levee, to reforestation. Erosion of the nativelook as natural occurrence, so no need to anticipate the technical engineering, they just do reforestation.One thing that has not been done by both migrants and their native population is on the socialization oftheir children Naka-how to save themselves in case landslides really happened.Keywords: Readiness of the population, the area prone to landslides, erosion

  3. TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Fahril Fahril

    2014-10-01

    Full Text Available The purpose of this study to determine the transparency of financial management at the Health Agency of Makassar. This type of research is descriptive qualitative approach and the type used is phenomenological. The results showed that there is a supply of information with clarity indicator procedures, clarity of costs are not transparent. There is easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly. There are complaints mechanism for complaints to the service users. publication activities on mass media activity has been carried out but not optimal in non-governmental institutions. Efforts made in the Makassar Health Agency financial liability in accordance with applicable regulations. To ensure internal and external transparency Makassar Health Agency has been building websites as a medium of socialization and dissemination of financial accountability.   Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan yaitu fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya belum transparan. Ada kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung. Tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna layanan . kegiatan publikasi kegiatan pada media massa telah dilakukan namun belum optimal pada lembaga non pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin trasparansi internal dan eksternal Dinas Kesehatan Makassar telah membangun website sebagai media sosialisasi dan diseminasi pertanggungjawaban keuangan.

  4. FAKTOR DETERMINAN KEJADIAN GONDOK DI DAERAH PANTAI JAWA TIMUR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hafni Bachtiar

    2009-03-01

    Full Text Available The Iodine Deficiency Disorders (IDD is one of the serious nutritional issues in Indonesia. The survey of IDD in Province of East Java, found that Total Goiter Rate (TGR in 2003 was higher than 1998 (24.8% and 16.3% respectively. Iodine deficiency is the main factor of goiter incidence but, there were other factors which could cause the goiter incidence, such as trace element (selenium and zinc deficiency and exposure of pollutant such as nitrate. The objective of the research is to analyze an association between the trace element andpollutant with the goiter incidence. This research was the cross sectional design, compare goiter and non-goiter respondents. Twenty pupils developing goiter were taken randomly from the goiter population and twenty pupils not suffering of goiter were also taken randomly from the non-goiter population. The median urinary excretion iodine (UEI levels were higher in the goiter respondents compared with the non-goiter. This might be caused by administration of relatively new iodine capsule to the goiter respondents compared with the non-goiter. The average blood nitrate levels were higher in the in the goiter compared with the non-endemic respondents (575. 75 ± 108.01pg/l :419.45 ± 120.35 pgf I and there was statistically significant relationship (p < 0.01. According to logistic regression, it can be drawn that the nitrate is determinant factor of coastal area goiter. The goiter prevention program should not be limited to iodine intake, but also include other relevant factors, especially to food and drink nitrate contamination.

  5. istem Informasi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sangihe

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Alfrianus Papuas

    2014-01-01

    Full Text Available Regional revenue  management requires information systems to  manage the revenue income, report  preparation and evaluation of  the effectiveness and efficiency of information technology-based revenue. This information system Debgan financial statements can be well presented, accurate, timely, and can be used directly by the user. The purpose of this research is to design and build information systems revenue (SIPAD with the evaluation system, the applicability to the District Revenue Office Sangihe. Revenue consists of loc al taxes, fees, the company's results and the results of the other receipts or PAD. For the evaluation process , we evaluated the effectiveness and efficiency  in  order  to  measure  the  performance  of  the  management  of  PAD.  System  modeling  is  used  Unified  Modeling  Language (UML as a standard modeling language. Information systems revenues also used to improve the per formance of local governments to manage the process of receiving PAD, and to present a report to evaluate the effectiveness and efficiency of the management of PAD. Calculation of effectiveness evaluation PAD Sangihe regency in 2011 obtained an effective criterion of 83.16 percent and an efficiency of 2.92 percent.Keywords: Information systems revenue; Revenue; Evaluation of the effectiveness and efficiency

