WorldWideScience

Sample records for ustavus astudes uude

  1. IMPLEMENTASI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 DI TENGAH KEBERAGAMAN DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ridwan Mukti

    2016-01-01

    Full Text Available The amandement of Article 18 UUD 1945, has brought significant changes in the regional administration. One of the changes associated with  the position of head region, which previously  for this position and for the vice of head region  elected by the Legislative Council, Now it is elected trough election.  Article 18 paragraph (4 UUD 1945 states as follows : " Governor, Regent, and Mayor respectively as head of the provincial government, district, and city elected democratically. " Term " democratically elected " under Article 18 paragraph (4 UUD 1945 is implemented through the provisions of Article 56 paragraph (1 of Law No. 32 of 2004 on Regional Government, which stipulates that all regional heads both governors, regents and mayors elected as a pair of candidates directly by the people. In fact, the provisions of the law apply to all areas without considering the fact different areas , so it has attracted a wide range of issues. Though the constitution does not definitively establish that such electoral procedures. Similarly uniformity to diversity in terms of uniformity of areas including recruitment system or filling the post of regional head felt at odds with the fact of diversity in Indonesia. Keywords : Regional Head; Regional Diversity ABSTRAK Adanya perubahan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, telah membawa perubahan yang cukup besar pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah, yang sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saat ini telah diubah dengan cara pemilihan secara demokratis. Pasal 18 ayat (4 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.“ Istilah  “dipilih secara demokratis “ berdasarkan Pasal 18 ayat (4 UUD 1945 tersebut  diimplementasikan melalui ketentuan Pasal 56 ayat

  2. PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSIONALITAS KOPERASI BERDASARKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Agus Kusnadi

    2016-04-01

    Full Text Available Abstract Cooperative identity is at risk with the Act 17 of 2012 on Cooperatives, which relies on the values of capitalism. Capitalism is characterized through the economic activities and financial control by the efforts of large private properies in the sense of the individual and groups, profit oriented, the market economy competition dominant supported by consumerism, and the pricing of labor that follows the market mechanism. As a result, it is importance to make purification of cooperative base on UUD 1945 as set in Art. 33 par. (1, to make clear the principles of constitutionality of cooperatives in Indonesia. The principle of the constitutionality of the cooperative include brotherhood, man as main actors, social welfare oriented, synergy, market driven, shared interests, and mutual interest . Key words: cooperative, constitutionality, brotherhood   Abstrak Jati diri koperasi terancam hilang dengan adanya UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyandarkan pada nilai-nilai kapitalisme. Kapitalisme dicirikan adanya kegiatan ekonomi dan kontrol keuangan oleh usaha-usaha besar milik privat dalam arti orang seorang maupun keluarga, akumulasi laba sebesar-besarnya dalam motif profit (profit oriented, ekonomi pasar persaingan dominan yang ditopang dengan konsumerisme, dan penentuan harga tenaga kerja yang mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya diperlukan pemurnian bangun usaha koperasi sebagaimana UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 33 ayat (1 sehingga jelas prinsip-prinsip konstitusionalitas koperasi di Indonesia. Prinsip konstitusionalitas koperasi meliputi berasaskan kekeluargaan, manusia sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerjasama/sinergi, pasar dikendalikan, kepentingan bersama, dan mutual interest. Kata kunci: koperasi, konstitusionalitas, kekeluargaan

  3. PENGADAAN TANAH DENGAN CARA JUAL BELI OLEH INSTANSI PEMERINTAH MENURUT PASAL 33 AYAT (3 UUD 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Dedy Hernawan

    2016-01-01

    konsekuensi yuridis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara jual beli oleh instansi pemerintah dengan pemilik tanah menurut perundang-undangan, membahas cara yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penelitian mengenai konsekuensi yuridis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara jual beli sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 40 tahun 2014 yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi tanah milik pemerintah/pemerintah daerah adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3 UUD 1945 dan ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960. Cara yang seharusnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3 UUD 1945 adalah melalui proses pelepasan hak dan/atau pencabutan hak dengan pemberian ganti rugi, seyogyanya besaran ganti rugi tersebut didasarkan pada nilai harga jual beli bukan berdasarkan nilai jual objek pajak. Kata kunci : tanah; jual beli; pelepasan hak

  4. Mis on rahuks vaja? / Harri Mõtsnik

    Index Scriptorium Estoniae

    Mõtsnik, Harri, 1928-2013

    1984-01-01

    Sisu : Mis on patt?; Ainult armust; Ainult usust;Vabadus ja tõde; Eesti rahva armukatsumisaeg; Ustavus ja valvsus; Jumal ja mammona; Eesti isesesvusele mõeldes; Elu matkatee; Elagem rahus; Õiglus ja kohus; Piiblist

  5. Pingevabalt / Priidu Beier

    Index Scriptorium Estoniae

    Beier, Priidu, 1957-

    1995-01-01

    Arvustus: Vee, Elo. Ingelheim. Tln.: Eesti Raamat, 1995. Vastukaja : Viiding, Elo. Kirjaniku nimest ja veest // Kultuurileht. - 1995. - 10.nov. - Lk.17; Kivisildnik, Sven. Intuitiivne geneetika ja ustavuse piirid // Postimees. - 1996. - 4.märts. - Lk.18

  6. Edasiminek tagasi astudes / Villu Reiljan

    Index Scriptorium Estoniae

    Reiljan, Villu, 1953-

    2006-01-01

    Ilmunud ka: Za Narod nov. lk. 2. Keskkonnaminister Villu Reiljan on ministriametis vastu pidanud kolm umbusaldamise katset, kuid praeguse olukorra tõttu Maa-ametis on ainus võimalik lahendus tagasiastumine ning minister naaseb Riigikokku

  7. Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Rahayu Prasetianingsih

    2017-10-01

    Full Text Available Konstitusi dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing rezim yang berkuasa termasuk mengenai kekuasaan Presiden. Di Amerika Serikat berkembang pemikiran yang diperdebatkan apakah presiden memiliki kekuasaan yang sifatnya tersirat (implied power dari kekuasaan yang diberikan oleh konstitusinya, dan berkembang executive order sebagai implied power presiden. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai memberikan kewenangan atau membuka celah tafsir yang besar pada kekuasaan Presiden. Dengan demikian, paradigma perubahan UUD 1945 diantaranya adanya keinginan untuk mengurangi kekuasaan tersebut. Tulisan ini akan membahas apakah UUD 1945 setelah perubahan telah memberikan kekuasaan yang cukup kepada presiden dan apa saja kewenangan yang merupakan turunan langsung dari kekuasaan presiden. Kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 juga mempunyai kecenderungan untuk bertambah seiring dengan berkembangnya sistem ketatangaraan bahkan untuk menjalankan pemerintahan, presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden selain terlibat secara langsung dalam pembentukan UU dan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam keadaan kegentingan yang memaksa (emergency law. Kewenangan presiden dalam pembentukan UU, Perpu dan PP secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, sedangkan kewenangan pembentukan Perpres menjadi kewenangan yang ditafsirkan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1 UUD 1945.

  8. Human Rights in Indonesian Constitutional Amendments

    OpenAIRE

    Kharlie, Ahmad Tholabi

    2013-01-01

    Human Rights in Indonesian Constitutional Amendments. Indonesian constitutional amendments incorporated human rights principles into the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 (UUD NRI), especially in the second amendment in 2000. Under that amendment, the UUD NRI currently stipulates human rights principles as provided for in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). However, there are some important notes, which at its core is a lack of emphasis on the vision and mission of ...

  9. Hyundai uude turusektorisse

    Index Scriptorium Estoniae

    1999-01-01

    Hyundai Santa Fe Detroidi autonäituselt on esimene Hyundai märgi all valmistamisele tulev sport- ja tarbesõiduki eellane. Santa Fe töötasid välja korea insenerid Ulsanis ja ameerika disainerid firma Californias asuvas arenduskeskuses

  10. PERGESERAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    H. M. Erham Amin

    2017-03-01

    Full Text Available The implementation of direct election toward District Head either in province level or regency level gets a constitutional legitimacy through the second amendment of UUD 1945. It is stated that a governor, regent, and mayor are the heads of province, regency, and city who are elected democratically. The understanding of �elected democratically� can be interpreted variously. However, UUD 1945 as the constitutional base regulates everything not in detail, only the outline. Thus, there must be a further explanation with the law as the organic regulation. As it is stated in UUD 1945, the stipulations of the articles in the constitution are implemented with the law as the operational base. So, the authority of constitution will explain the stipulations of the articles. Paying close attention to the role of political party in District Head Election (PILKADA, it needs to be paid attention that anybody who wins in Pilkada must have political debt to the parties that have supported him, so the parties will �explore and exploit� the position of the chosen District Head as the �rice barn�, and it is worried that the chosen District Head cannot act fairly, wisely, do not pay attention on the people�s interest, but tend to be the � instrument� of the political parties that have supported him with the reason as �the debt of honor�. In brief, It is because of the parties then he can get the position as the District Head.Bahwa pelaksanaan Pemilihan secara langsung terhadap Kepala Daerah baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memperoleh legitimasi konstitusional melalui amandemen UUD 1945 yang kedua. Dinyatakan bahwa bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pemahaman �dipilih secara demokratis� itu secara tersurat atau interpretasi gramatikal dapat diartikan macam-macam. Namun UUD 1945 sebagai landasan konstitusional

  11. Staarid kaotavad kilosid doktor Joshi dieediga / Triin Tael

    Index Scriptorium Estoniae

    Tael, Triin

    2004-01-01

    Londoni menuarsti Nish Joshi dieet põhineb rafineeritud suure suhkrusisaldusega ja nn. mürgistest toiduainetest ning alkoholist hoidumisel. Vt. samas ka Mai Maseri artiklit "Kuidas uude imedieeti suhtuda?"

  12. Anneliis Kõiv jälle esimees / Tõnis Tõnisson

    Index Scriptorium Estoniae

    Tõnisson, Tõnis, 1945-

    2009-01-01

    29. mail valis Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupi uus koosseis oma esimeheks Anneliis Kõivu, aseesimeheks Age Rebeli. Lisaks neile kuuluvad grupi uude koosseisu Darja Lehtsalu, Andres Elmik ja Riho Pohla

  13. Vanast maailmast uude / Ott Kurs

    Index Scriptorium Estoniae

    Kurs, Ott, 1939-

    2010-01-01

    Inimasustuse arenguloost arheoloogia, antropoloogia ja geneetika uurimistulemustele toetuvalt. Nüüdisinimese muistsetest rännuteedest väljakujunemispaigast Aafrikas Euraasiasse ja Ameerikasse, lühidalt hilisematest rahvarännetest (kuni 16. sajandini). Põlisrahvaste olukorrast tänapäeva Ameerika riikides

  14. Uudised : Kaunas

    Index Scriptorium Estoniae

    2005-01-01

    Baltic Multiplex Ventures, mille üheks osanikuks on BDG, avab Kaunases uue kobarkino ja meelelahutuskeskuse CINAMON. Esimene taoline keskus Eestis tuleb 2006.a. Tartusse ja teine Tallinna, uude Sakala keskusse

  15. POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Kartono Kartono

    2011-03-01

    Full Text Available Although Indonesia judicial review system is not opens the possibility of regulations review under the act against the constitution, das sollen pracitically these conditions may still occur. From political of law the legal authority of constitutional court should be able to put the interests of citizens rights that are based on the principles of recognition, guarantees, protection and legal certainty of a fair and equal treatment before the law. Given that changes in the constitution can not be done easily, then the judicial review in UUD 1945 should not be formulated too limitedly that restricting the organic law to complete and explore the authority that is adaptable to any concrete problem. Keywords: politics of law, constitutional court, UUD 1945, limitedly.