  6. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Luffita Alfianti

    2018-02-01

    Full Text Available Traditional alcoholic beverage, traditionally produced with hereditay recipe which is drunk to celebrate religious or tradition event. Government have not regulated a distinctive act to control production, so it needs to be analyzed the writer compose a thesis with systematical interpretation and extention to Regional Governance Act Number 23/2014, Ministry of Industry Regulation number 63/M-IND/PER/7/2014 in Restraining and Controlling The Industry and Quality of Beverage, Ministry of Trade Ragulation No. 20/M-Dag/Per/4/2014 in Restraining and Controlling of Supply, Distribution and Sale of Alcoholic Beverage, Head of Drug and Food Board Regulation Number HK.03.1.23.04.12.2205 in Guidelines On The Provision of Certificates of Food Production of Household Industries. Furthermore, writer also examine about Regional Government’s liability in controlling the production of traditional alcoholic beverage. Based on systematical interpretation and extention to regulation above, Regional/Local government has authorization in issuing a permit of traditional alcoholic beverage. However, there is no regulation that organizes the authority of local government to give license to the production of it. In contrast, local government has authority to control the distribution of traditional alcoholic beverage with implements the regulation inforcement to business activities that violate the license to trade by selling traditional alcoholic beverages.

  7. POTENSI EKONOMI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UKM UNGGULAN DI KABUPATEN SEMARANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    R Rusdarti

    2015-12-01

    Full Text Available The purpose of this study was to describe the phenomenon of SMEs superior and superior product, superior type of SMEs superior product and formulating policy strategy, in accordance with hte potential of SMEs in Ungaran, Semarang Regency. This research was conducted using the method of documentation with secondary data from the books in BPS and Bapeda Semarang Regency period 2004-2008. Method of assessment approaches and processes to find different types of SMEs and excellent potential in these areas would use a SWOT analysis method and Location Quotient (LQ.The results showed that: (1 Potential sectors that could be driving the manufacturing sector, in terms of small scale industries (SMEs is a type of food and beverage industry, and traditional medicines. Processing industry is a sector basis and the biggest contributor to economic growth in the district of Semarang. Potential sectors that could be driving the manufacturing sector, in terms of small scale industries (SMEs is a type of food and beverage industry, and traditional medicines. Processing industry is a sector basis and the biggest contributor to economic growth in the district of Semarang. (2 Policy strategy that can be applied based on the SWOT analysis are: (a Strength Strategy Opportunity (SO, local product development, utilization of water resources potential to be a mineral water company's industrial sector, (b Weakness Opportunity Strategy (WO, to realize the industrial area which mengutakan local raw materials such as: industry tempeh, tofu, crackers, chips and other variations that do not rely on raw materials imported from abroad. Utilizing the barren land to build industrial park, (c Strategy Treath Strength (ST, the industrial sector become a leading sector, cooperation with other regions in pemanfataan pemanfataan water resources and tourist villages, and (d Strategies Treath Weakness (WT, improve facilities and infrastructure, improving workforce skills for small industries to maintain and or improve the quality of its products.It is suggested local goverment should remain small support industry to remain a leading sector in a way makes it easy for small industry in the necessary permits and acces capital and marketing and increasing skill of its workforce. 

  8. DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Damanhuri Damanhuri

    2015-03-01

    Full Text Available The regional administration is realized through service improvement, empowerment and participation of the community in order to improve national and regional competitiveness with memperrhatikan democratic principles of justice and equity by taking into account the peculiarities of which is owned by an area in the frame of the Republic of Indonesia. Decentralization and regional autonomy will succeed if the infrastructure in the form of infrastructure, human resources and their effective legislation and the high participation of the community in an autonomous region. The implementation of regional autonomy with decentralization, deconcentration and perbantuan principle is expected to accelerate and facilitate the region to promote their respective regions on the initiative, initiative and creativity of each region. Without readiness mature and active participation in the local community, the regional autonomy it will be a problem for local communities.Keywords: Decentralization, Regional autonomy,  Commonweal

  9. POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    agus darmawan

    2015-11-01

    Full Text Available The study aims to find a legal political model the Indonesian government in the implementation of fiscal decentralization that is oriented towards improving the welfare of people in the area. Using normative approach can be concluded that the system updates the state financial management with the adoption of several laws in the management of state finances, among others, by arranging the principles of best (best practice management of state finances, budgeting system and the structure of the budget, control range (span of control financial administration, oversight and accountability mechanisms of state financial management, which is also applied in the area of financial management. However, developments in the field of state financial arrangements turned out to show a tendency towards recentralisation power system, at least in the areas of fiscal, necessitating the re-strengthening fiscal decentralization of financial management in order to achieve the welfare of all Indonesian people. Keywords: Politics Law, Fiscal Decentralization and Local Government 