  16. Suvel Saksamaale turiste toonud Saksa firma lõpetas tegevuse / Kristjan Jõevere

    Index Scriptorium Estoniae

    Jõevere, Kristjan

    2006-01-01

    Lõbusõidulaeva Lili Marleen operaatorfirma Holiday Kreuzfahrten, mis ainsana tegi reise Saaremaa uude sadamasse, lõpetas tegevuse. Tallinna Sadama avalike suhete juhi Sven Ratassepa sõnul pole karta, et sadam suvel kasutuna seisaks

  17. Max Reinhardt Haus Berliini / Triin Ojari

    Index Scriptorium Estoniae

    Ojari, Triin, 1974-

    1998-01-01

    Arhitekt Peter Eisenmani projekteeritud multifunktsionaalne maja on planeeritud II maailmasõjas hävinud Max Reinhardti teatrihoone kohale. Ühte hoonetahukasse kui uude maamärki on 'volditud' kokku aktiivse linnaelu kõik aspektid.

  18. Kibe kolimine Mustamäel / Jüri Järs, Gerda Koidla, Hilja Rikmann, Siret Mikumets ; intervjueerinud Taimi Nurmiste

    Index Scriptorium Estoniae

    Järs, Jüri, 1951-

    2009-01-01

    Intervjuu Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu direktori Jüri Järsi, asedirektori Gerda Koidla, hoidlakogude peaspetsialisti Hilja Rikmanni ja teenindusosakonna avakogude peaspetsialisti Siret Mikumetsaga raamatukogu uude hoonesse kolimise protsessist ja uutest võimalustest teeninduses

  19. Google Forms aitab treeningpäevikut luua / Karis Niisuke

    Index Scriptorium Estoniae

    Niisuke, Karis

    2015-01-01

    1.09.2015 riigigümnaasiumina alustanud Jõhvi Gümnaasium seadis õpetajad uude olukorda, tuli leida toimivad lahendused muutunud õppekorraldusega toimetulekuks. Nii sündis veebipõhise treeningpäeviku lahendus Google Forms näol

  20. Kogemuse kaudu õppijad / Anu Mõttus

    Index Scriptorium Estoniae

    Mõttus, Anu

    2009-01-01

    19. novembril peeti Kumus teavituskonverentsi "Kvalifikatsioonid uude raami?!" Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistikust. Oma kogemustest räägivad Luua Metsanduskooli direktor ja MTÜ Europea Eesti keskuse juhatuse esimees Haana Zuba ning Luua Metsanduskooli arendusjuht Anu Vaagen

  1. POLITIK HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Indah Dwi Qurbani

    2013-12-01

    Full Text Available Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedangdan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuanNegara yang dicita-citakan mencakup ius constitutum dan ius constituendum. Politik hukum pengelolaanminyak dan gas bumi yang berlaku pada kurun waktu tertentu di Indonesia menyebabkan pengaruhyang berbeda-beda terhadap kesejahteraan sosial yang dicita-citakan. Prespektif penguasaan dan pengusahaankepemilikan energi menjadi semakin kabur, padahal Pasal 33 UUD 1945 telah memberikanbatasan kepemilikan sumber daya alam oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat. Karenanya, perlu segeradilakukan reinterpretasi kepemilikan energi secara faktual dan de facto, dalam perkembangan politikhukum minyak dan gas bumi di Indonesia untuk mengembalikan dalam kerangka de jure dan ideal,yang sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis politik hukum pengelolaanminyak dan gas bumi. Kata Kunci: politik hukum, minyak dan gas bumi

  2. Schneider Electric sozdajot set

    Index Scriptorium Estoniae

    2003-01-01

    Maailma juhtiv elektriseadmete müüja Schneider Electric ühendab oma ettevõtted Balti- ja Põhjamaades uude divisjoni, mille nimeks saab Schneider Nordic Baltic. Eestis luuakse AS Schneider Electric Eesti, mis seni tegutses AS-i Lexel Electric nime all

  3. MENGGAGAS AMANDEMEN UUD 1945 DARI PEMILUKADA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Wendy Melfa

    2013-01-01

    Full Text Available The Head of Region Election is a means of democracy for the autonomy region in the efforts to implement the local autonomy through the process of decentralization in the political field to manage and take care the government’s matters in the efforts to improve the people’s welfare which is based on the Section 18 Article (4 Basic Constitution 1945 of Republic Indonesia as its constitutional foundation. At the operational level of constitutional base can cause multiple interpretations about the democracy model that can be carried out. Therefore, that decision needs to be taken an amendment so that it results the clarity and firmness of the Head of Region Election stated firmly and elected directly by people. Furthermore, there’s still “debatable” opinion to classify whether head of general election is included in the regional government regime or the public election regime, so that it needs an amendment towards Chapter VIIB about General Election Section 22E Article (2 Basic Constitution 1945 of Republic Indonesia, that’s why to classify the Head of Region into the General Election management together with House of Representative (DPR, Board of Regional Representative (DPD President and Vice President and also Regional House of Representative (DPRD. This case will clarify that Head of Region Election is categorized or classified in the General Election regime. Key words: local autonomy, head of region election, amendment

  4. Rahvusvaheline tava uude seadusse / Ago Vilu

    Index Scriptorium Estoniae

    Vilu, Ago, 1967-

    2001-01-01

    Eesti Raamatupidamise Toimkonna esimees Ago Vilu vastab küsimustele raamatupidamisseaduse muutmise eelnõu kohta. Lisatud tabel olulisemate erinevuste kohta Eesti raamatupidamisseaduse ja rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) vahel

  5. Maastrichti Jan van Eyck'i akadeemia,.Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Salzburgi kunstiühingu ühisprojekt "Trichtlinnburg"...

    Index Scriptorium Estoniae

    2005-01-01

    Projekt käsitleb massiturismi ja linnade arengu teemat. Viru Keskuses 9.-15. V Sanja Ivekovici ja Kaarel Kurismaa tööde näitus. "Tallinna vaatleja" Hobusepea galeriis hõlmab filmiprogrammi ja Tallinna miljööteemalise fotonäituse. Raekoja platsil Silja Saarepuu ja Villu Plingi objekt "Plats" (voldiku on kujundanud Maris Lindoja, fotod on teinud Arne Maasik). Jüri Ojaveri aktsioon "Pääsla" Pikal ja Hobusepea t. Eriks Bozhise aktsioon "Astud siin". Siram publitseerib ajalehte "Ilus elu". August Künnapu ja Jasper Zoova teevad Magasini t. Tallinna vanglasse seinamaali "Kolm pühameest". Marianne Männi ja Rauno Teideri projekt "Erutav Eestimaa". Laineli Parresti "Sabatants", algus Raekoja platsil. Tiina Tammetalu "Seirajad" trammides, Hirvepargis ja Kaarli pst. Antakse välja Liina Siibi toimetatud raamat "Tallinna praktikad"

  6. Päike loojub läänes / Dominique Moïsi ; tõlkinud Mikk Salu

    Index Scriptorium Estoniae

    Moïsi, Dominique

    2010-01-01

    Maailm jõuab uude ajaloolisse tsüklisse, kus Läänemaade mõju väheneb ning esile tõusevad Aafrika, Lähis-Ida ja Aasia. Autor leiab, et revolutsiooniliste demograafiliste ja majanduslike muutuste valguses peavad ameeriklased ja eurooplased käituma tunduvalt vastutustundlikumalt

  7. DFDS Transport sai valmis oma uue logistikakeskuse / Rivo Sarapik

    Index Scriptorium Estoniae

    Sarapik, Rivo, 1981-

    2003-01-01

    Ekspediitorfirmade TOP 40 III koht. DFDS Transport tegevjuht Jaan Lepp ettevõtte tegevusest ja tulevikuplaanidest. Diagramm: DFDS-i käive ja kasum 1999-2002. Vt. samas: Leedu DFDS investeerib samuti uude logistikakeskusesse. Lisad: DFDS Transport; Üheksa tähtsamat sündmust DFDSi arengus

  8. S&P ähvardab Euroopat Kreeka reitinguga. Mõõdupuuks nõrgim riik / Katri Soe-Surén

    Index Scriptorium Estoniae

    Soe-Surén, Katri

    2011-01-01

    S&P annaks euroala ühtsetele võlakirjadele reitingu nõrgima liikmesriigi järgi. Eurovõlakirjade vastu on Saksa kantsler Angela Merkel, poolt aga Eurogrupi juht Jean-Claude Junker ja Euroopa Komisjoni rahandusvolinik Olli Rehn. Maailmapank hoiatab, et maailmamajandus libiseb sel sügisel uude ohutsooni

  9. Kuis saada läbi Siirita? / Mari-Ann Kelam, Erika Salumäe, Sirje Endre

    Index Scriptorium Estoniae

    Kelam, Mari-Ann, 1946-

    2001-01-01

    Riigikogu uude juhatusse ei kuulu ühtegi naist : Keskerakond valis Siiri Oviiri asemele Riigikogu aseesimehe kohale Peeter Kreitzbergi. Naiste osalemisvõimalust poliitikas kommenteerivad Riigikogu naisliikmed Mari-Ann Kelam, Erika Salumäe, Sirje Endre, Jaana Padrik, Viive Rosenberg, Mai Treial, Ivi Eenmaa, Liis Klaar, Liia Hänni, Laine Tarvis

  10. Müncheni metroo punane liin / Marje Tammert

    Index Scriptorium Estoniae

    Tammert, Marje

    2004-01-01

    1999. a. avatud Müncheni uude messikeskusesse viiva allmaaraudteeliini U2 pikenduse ootesaalide kujundus. Metroopeatuse Messestadt West arhitektuurne välislahendus on Kopenhaageni büroolt BBP-Arkitekter, ootesaali värvikujunduse autor Heribert Heindl. Moosfeldi ootesaali valgusprojekti autor Ingo Maurer. Truderingi ootesaalis Sophie Kaiseri projekt "Tattoo + Spiele". 3 ill

  11. POLITIK HUKUM PENGUATAN FUNGSI NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945 / LEGAL POLICY OF STRENGTHENING STATE FUNCTIONS FOR PEOPLE’S WELFARE (Concepts And Practices Study Of Welfare State Based On The 1945 Constitution

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Agus Riwanto

    2017-11-01

    Full Text Available Konsep negara dalam praktik ketatanegaraan menurut konstruksi konstitusi terbagi dalam dua kutub yang berlawanan, yaitu negara kesejahteraan (welfare state dan negara liberal (liberal state. Keduanya berbeda, yang pertama menuntut fungsi negara yang kuat dan luas dalam mengatur keadilan ekonomi, sedang yang kedua sebaliknya mempercayakan pada pasar bebas dalam perekonomian, sehingga fungsi negara harus dipinggirkan. Berdasarkan metode penelitian yuridis-sosiologis (socio-legal sesuai Pasal 33 UUD 1945 Pasca amandemen Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan. Namun secara sosiologis dalam praktiknya berkecenderungan menganut negara liberal yang tak menyejahterakan rakyat. Tantangan negara kesejahteraan Indonesia adalah negara liberal yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Pilihan yang tersedia untuk melawan sistem ekonomi kapitalis adalah dengan melakukan aneka usaha politik hukum (legal policy, yakni: Pertama, memfungsikan kembali peran fungsi negara dalam pengaturan dan pengendalian ekonomi. Kedua, memperbesar penghasilan negara melalui pajak dan diimbangi dengan belanja sosial yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. According to the constitution, the state concept in constitutional practice can be divided into two opposite poles, namely welfare and liberal state. They have different characteristics in which the first concept (welfare state requires a strong and extensive state functions to regulate an economic justice, on the contrary the second concept (liberal state relies on the free market economy which state’s role should be marginalized. Sosio-legal research is used in this article. Based on the Article 33 of Indonesian post constitutional amendment of 1945, Indonesia embraced the concept of welfare state. Yet, the practice sociologically tends to embrace a liberal state that is not suitable with the welfare of the people. There are challenges, in the context of liberal state, faced by Indonesia

  12. Analisis Kritis dan Pragmatis Caring Economics sebagai Paradigma baru Kajian Ekonomi

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Mit Witjaksono

    2016-11-01

    Full Text Available This article critically and pragmatically analyze and expose the concept and basic principles of caring economics as a new paradigm of economics as opposed to neo-liberal economics and its implications to economic education in Indonesia. The analysis and exposition based on unobtrusive research techniques, i.e. comparative content analysis and historical notes among references used here and in the context of Pancasila and UUD 1945. The implications of the study in this article are formulated into three key recommendations: (a the need to review and operational translation of Articles 33 and 34 of the UUD 1945 (Amendment IV, 2002; (b the need to review the curriculum, learning approaches and tools, and practices of learning economics in schools in order that caring economic becoming educational character of the national economy; and (c the need to campaign of introduction to paradigm and practice of caring economics in the universities, both as an academic study or studies the development of teaching-learning models based on caring economics, through collaboration of higher education, school, community and local government.

  13. LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI TEORI HUKUM HANS KELSEN TENTANG KONSTITUSI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Subroto Subroto

    2014-12-01

    Full Text Available ABSTRAK: Legeslasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (disingkat MK adalah sebagai berikut : (1 menguji undang-undang terhadap UUD NRI Th.1945; (2 memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Th.1945; (3 memutus pembubaran partai politik; dan (4 memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari legislasi MK tersebut, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana legislasi MK dalam membuat suatu putusan berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengenai konstitusi. Pemikiran Kelsen, mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama Verfassungsgerichtshoft atau MK (Constitutional Court yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sering disebut The Kelsenian Model. Adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari putusan tersebut, akan dianalisis berkaitan dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara telah sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori konstitusinya atau belum dan tentang legislasi MK dalam membuat putusan tersebut berdasarkan teori hukum Hans Kelsan. Kata kunci : konstitusi, Hans Kelsen,

  14. Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Khairul Fahmi

    2016-11-01

    Full Text Available Abstract. As a contest for garnering the trust of the people, an election shall be lawful and legitimate whenever it is conducted in a fair manner. A fair election is a constitutional mandate, explicitly stated in Article 22E point (1 of the 1945 Constitution. However, the Constitution had not provided further guidance on fair election. Consequently, exploring the philosophical base of the fairness of the election will be critical in order to formulate the benchmark of fairness of the election. Furthermore, such benchmark will be referred to in formulating regulations or the technical issues of election organization. By means of conceptual approach, this Excerpt wishes to explore this cause. Based on the studies conducted, the fairness of election as intended by the Constitution is actually based on the concept of fairness and the social justice stated in the Fifth Principles of Pancasila.Abstrak. Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memeroleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak memberi panduan lebih jauh ihwal bagaimana sesungguhnya pemilu yang adil. Oleh karenanya, menelurusi landasan filosofis keadilan pemilu menjadi amat penting guna merumuskan ukuran adil atau tidaknya pemilu. Untuk selanjutnya, ukuran itulah yang akan diacu dalam merumuskan aturan maupun teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, nukilan ini hendak mendalami hal itu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, keadilan pemilu yang dikehendaki konstitusi sesungguhnya dilandaskan pada konsep keadilan sebagai fairness dan keadilan sosial yang termuat dalam Sila Kelima Pancasila.  DOI: 10.15408/jch.v4i2.4098

  15. Tere tulemast uude sõtta / Jüri Pino

    Index Scriptorium Estoniae

    Pino, Jüri, 1970-

    2011-01-01

    14. aprillil toimunud NATO välisministrite kohtumisel viitas USA riigisekretär Hillary Clinton võimalusele, et Liibüasse tuleb ka maaväed sisse viia. Autor leiab, et see tähendab ka Eestile uue sõja algust

  16. Uude mängufilmi otsitakse osatäitjaid

    Index Scriptorium Estoniae

    2006-01-01

    Režissöör Veiko Õunpuu järgmine filmi aluseks on Mati Undi romaan "Sügisball". Tegevus toimub Lasnamäel, kõrvalosadesse otsitakse inimesi, kel vanust enam kui 25 aastat. Võttegrupp ja peategelased on suures osas samad, mis režissööri eelmises Mati Undi ekraniseeringus "Tühirand"

  17. Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Fuad Bawazier

    2017-11-01

    Full Text Available Even though our the founding fathers have givenvery clear in developing the Indonesian economy system as clearly stated in Article 33 of the 1945 Constitution, in practice,the implementation of the Constitution does still not become the focus of government policy from one regime to the next. The understanding and the readiness of the leader, similar to the leader influencers, toimplement Article 33 of the Constitution the Berkeley Mafia in the New Order era who has alienated the Indonesian people to achieve theformulated desirable economic development stated in the Constitution. Does Pancasila economic system have a doubt full role to our decision makers and never give up to  stop trying other formula.

  18. Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen laajennusalueen yleissuunnitelma

    OpenAIRE

    Rantala, M. (Mika)

    2013-01-01

    Tiivistelmä Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen viimeisin jätteen loppusijoitusalueen laajennusosa on otettu käyttöön vuonna 2010. Ennen Laanilan jätteenpolttolaitoksen ja Oulun Jätehuollon lajitteluareenan valmistumista vuonna 2012 Ruskon jätekeskuksen loppusijoituskapasiteetin arvioitiin riittävän noin kahdeksaksi vuodeksi. Loppusijoituskapasiteetin loputtua Oulun Jätehuollon alkuperäisenä toimintasuunnitelmana oli uud...

  19. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime

    OpenAIRE

    Astrini, Dwi Ayu

    2015-01-01

    Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peratuan Perundang-undangan yang melindungi nasabah bank pengguna internet banking dari ancaman cybercrime, dan bagaimana mekanisme perlindungan dan tanggungjawab yang diberikan pihak bank terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam pengguna internet banking. Berdasarkan penelitian normatif disimpulkan bahwa; 1. Sumber hukum formal mengenai bidang perbankan, adalah UUD 1945 (Pasal 1 ayat 3), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ...

  20. INTERNALISASI STANDAR HAM INTERNASIONAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Titon Slamet Kurnia

    2016-06-01

    Tulisan ini membahas isu proses internalisasi standar HAM internasional dalam forum domestik melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh MKRI. Tulisan ini berargumen bahwa MKRI seyogianya mempertimbangkan standar HAM internasional dalam menguji konstitusionalitas undangundang berdasarkan Bab XA UUD NRI 1945. Argumen itu didasarkan pada preskripsi bahwa standar HAM internasional berlaku/mengikat kepada negara dan mensyaratkannya untuk menyesuaikan undangundang beserta tindakan pejabatnya dengan kaidah HAM internasional tersebut

  1. PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ronny Winarno

    2005-10-01

    Full Text Available System of Perekomonian Indonesia embrace the Economic Democracy under colour of familiarity ground affirmed in Section 33 article 4 UUD 1945 (after amandemen the executed principally is togetherness, efficiency with justice have, continuation, with vision of environment, independence, and also by balancing economic union and progress national, thereby prosperity do not just to individual or group of people but for all people.

  2. TELAAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Philips A. Kana

    2003-10-01

    Full Text Available Based on the amendment of UUD 1945 the position of state organizations is placed based on the spirit of constitution reformation. It is the form of maintenance on differentiates principal / authority divisions, checks and balance systems to the constitutional process. The Constitutional Court that is one of the highest judgmental institutions has a series of duties and authority will colour the state structure systems of Indonesia.

  3. Vanemuislaste ballett astub uude kümnesse / Raimu Hanson

    Index Scriptorium Estoniae

    Hanson, Raimu, 1957-

    2009-01-01

    Vanemuise balleti ajaloost, 4. märtsil 1939. aastal toimunud esietendusest, tänasest teatri balletitrupist. Juubeliks ilmunud raamatust ja DVD-st "Vanemuise ballett 70", koostajad Mare Tommingas ja Kai Kangur

  4. Tartu kalendritootja investeeris uude tehasesse 100 miljonit / Kadrin Karner

    Index Scriptorium Estoniae

    Karner, Kadrin

    2008-01-01

    Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 24. sept. lk. 5. Tartus avatud Ajasto Diary Groupi kalendritehasesse investeeriti üle 100 miljoni krooni, mille tasuvuspiiriks loeb ettevõte umbes kümme aastat. Vt. samas: Mis on mis: Ajasto Diary Group; Kommenteerivad: Mait Puusepp, Andras Metsa, Kadrin Karner

  5. Eesti pääseb uude kaubandusliitu / Andres Eilart

    Index Scriptorium Estoniae

    Eilart, Andres

    2002-01-01

    Ameerika The Heritage Foundation tegi president George W. Bushi administratsioonile ettepaneku luua uus kaubandusühing Global Free Trade Association ning näeb Eestit selle ühe põhiliikmena. Majandusvabadusega riikide edetabel

  6. Teatri moodi kunst paneb publiku uude rolli / Liina Luhats

    Index Scriptorium Estoniae

    Luhats, Liina

    2011-01-01

    Taani osalusteatri SIGNA etenduslik installatsioon "Bleier Research Inc" Tallinnas Standardi majas. Piireületavat eksperimenti mängivad avalikul konkursil Eestist valitud näitlejad. Intervjuu Signa Sørenseniga taani-austria kunstnikeduost SIGNA. Eesti teatritegijate arvamusi

  7. Analisis Terhadap Status Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

    OpenAIRE

    Mardhiah, Asrina

    2011-01-01

    Commendation of all Republic founder in Section 27 (2) UUD 1945 “Every citizen is entitled to for competent subsistence and work for human, not applicable of discriminative to labor outsourcing. Perceivable that target of development manpower has created the work field for citizen to get the competent subsistence. As seen an existing fact grow on its problem is height of unemployment number of because well-balanced between availability of labor and as tight as employment. Outsourcing represen...

  8. KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    I Made ari Permadi

    2017-08-01

    Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kegiatan pembangunan dengan berbagai aktivitas manusia mempunyai pengaruh langsung terhadap daya dukung lingkungan, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak proporsional dan tidak efisien, kurangnya kesadaran perusahaan sebagai sektor swasta dalam program pengelolaan lingkungan hidup, menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945, dalam Pasal 28H ayat (1 UUD 1945 merumuskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pencemaran merupakan salah satu permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi tersebut. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan salah satu efek jera guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

  9. Implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    OpenAIRE

    Arianto, Henry

    2009-01-01

    There are many Indonesia citizen in particular resident at silvan one is opting work as Labour Of Indonesia beyond seas, as at Saudi's Malaysia and Arab, to weigh working as farmer. If don't chance to abroad go to, therefore village resident is opting become labour at metropolises to weigh as farmer. Base Indonesian state constitution, section 27 sentence 2 UUD ' 45, every citizen really is entitled to work and subsistence that reasonably divides humanitarianism. But of course that citizen ca...

  10. Operation CASTLE. Project 2.7. Distribution of Radioactive Fallout by Survey and Analyses of Sea Water

    Science.gov (United States)

    1981-04-01

    approximately 5,000 square miles can bo covered by contamination at levels that would be hazardous to human life if the fallout had been deposited on a...shots over larger areas was necessary. On Shot 5 alternative methods were attempted. The Division of Biology and Medicine (DBM) of the Atomic...tvoluotion.nott, howtvtf, thai it it •mall Pont« «ithin Larga Cirelt-Com^iM ovtroll ml- Inity tf Mark II «htn uud «uk mtr^ad in « atar which it cantam

  11. Ilvese kõne tõstis soomeugrilased uude positsiooni / Jukka Mallinen

    Index Scriptorium Estoniae

    Mallinen, Jukka

    2008-01-01

    Soome PEN-Klubi esimees, soome-vene rahvafoorumi aseesimees analüüsib Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõnet Hantõ-Mansiiskis toimunud soome-ugri kongressil ning Venemaa riigiduuma väliskomisjoni esimehe Konstantin Kossatshovi vastukõnet. Vabariigi President töövisiidil Venemaal 27.-30.06.2008

  12. Efektivitas Penyelenggaraan Konseling dengan Memahami Komunikasi antar Budaya

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Mega Iswari

    2017-08-01

    Full Text Available Cross- cultural counseling is done in different cultures , given to minority groups that the counseling process is a cultural encounter between counselor and client it serves. Problematic behavior will be different in different cultures , as well as the adjustment. So that effective counseling process, counselors are required to have cultural sensitivity and break away from cultural biases, understand and can appreciate and have skills that are culturally responsive. Communication activities between nations is a consumption activity that occurs between different clients mores, race, language, religion, level of education, social status or even gender. Thus intercultural communication should be by the diplomacy of foreign astudents, a teacher at an international school , social workers and others.To be able to understand more , intercultural communication as well as some that affect communication (1 Comunication approach, (2 Communication barriers between cultures, (3 How can these barriers interfere with communication between cultures. At the time of counseling , the counselor does not deal with the client's culture but also cultural counselor with individual clients. This view is dangerous for the counseling process, as it would appear culturally insensitive counselor, unsympathetic and very likely impose its own cultural values to the clients it serves.