  10. PERAN FILSAFAT BAGI PENGEMBANGAN DAERAH DAN PENINGKATAN SEMANGAT KEBANGSAAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Kaelan Kaelan

    2017-03-01

    Full Text Available As we have seen in its fact, the reformation program which is implemented not on the base of the Indonesian nation’s core philosophy drags Indonesian to come into multi-crisis situation. The violence conflict, terrorism, ethnical, racial, class and religious conflicts in this country had sacrificed a big amount of innocence nation’s generation. All of that is caused by unemployed philosophical base of Indonesian state, Pancasila which is dealt with divinity values, humanity, nationality, democracy and social justice in the process of reformation. Therefore, to form the democratic, religious and civilized society in the process of reformation since globalization era, the revitalization of nation state’s philosophical foundation is a must. In addition to form such society, the bureaucrats and political elites ought to develop their political communication attitude based on the morality, religious and civilized values as its result as to realize the welfare society on the togetherness as its foundation. In accordance with both national and rural developments, the philosophy of nation-state must be despised as the foundation of paradigmatic orientation of culture strategy because of national and rural developments are complex problem. Philosophy provides an inter-connected policy foundations and guidance in finding a wise solution to the complex problem.

  11. Migrasi Internasional dan Pembangunan Daerah: Realitas dan Dualisme Kebijakan Lokal

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Abdul Haris

    2015-12-01

    Full Text Available This study was an effort to understand the Sasak people migration phenomena to Malaysia and how those activities were placed in the local development policies This study was also done to understand its contribution in development process. This research was carried out in East Lombok and some sub.districts had been taken as area research sample, such as Pringgasela, Masbagik, Kerrie:1k and Sakra. The sample of research areas were chosen because statistically, were the most potential international migration sources in East Lombok and Lombok island in general. Based on this research, there are three conditions that forte the Sasak people migrate from their area of origin to Malaysia, e.g: poverty, lack of opportuniD4 and low wage compare to destination country. The inability of localgovernment to create new opportunity has become a main factor in all of the migration process. The increasing of employment growth that unbalanced with the growth of opportunity also creates open unemployment and under unemployment at the origin. This fact caused frustration among those of productive age that pushed them to get a better alternative of theirown. The fact also shows that localgovernmentfaced difficulties to put returnees in a clearposition in local development process. This was because there is no regulation that gives possibilities for returnees to involve in all of development process and policy implementation. Migrant participation in a whole development process, therefore, cannot be seen as a program made by government in order to give chance to the returnees directly involved. The other facts show of migrant workers' contribution in local economic development. The increasing of economic activities and local treading, workers substitution from farm to non farm are the real phenomenon that can be seen as their contribution in the whole of development process At the macro level, rnigrans' contribution has created new opportunity to improve economic activities. This phenomenon may causes that specific group such as labor agents, and "calos" (middlemen will dominate local capital. It can't be denied, however, that the involvement of Sasaknese migrants creates a balance of local labor market, specifically in their origin that also create a new polarization based on classical reasons such as skills and training. Finally it cannot avoid that the polari;-.ation will create differentiation based on skill and working status. Furthermore, these facts will create broader opportunity and labor market competition in formal and informal sectors that motivate small and medium economic activities at the origin.

  12. ANALISIS PROSPEKTIF STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA SAING PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yuli Wibowo

    2016-04-01

    Full Text Available This paper describes application the prospective analysis to formulate the development strategy of competitiveness on the agricultural corporation owned by local government (ACLG. This strategy is developed based on possible scenarios in the future considering key factors of competitiveness and key performance as an entry points of competitiveness. Based on prospective analysis result, the selected scenario for developing ACLG is the optimistic scenario to be a professional corporation. This scenario will take place if all key factors of competitiveness including government policy, human resources ability, financial capital,operational and productive management ability, and financial management ability, develop positively. Meanwhile, operational recommendation of the selected scenario is the local government need decide a conducive policy to develop ACLG becomes a professional corporation. Additionally, the local government need operationally monitor and evaluate the key performance of ACLG that can improve its competitiveness.

  13. FLYPAPER EFFECT DAN BELANJA DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT

    Directory of Open Access Journals (Swed