  13. High-density kaonic-proton matter (KPM composed of Λ⁎≡K−p multiplets and its astrophysical connections

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yoshinori Akaishi

    2017-11-01

    Full Text Available We propose and examine a new form of high-density neutral composite of Λ⁎≡K−p=(su¯⊗(uud, which may be called anti-Kaonic Proton Matter (KPM, or simply, Λ⁎-Matter, where substantial shrinkage of baryonic bound systems originating from the strong attraction of the (K¯NI=0 interaction takes place, providing a ground-state neutral baryonic system with a large energy gap. The mass of an ensemble of (K−pm, where m, the number of the K−p pair, becomes larger than m≈10, is predicted to drop down below that of its corresponding neutron ensemble, (nm, since the attractive interaction is further increased by the Heitler–London type molecular covalency as well as by chiral symmetry restoration of the QCD vacuum. Since the seed clusters (K−p, K−pp and K−K−pp are short-lived, the formation of such a stabilized relic ensemble, (K−pm, may be conceived during the Big-Bang Quark Gluon Plasma (QGP period in the early universe. At the final stage of baryogenesis a substantial amount of primordial (u¯,d¯'s are transferred and captured into KPM, where the anti-quarks find places to survive forever. The expected KPM state may be cold, dense and neutral q¯q-hybrid (Quark Gluon Bound (QGB states, [s(u¯⊗uud]m, to which the relic of the disappearing anti-quarks plays an essential role as hidden components. KPM may also be produced during the formation and decay of neutron stars in connections with supernova explosions, and other forms may exist as strange quark matter in cosmic dusts.

  14. KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Budi Pramono

    2013-05-01

    Full Text Available Kejahatan yang termasuk extra ordinary crime adalah kejahatan pencucian uang (money laundering dapat mengancam stabilitas dan integritas perekonomian suatu negara yang merusak sendi­-sendi negara. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh TNI aktif. Untuk proses hukum terhadap anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana berada dalam penyidikan militer sebagaimana di atur dalam pasa124 ayat 2 UUD 1945 dan UU 110.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. UU no.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pada kasus prajurit TNI aktif melakukan tindak pidana korupsi hingga saat ini aturan hukumnya belum ada sehingga dalam rangka mengisi kekosongan hukum maka dapat digunakan ketentuan dalam UU peradilan militer.

  15. Analisa Pengaruh Ekonomi Kerakyatan sesuai Amanat UUD 1945 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hendri Hartono

    2011-11-01

    Full Text Available Cooperatives are one ideological concept of Indonesian economy and stated firmly in constitutional of Republik Indonesia. The growth of cooperatives in Indonesia has complex problems so they are pushed by capitalism power from private companies. Whereas, cooperatives were built as economical blocks in mediating Indonesian people to be more welfare economically. Data from Cooperatives Department, there are significant growth of cooperatives from 2006 to 2010: the active cooperatives are 98.944 up to 124.855. Meanwhile, the unactive cooperatives are 42.382 (2006 to 52.627 (2010, in total amount of 177.482 in 2010. The cooperatives growth is interesting to be research in the future to identify wealth of cooperatives and which area has the most rapid growing of cooperatives. 

  16. IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DAN NOMOKRASI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN RI PASCA AMANDEMEN UUD 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Martha Pigome

    2011-05-01

    Full Text Available The principle of democracy and nomocracy as state in the Constitution 1945 is the embodiment of the state that based on civil sovereignty and state characteristics that uphold the law. Implemention of those two principles changes the structure of the state that established the Constitutional Court. This institution known as the guardian of democracy of any process of political democatization and legal policy. The consitutional Court plays an important role in maintaining the state constitution (Constitution 1945. Constitutional Court have an authority to solve dispute elections and general election. This institution also have a role to judicial review of any statute that not synchronize with the Constitution 1945.   Keywords : Demoratization, Rule of Law, Constitution and Legal Policy

  17. IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DAN NOMOKRASI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN RI PASCA AMANDEMEN UUD 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Martha Pigome

    2011-05-01

    Full Text Available The principle of democracy and nomocracy as state in the Constitution 1945 is the embodiment of the state that based on civil sovereignty and state characteristics that uphold the law. Implemention of those two principles changes the structure of the state that established the Constitutional Court. This institution known as the guardian of democracy of any process of political democatization and legal policy. The consitutional Court plays an important role in maintaining the state constitution (Constitution 1945. Constitutional Court have an authority to solve dispute elections and general election. This institution also have a role to judicial review of any statute that not synchronize with the Constitution 1945.

  18. Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Mujar Ibnu Syarif

    2016-10-01

    Full Text Available Abstract: In the second trial BPUPKI, both nationalist and Islamic groups consensual that the future of Indonesia's independence will be based on the principle "godhood by running Shari'ah obligation for adherents". The consensus seems to be built on the foundation is not solid. Therefore it is not surprising that one day after the proclamation of independence, the agreement re-questioned. That same day, PPKI held a hearing to review the deal. As a result, the clause contained in the Preamble of the 1945 Constitution was changed to "Based on Belief in God Almighty". After the issuance of a Presidential Decree, began the debate about the existence of the spirit of the Jakarta Charter in 1945 which is applicable in the context of Indonesian politics in this contemporary age.  Abstrak: Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI / Dokuritsu Zyunbi Tyosakai yang berlangsung sejak tanggal 10 hingga 16 Juli 1945, baik golongan nasionalis maupun golongan Islam berkonsensus bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan pada sila "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".  Penting dicatat, konsensus tersebut agaknya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Karena itu, tidak aneh bila satu hari setelah proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan tersebut kembali dipersoalkan. Pada hari itu juga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Soekarno, menyelenggarakan sidang untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut. Dalam sidang tersebut, anak kalimat  yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta, yakni: "Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".  Setelah

  19. EKSISTENSI KOMISI YUDISAL DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN YANG SEHARUSNYA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Muhammad Fauzan

    2008-01-01

    Full Text Available Existence of Judicial Commission in system of Republic of Indonesia is a long process in searching format of civic specially related to execution of judicial power. The chaos of execution of judicial power which influence of government and other power's have pushed the importance of a institute that able to " guarantee" the judicial power in order to according with the justice . the judicial Commission althought arranged in Chapter of IX UUD 1945 concerning Judicial Power, but judicial Commission is not executor of judicial power, Therefore Judicial Commission is not as institute enforcer of law of code, but as institute enforcer of ethic norm (ethics of code. Judicial Commission is expected can support the creation execution of judicial power which independence and free from other power.

  20. New results on exotic baryon resonances at LHCb

    CERN Document Server

    Zhang, Liming

    2016-01-01

    Observation of exotic resonant structures decaying into $J/\\psi p$ found in the LHCb experiment is discussed. Examination of the $J/\\psi p$ system in $\\Lambda^{0}_{b} \\to J/\\psi K^{-} p$ decays shows two states, each of which must be composed of at least $c \\bar{c} uud$ quarks, and are thus consistent with pentaquarks. The significance of each of these resonances is more than 9 standard deviations. Their masses are ($4 380 \\pm 8 \\pm 29$) MeV and ($4 449.8 \\pm 1.7 \\pm 2.5$) MeV, and their corresponding widths are ($205 \\pm 18 \\pm 86$) MeV, and ($39 \\pm 5 \\pm 19$) MeV. The preferred $J^{P}$ assignments are of opposite parity, with one state having spin 3/2 and the other 5/2.

  1. PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Asda Rasida

    2016-03-01

    Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, secara objektif bagaimana peran partai politik local Aceh dalam mewujudkan demokrasi dan hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik local Aceh di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan partai politik lokal di Aceh dan juga berlaku asas di dalam ilmu hukum yaitu Lex Specialis Derogate Lex General yang maksudnya hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, demikian di Aceh juga menerapkan UU yang bersifat khusus.

  2. Iraagi hall kardinal usub uude riiki / Muhsen Naif Al-Faisal Al-Jarba ; interv. Ivar Soopan

    Index Scriptorium Estoniae

    Al-Jarba, Muhsen Naif Al-Faisal

    2004-01-01

    Iraagi presidendi ja peaministri nõuniku sõnul tahab Iraak üles ehitada tõelise armee, politsei, piirivalve. Pärast seda koalitsiooniarmeed enam ei vajata. Rahu kogu Lähis-Idas sõltub Iisraelist, ütleb nõunik. Vt. samas: Kuidas ma tutvusin sheigiga

  3. PANDANGAN INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG POLITIK DITINJAU DARI UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ramon Kaban

    2004-04-01

    Full Text Available As a modern democracy state that was born after the World War II, Indonesia should guarantee the enforcement of human right on politics for the society. Therefore constitutional development of Indonesia are demanded to be able to follow the era development. It can be done by doing amendment on Paragraph 28 of Constitution 1945 of Year 2000 as a second amendment. The amendment reflects Indonesia point of view that are more modern and open in organizing the human right on the constitution as an explanation of advance point of view on human right for sure.

  4. PERBANDINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yesi Anggraini

    2016-04-01

    Full Text Available Comparing national development planning as the state policy in the broad outlines in the period before and after the amendment of the Constitution 1945 (UUD 1945 as well as to analyze the position of national development planning guidelines were created after the amendment of the Constitution 1945. Based normative juridical approach, by examining all the rules legislation relating to the legal issues is researched concluded that the First, there are some similarities and differences in the Platform for National Development Planning in the period before and after the 1945 amendment, as for the equation is the substance of the two, whereas the difference lies in the pattern of policy-making, as well as law formulation. Second, the Status Law on National Development Planning System (SPPN and the regulations under it is official documents which contain the cornerstone of development planning in the era of reforms as a change of planning from documents in the past.Keywords: National Development Planning System, the Constitution 1945

  5. PENGARUH SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ida R. Hasan, S.H., M.H.

    2016-09-01

    Full Text Available The multi-party system is a system that consists of more than two dominant parties. Under the provisions of Article 6 and Article 6A the Constitution NRI 1945 Results Changes in the election of the President and Vice President of the Republic of Indonesia using the direct election system based on the proposals of the political party or coalition of political parties. If if adopted multi-party system, the presidential election will take place on the basis of a compromise between several parties contained therein. This was done because among the party that produced no outright majority. President elected in this way, would not want or desire should always pay attention to political parties that support it. The formulation of the problem is How the Implementation of the System Setup Multi Party in Indonesia? How to Influence System Against Multi Party Presidential Position In the presidential system of government in Indonesia? The research method is a normative juridical approach. Normative juridical approach method used to assess or analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary law materials and secondary legal materials. Indonesia adheres to to multi-party presidential system. Multi-party system has been running since 1945 and runs until today even though some time has been changed the system of government. Post-reform, democratic system in Indonesia entered a new era, especially in an election in Indonesia. In a presidential system of government, multi-party system affect the difficulty of candidates for President and vice president produce a majority in the election.

  6. PROBLEM AND PERSPECTIVE OF ISLAMIC MONETARY POLICY IN INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Marsuki Marsuki

    2017-03-01

    Full Text Available This article would try to explicate several theoretical and practical concepts on the problems and prospectsof Islamic monetary policy in Indonesia using a critical analysis approach, in accordance with standardscientific references, and would be complemented with descriptions and examples of practice. From theseillustrations and analyses, it appeared that on one hand, Islamic monetary policy would find many difficultiesif implemented fully, considering that there were several fundamental obstacles that would have to besurmounted by such an implementation, primarily the fact that Indonesian Constitution (UUD 1945 was notbased on Islamic law or syariah. On the other hand, despite problems and challenges, the existing conditionwas still open for the possibility for partial implementation of Islamic monetary policy. It was because therewere several conditions which were amenable for an implementation, for instance the facts that majority ofIndonesian population was Muslim, the increasing acceptance of the public for the advantages of Islamicmonetary and financial system, and increasing support by stakeholders of the banking system, especiallythe Indonesian central bank (BI. Moreover, there were facts about financial institutions and existingsyariah banking institutions.

  7. La doctrina malikí sobre esclavitud y el Miray de Ahmad Baba

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Marta García Novo

    2010-01-01

    Full Text Available La obra Miray al-s. uud, del alfaquí de Tombuctú Ah. mad Baba (1556-1627, perteneciente a la escuela jurídica malikí, es una fatwà u opinión legal en el marco de la jurisprudencia islámica, que aborda la cuestión de los esclavos negros (sudan que reclamaban la libertad en los mercados del norte de África, por haber sido capturados siendo musulmanes, algo que no está permitido en el islam. De acuerdo con el Derecho islámico clásico, sólo los no musulmanes que no cuenten con la protección de un pacto o del estatuto de lad imma, pueden ser esclavizados. Ah. mad Baba reitera esta doctrina en el Miray, haciendo hincapié en que, de acuerdo con la religión islámica, no existe ninguna relación entre el color de la piel y la esclavitud, y que los negros que habitan el bilad al-sudan (el África occidental premoderna no son esclavos por naturaleza. Además, como medio para evitar la esclavización de musulmanes libres procedentes del África occidental premoderna, el autor lleva a cabo una clasificación de los pueblos que, en su época, han adoptado o no el islam en este ámbito geográfico, un sistema que plantea serias debilidades estructurales a la hora de llevar a cabo su fin, quizá también intencionadas.The work Miray al-s. uud, written in 17th century Timbuktu by Ah. mad Baba (1556- 1627, an Islamic scholar that adhered to the Malikí law school, is a fatwa or legal opinion that addresses the issue of the black (sudan slaves that claimed their freedom in the markets of North Africa, for having been captured while being Muslims, something not allowed in pre- Modern Islamic law. According to it, only infidels without the protection of a pact or of the dhimma status can be legally enslaved. Ah. mad Baba repeats this doctrine, while emphasising that the black skin colour has nothing to do with slavery in islam, and that the peoples of pre-Modern West Africa (bilad al-sudan are not slaves by nature. Besides this, and as a means of

  8. LEGITIMASI HUKUM PEMBERLAKUAN SYARI’AT ISLAM DI ACEH: TINJAUAN YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    M. Jafar

    2015-06-01

    Full Text Available The glory of Aceh Darussalam Kingdom in the past cannot be separated from the complete application of Islamic Sharia (kāffah as the way of life in Aceh. Reflecting the historical past, the implementation of Sharia in Aceh in the present context is absolutely necessary. However, today's enforcement must refer to the three foundations, namely judicial, sociological, and philosophical. The most fundamental of juridical basis is the Constitution of 1945 (UUD 1945 Chapter XI on Religion and paragraph 2 of Article 29, new amendment of Article 18A paragraph 1 and Article 18B paragraph 1. The implementing of Sharia law in Aceh began with the birth law No. 44/1999 regarding the Implementation Features Special of Aceh Province, then refined by law No. 18/2001 on Special Autonomy for Aceh Province as Nanggroe Aceh Darussalam province. Then it is continued by the Law Number 11/2006 on the Governing of Aceh (UUPA. The sociological ground is majority Muslim of Acehnese can receive all the products based on Islamic Sharia law. The philosophical foundation, Islamic law, should be enforced based on the Qur'an and Hadith recommended preserving religion, life, property, lineage, and resourceful.

  9. KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Yeni Widowaty

    2012-12-01

    Full Text Available The application of the principles of sustainable development in all sectors and activities become the main requirements to be internalized into policies and regulations in order that future generations will not inherit damaged and polluted environment. This research aims to identify, examine, and analyze the importance of legal protection and construct the ideal legal protection for the victims of environmental crime which have a sustainable development quality in the future.  This is a normative legal research which uses legislation law, case law, comparative, and conceptual as the approaches. The result of the research shows that philosophically, environmental crime victims should be protected because according to the theory of the law of the welfare state that the country is responsible for citizen’s welfare. Moreover, the preamble of the Indonesia 1945 Constitution 1945 (UUD 1945 also stated that the duty of the country is to protect the whole nation and give a general welfare. In the future, the ideal of environmental laws is to construct a sanction in the form of compensation for the victim and take on the environmental restoration by applying the principle of strict liability.Key words: Sustainable Development, Victims, Environmental Crime

  10. Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Bandung

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Neni Sri Imaniyati

    2009-12-01

    Full Text Available Syariah cooperation marked as a trend among people nowadays. Unfortunately, regulation for syariah cooperation still referred to UU No. 25/1992 which excluded syariah cooperation. This research tried to answer some  questions:  (1  How is  the adjustment  between cooperation principles and syariah economy cooperation? (2 What is the foundation of law being employed in the operationalization of syariah cooperation  in Bandung?  (3 How is the existence of syariah cooperation in Bandung nowadays? Research results have revealed the ethic and philosophy of cooperative movement  has many adjustments with Islamic teachings concerning the importance of cooperation and helping each other (ta’awun, brotherhood (ukhuwah, and democracy (musyawarah. Basic of law for syariah cooperation is actually referring on Pancasila as ideal foundation, Constitution of UUD ’45 as structural foundation, and Letters of  Minister of Cooperative and Small Medium Business as operational foundation. Majority of syariah  cooperation in  Bandung  has not yet acquired a legal entity for cooperative, due to fact that their statutes also has not yet legalized by the Minister of Cooperative and Small Medium Business.

  11. PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI BAGI ANAK YATIM

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Abdurohman Misno Bambang Prawiro

    2017-06-01

    Full Text Available Pendidikan adalah hak setiap warga Negara Indonesia, sehingga pemerintah wajib menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyatnya agar dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 menyatakan bahwa Negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Efektifitas suatu proses pembelajaran secara umum ditentukan oleh kurikulum dan system pendidikan yang diterapkan pada lingkungan  pendidikan tersebut, berkaitan dengan pendidikan yang diterapkan terhadap anak yatim maka diperlukan adanya kurikulum khusus yang dapat menjawab dan mengakomodir kebutuhan seorang anak yatim, baik secara fisik maupun secara spiritual. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Yatim Ibnu Taimiyah Bogor dengan audience santri-santri yatim dari jenjang Madrasah Ibtidaiyyah (MI, Madrasah Tsanawiyah (MTs dan Madrasah Aliyah (MA. Secara psikologi anak-anak yatim merasa kehilangan dengan meninggal-nya salah satu orang tua mereka yaitu ayah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hilangnya figur ayah dalam kehidupan mereka mengakibatkan mereka merasa kurang terlindungi sehingga kepribadian mereka cenderung lebih bebas. Diperlukan adanya model pendidikan yang mengarahkan dan membimbing mereka untuk menjadi manusia yang mandiri baik pada saat proses pembelajarannya ataupun hasil dari pembelajaran tersebut. Pendidikan berkarakter Islami yang memberikan pola pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkatan umur dan kematangan spiritual menjadi sesuatu yang harus ada bagi pendidikan mereka.

  12. RECONSTRUCTION THE AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COURT ON IMPEACHMENT PROCESS OF PRESIDENT AND/OR VICE PRESIDENT IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Hezron Sabar Rotua Tinambunan

    2016-06-01

    Full Text Available In the process of impeachment, Constitutional Court has the obligation to give its judgement to House of Representatives’s opinion regarding allegation of violation by the President and/or Vice President. Constitutional Court checks and judges House of Representatives’s opinion on whether or not the President and/or Vice President works fulfill Article 7A of Constitution of Republic Indonesia 1945 (UUD NRI 1945. The inspection done by Constitutional Court is the judicial process whose decision is in the form of justisil. The result of this impeachment process heavily depends on the judgement of People's Consultative Assembly in its plenary meeting which is also a politics forum, where President and/or Vice President could be dismissed or not. Constitutional Court’s judgement does not apply to People's Consultative Assembly, hence, the difference of Constitutional Court and People's Consultative Assembly’s judgement in plenary meeting that is very political by its nature is very likely to happen. Involvement of Constitutional Court in the procss of impeachment is, of course, different in each country. It depends on governance system in that particular country, it also relies on how much authority that is given by Constitution to Constitutional Court in the process of impeachment itself.

  13. Negara Kesejahteraan (Welfare State: Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Eddy Kiswanto

    2015-12-01

    Full Text Available This paper aims to study the system of social security in Indonesia. Social security represents the elementary rights of every citizen which is guaranteed by the state, like in section 27 article 2 UUD ' 45 and the laws of System of Social Security National (SJSN. Practically, the social security and social services prggram run by government framework not yet clearly with asocial policy which should be integral and continual Government has been trapped in current of liberalism and capitalism so that state role becomes progressively minimize. From 95 million labor force only 24,6 million obtain to get the social security, or newly 12% from resident amount. To overcome the weakness, resistance, and barricade in execution of social security Drstem in Indonesia, National Social Security needed to embrace the principle of government--bodies, deputizing stakeholders in this case competitor! worker, and government. Gathering and fee organizer require to be supported by openness, carefulness, accountability, and eficien. Entangling of various kind of stakeholders actor of vital importance as principal applying form of governance, the model executed by Indonesian government according should be to its society characteristic. Though financing system conducted by sharing across population, the government remain involved in the goodness in arrangement, observation, and also its financing.

  14. Implementation of State Obligations and Responsibility Ensuring the Availability of Clean Water in Karimunjawa Islands

    Science.gov (United States)

    Rahayu; Soeprobowati, Tri Retnaningsih

    2018-02-01

    This article aims to analyze the implementation of state obligations and responsibility ensuring the availability of clean water as part of human rights in Karimunjawa islands. The analysis based on principle of the State obligations and responsibility to fulfill their citizen right. Water sources in Karimunjawa Islands is very limited. It depend on forest conservation. Around 9.600 peoples live in Karimunjawa Islands, but Karimunjawa is non groundwater basin region. It means, Karimunjawa doesn't have groundwater potential. The quantity of water depends on the season. The solution to maintain the sustainability of clean water is piping from water reservoir to residential areas. The problem is there are so many hotels in Karimunjawa islands, it disrupted the fulfillment of clean water. Besides utilizing water from reservoir, many hotels drilled the ground to get water. It had impact to the availibity of water in dry season and affected to fulfillment of water supply for Karimunjawa people. There is no specific regulation and policy to solve this problem. Clean water management is doing by Karimunjawa's people. Meanwhile, based on Mahkamah Konstitusi Decree number 85/PUU-XI/2013, state is a rights holder to dominate the water in accordance with the Articles 33 paragraph (2) and (3) UUD NRI 1945, so the government has an obligation to make a policy, regulations, management, and supervision.

  15. Hypernuclear physics with the (π+, K+) reaction

    International Nuclear Information System (INIS)

    Millener, D.J.; Chrien, R.E.

    1989-01-01

    The study of hypernuclei affords unique insights into the nature of hadronic forces beyond those obtainable from ordinary nuclear physics research. A hypernucleus consists of one or more hyperons bound to a nuclear core. In the SU(3) classification, Λ,Σ, and Ξ hyperons occupy the same octet representation of spin-parity 1/2 + baryons as the neutron and proton, the familiar constituents of ordinary nuclei. The Λ and Σ possess strangeness S = -1 and isotopic spin I = 0, 1, respectively, while the Ξ has S = -2, I = 1/2. In the underlying quark picture, the Λ and Σ have the flavor structure s(ud) I=0, 1 , compared to the combination uud for the proton. The strange quark, s, carries the strangeness quantum number S = -1, which makes it distinguishable from the S = 0 u and d quarks. The lowest-lying hyperon is the Λ, with a mass of 1,115.6 MeV/c 2 , some 177 MeV/c 2 heavier than the proton. The study of the behavior of a hyperon embedded in the nuclear medium, through the theoretical analysis of level spectra, sheds light on the nature of the hyperon-nucleon (YN) effective interaction, i.e. on the role of the strange quark in strong interactions. This paper investigates the (π + , K + ) reactions that produce hypernuclei. 32 refs., 5 figs., 2 tabs

  16. TRAINING FUTURE TEACHERS OF COMPUTER SCIENCE FOR WORKING OUT TECHNOLOGICAL CARDS OF LESSONS IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD FOR GENERAL EDUCATION

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Екатерина Николаевна Кувшинова

    2017-12-01

    Full Text Available This article is devoted to a problem of readiness of future teachers of informatics for development of flow charts of the lessons displaying the main requirements of Federal state educational standards of the main general education (FGOS of Ltd company to planning and the organization of educational process taking into account system and activity approach in training. Content of system and activity approach in training, the universal educational actions (UEA reveals. Main units of the flow chart of a lesson of informatics are considered. The substantial block of the flow chart of a lesson of informatics determined by a training material which provides achievement of the planned subject results of training, and also forming and development of UUD, all-educational skills, ICT competences, competences of educational and research and project activities is stated.Subject results of training to which the abilities specific to a subject, types of activity on receipt of new knowledge within a subject, to its transformation and application in educational, educational and project and social and project situations, forming of scientific type of thinking, scientific ideas of key theories, types and types of the relations, ownership of scientific terminology, key concepts, methods and acceptances belong [10] are analyzed.Step-by-step training of future teachers of informatics for development of flow charts of lessons is discussed.

  17. Responding book banning in indonesia

    Science.gov (United States)

    Aji, RNB; Artono; Liana, C.

    2018-01-01

    The prohibition of books conducted by the government through its apparatus without any due process of law is unfortunate. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) in 2010 was decided that book banning is contradictory to the 1945 Constitution (UUD 1945). The purpose of this paper is to know Indonesia, according to the Constitutional Court must absolutely carry out the function of due process of law that is law enforcement in a judicial system when it wants to prohibit printed material which is a book, whether it is a book that is considered criticism and books that teach radicalism. It would be wise for anyone who disagrees with a book, and then responds by writing through a book. The result of this article is to support and suggest that the government and its apparatus in the state of the law should not arbitrarily impose a book ban. Likewise, people should not take violence action to respond this issue. In historical records, the prohibition of books without due process of law is always followed by the withdrawal of books and make people unable to deal with differences, especially in knowledge. That’s why, the government and its apparatus must create a conducive situation and support the creation of various perspectives in the framework of the progress of science through a book. It would implicate that people can respect in any perspective and thought.

  18. Possibility of Pc (4380) and Pc (4450) penta-quark states as candidates for charmed meson-baryon molecular states

    International Nuclear Information System (INIS)

    Vinodkumar, P.C.; Patel, Smruti

    2015-01-01

    The recent discovery of two hidden-charm resonances by the LHCb Collaboration in the J/ψp invariant mass distribution denoted as P c , with masses (widths) (4380 ± 8 ± 29) MeV ((205±18±86) MeV) and (4449.8±1.7±2.5) MeV ((39±5±19) MeV), respectively has immediately attracted a lot of attention from the whole community since they could be the long-searching-for pentaquark states in the heavy flavor sector. The high mass and the decay channel J/ψp suggest that these two states must have minimal quark content of cc¯uud, which can be called pentaquark-charmonium states. Soon after the experimental results released, much theoretical effort was paid into this field and many ideas were inspired.There have been several attempted assignments, such as the molecule-like pentaquark states, the diquark-diquark-antiquark type pentaquark states the diquark-triquark type pentaquark states, re-scattering effects, etc. Search for pentaquarks is one of the most challenging theoretical and experimental problems in the physics of strong interaction and quantum chromodynamics (QCD). The last rise and down of the pentaquark study happened at ten years ago due to claim of finding of the strange pentaquark Θ by the LEPS collaboration. But now this topic received serious attention since discovery of P c has rekindled the hope for long searched mysterious pentaquark states

  19. Determination of strange form factors of nucleon by parity violation asymmetry by polarized electron-proton elastic scattering; Mesure des facteurs de forme etranges du nucleon par asymetrie de violation de parite dans la diffusion elastique electron polarise-proton

    Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

    Jardillier, Johann [Lab. de Physique Corpusculaire, Clermont-Ferrand-2 Univ., 63 - Aubiere (France)

    1999-09-21

    In the quark model, the proton is described as a system of three quarks UUD. However, recent experiments (CERN, SLAC) have shown that the strange quarks may contribute in a significant way to the mass and the spin of the proton. The HAPPEX experiment gives one further knowledge about the question of the role the strange quarks play inside the proton. It measures parity violating asymmetry in the scattering of polarized electrons from a proton because the latter is sensitive to the contribution of the strange quarks to the electromagnetic form factors of the nucleon. The observed asymmetry is in the order of a few ppm (part per million). The main difficulty of the experiment is to identify, to estimate and to minimize, as much as possible, all the systematic effects which could give rise to false asymmetries. This thesis discusses the principle of the HAPPEX experiment, its implementation at the Jefferson Lab (JLab), the processing and the analysis of the data, the systematic errors, and finally presents the result of the first data taking (1999) and its present interpretation. The HAPPEX experiment has measured, at Q{sup 2} = 0.5 (GeV/c){sup 2}, a strange quarks contribution of (1.0 {+-} 2.3)% to the electromagnetic form factors of the nucleon. The statistics and the systematic effects (measure of the electron beam polarization and knowledge of the neutron electric form factor) contribute equally to the error. (author)

  20. Determination of strange form factors of nucleon by parity violation asymmetry by polarized electron-proton elastic scattering

    International Nuclear Information System (INIS)

    Jardillier, Johann

    1999-01-01

    In the quark model, the proton is described as a system of three quarks UUD. However, recent experiments (CERN, SLAC) have shown that the strange quarks may contribute in a significant way to the mass and the spin of the proton. The HAPPEX experiment gives one further knowledge about the question of the role the strange quarks play inside the proton. It measures parity violating asymmetry in the scattering of polarized electrons from a proton because the latter is sensitive to the contribution of the strange quarks to the electromagnetic form factors of the nucleon. The observed asymmetry is in the order of a few ppm (part per million). The main difficulty of the experiment is to identify, to estimate and to minimize, as much as possible, all the systematic effects which could give rise to false asymmetries. This thesis discusses the principle of the HAPPEX experiment, its implementation at the Jefferson Lab (JLab), the processing and the analysis of the data, the systematic errors, and finally presents the result of the first data taking (1999) and its present interpretation. The HAPPEX experiment has measured, at Q 2 = 0.5 (GeV/c) 2 , a strange quarks contribution of (1.0 ± 2.3)% to the electromagnetic form factors of the nucleon. The statistics and the systematic effects (measure of the electron beam polarization and knowledge of the neutron electric form factor) contribute equally to the error. (author)

  1. PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Slamet Tri Wahyudi

    2012-07-01

    Full Text Available Penegakan hukum yang tanpa arah dan tidak didasarkan pada tiga pilar hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat melanggar hukum bahkan pula melanggar hak asasi manusia. Adapun salah satu kebijakan dari Pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan meresahkan bagi masyarakat, yakni kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam penerapan pidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam penerapan pidana mati terdapat permasalahan hukum yang serius, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam eksekusi pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.   Law enforcement without direction and not based on the three pillars of the justice of the law, legal certainty and the benefits to society can break the law anyway even violate human rights. As one of the policies of the government that do not represent the values of justice and disturbing for the people, the government policy that acts of omission or delay in the application of the death penalty. This research is a normative legal normative juridical approach. The data collected is secondary data were analyzed using qualitative methods juridical analysis. Based on these results it can be concluded that in the application of the death penalty there are serious legal issues, this is due to government policies that commit omission or delay in the execution of the death penalty is a violation of human rights as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution.

  2. High-density kaonic-proton matter (KPM) composed of Λ* ≡ K-p multiplets and its astrophysical connections

    Science.gov (United States)

    Akaishi, Yoshinori; Yamazaki, Toshimitsu

    2017-11-01

    We propose and examine a new form of high-density neutral composite of Λ* ≡K- p = (s u bar) ⊗ (uud), which may be called anti-Kaonic Proton Matter (KPM), or simply, Λ*-Matter, where substantial shrinkage of baryonic bound systems originating from the strong attraction of the (K bar N) I = 0 interaction takes place, providing a ground-state neutral baryonic system with a large energy gap. The mass of an ensemble of (K-p)m, where m, the number of the K- p pair, becomes larger than m ≈ 10, is predicted to drop down below that of its corresponding neutron ensemble, (n)m, since the attractive interaction is further increased by the Heitler-London type molecular covalency as well as by chiral symmetry restoration of the QCD vacuum. Since the seed clusters (K- p, K- pp and K-K- pp) are short-lived, the formation of such a stabilized relic ensemble, (K-p)m, may be conceived during the Big-Bang Quark Gluon Plasma (QGP) period in the early universe. At the final stage of baryogenesis a substantial amount of primordial (u bar , d bar)'s are transferred and captured into KPM, where the anti-quarks find places to survive forever. The expected KPM state may be cold, dense and neutral q bar q-hybrid (Quark Gluon Bound (QGB)) states,[ s (u bar ⊗ u) ud ] m, to which the relic of the disappearing anti-quarks plays an essential role as hidden components. KPM may also be produced during the formation and decay of neutron stars in connections with supernova explosions, and other forms may exist as strange quark matter in cosmic dusts.

  3. Muusika : Stephan Oliva kvartett Eestis. Yamaha stipendium Hando Nahkurile. Eespere neljas autoriplaat. Uus rahvamuusikafestival. Uus orel uude kirikusse! Valga klaveriansamblite festival. Rahvusooperi poistekoor kutsub / Marje Laugen

    Index Scriptorium Estoniae

    Laugen, Marje

    2002-01-01

    Prantsuse dzhässpianist Stephan Oliva annab oma kvartetiga Eestis 6 kontserti. Yamaha konkursi stipendiumi võitis EMA I kursuse klaveri eriala üliõpilane Hando Nahkur. Rene Eespere neljanda autoriplaadi "Skulptuuri hommik" esitletakse EMA suures kammersaalis. 7.-9. märtsini saavad Tartus ja Tallinnas teoks muusikapäevad "MAA ja ILM". Kontserdisarjas "Orel kirikusse!" teeb järjekordse panuse Tallinna Metodisti kiriku oreli heaks Raekoja kammerkoor oma kontserdiga. 16. ja 17. veebr. Valga muusikakoolis toimunud VII rahvusvahelisest laste- ja noorte klaveriansamblite festivalist. Rahvusooperi poistekoor kutsub oma ridadesse uusi lauljaid

  4. Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ahmad Farhan Subhi

    2016-04-01

    Full Text Available Abstract : Nomination of the Candidate Pair of President and Vice President For Participants Election According to the Presidential Election Law. Knowing the legal position of the candidates for President and Vice-President and the Political Parties Elections, namely Knowing setting Political Parties in the nomination of the Candidate Election of President and Vice-President and the timing of the nomination of the candidate of President and Vice President based on legal analysis. It is motivated by the lack of rules regarding the nomination of candidates for President and Vice President of the Law No. 42 Year 2008 on the General Election of President and Vice President, namely in the norm of Article 9 and Article 14 paragraph (2 which do not conform to the norms of Section 22E paragraph (3 and the norm of Article 6A paragraph (2 of the Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 NRI 1945.  Abstrak : Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres. Mengetahui kedudukan hukum calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu, yakni Mengetahui pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu dalam pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pengaturan waktu pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan analisa hukum. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya aturan mengenai pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yakni di dalam norma Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2 yang tidak sesuai dengan norma Pasal 22E ayat (3 dan norma Pasal 6A ayat (2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945.  DOI: 10.15408/jch.v2i2.2324

  5. Human Rights Arrangement on Indonesian Law

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    S. Masribut Sardol

    2014-01-01

    Full Text Available Article 1 paragraph (3 of the Constitution of 1945 (UUD 1945 stated that Indonesia is a Rule of Law. One feature of the Rule of Law is the existence of human rights in the state administration. Indonesia, since independence on August 17, 1945 has asserted the defense of human rights as stated in the opening clause and in the torso of the 1945 Constitution Article 27-34. In the era of reform, on the Government of President Habibie, the President and the Parliament ratified the UN convention against torture and other cruel, inhuman, or degrading human dignity into Law number 5 of 1998. Then the MPR also publishes the statutes of MPR No. XVII/MPR/1998 on Human Rights, which was followed up with the appearance of Law No. 39 of 1999 on human rights. In accordance with the law in Indonesia based on the sort of Law No. 12 of 2011, the actual products that have been issued by the Government (the MPR, DPR and President that follow up the substance of Human Rights in the Constitution with established Assembly and the law is already correct. But when the MPR then does the second amendment to the Constitution on August 18, 2000 by adding a special article chapters and contains about Human Rights (as mentioned in Chapter X-A section 28 A-J, have made the complexity hierarchy of law in Indonesia because it is not in accordance with the substance of article 7 of Law No. 12 of 2011. How To Cite: Sardol, S. (2014. Human Rights Arrangement on Indonesian Law. Rechtsidee, 1(1, 85-100. doi:http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v1i1.105

  6. KEWENANGAN HAK UJI MATERIL PADA MAHKAMAH AGUNG RI

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Enrico Simanjuntak

    2013-11-01

    Full Text Available Berdasarkan ketentuan pasal 24A (1 UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini berarti pihak pencari keadilan dapat mengajukan permohonan hak uji materil di bawah undang-undang kepada MA dengan alasan antara lain ketentuan yang dimohonkan uji materi tersebut bertentangan dengan hirarki peraturan yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional. Dalam pengujian ini, Mahkamah Agung memiliki kesempatan untuk menilai legitimasi (keabsahan dan menentukan apakah peraturan yang diuji telah melampui kewenangan atau tidak sesuai dengan kewenangan. Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan peraturan yang bertentangan dengan hirarki peraturan yang lebih tinggi. Tulisan ini menganalisis kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dengan melacak sejarah pengujian hak uji materi sebelum diberlakukan PERMA No. 1/1993 sampaidengan diberlakukannya Perma No. 1/2011, termasuk mempelajari beberapa aspek hukum acara dalam Perma tersebut.   Under art 24A(1 of the Constitution, the Supreme Court is granted the power to review legal instruments below laws (undang-undang. This means that an applicant could seek judicial review of regulations other than Acts of Parliament (Undang-Undang with a request to strike it out because, for example, it contravenes national laws. This would provide the courts with an opportunity to review the legitimacy of the regulation and determine whether it is ultra vires, or beyond power. The Supreme Court has the power to cancel a regulation if it is found to be in conflict with a higher law. This article analyses the judicial review in the Supreme Court. It begins by highlighting the origins and formation of judicial review before the regulation promulgation of the Supreme Court (PERMA No. 1/1993, and then examines several aspects of procedural law in the current Supreme Court Regulation in No. 1/2011.

  7. KRIMINALISASI PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS KELAMIN (HOMOSEKSUAL

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Riswan Erfa

    2016-03-01

    Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yuridis yang bisa dicermati dari adanya kekosongan norma. Pasal 292 KUHP hanya merumuskan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan cabul terhadap sesama jenis kelamin yang korbannya anak. Kedua, permasalahan teoritis, kejahatan bisa ditafsirkan sebagi mala in se atau perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku terlarang yang didasarkan kesepakatan luas tentang tata kelakuakan bagi satu larangan. Ketiga, permasalahan sosiologis yang bisa dicermati dari ditemukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin dan penolakan dari mayoritas masyarakat terhadap keberadaan homoseksual. Tujuan penulisan jurnal ini dirumuskan dalam dua rumusan. Pertama: untuk menganalisa dan menjelaskan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin perlu dijadikan sebagai tindak pidana (delik di Indonesia. Kedua: untuk menganalisa dan menjelaskan konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul oleh pasangan sesama jenis kelamin di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin perlu dijadikan tindak pidana, pertama: Dasar yuridis, didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2012, Pancasila serta beberapa pasal dalam UUD NRI dan terakhir Pasal 1 ayat (1 KUHP yang mengatur mengenai asas legalitas. Kedua: dasar teoritis, didasarkan bahwa kriminalisasi perbuatan cabul terhadap perbuatan cabul yang di lakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin telah memenuhi kriteria umum kriminalisasi yang didukung oleh bentuk teori kriminalisasi, teori hukum alam, positivisme, dan HAM. Ketiga: dasar sosiologis, perbuatan cabul sesama jenis kelamin sebagai suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa, reaksi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap aktivitas homoseksual, serta tidak sejalan dengan corak masyarakat hukum adat

  8. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN ALTERNATIF MODEL HUBUNGAN KELEMBAGAAN TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Enny Nurbaningsih

    2015-02-01

    Full Text Available Presidential System Government as the result of 1945 Constitution Amandments has not been accomplised yet since its implementation reminds anomaly. President (executive in presidential system has decision authority to produce acts with House of Representatives (DPR, without involving People Council (DPD as one of parlement chambers. To restore DPD legislation role, Constitutional Court Decision No. 91/PUU-X/2012 states that DPD has equal position with DPR and President in acts establishment. It implicates that DPD should be involved since the legislation planning, but still does not have authority to make decision even for bills concerned with its authority. This Constitutional Court brings about the trilateral relationship model in legislation process without any institutional construction towards interchambers relation between DPD and DPR. It will result in Judicial Review despite the involvement of DPD in phase 1 and 2 Process, since this involvement does not bind DPR and President. Sistem pemerintahan presidensial hasil revisi UUD 1945 belum tuntas karena implementasinya masih memunculkan keganjilan, Presiden (eksekutif dalam sistem presidensial ikut mengambil keputusan untuk menghasilkan undang-undang bersama DPR, tanpa pelibatan peran DPD sebagai salah satu kamar di parlemen. Untuk memulihkan peran legislasi DPD bidang tertentu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DPD berkedudukan setara dengan DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Implikasi dari putusan ini DPD dilibatkan mulai dari proses perencanaan legislasi, tetapi tetap tidak dapat mengambil keputusan sekalipun untuk RUU terkait dengan kewenangannya. Putusan MK melahirkan model hubungan trilateral proses legislasi tanpa ada konstruksi secara kelembagaan terhadap hubungan interkameral antara DPR dan DPD. Hal ini akan akan berdampak pada pengujian undang-undang, walaupun DPD telah dilibatkan dalam proses tahap 1 dan tahap 2, karena

  9. MENGGAGAS PAYUNG HUKUM BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT SEBAGAI KOPERASI SYARI’AH DALAM BINGKAI IUS CONSTITUENDUM

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Elfa Murdiana

    2016-12-01

    Full Text Available Baitul Maal Wat Tanwil (BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang secara faktual telah memberikan pengaruh positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. BMT sebagai koperasi syari’ah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, konsekuensinya , segala aktivitas keuangan yang terjadi dilindungi oleh kebijakan Undang-undang Koperasi. Namun secara faktual keberadaan UU Koperasi justru belum mampu memberikan dasar hukum yang sesuai dengan praktik BMT yang ada. Oleh karenanya pembentukan aturan hukum yang pasti merupakan hal yang tak bisa ditunda lagi mengingat keberadaan BMT kian tumbuh dan semakin berkembang baik dari aspek jumlah maupun permodalannya. Dengan dibatalkannya UU Koperasi No.17 Tahun 2012 maka perlu bagi BMT memiliki aturan hukum tersendiri sebagai payung hukum bagi aktivitas BMT sebab Koperasi dan BMT (yang disejajarkan dengan Koperasi Syari’ah berbeda secara operasional dan prinsip. Oleh karenanya pembentukan Undang-Undang Koperasi Syari’ah sebagai dasar Hukum BMT harus segera dilaksanakan. Dalam rangka pembentukan UU Koperasi Syari’ah dalam kerangka Ius Constituendum  maka hendaknya perlu diperhatikan 3 nilai dasar , nilai dasar tersebut adalah: pertama Nilai Keadilan yang mendasari secara filosofis terbentuknya suatu aturan hukum ( Filosofiche Geltung dimana dasar ini merupakan suatu landasan ideal yang mengandung cita-cita kolektif masyarakat tentang nilai luhur yang  terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua adalah nilai kemanfaatan yang mendasari secara sosiologis ( soziologische geltung agar hukum memiliki kekuatan berlaku dimasyarakat. Ketika adalah nilai kepastian yang lahir sebagai dasar yuridis suatu aturan hukum( Juridische Geltung, dasar ini terkait dengan  persyaratan formal pembentukan suatu peraturan selanjutnya Landasan politis artinya bahwa keberadaan suatu aturan hukum merupakan suatu upaya menuangkan cita-cita kolektif masyarakat Indonesia dalam suatu aturan hukum melalui

  10. Rekrutmen gubernur dan wakil gubernur D.I Yogyakarta dalam perspektif etika politik

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Halili Halili

    2004-12-01

    Full Text Available Post implementation of UU No. 22/1999 (revised with UU No. 32/2004 about Local Government, recruitment mechanism of Governor and Vice Governor of D I Yogyakarta is being discussed around public opinions. They are polarized into two main groups; first, a group to agree and support recruitment through decision, and second, to agree and support a conventional mechanism of recruitment used in several provinces, namely election. This paper tries to analyze recruitment of Governor and Vice Governor of DI Yogyakarta on the perspective of political ethics. This perspective of analysis is based on two approaches. The first is formal-juridical approach; it means analysis about recruitment of Governor and Vice Governor of DI Yogyakarta and its congruency with the laws, which are valid. And the second is philosophy of power ethics; it includes resources, legitimacy, and implementation of power. Recruitment mechanism of Governor and Vice Governor of DI Yogyakarta finds legal and juridical justification in the positive laws; they are UUD 1945 (Constitution of RI, UU No. 22/1948, UU No. 3/1950, UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, and UU No. 32/2004. In the other hand, according to political ethics of Thomas Aquinas about resources, legitimacy, and implementation of power, resources and legitimacy of power during recruitment of Governor and vice Governor of DIY get the right way in ethics manner. They correlate further with implementation of the power. So that, recruitment of Governor and vice Governor of DIY in perspective of political ethics is not merely matter of feudalism or monarchy, but it relates more with a matter of resources, legitimacy and implementation of power. If the power is correctly implemented, the resources and legitimacy will grow up, so does the contrary.

  11. KEMBALI KE PESANTREN, KEMBALI KE KARAKTER IDEOLOGI BANGSA

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Ahmad Baso

    2012-07-01

    Full Text Available Abstraks: Tulisan ini hendak mengurai bahwa tradisi keulamaan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses pembentukan identitas kebangsaan. Dengan mengajak kita kembali ke pesantren, tulisan ini mengusulkan beberapa langkah untuk mengangkat kondisi bangsa dari keterpurukan melalui upaya kembali ke pesantren. Orang-orang pesantren harus kembali percaya diri bahwa mereka punya sejarah, di mana bangsa ini punya hutang historis karena amal saleh (darma bakti pesantren untuk kelangsungan hidup bangsa ini, masa lalu, masa kini dan juga di masa mendatang. Kembali ke pesantren juga berarti bagaimana orang-orang pesantren mengisi kembali serta memperkukuh pilar-pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya dengan menggalakkan kembali program-program kaderisasi anak-anak pesantren untuk segenap wilayah perhatian bangsa ini ke masa depan, politik, ekonomi, kebudayaan, intelektualitas, dan hukum. Selanjutnya, kembali ke pesantren juga bisa dipahami sebagai wadah gerakan ulama untuk pembenahan umat dan upaya reformasi total terhadap segenap agenda-agenda bangsa yang sudah melenceng jauh dari cita-cita kebangsaan. Abstract: This paper tries to describe that scholar tradition in Indonesia is closely related to the formation of national identity. By referring to pesantren, this paper proposes several steps  to improve the condition of the nation through returning to pesantren. Pesantrens have to be proud that they have a great history, in which the nation has a historical debt for good deeds (devotion of pesantren for nation survive, from past, present and future time. Returning to pesantren means how the people of pesantren replenish and strengthen the pillars of nation: Pancasila, the Constitution 1945, NKRI,  and Unity in Diversity by encouraging re-regeneration programs for students of pesantren for future, politic, economic, culture, intellectual, and law. Next, it is a forum of Islamic scholars to do total

  12. Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Putra Perdana Ahmad Saifulloh

    2017-05-01

    Full Text Available Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik, dan Golongan Karya. UU tersebut mewajibkan parpol menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang dalam UU No. 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih berlaku. Paper ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang partai politik yang mewajibkan setiap parpol di Indonesia berideologi Pancasila dan kesesuannya dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 kewajiban Partai politik berideologikan Pancasila merupakan pembatasan hak dan kebebasan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Ideologi Pancasila pertama kali ditegaskan sebagai satu-satunya asas bagi parpol dalam Ketetapan Nomor II/MPR/1983 dan UU Parpol, dan Golkar Tahun 1985. The obligation of Political Parties with the Ideology of Pancasila has been regulated in Law Number 3 Year 1985 on Political Parties, and the Working Group (Golongan Karya. The law requires political parties to use the principle of Pancasila as a single principle and until now in Law number 2 of 2008, and Law number 2 Year 2011 on Political Parties still apply. This paper aims to analyze the laws of political parties that require every political party in Indonesia to ideology Pancasila and its loyalty to the principles of Indonesian Law State. The research method used is juridical-normative research method. The results of this study indicate that based on Article 28 of the 1945 Constitution, the obligation of political parties to ideology of Pancasila is a restriction of rights and freedoms in accordance with the principles of the applicable law state in Indonesia. The ideology of Pancasila was first emphasized as the only principle for political parties in Decree Number II

  13. Artikel Kehormatan: Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Richard Candra Adam

    2015-08-01

    Full Text Available Dalam kelembagaan, koperasi rakyat ditempatkan sebagai subjek (people based sekaligus pusat kegiatan ekonomi (people centered. Koperasi menjadi lembaga yang mengatur perekonomian berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini tertera dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai saka guru perekonomian nasional serta bagian integral tata perekonomian nasional. Koperasi merupakan lembaga ekonomi strategis yang mampu menjadi penarik dan pendorong seluruh kegiatan ekonomi. Melalui koperasi, masyarakat secara kolektif dan nyata dapat menciptakan dan memperoleh nilai tambah, keuntungan dan kesempatan usaha yang lebih besar. Apabila koperasi masih bertahan dengan pola kelembagaan dan pengelolaan manajemen seperti 20 tahun lalu, maka koperasi tidak akan mampu bersaing. Secara statistik, kondisi koperasi tetap berkembang dari tahun ke tahun, namun kontribusi terhadap perekonomian nasional tidak signifikan. Mengadopsi sistem ekonomi konglomerasi dengan dibentuknya konglomerasi koperasi, berarti mengadopsi model koperasi dengan usaha-usaha besar dan beragam sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Mewujudkan konglomerasi koperasi dapat melindungi kepentingan masyarakat lokal di tengah arus globalisasi dan kapitalisme, karena koperasi menjadi organisasi yang modalnya dimiliki oleh anggotanya. Kepemilikan ini yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut. Abstract As an institution, Cooperatives occupies the position as a subject (people-based organization and also object of economic activities (people-centered. Article 33 of Indonesian Constitution places Cooperatives as an integral part of the national economy. Cooperatives is a strategic economic institution that serves as either stimulant or booster factor in the economic

  14. Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    - Widayati

    2013-04-01

    Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemilukada; menganalisis kesesuaian peraturan perundangan tentang pemilukada ditinjau dengan Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945 serta mendapatkan alternatif model pemilukada yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan dokumentasi menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dimasukkan ke dalam kategori pemilu. Apabila dikaji, maka hal tersebut tidak sesuai  dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rumusan Pasal 22E tersebut tidak terdapat rumusan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah  langsung bukanlah satu-satunya model demokrasi. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya dituangkan dalam undang-undang tersendiri sebagaimana undang-undang tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden This study aims to determine the various statutory provisions governing the election; analyze the suitability of the election laws are reviewed by the Indonesian Constitution (Constitution of 1945 as well as get an alternative model of elections in accordance with the Constitution of Indonesia. This research includes the study juridical normative data collection techniques through literature and documentation using primary and secondary legal materials. The results shows that the direct

  15. Nonisothermal Brownian motion: Thermophoresis as the macroscopic manifestation of thermally biased molecular motion.

    Science.gov (United States)

    Brenner, Howard

    2005-12-01

    A quiescent single-component gravity-free gas subject to a small steady uniform temperature gradient T, despite being at rest, is shown to experience a drift velocity UD=-D* gradient ln T, where D* is the gas's nonisothermal self-diffusion coefficient. D* is identified as being the gas's thermometric diffusivity alpha. The latter differs from the gas's isothermal isotopic self-diffusion coefficient D, albeit only slightly. Two independent derivations are given of this drift velocity formula, one kinematical and the other dynamical, both derivations being strictly macroscopic in nature. Within modest experimental and theoretical uncertainties, this virtual drift velocity UD=-alpha gradient ln T is shown to be constitutively and phenomenologically indistinguishable from the well-known experimental and theoretical formulas for the thermophoretic velocity U of a macroscopic (i.e., non-Brownian) non-heat-conducting particle moving under the influence of a uniform temperature gradient through an otherwise quiescent single-component rarefied gas continuum at small Knudsen numbers. Coupled with the size independence of the particle's thermophoretic velocity, the empirically observed equality, U=UD, leads naturally to the hypothesis that these two velocities, the former real and the latter virtual, are, in fact, simply manifestations of the same underlying molecular phenomenon, namely the gas's Brownian movement, albeit biased by the temperature gradient. This purely hydrodynamic continuum-mechanical equality is confirmed by theoretical calculations effected at the kinetic-molecular level on the basis of an existing solution of the Boltzmann equation for a quasi-Lorentzian gas, modulo small uncertainties pertaining to the choice of collision model. Explicitly, this asymptotically valid molecular model allows the virtual drift velocity UD of the light gas and the thermophoretic velocity U of the massive, effectively non-Brownian, particle, now regarded as the tracer particle

  16. IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU- VIII/ 2010 TERHADAP AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Djumikasih Djumikasih

    2014-08-01

    hukumnya maka akan menimbulkan kepastian hukum. Akan tetapi putusan tersebut tidak akan mempunyai implikasi yuridis terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang sudah terbit dan anak luar kawin yang sudah lahir sebelum tanggal 17 Februari 2012, karena jika diberlakukan akan bertentangan dengan asas legalitas yang ditafsirkan dari Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 (i UUD 1945. Demikian juga jika ditinjau dari sudut keadilan dan kemanfaatan, khususnya bagi pencari keadilan /pemohon, waktu pemberlakuan putusan ini menjadi tidak adil dan tidak bermanfaat, karena meskipun MK mengabulkan permohonannya tetapi Putusan MK tersebut tidak dapat diberlakukan kepadanya. Kata kunci: implikasi yuridis, akta kelahiran, anak luar kawin.

  17. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSISTENSI ASAS DOMINUS LITIS DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME DAN PROPORSIONALISME JAKSA PENUNTUT UMUM

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Gede Putera Perbawa

    2016-02-01

    , professionalism and proporsionalisme, public prosecutor   Abstrak Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jurnal ini dilakukan untuk memecahkan dan menganalisis masalah : (1 Bagaimana eksistensi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ? (2 Apakah asas dominus litis dapat mewujudkan profesionalisme dan proposionalisme Jaksa Penuntut Umum ?. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, yang menganalisis kepustakaan yaitu terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode secara preskriptif. Berdasar hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1 Eksistensi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini telah bersifat jelas dan limitatif, dan tertuang di dalam UUD Tahun 1945, KUHAP, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya secara teknis yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007; No. PER-069/A/JA/07/2007; dan No. PER-36/A/JA/09/2011; (2 Asas Dominus Litis dapat mewujudkan profesionalitas dan proposionalitas Jaksa Penuntut Umum,  sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya jaksalah yang secara proporsional dan professional dapat menentukan untuk

  18. EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Lilik Mulyadi

    2013-07-01

    Full Text Available Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (ius constitutum diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3 sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1, Pasal 10 ayat (1 dan Pasal 50 ayat (1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian secara parsial dalam daerah tertentu seperti Aceh Nangroe Darussalam diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, berikutnya diimplementasikan dalam bentuk Qanunbaik tingkat Propinsi dan Kabupaten. Berikutnya di Bali diatur dan diimplementasikan dalam bentuk Awig-AwigDesa Adat (Pakraman serta dari perspektif ius constituendumdiatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1, (2 RUU KUHP Tahun 2012. Kemudian tataran asas diatur Kitab Ciwasasanaatau Kitab Purwadhigama, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya, Kitab Kuntara Raja Niti, Kitab Lontara ‘ade’dan awig-awig. Selain itu, dikaji dari perspektif teori, praktik dan prosedurnya ditemukan dalam bentuk yurispudensi Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 serta penjatuhan sanksi adat (obat adat hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Kemudian dalam kajian hukum pidana maka eksistensi hukum pidana adat Indonesia berada pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum maka hakikatnya hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia. Existence of indigenous Indonesian criminal law examined from the perspective of normative (ius constitutum set forth in Article 18 B of the 1945 Amendment, Article 1, Article 5 paragraph (3 sub B Drt Law No. 1 of 1951, Article 5

  19. PEMBATASAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Diah Pawestri Maharani

    2016-04-01

    peoples Abstrak Air merupakan kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup di dunia. Di satu sisi, ketersediaan air yang secara potensial dapat dimanfaatkan manusia, secara kualitas cenderung menurun. Sedangkan kebutuhan manusia akan air sebagai komoditas ekonomi selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air inilah kemudian rentan menimbulkan konflik. Konflik sumber daya air tidak hanya terjadi dalam antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan Investor, namun juga antara Masyarakat dengan Negara. Dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti tentang kewenangan Negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya air termasuk dalam hal menentukan kebijakan-kebijakannya. Kewenangan Negara ini bersumber pada amanat konstitusi UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (3 yang berbunyi: “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut melahirkan konsep dasar Hak Menguasai sumber daya air oleh Negara. Tetapi, sangat dimungkinkan politik hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah justru merampas hak ulayat dan hak-hak dasar masyarakat adat yang seyogianya dapat menikmati sumber daya air tersebut. Dalam regulasi lain yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 huruf b mengatur kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh Desa Adat, termasuk pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat mereka. Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan pembatasan kewenangan Negara jika dihadapkan pada kewenangan masyarakat adat atas satu objek yang sama yaitu air dalam wilayah adat di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis. Kata kunci:  sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, hak menguasai negara, masyarakat adat